//
you're reading...
Asuransi

ASURANSI & ASURANSI SYARIAH


Umat manusia berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa, sehingga umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Untuk dapat terselenggaranya kehidupan bersama umat manusia harus saling tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya.  Takaful (saling menanggung) antar umat manusia merupakan dasar pijak kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan dasar pijakan takaful dalam asuransi akan terwujud hubungan manusia yang islami di antara para pesertanya yang bersepakat untuk menanggung bersama di antara mereka, atas risiko yang diakibatkan kematian, kebakaran dan sebagainya. Semangat asuransi syariah adalah menekankan kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara para peserta. Selain itu, segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil risiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme risiko seperti melalui konsep Takaful atau asuransi yang tertuang dalam sebuah kontrak. Asuransi ini dalam hal sistem pengelolaannya dibedakan asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang pertanggungan, dan bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi.[1] Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang berarti asuransi, dan juga berasal dari bahasa Belanda assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan). Asuransi di Indonesia didasarkan pada KUHPerdata khususnya Pasal 1774 KUHPerdata, Pasal 246 KUHD, dan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pertanggungan/Asuransi menurut Pasal 1774 KUHPerdata termasuk kategori perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan menurut Pasal 1774 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Untuk selanjutnya perjanjian pertanggungan diatur dalam KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Asuransi, apabila dilihat dari berbagai aspek mempunyai pengertian sebagai berikut :[2]

  1. pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial);
  2. pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dan penanggung, dimana penanggung berjanji membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung dan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung;
  3. pandangan bisnis, asuransi adalah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (sharing of risk) di antara sejumlah nasabah;
  4. pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut;
  5. pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko, dengan mempergunakan hukum probabilitas dan teknik statistik untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Pengertian asuransi adalah sebagai berikut :

  1. Menurut Pasal 246 KUHD, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.
  2. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung.

Inti dari beberapa pengertian mengenai asuransi tersebut diatas adalah asuransi mempunyai hubungan dengan risiko, dan perusahaan asuransi berfungsi sebagai fasilitator antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).

Adapun prinsip dasar asuransi adalah :[3]

  1. insurable interest (kepentingan yang dipertanggungkan)
  2. utmost good faith (kejujuran sempurna)
  3. indemnity (indemnitas : penggantian kerugian)
  4. subrogation (subrogasi)
  5. contribution (kontribusi)
  6. proximate cause (kausa proksimal)

Definisi asuransi tersebut di atas dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat dalam Islam, karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan perjudian (maisyir) sehingga diperlukan adanya sistem asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perjanjian asuransi, yaitu:[4]

  1. Peristiwa, merupakan suatu yang esential dalam perjanjian asuransi, sedangkan sifatnya masih ihtimal (kemungkinan). Hal-hal yang bersifat kemungkinan dalam suatu akad menurut Hukum Islam adalah gharar (ketidakjelasan). Gharar menjadikan setiap akad menjadi batal karena bertentangan dengan prinsip kontrak mu’awwadah (timbal balik).
  2. Premi asuransi, adalah sesuatu yang mesti dibayar oleh para pembeli polis asuransi, dimana kalau tidak ada suatu peristiwa yang terjadi maka premi akan menjadi hilang atau menjadi milik perusahaan, sedangkan tertanggung akan mendapatkan uang asuransi kalau terjadi suatu peristiwa yang diperjanjikan, di lain pihak akad yang dibuat adalah akad mu’awwadah.
  3. Uang asuransi (uang pertanggungan), dalam asuransi kerugian dipegang prinsip ta’widiyah (penggantian), jadi kalau ada sesuatu kerugian yang diderita oleh tertanggung, maka pihak asuransi baru membayar, kalau tidak ada kerugian walau ada peristiwa maka asuransi tidak akan membayar, disinilah terdapatnya maisyir (perjudian) dan gharar (ketidakjelasan) seperti tidak jelasnya seorang tertanggung apakah ia memperoleh atau tidak memperoleh uang asuransi.

Perjanjian asuransi tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Perjanjian asuransi adalah wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak (mulzim), persoalannya tertanggung dalam keadaan bagaimanapun wajib melaksanakan perjanjian, sedangkan pihak penanggung akan melaksanakan kewajibannya kalau terjadi suatu peristiwa, ini berarti terjadi hal yang tidak pasti yang melampau (gharar fahisy), yang memang tidak diizinkan menurut ketentuan hukum Islam.
  2. Akad asuransi adalah akad muawwadah, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya, berbeda dengan akad tabarru’, pihak pemberi dengan ikhlas memberi sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.
  3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian gharar dan maisyir, KUHPerdata dengan jelas menyebutkan bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian untung-untungan, dan penggantian dari pihak penanggung selalu tidak pasti walaupun sudah terjadi suatu peristiwa yang disebut dalam perjanjian tersebut.
  4. Perjanjian asuransi adalah perjanjian idzan (penundukan) artinya perjanjian itu tidak seimbang karena pihak penanggunglah yang biasa menjadi penentu dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut bersifat baku yang sukar untuk dinegoisasikan.

Kontrak yang dibuat dalam asuransi konvensional tidaklah berdasarkan pada syariah, karena di dalamnya terdapat hal-hal berikut :[5]

  1. Al-gharar (uncertainty), ketidakpastian itu akan terlihat dari sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerimaan uang klaim itu sendiri. Secara konvensional kontrak (perjanjian) dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai aqd tadabuli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran uang premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang akan diterima. Akad asuransi konvensional terdapat gharar, dimana nasabah tahu berapa yang akan diterima, tetapi tidak tahu berapa yang kan dibayarkan. Konsep syariah yang dipakai bukanlah akad pertukaran (aqd tadabuli) melainkan aqd takafuli (tolong menolong dan saling menjamin). Dalam konsep asuransi syariah, semua peserta asuransi, saling tolong menolong dan menanggung risiko bersama satu sama lain dan setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi ke dalam dua rekening yaitu rekening pemegang polis dan rekening khusus peserta yang diniatkan untuk tabarru’ atau ta’awun atau shadaqah untuk membantu saudaranya, apabila terjadi klaim meninggal dunia dari salah seorang peserta.
  2. Unsur maysir (gambling), terjadi karena adanya pihak yang diuntungkan dan adanya pihak yang dirugikan. Hal ini dapat diperhatikan apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya setelah tahun ketiga, maka nasabah tersebut tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali dalam jumlah sedikit. Reversing period dalam asuransi syariah bermula dari awal akad, dimana setiap peserta mempunyai hak mendapatkan cash value dan mendapatkan semua uang yang dibayarkannya kecuali untuk dana ta’awun atau tabarru’ yang direlakannya sebagai dana sosial dan mungkin juga biaya operasional.
  3. Asuransi konvensional operasinya berdasarkan riba, hal ini terjadi karena asuransi konvensional menginvestasikan uangnya berdasarkan riba, terutama dengan bank. Investasi seperti ini tidak dilakukan oleh asuransi syariah, karena asuransi syariah akan menginvestasikan dananya pada hal-hal yang diizinkan syara’ seperti di sektor riil dengan proyek-proyek mudharabah atau musyarakah dengan pengusaha yang sudah kuat maupun sektor non riil melalui lembaga keuangan syariah. Ini menjadi syarat mutlak bagi asuransi syariah, sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada persyaratan tersebut sehingga akan mencari tempat investasi apapun yang dapat memberikan keuntungan besar walaupun diharamkan oleh syara’.
  4. Biaya agen atau pemasar, dalam asuransi syariah biaya agen ditanggung oleh perusahaan atau bersama-sama dengan nasabah, karena mereka bekerja untuk perusahaan dan nasabah. Adapun dalam asuransi konvensional biasanya biaya agen ditanggung oleh nasabah sebesar 40% – 70% dari uang premi tahun pertama dan kedua yang diterima dari nasabah dihabiskan untuk biaya agen dan sepenuhnya akan ditanggung oleh nasabah dan pada umumnya nasabah tidak tahu dengan persyaratan tersebut karena agen cenderung menyembunyikan hal tersebut.
  5. Investasi, investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah adalah mendapatkan keuntungan yang dibagi antara pemilik perusahaan dan para peserta asuransi dengan prinsip-prinsip yang adil sesuai syariah, sedangkan dalam asuransi konvensional investasi dilakukan bertujuan untuk kepentingan perusahaan atau pemegang saham perusahaan.
  6. Dasar hukum dan prinsip, asuransi konvensional diaplikasikan berdasarkan hukum-hukum yang dibuat manusia, sedangkan asuransi syariah berdasarkan pada hukum-hukum Allah, Rasul dan ijtihad, dimana dasar dan prinsip-prinsip hukumnya mengandung nilai keadilan universal yang tidak bisa dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh manusia.

Asuransi dalam konteks asuransi islam dikenal dengan istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.[6] Takaful dalam pengertian muammalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya  menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan QS. Al-Maidah : 2, yang artinya Dan tolong-menolonglah  kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 asuransi syariah (ta’min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Konsep asuransi konvensional yang menekankan pada pengalihan risiko (risk transfer), agar sesuai dengan prinsip syariah perlu diubah menjadi prinsip tolong menolong (risk sharing) yang di dalam Islam dikenal dengan prinsip ta’awuniyah yang didasarkan pada QS. Al-Maidah : 2, yang mempunyai arti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[7] Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta’awanu ‘ala al birr wa al taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman). Konsep ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana asuransi konvensional berdasarkan konsep bisnis, profit oriented, serta berusaha menimbulkan insurance minded di kalangan masyarakat, sedangkan dalam asuransi syariah yang perlu ditimbulkan dari masyarakat adalah perasaan ta’awun dan isti’mar minded.[8]

Asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :[9]

  1. saling bertanggung jawab
  2. saling bekerja sama atau saling membantu
  3. saling melindungi penderitaan satu sama lain

selain ketiga prinsip tersebut menurut Karnaen A. Perwataatmaja, prinsip takaful ditambah dengan prinsip menghindari unsur gharar, masyir, dan riba.

Adapun akad yang membentuk asuransi syariah antara lain :[10]

  1. akad tabarru’, yaitu akad yang didasarkan atas dasar pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain dan merupakan bagian dari tabadul haq (pemindahan hak). Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a dapat didefinisikan sebagai  derma sumbangan maupun hibah. Tabarru’ merupakan bentuk transaksi atau perjanjian yang bersifat nirlaba (not for profit transaction) tetapi untuk tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan, dimana pihak yang meniatkan tabarru’ tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Akad tabarru’ ini pada dasarnya memberikan sesuatu (giving something) atau meminjamkan sesuatu (lending something) baik berupa uang (lending money) maupun jasa kita (lending yourself), sehingga ada 3 (tiga) bentuk umum akad tabarru’ yaitu meminjamkan uang (lending money), meminjamkan jasa kita (lending yourself) dan memberikan sesuatu (giving something).[11] Berdasarkan bentuk umum akad tabarru’ tersebut, akad tabarru’ dalam asuransi syariah merupakan akad tabarru’ dalam bentuk lending yourself dan giving something mengingat dalam asuransi syariah ini terdapat beberapa pihak yang terlibat akad tabarru’.
  2. 2. akad mudharabah, yaitu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit and loss sharing (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (saving) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan asuransi dan nasabah. Landasan hukum akad mudharabah adalah QS. Al-Baqarah : 198 yang artinya “tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu”, QS.Al-Jumuah : 10 yang artinya “apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”, QS. Al-Muzammil : 20 yang artinya “… dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”, serta hadits dimana Ibnu Majah meriwayatkan dari Suhaib r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda : “tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan harga yang tangguh, muqaradhah (mudharabah). Dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual.”

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah adalah :

  1. Ada dua pihak yang berkontrak yang berkontrak yaitu penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)
  2. Adanya shighat al aqad, yaitu pernyataan saling mengikatkan diri berupa ijab dan qabul (penawaran dan permintaan) dan menunjukan tujuan kontrak
  3. Adanya modal dan usaha yang dibagihasilkan, dimana shahibul maal memberikan kontribusi berupa dana dan terbatas pada jumlah yang dikeluarkan kecuali berkehendak untuk meningkatan kontribusi dana tersebut dengan persetujuan mudharib atas namanya, sedangkan kontribusi mudharib berupa kerja dan keahlian/ketrampilan (skill) dalam hal manejerial untuk mengemban amanah dari shahibul maal dalam mengelola dananya
  4. Adanya nisbah (bagian keuntungan), keuntungan yang dihasilkan akan didistribusikan diantara shahibul maal dengan mudharib atas dasar pembagian yang telah ditentukan sebelumnya pada waktu perjanjian. Misalnya 70% keuntungan untuk peserta dan 30% keuntungan untuk pengelola.

Akad yang membentuk asuransi syariah tersebut merupakan akad takafuli yang di dasarkan pada prinsip ta’awun dengan akad tabarru’ sebagai bentuk dari social oriented dan akad tijari yang didasarkan pada kepentingan bisnis untuk tujuan komersial sebagai bentuk dari profit oriented.


[1] A.M. Hasan Ali, 2004, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, Jakarta : Kencana Prenada Media, hal. 55

[2]Ibid., hal. 60

[3] Ibid., hal. 77-83

[4] Jafril  Khalil, 2006, “Asuransi dalam Hukum Islam”, Materi  Pelatihan Program Sertifikasi Asuransi Syariah Tingkat Dasar Angkatan XX, AASI-LPKG BPPK Departemen Keuangan, Jakarta : Tanggal 5 sd 7 Oktober 2006

[5] Jafril Khalil, 2006, “Asuransi Islami Konsep dan Aplikasi”, Materi  Pelatihan Program Sertifikasi Asuransi Syariah Tingkat Dasar Angkatan XX, AASI-LPKG BPPK Departemen Keuangan, Jakarta : Tanggal 5 sd 7 Oktober 2006

[6] Dewi, Op. cit., hal. 136

[7] Abdul Ghofur Anshori, 2007, Asuransi Syariah di Indonesia, Yogyakarta:UII Press, hal 4

[8] Jafril Khalil, 2006, “Asuransi Islami Konsep dan Aplikasi”, Materi  Pelatihan Program Sertifikasi Asuransi Syariah Tingkat Dasar Angkatan XX, AASI-LPKG BPPK Departemen Keuangan, Jakarta : Tanggal 5 sd 7 Oktober 2006

[9] Loc.cit, hal 146-149

[10] Ali, Op.cit., hal. 140-141

[11] Adiwarman A. Karim, 2006, Bank Islam : Analisis, Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 67-68

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: