//
you're reading...
Perjanjian

PERJANJIAN SYARIAH

Perjanjian merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum perjanjian merupakan aspek yang memegang peranan penting di dalam pelaksanaan hukum privat, oleh karena itu Hukum Perdata Islam mempunyai peluang sangat besar untuk diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Penerapan Hukum Perdata Islam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, didukung pula dengan jaminan kebebasan yang diberikan oleh sistem hukum nasional Indonesia kepada setiap individu untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi dirinya dalam menjalankan aktivitas termasuk didalamnya bidang keperdataan. Kebebasan ini mencakup kebebasan dalam menentukan isi/materi yang disepakati para pihak yang melakukan hubungan hukum, cara-cara pelaksanaan, serta penyelesaiannya jika terjadi sengketa.

Perjanjian, dalam sistem hukum Indonesia, diatur dalam Buku III KUHPerdata. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menurut Prof. Subekti, S.H., adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[2]

Perjanjian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah mu’ahadah ittifa’ atau akad. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya, dan di dalam Al Quran setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata akad (al-aqadu) yang berarti perikatan atau perjanjian, dan kata ‘ahd (al-ahdu) yang berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.[3]

Akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal, yang diwujudkan dalam ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik antara kedua belah pihak dan harus sesuai dengan kehendak syariat. Ini berarti Hukum Perikatan Islam pada prinsipnya juga menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam antaradhin sebagaimana diatur dalam QS. An-Nissa ayat 29 dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat para pihak apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar yaitu ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).[4]

Adanya suatu akad mengakibatkan para pihak terikat secara syariah berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sahnya suatu akad menurut Hukum Islam ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama dan merupakan unsur penting dalam suatu akad/perjanjian adalah ijab dan qabul. Unsur-unsur yang termasuk dalam rukun akad selain ijab qabul terdiri dari :

  1. Shighat al-aqad (pernyataan untuk mengikatkan diri), harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.
  2. Al-Ma’qud alaih/mahal a-aqad (objek akad), harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara’, dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
  3. Al-Muta’aqidain/al-‘aqidain (pihak-pihak yang berakad), harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.
  4. Maudhu’ al-aqad (tujuan akad), harus ada pada saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akan berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat.

Adapun yang menjadi syarat dalam akad berkaitan dengan subyek akad dan obyek akad. Subyek akad adalah subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi baik manusia maupun badan hukum yang pada dirinya terdapat pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Adapun syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam suatu akad adalah :

  1. aqil (berakal/dewasa)
  2. tamyiz (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran
  3. mukhtar (bebas melakukan transaksi/bebas memilih)

Syarat seseorang dalam berakad ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kecakapan dalam membuat perikatan. Adapun syarat obyek akad adalah :

  1. telah ada pada waktu akad diadakan, obyek perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan dan sesuatu yang belum berwujud tidak boleh dijadikan obyek akad. Hal ini disebabkan karena sebab akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
  2. dapat menerima hukum akad/dibenarkan oleh syariah, obyek dari perikatan merupakan barang/jasa yang dibenarkan oleh syariah untuk ditransaksikan, dan sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad.
  3. dapat ditentukan dan diketahui, obyek akad harus diketahui dengan jelas fungsi, bentuk dan keadaannya oleh para pihak.
  4. dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, obyek harus dapat diserahterimakan secara nyata untuk benda berwujud atau dapat dirasakan manfaatnya untuk obyek berupa jasa, serta obyek tersebut benar-benar di bawah kekuasaan yang sah dari pihak yang berakad. Obyek ini telah wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat terjadinya akad.

Syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut :[5]

  1. tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kausa halal.
  2. harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kesepakatan (konsensualisme).
  3. harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan adanya obyek tertentu.

Apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sedangkan bagi perjanjian yang sah akan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sukarela dengan itikad baik serta tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak mengabaikan perjanjian maka akan mendapat sanksi dari Allah di akhirat nanti.

Hukum perjanjian berdasarkan Hukum Perdata dikenal adanya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas kepribadian, dan asas itikad baik. Asas-asas hukum perjanjian dalam konteks Hukum Islam adalah :[6]

  1. Al-Hurriyah (kebebasan), QS. Al-Baqarah ayat 256. Asas ini mengandung pengertian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making contract). Asas al-hurriyah ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
  2. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan), QS Al-Hujurat ayat 13. asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan term of condition dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) dan yang membdakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.
  3. Al-Adalah (keadilan), perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
  4. Al-Ridha (kerelaan), QS. An-Nissa ayat 29, segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Asas ini dikenal dengan asas konsensualisme dalam hukum Perdata.
  5. Ash-Shidq (kebenaran dan kejujuran), QS. Al-Ahzab ayat 70, setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.
  6. Al-Kitabah (terulis), QS. Al-Baqarah ayat 282-283, setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi serta prinsip tanggung jawab individu. Bentuk tertulis ini dimaksudkan apabila terjadi sengketa di kemudian hari terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.

Hukum Islam menggolongkan akad/perjanjian dalam sektor ekonomi menjadi dua macam yaitu :[7]

  1. Akad Tabarru’

Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit, yaitu transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan tetapi dimaksudkan untuk tolong menolong tanpa ada unsur mencari imbalan (return). Akad yang termasuk dalam akad tabarru’ ini adalah al-qard, ar-rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, hadiah, waqaf, dan shodaqah.

  1. Akad Mu’awadah

Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu, atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (profit oriented). Akad yang termasuk akad Mu’awadah ini adalah akad yang berdasarkan prinsip jual beli (al-murabahah dengan mark up, akad salam, dan akad isthisna), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (al-mudharabah dan al-musyarakah), akad yang berdasarkan prinsip sewa-menyewa (ijarah dan ijarah wa isthisna).

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir apabila dipenuhi tiga hal yaitu:

  1. berakhirnya masa berlaku akad
  2. dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
  3. salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

[1] Abdul Ghofur Anshori, 2006, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta : Citra Media, hal. 15

[2] Agus Prawoto, 1995, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi : Guide Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar, Yogyakarta : BPFE, hal. 35

[3] Ibid., hal. 19

[4] Gemala Dewi, 2006, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media, hal. 206

[5] Anshori, Op. cit., hal. 24

[6] Ibid., hal. 26-28

[7] Ibid., hal. 29

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

2 thoughts on “PERJANJIAN SYARIAH

  1. Ass..
    mbak saya mw nanya sedikit apakah AJB bumiputera syuariah mempunyai produk unit link???dan akadnya apakah masih mudharabah?? trims di tunggu jawabannya segera..

    Posted by taufiq | Juli 16, 2010, 6:15 am
    • wa’alaikumsalam wr wb.
      setahu saya, sampai sekarang AJB Bumiputera syariah belum ada produk unit link dan akadnya masih mudharabah untuk setiap produk asuransi syariahnya. tapi ada informasi kalau untuk produk unit link bisa dikombinasikan dengan produk dari BUMIDA Syariah.

      Posted by shantidk | Juli 19, 2010, 9:51 am

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: