//
you're reading...
Asuransi

AKAD/PERJANJIAN DENGAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA ASURANSI

Perjanjian yang digunakan merupakan akad takafuli dan bukan akad tadabuli, bersifat tolong menolong (ta’awun) dengan menggunakan prinsip dasar tabarru’ dan mudharabah serta tidak mengandung unsur Riba (bunga uang), Maisir (Judi), dan Gharar (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami. Konsep asuransi syariah adalah konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana telah digariskan dalam QS. Al-Maidah : 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ini berarti dalam asuransi syariah semua peserta merupakan satu keluarga besar akan saling melindungi dan secara bersama-sama akan menanggung risiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi. Konsep asuransi syariah ini dilakukan melalui mekanisme perjanjian (akad). Asuransi syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang dalam menghadapi terjadinya musibah atau bencana melalui perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian syariah yang digunakan dalam asuransi syariah bersifat takafuli dan menggunakan prinsip dasar tabarru’ dan mudharabah.

Perjanjian bersifat ta’awun dan merupakan akad takafuli dengan prinsip mudharabah dan di dalamnya sudah mencakup tabarru’, ini mengandung pengertian bahwa akad asuransi syariah adalah akad takafuli bukan tadabuli, yaitu akad yang menggunakan prinsip tolong menolong (ta’awun) dengan adanya dana tabarru’ dan dalam pengelolaan dana (investasi) mengunakan prinsip mudharabah melalui instrumen investasi syariah. Akad takafuli yaitu perjanjian sekelompok orang yang disebut partisipan yang secara timbal balik saling menanggung atau menanggung bersama risiko diantara partisipan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Akad asuransi syariah ini merupakan akad takafuli yaitu akad yang menggunakan prinsip tolong menolong (ta’awun) dengan adanya dana tabarru’ dan dalam pengelolaan dana (investasi) menggunakan prinsip mudharabah.

Akad takafuli dalam perusahaan asuransi syariah terdiri dari akad tabarru’ dan akad tijari, dengan menggunakan prinsip mudharabah dan prinsip tabarru’. Akad tabarru’ untuk kepentingan sosial, bukan untuk mencari keuntungan dan bersifat social oriented (hibah/charity), sedangkan akad tijari untuk kepentingan komersial/bisnis, bertujuan mencari keuntungan dan bersifat profit oriented. Akad tabarru’ terkait dengan hubungan antara sesama peserta dengan prinsip saling tolong menolong dan saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (risk sharing), sedangkan akad tijari terkait dengan hubungan antara pemegang polis dengan perusahaan, operasional dan fungsi perusahaan asuransi. Implementasi akad tabarru’ pada asuransi syariah, yaitu peserta memberikan kontribusi berupa dana tabarru’ yaitu sebagian dari premi yang diikhlaskan untuk tolong menolong dan saling menanggung setiap risiko yang ada diantara peserta (risk sharing), perusahaan asuransi bertindak sebagai operator/administrator dalam hal pengumpulan dana peserta (pool of fund), bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (social oriented). Implementasi akad tijari pada perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan asuransi berperan sebagai underwriter dan administrator, collector serta fund manager dimana kontribusi dari peserta bukan sebagai pendapatan tetapi merupakan amanah untuk dikelola secara syariah, perusahaan asuransi akan mendapatkan management fee dari fungsinya sebagai administrator dan untuk memanfaatkan dana Tabarru’/pool of hibah fund, perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau fee.

Pada prinsipnya akad asuransi syariah menggunakan prinsip tabarru’ dan mudharabah, namun dalam perkembangannya secara operasional asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad mudharabah dan akad tabarru’ tetapi juga tidak menutup kemungkinan menggunakan akad wakalah, wakalah bil ujrah, musyarakah, mudharabah musytarakah. Perjanjian asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad tabarru’ dan mudharabah tetapi juga akad-akad lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI seperti tabarru’, mudharabah, wakalah/wakalah bil ujrah, mudharabah musytarakah serta dalam suatu perjanjian asuransi dapat mengandung beberapa akad. Berdasarkan produk dasar asuransi syariah, perjanjian asuransi syariah menggunakan akad tabarru’, akad mudharabah, dan akad wakalah bil ujrah. Mekanisme asuransi syariah berupa perjanjian (akad) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu, bisa short term ataupun long term.

Perjanjian asuransi syariah dapat terjadi antara :

  1. Perusahaan asuransi syariah dengan perseorangan, tertuang dalam bentuk polis asuransi syariah dan akad yang digunakan tergantung dari produk asuransi syariah yang diambil dan dalam satu polis asuransi syariah dapat mengandung akad lebih dari satu. Pada umumnya akad yang digunakan dalam polis asuransi syariah terdiri dari akad tabarru’ dan akad tijari, penggunaan akad ini dipengaruhi produk asuransi syariah.
  2. Perusahaan asuransi syariah dengan lembaga keuangan ataupun instansi lain, tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa memorandum of understanding (MoU) yang didalamnya mengandung prinsip akad musyarakah. MoU ini dapat berdiri sendiri maupun ditindaklanjuti dengan polis asuransi apabila MoU tersebut berkenaan dengan salah satu produk asuransi, misalnya untuk pembiayaan.
  3. Perusahaan asuransi syariah dengan rumah sakit, merupakan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam bentuk MoU dan mengandung prisip akad musyarakah.
  4. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi (co-insurance), merupakan perjanjian kerjasama antar perusahaan asuransi untuk saling menanggung risiko dan berbagi risiko (risk sharing) apabila terjadi risiko yang tidak bisa ditanggung oleh satu perusahaan asuransi dengan prosentase pemabagian risiko ini telah ditentukan secara nasional melalui lembaga asosiasi perusahaan asuransi. Perjanjian ini menggunakan prinsip mudharabah musytarakah.
  5. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi, dalam hal reasuransi dan dalam perjanjian ini menggunakan akad wakalah.

Ini berarti dalam bisnis asuransi syariah berdasarkan produk maupun para pihak yang terlibat dalam perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain secara mekanisme menggunakan berbagai akad berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkan dalam perjanjian tersebut mengandung prinsip akad lebih dari satu akad. Penggunaan akad tersebut terkait dengan para pihak yang mengadakan perjanjian dan tujuan diadakannya perjanjian, mengingat perjanjian asuransi syariah dapat terjadi tidak hanya antara perusahaan asuransi syariah dengan individu/lembaga sebagai peserta asuransi. Berdasarkan para pihak yang terlibat di dalamnya, secara umum akad yang digunakan dalam asuransi syariah terdiri dari akad tabarru’, akad mudharabah, akad wadiah, akad wakalah/akad wakalah bil ujrah, akad musyarakah, akad mudharabah musyarakah.

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, asuransi syariah dan reasuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong menolong. Hubungan ketiganya adalah hubungan kerjasama dengan menggunakan prinsip risk sharing, dimana peserta asuransi memberikan delegasinya kepada perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan risiko dan perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta mengadakan kerjasama dengan perusahaan reasuransi dengan memberikan delegasi pengelolaan sebagian  portofolio.

Berdasarkan skema hubungan tersebut, asuransi syariah menggunakan akad tabarru’ dan akad tijari dimana akad tabarru’ terjadi diantara para peserta untuk saling menanggung risiko (risk sharing) dan akad tijari terjadi diantara peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam hal pengelolaan risiko maupun dana peserta dan antara perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi dalam hal reasuransi. Kontribusi peserta dalam hubungan kerjasama tersebut berupa sejumlah dana (premi) yang diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola secara syariah. Premi merupakan titipan peserta kepada perusahaan asuransi syariah yaitu dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.

Untuk produk saving (life insurance) terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru’ merupakan derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus, sedangkan untuk produk non saving/term insurance (life insurance) dan general insurance semuanya bersifat dan tabarru’. Untuk produk asuransi perorangan, premi sebagai kontribusi dari peserta dibagi menjadi premi tabarru’ merupakan dana yang diikhlaskan oleh peserta untuk dana sosial/santunan kebajikan diantara peserta sebagai wujud saling menanggung (sharing risk) dan besarnya dipengaruhi oleh usia peserta, premi tabungan sebagai tabungan/investasi peserta yang ditentukan besarnya jumlah premi setelah dikurangi dengan premi tabarru’ dan premi biaya, dan premi biaya untuk operasional pengelolaan yang besarnya dipengaruhi masa asuransi dan premi yang disetor peserta. Besarnya kontribusi (premi) disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan dan kebutuhan peserta dan dapat dibayarkan dengan sistem pembayaran triwulan, setengah tahunan, tahunan ataupun sekaligus untuk masa asuransi, sistem pembayaran ini disesuaikan dengan kehendak peserta dan disepakati dalam perjanjian. Adanya premi biaya ini tergantung dari kebijakan perusahaan dan diperbolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan tersebut. Premi biaya ini nantinya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Premi biaya adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil premi (kontribusi) peserta. Contoh premi biaya yang ditetapkan oleh salah satu perusahaan asuransi syariah yaitu 39% dari premi tahun pertama, 24% dari premi tahun kedua dan 5% dari premi tahun ketiga dan seterusnya. Namun ada juga produk asuransi syariah yang mempunyai premi terdiri dari premi tabarru’ dan premi tabungan sedangkan untuk total biaya pengelolaan besarnya 40% dari premi tahun pertama. Contoh takaful fulnadi. Premi untuk produk asuransi kendaraan bermotor yang dipasarkan salah satu perusahaan asuransi syariah, ditentukan oleh besarnya total kontribusi dan premi ini terbagi menjadi dana tabarru’ dan ujrah. Premi pada asuransi umum untuk kendaraan bermotor ditentukan oleh type risiko yang diambil peserta dan kontribusi kendaraan bermotor (rate)  terhadap risiko tersebut yaitu rate yang berlaku untuk type All Risk (gabungan)  sebesar 2,5 % sehingga kontribusi kendaraan bermotor untuk All Risk yaitu 2,5% dari harga pertanggungan atau harga kendaraan yang dijadikan obyek asuransi, sedangkan untuk partial risk mempunyai rate sebesar 1,95% sehingga kontribusi kendaraan bermotor untuk All Risk yaitu 1,95% dari harga pertanggungan atau harga kendaraan, sehingga premi (kontribusi) peserta mempunyai rumusan sebagai berikut :

Kontribusi ini dibayarkan sekaligus pada awal jangka waktu perjanjian (masa asuransi) dan harus diperbaharui apabila kontrak diperpanjang dengan premi ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan risiko jenis takaful yang dipilih. Kontribusi (premi) yang dibayar peserta ini dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta (insurance fund) yang berfungsi sebagai investasi dan dana kebajikan (tabarru’) untuk membiayai klaim apabila terjadi musibah pada peserta takaful. pada akhir perjanjian jika ada surplus underwriting maka akan dibagi secara proporsional kepada seluruh peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Premi sudah dibayar secara lunas oleh peserta
  2. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau sedang mengajukan klaim
  3. Peserta tidak membatalkan perjanjian
  4. Peserta akan mendapat pengembalian sebagian kontribusi (premi) berdasarkan rumus:

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa tidak semua jenis akad tersebut diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Bentuk-bentuk akad tersebut diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam asuransi syariah, dan masing-masing akad mempunyai ciri atau ketentuan yang berbeda dalam penerapannya. Akad yang akan digunakan ini nantinya disebutkan sebagai klausula dalam polis asuransi syariah, namun akad tersebut juga ada yang tidak dinyatakan secara eksplisit penggunaannya dalam aplikasi perjanjian asuransi pada perusahaan asuransi syariah dan hanya disebutkan secara implisit bahwa dalam perjanjian tersebut mengandung prinsip-prinsip akad yang telah dijelaskan sebelumnya.

Operasional yang dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan akad tabarru’, akad mudharabah/mudharabah musytarakah, akad musyarakah dan akad wakalah/wakalah bil ujrah. Secara operasional pemasaran hanya menggunakan akad tabarru’ untuk semua produk yang dipasarkan baik produk individu maupun kumpulan, akad mudharabah musytarakah untuk produk individu dan akad wakalah bil ujrah untuk produk unitlink. Akad tabarru’ dan mudharabah digunakan dalam perjanjian asuransi syariah pada produk asuransi perseorangan (retail) yang mengandung unsur tabungan (saving) serta produk asuransi kumpulan (corporate) baik yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Penggunakan akad ini ada yang sudah dinyatakan oleh calon peserta pada saat mengajukan aplikasi permintaan asuransi syariah, untuk produk dengan unsur tabungan menggunakan akad wakalah bil ujrah, akad mudharabah musytarakah dan akad tabarru’, sedangkan untuk produk tanpa unsur tabungan menggunakan akad wakalah bil ujrah dan akad tabarru’. Penyebutan akad tersebut ada juga yang tidak dilakukan secara tersurat tetapi secara tersirat dalam aplikasi permohonan peserta asuransi syariah maupun perjanjian asuransi syariah yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu perusahaan asuransi syariah, yaitu akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah secara retail dan akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah unitlink, namun akad tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian (polis asuransi) dan hanya implementasi dari prinsip akad asuransi syariah mengenai dana tabarru’ dan bagi hasil investasi (mudharabah). Akad musyarakah digunakan dalam hal perjanjian asuransi syariah corporate berupa kerjasama dengan lembaga lain baik lembaga keuangan maupun non keuangan untuk memberikan proteksi ataupun investasi melalui produk asuransi kumpulan dan tertuang dalam perjanjian kerjasama (memorandum of understanding), sedangkan akad wakalah digunakan dalam hal melakukan perjanjian keagenan/mitra kerja perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah yang bergerak di bidang asuransi umum/kerugian menggunakan akad tabarru’ dan akad wakalah bil ujrah baik asuransi syariah retail maupun corporate, penggunaan akad ini dinyatakan secara tegas dalam perjanjian yaitu endorsement polis.

Akad-akad tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian berdasarkan menurut Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam. Berlakunya dua ketentuan hukum ini mengingat apabila berbicara mengenai syariah di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua level hukum di dalamnya yaitu Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Syarat sahnya perjanjian asuransi syariah sebagaimana dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan hukum positif dan hukum Islam adalah :

  1. Adanya kata sepakat untuk saling mengikatkan diri, secara hukum perjanjian Islam berkaitan dengan keridhaan para pihak yang berakad dan adanya pilihan untuk menentukan transkasi dan akad yang digunakan. Kata sepakat dalam akad asuransi syariah ini terjadi pada saat dibuatnya akad yaitu pada saat diterimanya dan disetujuinya proposal maupun permohonan aplikasi dalam surat permintaan asuransi syariah serta secara tersurat dalam setiap akad asuransi syariah yang dibuat yaitu mengenai pernyataan mengikatkan diri (shighat al-aqad) dalam suatu akad dimana peserta membayar premi dan perusahaan mengelola premi tersebut dengan memberikan manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati dan tertuang dalam polis asuransi syariah.
  2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan, dalam hukum perjanjian Islam berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berakad yaitu telah dewasa dan berakal (aqil), dapat membedakan sebagai tanda kesadaran (tamyiz). Mengenai kecakapan dan kedewasaan ini setiap perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan yang berbeda yaitu ukuran kedewasaan bagi peserta asuransi syariah yaitu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah sebelumnya berkisar antara usia. Usia minimal peserta asuransi syariah pada perusahaan asuransi yang satu berbeda dengan perusahaan asuransi yang lain tergantung pada kebijakan perusahaan. Ada perusahaan asuransi syariah yang menerapkan usia minimal peserta adalah 15 (lima belas) tahun dan ada juga yang 17 (tujuh belas) tahun. Untuk program dana pendidikan usia minimal peserta rata-rata 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah sebelumnya, sedangkan anak dibawah umur, belum dewasa maupun belum pernah menikah sebelumnya tidak berkedudukan sebagai peserta tetapi sebagai penerima santunan.
  3. Suatu hal tertentu, dalam hukum perjanjian Islam berkaitan dengan obyek akad harus jelas antara lain telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad, dapat ditentukan dan diketahui, dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Hal tertentu sebagai obyek dari perjanjian asuransi syariah ini berupa perlindungan dan investasi sebagai manfaat takaful.
  4. Suatu sebab yang halal, dalam hukum perjanjian Islam causa halal ini berarti tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya akad, sebab yang halal dalam asuransi syariah yaitu sesuai dengan ketentuan syariah dalam pengertian tidak mengandung dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat.

Adapun latar belakang menjadi peserta dalam asuransi syariah dengan pertimbangan sebagai berikut :

  1. Islami dan pengelolaannya berdasarkan syariah, yang didasarkan pada perjanjian dengan prinsip syariah;
  2. untuk mempersiapkan dana pendidikan anak melalui investasi syariah berdasarkan suatu akad dan dikelola secara syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) sehingga ada keseimbangan kebutuhan dunia akhirat dengan adanya dana kebajikan (tabarru’);
  3. dengan berasuransi akan memiliki tabungan sekaligus proteksi diri melalui mekanisme perjanjian syariah;
  4. dapat digunakan sebagai sarana investasi dan proteksi diri untuk tabungan hari tua;
  5. adanya keseimbangan dunia akhirat

Kejelasan bentuk akad dalam bermuamalah sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar’i. Begitu juga dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Akad yang sesuai dengan syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, adalah akad yang tidak mengandung dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat, dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan mengenai :

  1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
  2. Cara dan waktu pembayaran premi;
  3. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Menurut penulis asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta, sehingga di satu sisi para peserta melakukan risk sharing diantara mereka sedangkan di sisi lain peranan perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasional perusahaan asuransi dan mengelola dana peserta dengan menginvestasikannya ke dalam instrumen investasi syariah. Selain itu, mengenai akad dalam lembaga asuransi syariah, jenis akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah dipengaruhi oleh para pihak dalam perjanjian asuransi syariah tersebut maupun produk dasar asuransi syariah.

1.1 Akad Tabarru’

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II, akad tabarru’ dalam asuransi syariah merupakan akad tabarru’ dalam bentuk lending yourself dan giving something mengingat dalam asuransi syariah ini terdapat beberapa pihak yang terlibat akad tabarru’. Akad tabarru’ ini mendudukkan perusahaan sebagai pengelola dana tabarru’ (lending yourself) dan peserta memberikan konstribusi dana sebagai iuran kebajikan yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah (giving something). Perjanjian asuransi syariah merupakan akad takafuli dan didalamnya mengandung prinsip akad tabarru’. Perusahaan menerima amanah dari peserta asuransi syariah untuk mengelola hartanya (premi), yang mana premi tersebut akan dikelola dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru’ dan di sisi lain peserta memberikan sebagian dana yang telah disetornya sebagai santunan kebajikan untuk saling berbagi risiko apabila ada diantara peserta yang mengalami musibah. Rekening tabarru’ untuk pengelolaan kumpulan dana tabarru’ dari seluruh peserta dan nantinya akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim diantara salah seorang peserta serta keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana ini akan dikembalikan dalam rekening tabarru’. Ini berarti dalam tabarru’ lending yourself perusahaan asuransi syariah memberikan jasa kepada peserta asuransi dengan keahlian dan skill yang dipunyainya untuk mengelola premi dari peserta termasuk di dalamnya premi tabarru’ secara profesional, dan di dalam tabarru’ giving something seorang peserta memberikan kontribusi berupa premi dan dari sebagian premi tersebut didermakan untuk menyantuni apabila diantara peserta ada yang mengalami musibah melalui premi tabarru’. Adanya tabarru’ lending yourself dan giving something ini mencerminkan bahwa dalam asuransi syariah terdapat risk sharing diantara para pihaknya.

Tabarru’ adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah sebagai derma/dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi klaim karena mengalami musibah yang ditentukan/dijamin dalam polis asuransi syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola takaful (perusahaan asuransi syariah). Dana tabarru’ ini nantinya akan menjadi santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana tabarru’ ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (risk sharing). Mengenai besarnya dana tabarru’ antara peserta yang satu dengan peserta lainya mempunyai prosetase yang tidak sama, ini dipengaruhi oleh masa perjanjian dan usia peserta.

Akad tabarru’, menurut Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru’ pada asuransi syariah, merupakan akad yang melekat pada semua produk asuransi yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru’ ini sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai :

  1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  4. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan

Akad tabarru’ yaitu kontrak dimana peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama bukan perusahaan, dalam hal ini perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya sesuai dengan amanah dari peserta dan pengelola tidak boleh menggunakan dana–dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. Peserta memberikan kontribusi berupa dana yang diikhlaskan (tabarru’ fund) untuk tolong menolong antar peserta dan diantara peserta saling menanggung setiap risiko yang ada diantara peserta (risk sharing), ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada bagi setiap peserta, sehingga premi yang dibayar bukan merupakan pendapatan bagi perusahaan dan klaim yang diterima bukan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, serta bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (social oriented).

Implementasi akad tabarru’ menurut masyarakat yang menjadi peserta asuransi syariah adalah :

  1. Wujud dari adanya akad tabarru’ berupa premi tabarru’ yang merupakan sebagian premi yang diikhlaskan untuk santunan kebajikan apabila diantara peserta ada yang mengalami musibah dan mengajukan klaim terhadap musibah tersebut sehingga pembayaran klaim diambilkan dari premi tabarru’ yang terkumpul dari seluruh peserta;
  2. Berupa premi tabarru’ yang diambilkan dari premi yang disetor dan besarnya berdasarkan prosentase yang telah ditentukan oleh perusahaan, yang nantinya kan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim dari salah seorang peserta;
  3. Diwujudkan dalam bentuk premi tabarru’ yang akan digunakan sebagai santunan kebajikan dan sumber pembayaran klaim;
  4. Berupa premi tabarru’ sebagai dana yang diikhlaskan untuk santunan kebajikan diantara sesama peserta;
  5. Premi tabarru’ untuk dana sosial diantara peserta apabila salah satu peserta meninggal dunia;
  6. Berupa premi tabarru’ yang ditentukan berdasarkan prosentase dari perusahaan sebagai santunan kebajikan apabila salah seorang diantara peserta mengalami musibah.

Pelaksanaan akad tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah diwujudkan dengan adanya premi tabarru’ yang diambilkan dari premi yang disetorkan oleh peserta berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan perusahaan, premi tabarru’ ini merupakan dana yang berasal dari peserta yang dimasukkan dalam rekening tabarru’ kemudian diinvestasikan melalui instrumen syariah, dan akan digunakan untuk membayar klaim sebagai santunan kebajikan diantara para peserta.

Dana tabarru’ yang dimasukkan dalam rekening khusus tabarru’ dan diinvestasikan ini akan mendapatkan hasil investasi. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru’ pada asuransi syariah, terdapat 3 (tiga) opsi mengenai perlakuan terhadap dana peserta dalam rekening tabarru’ yaitu :

  1. Keuntungan hasil dana tabarru’ akan kembali dalam akun tabarru’  (tabarru’ back to tabarru’) yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’
  2. Bagi hasil pengelolaan dana tabarru’ kepada peserta, yaitu disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko
  3. Bagi hasil pengelolaan dana tabarru’ kepada perusahaan dan peserta, yaitu disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta

Hasil investasi dari dana tabarru’ yang dikelola oleh perusahaan akan dikembalikan seluruhnya dalam rekening tabarru’ dan digunakan untuk santunan kebajikan (pembayaran klaim meninggal dunia) diantara peserta, sehingga ahli waris/orang yang ditunjuk dari peserta yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan kebajikan, tabungan yang terkumpul dan mudharabah hasil investasi dari rekening tabungan. Perlakuan terhadap hasil investasi dana tabarru ini terdapat perbedaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dana tabarru’ yang terkumpul ini nantinya akan diinvestasikan ke dalam rekening tabarru’ dan akan digunakan untuk santunan kebajikan apabila terjadi klaim atas meninggalnya salah seorang dari peserta asuransi syariah. Perlakuan atas hasil investasi dana tabarru’ ini berbeda dengan perlakuan hasil investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang lain yaitu apabila dalam pengelolaan investasi dana tabarru terjadi surplus maka hasil investasi ini akan dibagikan kepada peserta berupa pengembalian surplus tabarru’ dengan ketentuan peserta tidak menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas polis, peserta tidak membatalkan perjanjian dan terdapat surplus dana tabarru’ diakhir manfaat takaful.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa akad tabarru’, pada asuransi syariah terjadi antara perusahaan dengan individu/lembaga/perusahaan lain baik berkedudukan sebagai peserta maupun mitra kerja terikat dalam akad tabarru’ lending yourself, sedangkan hubungan antara peserta asuransi syariah dalam akad tabarru’ giving something yaitu dengan adanya unsur tabarru’ yang tertuang dalam polis asuransi syariah berupa kontribusi premi tabarru’ yang diambilkan dari setiap premi yang disetorkan. Premi tabarru’ dari setiap peserta ini akan dikumpulkan dalam rekening khusus tabarru’ untuk tujuan tolong menolong diantara sesama peserta, yang nantinya akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim dari salah seorang peserta. Premi tabarru’ ini merupakan kewajiban bagi peserta untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung risiko (sharing risk) apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan hak bagi setiap peserta adalah menerima santunan kebajikan yang berasal dari kumpulan dana tabarru’ dalam rekening tabarru’ apabila mengalami musibah yang diperjanjikan. Hasil investasi dana tabarru’ pada perusahaan asuransi jiwa/asuransi keluarga menggunakan opsi keuntungan hasil dana tabarru’ akan kembali dalam akun tabarru’ (tabarru’ back to tabarru’) yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’, sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru’ pada asuransi syariah, untuk digunakan sebagai santunan kebajikan dan pembayaran klaim, sedangkan asuransi umum/kerugian terkait dengan hasil investasi dana tabarru’ menggunakan opsi yang kedua dari fatwa tersebut yaitu pengembalikan surplus dana tabarru’ kepada peserta yang memenuhi syarat aktuaria dan sebagian digunakan sebagai cadangan dana tabarru’.

1.2 Akad Mudharabah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat takafuli (tolong menolong), yang didalamnya mengandung unsur tabarru’ dan mudharabah. Mudharabah merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana (shahibul maal/investor) dengan pengelola (mudharib), investor mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang disepakati.

Mudharib dalam hal ini memberikan konstribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (nisbah). Jika terdapat kerugian karena risiko bisnis (bussiness risk) dan bukan kelalaian mudharib (character risk), maka kerugian ditanggung oleh shahibul maal (penyedia modal). Akad mudharabah ini dapat menggunakan prinsip profit and loss sharing ataupun revenue sharing, dimana bagi hasil ini ditentukan berdasarkan ratio perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ratio ini dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Besarnya nisbah bagi hasil ini untuk setiap perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan tersendiri dan terkait dengan produk asuransi syariah dalam perusahaan tersebut. Hasil investasi ini akan ditambahkan pada dana peserta untukdigunakan sebagai biaya klaim, simpanan (dana cadangan), biaya reasuransi, biaya operasional dan jika terjadi surplus maka akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil tadi, namun jika mengalami kerugian maka akan diambilkan dari rekening perusahaan dan bagian peserta tetap dibagikan.

Mekanisme akad mudharabah bermula dari seorang participant (peserta) memberikan kontribusinya berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu takaful account untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah, hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam takaful account yang akan digunakan dan apabila takaful account terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi, pembayaran klaim dan operational maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dan apabila takaful account mengalami defisit maka akan dilakukan qard hasan oleh perusahaan dengan mengambil dana cadangan dari rekening perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang participant diambilkan dari takaful account.

Akad mudharabah dalam asuransi syariah mendudukkan peserta sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola), yaitu peserta mempercayakan dananya untuk dikelola. Modal yang dimaksud adalah premi dari peserta yang dibayarkan kepada perusahaan dimana perusahaan, sebagai pemegang amanah terhadap modal yang diterimanya dari shahibul maal, akan mengelola atau menginvestasikan dana tersebut melalui investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana telah ditentukan dalam Kep. DJLK No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, terhadap hasil investasi ini apabila mengalami keuntungan akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam perjanjian, misalnya 70 : 30, atau 60 : 40, atau 50 : 50. Prinsip mudharabah yang diterapkan dalam akad oleh PT. Takaful Indoneisa (ATK) lebih tepatnya adalah mudharabah musytarakah, karena di dalamnya mengandung unsur kerjasama antara PT. Asuransi Takaful Indonesia dengan peserta asuransinya dalam hal menempatkan dan pengelolaan dana berdasarkan amanah dari peserta takaful, sedangkan disisi lain peserta dan perusahaan bersedia untuk membagi hasil investasi tersebut berdasarkan nisbah yang ditentukan. Sedangkan prinsip mudharabah bagi AJB Bumiputera 1912 khususnya Kantor Cabang Syariah dimaknai sebagai mudharabah yaitu perjanjian antara perusahaan sebagai mudharib dan peserta sebagai shahibul maal dalam pengelolaan premi asuransi dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan nisbah yang ditentukan yaitu 70 : 30.

Adapun mudharabah menurut pengertian peserta asuransi syariah pada pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah adalah :

  1. Bagi hasil dari hasil pengelolaan premi yang besarnya bagian masing-masing telah ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah;
  2. Mudharabah merupakan bagi hasil dari pengelolaan dana peserta (premi) khususnya premi tabungan dengan menggunakan prosentase yang besarnya ditentukan oleh perusahaan;
  3. Hak peserta mendapatkan bagian hasil investasi berdasarkan prosentase yang ditentukan perusahaan;
  4. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan premi sesuai besarnya  prosentase bagi hasil yang ditentukan perusahaan;
  5. Bagi hasil dari pengelolaan dana peserta yang nantinya merupakan suatu keuntungan yang akan diterima peserta;
  6. Mudharabah merupakan bagi hasil investasi dari hasil pengelolaan dana peserta (premi) yang terkumpul dengan menggunakan nisbah bagi hasil 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta.

Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah termasuk didalamnya Kantor Cabang Syariah Yogyakarta adalah 70 : 30 untuk semua produk yang dipasarkan, dimana perusahaan mendapat bagian 30% dari hasil investasi yang diperoleh dan peserta mendapatkan bagian 70% dari hasil investasi tersebut apabila mengalami keuntungan dalam pengelolaannya. Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh PT. Takaful Indonesia dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga termasuk di dalamnya Kantor Cabang Yogyakarta dengan ratio 60 : 40 dimana peserta mendapatkan 60% dari hasil investasi dan 40% untuk perusahaan apabila dalam pengelolaan mengalami keuntungan, namun nisbah tersebut tidak berlaku untuk produk fulnadi (pendidikan anak) dan produk takafulinkalia (unitlink) tetapi terhadap produk tersebut berlaku nisbah 70 : 30 untuk fulnadi yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan apabila dalam pengelolaan dana tersebut mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk takafulink tidak terdapat nisbah bagi hasil karena untung rugi dari hasil investasi 100% diberikan pada peserta dan perusahaan sebagai pengelola mendapatkan ujrah, sehingga produk takafulink menggunakan akad wakalah bil ujrah.

Adapun rincian nisbah bagi hasil yang berlaku pada AJB Bumiputera 1912 adalah :

  1. Produk asuransi perorangan (ASPER), merupakan produk saving yaitu mitra iqra’, mitra mabrur’ dan mitra sakinah menggunakan nisbah bagi hasil 70 : 30, dalam pengertian hasil investasi akan dibagikan 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.
  2. Produk asuransi kumpulan (ASKUM), merupakan non saving product mempunyai ketentuan bagi hasil keuntungan atas rekening tabarru’ akan dibagikan antara perusahaan dengan peserta (profit sharing) dengan rumusan sebagai berikut :

profit sharing ini baru terjadi apabila jumlah keseluruhan premi lebih besar dari biaya operasional dan klaim.

Nisbah bagi hasil yang berlaku pada PT. Takaful Indonesia adalah :

  1. Produk untuk program pendidikan sebesar 70 : 30 yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan
  2. Produk untuk program investasi sebesar 40 : 60 yaitu 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan
  3. Produk untuk program kesehatan sebesar 60 : 40 yaitu 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan
  4. Produk untuk program unit link (takafulink alia) tidak ada nisbah bagi hasil, karena seluruh keuntungan maupun kerugian sebesar 100% untuk  peserta, dan tidak ada bagi hasil investasi karena dalam pengelolaan dananya menggunakan akad wakalah bil ujrah.

Untuk produk-produk asuransi umum yang dikeluarkan oleh PT. Takaful Indonesia dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Umum tidak mengenal adanya nisbah bagi hasil, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah dan akad tabarru, dimana dalam pengelolaan perusahaan mendapatkan ujrah dan apabila pengelolaan tersebut mengalami surplus dan sudah diperjanjikan dalam klausula maka surplus tersebut akan diberikan kepada peserta sebagai pengembalian dana tabarru’ sebagai berikut :

Prinsip mudharabah dalam praktik asuransi syariah ini belum dilaksanakan secara murni (profit and loss sharing) tetapi masih sebatas pada berbagi keuntungan/pendapatan (profit sharing/revenue sharing) dan apabila mengalami kerugian peserta tetap mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah bagi hasil dengan diambilkan dari dana cadangan perusahaan.

Penulis setuju dengan pendapat para narasumber dalam penelitian ini mengenai penggunaaan prinsip mudharabah dalam praktik asuransi yang belum dilaksanakan secara murni, karena menurut pengamatan penulis, perusahaan asuransi syariah dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan PT. Takaful Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta, ketika mengelola dana peserta yang diinvestasikan melalui investasi syariah dan mengalami keuntungan maka hasil investasi ini akan dibagi (sharing) dengan peserta sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dalam perjanjian yaitu untuk AJB Bumiputera 1912 menggunakan nisbah 70% bagian peserta dan 30% bagian perusahaan namun apabila terjadi kerugian hanya ditanggung oleh perusahaan dan peserta tetap mendapat bagian hasil investasi 70%. Begitupula dengan prinsip mudharabah dalam hal ini mudharabah musytarakah yang digunakan oleh PT. Takaful Indonesia (ATK) Kantor Cabang Yogyakarta belum dilaksanakan secara murni masih sebatas pada berbagi penghasilan apabila hasil investasi mengalami keuntungan dengan besarnya nisbah bagi hasil untuk produk dana siswa (Fulnadi) sebesar 70% bagian peserta dan 30% bagian perusahaan, sedangkan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut tidak dibebankan kepada peserta tetapi perusahaan meminjam dana cadangan perusahaan untuk tetap memberikan hak bagi hasil bagian peserta. Profit sharing/revenue sharing ini mempunyai pengertian apabila investasi yang dijalankan perusahaan dalam rangka mengelola dana perserta mempunyai hasil investasi berupa keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam akad. Namun jika terjadi kerugian dalam hasil investasi tersebut, maka kerugian hanya akan ditanggung oleh perusahaan dan pelaksanaaan bagi hasil investasi tetap berjalan tanpa membebankan kerugian pada peserta, sehingga peserta tetap mendapat bagian hasil investasi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad. Pembayaran nisbah bagi hasil sebagai hak dari peserta ini apabila terjadi kerugian akan diambilkan dari dana cadangan klaim, dana cadangan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam KMK Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengenai batasan tingkat solvabilitas sebesar 120% sebagai rate based capital, namun apabila dana cadangan tersebut tidak dapat memenuhi besarnya kerugian maka akan dilakukan penyuntikan dana dari pemegang saham. Sebenarnya, usaha asuransi di Indonesia yang menerapkan prinsip mudharabah secara murni adalah AJB Bumiputera 1912 karena perusahaan tersebut merupakan usaha bersama (mutual), dimana kekuasaan tertinggi bukan para pemegang saham melainkan para pemegang polis itu sendiri yang terpilih dan terwakili dalam Badan Perwakilan Anggota (BPA), sehingga apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut tidak bisa tercover oleh RBC maka penyuntikan dana dilakukan oleh para peserta sekaligus para pemegang polis dalam Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Menurut penulis, penerapan akad mudharabah pada asuransi jiwa (life insurance) baik AJB Bumiputera 1912 maupun PT. Asuransi Takaful Keluarga, Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Yogyakarta, tercermin dalam hal pengelolaan dana yaitu berkaitan dengan bagi hasil antara perusahaan dengan peserta atas hasil investasi berdasarkan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan untuk produk saving, dan bagi hasil atas surplus underwriting antara peserta dengan perusahaan untuk produk non saving yaitu surplus dari hasil pengelolaan dana (premi) akan dibagikan antara perusahaan sebagai operator dengan peserta sebagai partisipan berdasarkan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang diperoleh. Bagi hasil ini tidak berlaku pada produk takafulink yang dikeluarkan oleh PT. Takaful Indonesia (ATK) karena dalam produk tersebut menggunakan akad wakalah bil ujrah dan hasil investasi baik untung maupun rugi seluruhnya diberikan kepada peserta. Bagi hasil ini dilakukan apabila dalam pengelolaan dana tersebut mengalami keuntungan dan jika mengalami kerugian maka seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh perusahaan tetapi peserta tetap mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Selain itu, peserta sebagai shahibul mal tidak ikut campur dalam pengelolaan dana karena peserta telah mengamanahkan pengelolaan dana tersebut kepada perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib. Akad mudharabah tidak digunakan dalam asuransi umum (general insurance) yang dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Umum sebagai anak perusahaan PT. Takaful Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta, karena dalam operasionalnya PT. Takaful Indonesia (ATU) menggunakan akad wakalah bi ujrah dimana setiap peserta mempunyai hak untuk menerima pengembalian dana tabarru’ sebagai surplus yang sudah diperjanjikan dalam klausula.

1.3 Akad Wakalah/Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah atau Wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (ujrah). Wakalah merupakan perjanjian mengenai pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad wakalah/wakalah bil ujrah ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.

Akad wakalah merupakan perjanjian pendelegasian dan penunjukkan seseorang dalam hal ini agen untuk mewakili badan/perusahaan dalam hal mensosialisasikan, memasarkan dan menjual produk asuransi syariah. Akad wakalah bil ujrah merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain dimana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujrah atas jasa yang telah dilakukan. Akad wakalah/wakalah bil ujrah ini merupakan jenis akad yang bersifat tabarru’ yaitu untuk saling tolong menolong dalam hal ini lending yourself dimana perusahaan maupun mitra kerjanya meminjamkan/memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi syariah sekaligus asuransi syariah. Dengan demikian penulis setuju bahwa asuransi syariah merupakan ta’awun dan isti’mar minded sehingga asuransi ini berbeda dengan asuransi konvensional.

Tidak setiap responden paham akan akad wakalah/wakalah bil ujrah ini, karena menurut mereka perjanjian asuransi syariah yaitu polis asuransi syariah mengandung prinsip tabarru’ dan mudharabah yang merupakan salah satu dari hak dan kewajiban setiap peserta. Namun demikian, menurut peserta asuransi syariahakad wakalah/wakalah bil ujrah ini mengandung pengertian sebagai berikut :

  1. setiap peserta memberikan amanah kepada perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang disetor secara syariah dan memberikan perlindungan terhadap dirinya apabila mengalami musibah yang diperjanjikan dengan memberikan fee kepada perusahaan;
  2. dalam akad wakalah perusahaan merupakan wakil dari peserta berdasarkan amanah yang telah diberikan olehnya untuk mengelola premi sesuai ketentuan syariah, selain itu perusahaan memberikan kuasa kepada agen untuk melakukan fungsi marketing dan field underwriting.

Berdasarkan keterangan responden tersebut, penulis berpendapat bahwa tidak setiap masyarakat mengenal akad wakalah/wakalah bil ujrah karena asuransi syariah identik dengan akad tabarru’ dan akad mudharabah, sedangkan bagi sebagian orang akad wakalah/wakalah bil ujrah diasumsikan bahwa perusahaan sebagai wakil peserta asuransi syariah dalam hal pengelolaan dana (Premi) berdasarkan amanah yang diberikan pesertanya dan peserta memberikan fee (ujrah) kepada perusahaan atas jasa yang telah diberikan. Akad wakalah ini juga berlaku dalam operasional perusahaan yaitu marketing dan field underwriting.

AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta menggunakan akad wakalah ini dalam hal keagenan melalui perjanjian kerja keagenan. Perjanjian kerja keagenan ini mengandung prinsip akad wakalah dimana perusahaan memberikan mandat/kuasa kepada seorang agen untuk mensosialisasikan, memasarkan dan menjual produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912 di wilayah operasional Kantor Cabang Syariah Yogyakarta. Sebelum terjadi perjanjian kerja keagenan ini seorang calon agen diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Yogyakarta untuk jangka waktu tertentu dan setelah dinyatakan lulus dalam masa pendidikan dan pelatihan tersebut maka diadakan negoisasi antara perusahaan dengan agen tersebut.

Akad wakalah bil ujrah digunakan oleh PT. Takaful Indonesia (ATK dan ATU) Kantor Cabang Yogyakarta dalam hal mitra kerja dengan financial consultant/perbankan/kantor pos maupun dalam produk takafulink baik takafulink mizan, alia maupun istiqomah yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, serta takaful kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum. Akad wakalah bil ujrah tercermin dalam perjanjian kerja kemitraan dengan financial consultant, akad wakalah ini juga tercermin pada produk fulprotek yang dipasarkan melalaui lembaga perbankan sebagai salah satu wujud perjanjian cobranding. Selain itu, akad wakalah ini juga tercermin dalam perjanjian kerjasama dengan bank-bank syariah dan PT. Pos Indonesia untuk memberikan pelayanan dan dalam pembayaran premi, meskipun demikian pelayanan online ini baru dapat dilakukan melalui Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan PT. Pos Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa akad wakalah/wakalah bil ujrah digunakan oleh AJB Bumiputera 1912 dan PT. Takaful Indonesia, khususnya wilayah operasional Yogyakarta dapat terjadi antara perusahaan dengan mitra usahanya baik secara kelembagaan maupun individu sebagai peserta takaful.

Mekanisme akad wakalah secara sederhana dalam praktik asuransi syariah antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah adalah peserta memberikan kontribusi/fee kepada perusahaan untuk kemudian apabila perusahaan menerima fee maka fee yang diterima akan masuk dalam rekening perusahaan yang dipisahkan dari rekening konstribusi sedangkan kontribusi tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang mana kontribusi dan keuntungan ini akan dimasukkan dalam rekening tertentu dan setelah dikurang dengan biaya-biaya apabila terdapat surplus maka surplus ini akan dibagikan kepada peserta.

Akad wakalah bil ujrah ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah sebagai pedoman operasional. Ketentuan akad wakalah bil ujrah dalam Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 adalah sebagai berikut :

  1. Obyek akad wakalah bil ujrah antara lain meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembataran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi
  2. Akad wakalah bil ujrah sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; besaran, cara, dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan
  3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali mendapatkan ijin dari peserta dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul melalui investasi sesuai syariah.

Akad wakalah bil ujrah ini juga digunakan dalam hubungan kerjasama antara perusahaan dengan peserta asuransi syariah. Adapun konsep dasar akad wakalah bil ujrah antara perusahaan asuransi dengan peserta dalam asuransi syariah :

  1. Wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa kepada perusahaan asuransi (takaful) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah (fee);
  2. Peserta bertindak sebagai pemberi kuasa pada perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang telah disetorkan menjadi dana investasi dan/atau dana tabarru’ (kebajikan);
  3. Premi/kontribusi yang dibayar peserta asuransi tidak serta merta menjadi pendapatan perusahaan asuransi tetapi milik peserta asuransi secara kolektif setelah dikurangi fee pengelolaan untuk perusahaan asuransi;
  4. Premi tersebut diakumulasikan untuk membagi risiko yang timbul diantara peserta asuransi (tabarru’ fund);
  5. Premi/kontribusi yang dibayarkan peserta memiliki komposisi dana tabarru’ dan ujrah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam polis
  6. Peranan perusahaan asuransi terbatas pada peran underwriter, collector dan claim payer and fund manager dengan kompensasi perlindungan (manfaat takaful) bagi peserta
  7. Sumber pendapatan perusahaan asuransi berasal dari fee pengelolaan dan bagi hasil investasi
  8. Setiap surplus operasi atau deficit operasi merupakan tanggung jawab peserta asuransi secara kolektif

Selain itu, akad wakalah/wakalah bil ujrah digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan mendelegasikan kepada lembaga perbankan/ institusi lain dalam hal kemudahan pelayanan maupun kepada agen/pemasar untuk melaksanakan fungsi marketing. Kerjasama antara perusahaan dengan agen/financial consultant ini bersifat kemitraan. Meskipun marketing berkedudukan sebagai mitra perusahaan untuk melaksanakan dinas luar, agen/pemasar dalam kegiatan marketing berfungsi sebagai duta perusahaan, menjual produk asuransi syariah dan financial advisor calon peserta. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian kerja keagenan/, dan dalam perjanjian ini mengunakan prinsip wakalah. Ini berarti pemasaran (marketing) merupakan manifestasi bentuk akad wakalah dalam asuransi syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad wakalah dalam hal pemasaran (marketing) adalah :

  1. Pokok dari perjanjian dengan agen adalah proposal dan penerimaan dari posisi tersebut.
  2. Adalah sebuah syarat dimana seseorang yang telah ditunjuk sebagai seorang agen harus kompeten dalam melakukan pekerjaannya.
  3. Seseorang dapat menunjuk seorang agen untuk mengerjakan semua transaksi bisnis yang dapat dilakukannya sendiri.
  4. Seorang agen adalah pemelihara dari kekayaan prinsipalnya dan dalam posisi sebagai wakil.
  5. Seorang agen akan menerima upah selama ia dikontrak.

Marketing/agen merupakan penghubung antara perusahaan dengan peserta dan bekerja untuk perusahaan berdasarkan perjanjian keagenan dengan prinsip wakalah sebagai mitra usaha, serta bekerja sebagai financial consultant bagi peserta berdasarkan pendelegasian tugas yang diterimanya dari perusahaan. Kontrak keagenan ini menggunakan prinsip wakalah, dimana seorang agen/pemasar sebagai wakil  perusahaan dan diberi wewenang untuk melakukan kegiatan/transaksi atas nama perusahaan asuransi syariah baik sosialisasi, produksi maupun pasca produksi dan menerima fee/ujrah sebagai haknya yang diberikan perusahaan. AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta menggunakan akad wakalah ini dalam hal perjanjian keagenan, sedangkan PT. Takaful Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta dalam hal mitra kerja ini menggunakan akad wakalah bil ujrah. Ini berarti pada kedua kantor cabang tersebut dalam hal mitra kerja untuk keagenan/financial consultant menggunakan prinsip wakalah/wakalah bil ujrah.

Akad wakalah bil ujrah ini dapat ditemui pada asuransi jiwa (life insurance) dan asuransi umum (general insurance) misalnya pada produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT. Takaful Indonesia yaitu produk takafulink alia yang merupakan produk unit link dari PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan takaful kendaraan bermotor yang merupakan produk dari PT. Asuransi Takaful Umum (ATU). Akad wakalah bil ujrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga mempunyai pengertian sebagai berikut  :

  1. Peserta memberikan amanah kepada Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi yang disetorkan menjadi dana tabungan dan dana tabarru’
  2. Peserta memberikan jasa (ujrah) atas pengelolaan dana tabarru’ kepada Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan jasa tersebut akan mengurangi dana tabungan peserta.

Akad wakalah bil ujrah ini dinyatakan secara tegas dalam polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum, yaitu bahwa akad yang diberlakukan dalam polis adalah akad wakalah bil ujrah. Adapun ketentuan akad wakalah bil ujrah tersebut adalah :

  1. Wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi (takaful) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah (fee);
  2. Pengelola takaful menerima akad wakalah bil ujrah dari peserta sebagaimana tercantum dalam polis;
  3. Dalam akad wakalah bil ujrah ini, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposisi dana tabarru’ dan ujrah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis;
  4. Pengelola takaful menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas risiko dan dana tabarru’;
  5. Dalam hal terjadi defisit dana tabarru’, maka Takaful memberikan Al-Qardh Al-Hasan;
  6. Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana tabarru’ ditambah hasil investasi dana tabarru’ dikurangi dana cadangan teknis akan dialokasikan kepada peserta sebagai pengembalian surplus tabarru’ dan pengelola Takaful dengan proporsi sebagaimana tercantum pada ikhtisar polis dengan ketentuan :
    1. peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim
    2. peserta tidak membatalkan perjanjian/polis
    3. terdapat surplus dana tabarru’ diakhir manfaat takaful

perhitungan pengembalian surplus peserta berdasarkan rumus :

keterangan :

  1. prosentase pengembalian surplus tabarru’ (per tahun)
  2. jumlah hari lunas : jumlah hari dihitung mulai dari tanggal pelunasan sampai dengan tanggal akhir periode asuransi
  3. 365 digunakan jika periode polis satu tahun atau kurang dari satu tahun
  4. jangka waktu manfaat takaful digunakan jika periode polis lebih dari satu tahun
  1. Semua obyek pertanggungan (manfaat takaful) yang berlaku dalam takaful ini harus sesuai dengan Prinsip syariah Islam. Pengelola Takaful akan mengembalikan kontribusi sejak awal manfaat takaful secara proporsional dengan obyek manfaat takafulyang diperkenankan diterima di takaful. Apabila terdapat obyek manfaat takaful yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang secara sengaja disembunyikan oleh peserta pada saat penutupan atau diketahui oleh peserta pada periode manfaat takaful dan tidak disampaikan kepada pengelola takaful, maka pengelola takaful tidak wajib untuk membayar klaim terhadap obyek manfaat takaful tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa akad wakalah/wakalah bil ujrah digunakan oleh perusahaan asuransi syariah dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan PT. Takaful Indonesia (ATK dan ATU) Kantor Cabang Yogyakarta dengan mitra kerjanya melalui perjanjian kerjasama dalam hal asuransi syariah maupun peserta asuransi syariah melalui polis asuransi syariah. Akad wakalah/wakalah bil ujrah antara perusahaan asuransi syariah dengan mitra usahanya dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah khususnya dalam hal pemasaran dengan pemberian kuasa dan menunjuk peserorangan/lembaga perbankan/institusi lain untuk sebagai wakil dari perusahaan dan diberi amanah untuk memberikan pelayanan dalam hal asuransi syariah. Akad wakalah bil ujrah terjadi antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah melalui polis asuransi dimana peserta memberikan kuasa/amanah kepada perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang disetor dan perusahaan berhak untuk menerima fee (ujrah) atas jasa pengelolaan tersebut dan apabila terdapat surplus dalam pengelolan maka surplus akan dibagikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

1.4 Akad Musyarakah

Musyarakah (joint-venture/syirkah) merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad musyarakah ini kedua pihak menjadi pemilik modal dan pengelola dan terjadi percampuran modal di dalamnya, modal ini dapat berupa modal finansial, modal non finansial (keahlian/ketrampilan, kewirausahaan, barang perdagangan, kepercayaan/reputasi, dan lain-lain) maupun percampuran antara modal finansial dengan non finansial dari para pihak yang berserikat. Apabila dalam kerjasama ini terdapat keuntungan maka pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh para pihak yang berserikat, dan apabila terjadi kerugian maka pembagiannya didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak yang berserikat.

Bentuk kerjasama dalam asuransi syariah merupakan bentuk kerjasama yang dilandasi oleh prinsip musyarakah, dimana terdapat pihak yang mempunyai modal berupa dana dan ada pihak lain yang tenaga, skill, serta profesionalisme. Perjanjian takaful ini merupakan perjanjian kerjasama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tetapi kedua pihak, sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi dan dalam ganti rugi maupun keuntungan.

Akad musyarakah dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antara peserta (individu/sekelompok) sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah ini dapat terjadi antara lembaga/perusahaan lain baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan dengan perusahaan asuransi ataupun antar perusahaan asuransi (coinsurance), dimana perusahaan tersebut saling menanggung risiko (risk sharing) dan perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi berupa perlindungan. Kerjasama antara perusahaan asuransi dalam coinsurance ini dilatarbelakangi apabila salah satu perusahaan asuransi tersebut dalam memberikan perlindungan dengan manfaat asuransi yang melebihi dari retensi perusahaan tetapi tidak berkenan menggunakan reasuransi, sehingga untuk dapat menanggung risiko (berkaitan dengan klaim) tersebut bekerjasama dengan perusahaan asuransi lain. Kerjasama saling menanggung risiko (risk sharing) antar perusahaan asuransi apabila terjadi klaim ini mempunyai prosentase pembagian yang sudah diperjanjikan dan diatur secara nasional melalui lembaga asosiasi perasuransian.

Perjanjian dengan akad musyarakah ini dilakukan oleh PT. Takaful Indonesia dengan perusahaan lain secara corporate yaitu dengan lembaga keuangan bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan juga PT. Pos Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan secara online, memberi kemudahan membayar premi, dan memberikan proteksi kepada customer/nasabah/peserta dari lembaga/perusahaan yang bersangkutan melalui asuransi syariah. Kerjasama ini biasa disebut sebagai cobranding dan tertuang dalam MoU. Perjanjian kerjasama berupa cobranding ini dilakukan oleh PT. Takaful Indonesia yang berkedudukan di Kantor Pusat. Contoh kerjasama cobranding antara PT. Takaful Indonesia dengan Bank Muamalat dalam penyelenggaran, pemasaran produk asuransi fulprotek (kartu investasi berasuransi) dan sekaligus memberikan proteksi kepada nasabah Bank Muamalat yaitu seorang peserta akan berkedudukan sebagai nasabah Bank Muamalat sekaligus mendapat perlindungan dari PT. Takaful Indonesia apabila mengikuti asuransi fulprotek melalui Bank Muamalat dengan memilih paket fulprotek yang ditawarkan yaitu paket 175, paket 275, paket 750 dengan prinsip wakalah bil ujrah. Contoh apabila seorang peserta mengambil paket 175 maka calon peserta tersebut membuka tabungan pada Bank Muamalat sebesar Rp 175.000,00 dimana Rp 100.000,00 untuk saldo awal tabungan dan Rp 75.000,00 untuk asuransi fulprotek dan dari Rp 75.000,00 tersebut nantinya akan dibagi untuk asuransi sebesar Rp 50.500,00 dan untuk ujrah (Bank Muamalat) sebesar Rp 24.500,00. Kerjasama cobranding ini juga dilakukan dengan PT. Pos Indonesia dalam hal PT. Pos Indonesia sebagai tempat pembayaran premi dari para peserta PT. Takaful Indonesia, perjanjian ini tertuang dalam MoU dan di dalamnya mengandung prinsip wakalah karena PT. Pos Indonesia merupakan wakil dari PT. Takaful Indonesia dalam hal pembayaran.

Penerapan akad musyarakah pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah berupa perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan produk asuransi kumpulan dalam rangka mengcover peserta dengan asuransi syariah. Contoh perjanjian kerjasama antara SDIT Salsabila Al Muthi’in dengan AJB Bumiputera 1912 dalam memberikan perlindungan kepada siswa SDIT Salsabila Al Muthi’in melalui produk asuransi jiwa kumpulan Ekawarsa dan kecelakaan diri. Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan pengajuan surat permintaan asuransi jiwa kumpulan syariah oleh SDIT Salsabila Al Muthi’in, terbitnya polis asuransi jiwa kumpulan syariah dan untuk setiap siswa akan mendapat sertifikat peserta asuransi jiwa kumpulan syariah.

Penulis berpendapat bahwa akad musyarakah digunakan oleh perusahaan asuransi syariah, AJB Bumiputera 1912 dan PT. Takaful Indonesia, di Yogyakarta dalam hal melakukan kerjasama dengan institusi/lembaga/perusahaan lainnya dalam hal asuransi syariah melalui perjanjian kerjasama atau yang dikenal sebagai memorandum of understanding (MoU) oleh perusahaan asuransi syariah ini. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal asuransi syariah melalui lembaga/institusi tersebut.

1.5 Akad Mudharabah Musytarakah

Akad mudharabah musytarakah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan musyarakah, dimana pengelola (mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pedoman mengenai akad ini dalam asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah.

Akad ini boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari hukum mudharabah dan dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun yang tidak ada unsur tabungan (non saving). Perusahaan asuransi dalam akad ini berkedudukan sebagai pengelola (mudharib) dan pemberi dana (musytarik) bersama-sama dengan peserta. Dana perusahaan dan dana peserta ini akan diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio dan hasil investasi ini akan dibagi antara perusahaan dengan peserta melalui salah satu alternatif cara pembagian, sebagaimana yang ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah, yaitu :

Alternatif pertama pembagian hasil investasi, yaitu :

  1. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah bagi hasil
  2. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing

Alternatif kedua pembagian hasil investasi, yaitu :

  1. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing
  2. Bagian investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai musytarik dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati

Berdasarkan fatwa tersebut, apabila dalam investasi tersebut mengalami kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Akad mudharabah musytarakah ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan implementasi akad mudharabah yang diterapkan dalam kegiatan operasional PT. Takaful Indonesia (ATK) pada umumnya dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Yogyakarta pada khususnya. Akad mudharabah musytarakah yang digunakan PT. Takaful Indonesia (ATK) ini mengandung pengertian sebagai berikut :

  1. Peserta memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dan dana tabarru’ dalam program investasi;
  2. Peserta menyetujui untuk membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai dengan ketentuan produk

Adapun mengenai pembagian hasil investasinya PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan alternatif kedua berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut, yaitu apabila mengalami keuntungan akan dibagikan secara proporsional sesuai nisbah bagi hasil yang terdapat dalam ketentuan produk asuransi syariah yang diikuti peserta setelah dikurangi dengan modal PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai musytarik, jika hasil investasi tersebut rugi maka kerugian akan ditanggung oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku musytarik namun peserta tetap mendapatkan bagiannya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian mudharabah musytarakah yang digunakan PT. Takaful Indonesia (ATK) tersebut dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa akad ini merupakan perjanjian kerjasama dalam hal investasi antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan peserta asuransi syariah dimana peserta berkedudukan sebagai pemberi dana (musytarik) dan PT. Asuransi Takaful Keluarga berkedudukan sebagai pengelola (mudharib) untuk menempatkan dan mengelola dana peserta dalam program investasi berdasarkan amanah yang diterimanya dari peserta, untuk kemudian hasil investasi tersebut akan dibagi secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan apabila mengalami keuntungan dan apabila hasil investasi rugi maka kerugian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagai musytarik.

Note :

* Thank’s to AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta & PT. Takaful Indonesia (ATK/ATU) Kantor Yogyakarta.


[1] Delil Khairat, 2006, “Konsep dan Operational Asuransi Syariah”, Materi  Pelatihan Program Sertifikasi Asuransi Syariah Tingkat Dasar Angkatan XX, AASI-LPKG BPPK Departemen Keuangan, Jakarta : Tanggal 5 sd 7 Oktober 2006

[2] Departemen Keagenan AJB Bumiputera, Materi Pendidikan dan Latihan Agen Asuransi Syariah

[3] Delil Khairat, 2006, op.cit.

About these ads

Tentang shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

6 pemikiran pada “AKAD/PERJANJIAN DENGAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA ASURANSI

  1. salamun `alaikum,

    maaf mbak, saya boleh nanya kan?
    apakah mbak tau bgmn cara penghitungan bagi hasil (untuk produk saving dan nonsaving) pada kedua perusahaan asuransi syariah yang mbak bahas di atas? syukran katsiran.

    wa salam,

    dipa

    Posted by dipa | November 18, 2009, 6:32 am
    • wa’alaikumsalam wr wb..
      mohon maaf baru saya balas dan jawab pertanyaannya.
      setahu saya perhitungan bgi hasil untuk masing-masing perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan rasio bagi hasilnya dan pada umumya telah ditentukan dalam perjanjian asuransi syariah yang lebih dikenal dengan polis asuransi syariah.
      adapun contoh cara perhitungannya yang saya ketahui sebagai berikut :
      => untuk produk non saving :
      Prosentase pengembalian surplus tabarru’ x tabarru’ x (jumlah hari lunas : 365 atau jangka waktu pertanggungan)

      namun ada juga perusahaan asuransi syariah yang mengunakan perhitungan sebagai berikut :
      50% x (kontribusi peserta/premi – biaya operasional – klaim)
      => untuk produk saving :
      berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan perusahaan untuk produk asuransi syariah dalam perusahaan
      tersebut.
      contoh nisbah bagi hasil untuk produk saving :
      a. Produk untuk program pendidikan sebesar 70 : 30 yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan
      b. Produk untuk program investasi sebesar 40 : 60 yaitu 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan
      c. Produk untuk program kesehatan sebesar 60 : 40 yaitu 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan
      d. Produk untuk program unit link tidak ada nisbah bagi hasil, karena seluruh keuntungan maupun kerugian sebesar
      100% untuk peserta, dan tidak ada bagi hasil investasi karena dalam pengelolaan dananya menggunakan akad
      wakalah bil ujrah

      namun ada juga perusahaan untuk semua produk saving-nya menggunakan nisbah bagi hasil 70 : 30 (hasil investasi
      akan dibagikan 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan) atau 60 : 40 (hasil investasi akan dibagikan 60%
      untuk peserta dan 40% untuk perusahaan).

      demikian penjelasan yang dapat saya berikan. semoga bermanfaat dan dapat membantu. apabila ada yang kurang berkenan dan terdapat kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan dan mari kita diskusikan bersama.
      terima kasih

      Wassalam wr wb,
      shanti

      Posted by shantidk | Desember 21, 2009, 5:29 am
  2. Ass..
    mbak saya mw nanya sedikit apakah AJB bumiputera syuariah mempunyai produk unit link???dan akadnya apakah masih mudharabah?? trims di tunggu jawabannya segera..

    Posted by taufiq | Juli 16, 2010, 6:16 am
    • wa’alaikumsalam wr wb.
      setahu saya, sampai sekarang AJB Bumiputera syariah belum ada produk unit link dan akadnya masih mudharabah untuk setiap produk asuransi syariahnya. tapi ada informasi kalau untuk produk unit link bisa dikombinasikan dengan produk dari BUMIDA Syariah.

      Posted by shantidk | Juli 19, 2010, 9:51 am
  3. asslamu’alaikum wr.wb
    saya lagi pusing mikirin skripsi saya yang berjudul..
    PENERAPAN BIAYA OPERASIONAL PADA PENGUMPULAN DANA PREMI PESERTA TAKAFUL…

    saya ingin menanyakan tentang
    1. biaya2 operasional pada pengumpulan dana premi peserta asuransi?
    2. biaya y dikenakan 10rb pada saat pembayaran premi itu termasuk kemana?

    terimakasih…
    mohon jwaban dan bantuan nya…
    bisa dikirim ke email saya…

    Posted by husaini | Maret 24, 2011, 10:12 am
    • wa’alaikumsalam wr wb.
      mohon maaf, saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan mengenai biaya operasional sebaiknya ditanyakan langsung saja ke perusahaan yang ditunjuk sebagai obyek penelitian. karena hal itu masalah teknis perusahaan dan penelitian saya hanya difokuskan pada akad dan rancangan/konstruski akadnya, namun setahu saya biaya operasional itu digunakan antara lain untuk administrasi, biaya materai, gaji/fee pegawai/agen. mohon maaf tidak bisa memberikan jawaban dan bantuan sesuai yang diharapkan. smoga skripsi lancar, diberi kemudahan. sukses ya….

      Posted by shantidk | Maret 31, 2011, 2:23 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: