//
you're reading...
Perjanjian

PERANCANGAN PERJANJIAN

Perjanjian secara umum maupun secara syariah tidak dapat dipisahkan dari perancangan perjanjian. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang dan membuat perjanjian yaitu mengatur, merencanakan struktur, anatomi dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Perancangan kontrak ini disebut juga sebagai proses pembuatan perjanjian (contract drafting). Beberapa unsur dalam perancangan perjanjian adalah :

  1. struktur kontrak, yaitu susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak
  2. anatomi, berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain
  3. substansi, adalah isi kontrak dapat dinegosiasikan ataupun telah ditentukan oleh salah satu pihak. Substansi kontrak ini meliputi unsur-unsur dalam perjanjian yaitu unsur essensialia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia.

Ada dua tahap yang harus dilalui dalam pembuatan perjanjian, yaitu :[1]

  1. Tahap Pra Penyusunan Kontrak

Sebelum kontrak disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) dan negoisasi.

  1. Tahap Penyusunan Kontrak

Setelah melakukan tahapan pra penyusunan kontrak yang terdiri dari identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan MoU dan negoisasi, maka para pihak melakukan tahap penyusunan kontrak. Ada lima tahap penyusunan kontrak di Indonesia yaitu : [2]

  1. Pembuatan draft pertama
  2. Saling menukar draft
  3. Jika perlu diadakan revisi
  4. Dilakukan penyelesaian akhir
  5. Penutupan dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak

Struktur dan anatomi suatu perjanjian ataupun draft perjanjian pada umumnya dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Secara terperinci, struktur dan anatomi kontrak sebagai berikut :[3]

  1. Bagian Pendahuluan
    1. Sub bagian pembuka (description of the instrument)
      1. Judul kontrak
      2. Tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani
      3. Tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak
      4. Sub bagian pencantuman identitas para pihak (caption)

Sub bagian ini mencantumkan identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan yang menandatangani kontrak tersebut. Mengenai identitas para pihak ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Para pihak harus disebutkan secara jelas
  2. Orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya
  3. Pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak
  4. sub bagian penjelasan (recital)

penjelasan mengenai latar belakang mengapa para pihak mengadakan kontrak.

  1. Bagian Isi
    1. klausula definisi (definition)

klausula ini biasanya mencantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak, guna efisiensi pada klausula-klausula selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan. Definisi ini hanya berlaku pada perjanjian tersebut dan dapat mempunyai arti dari pengertian umum.

  1. klausula transaksi (operative language)

klausula transaksi berisi klausula-klausula tentang perjanjian yang akan dilakukan.

  1. klausula spesifik (specific)

klausula ini mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu perjanjian dan klausula ini tidak terdapat dalam kontrak dengan sanksi yang berbeda.

  1. klausula ketentuan umum (general certainty)

klausula yang sering dijumpai dalam berbagai kontrak bisnis maupun kontrak lainnya. Klausula ini antara lain mengatur mengenai domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian dan lain-lain.

  1. Bagian Penutup
    1. sub bagian kata penutup (closing)

kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi perjanjian

  1. sub bagian ruang penempatan tanda tangan (signature)

tempat para pihak dan saksi-saksi menandatangani perjanjian, nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani.

Menurut  Faturahman Jamil, dalam perjanjian menurut Hukum Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :[4]

  1. dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad/perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian itu dibuat.
  2. dari segi tujuan dan obyek akad/perjanjian, tujuan dari dibuatnya perjanjian harus disebutkan secara jelas dan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan obyek yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau ’urf (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjajian.
  3. perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara peleksanaannya.
  4. perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan diantara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban diantaranya serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.
  5. pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa (choice of Law and Choice of Forum), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausula ”bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan berdasarkan hukum Islam di Badan Arbitrase Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini.”

Menurut Iswahyudi A. Karim, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kontrak syariah yaitu :[5]

  1. hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariah
  2. tidak terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan
  3. para pihaknya tidak menzalimi dan dizalimi
  4. transaksi harus adil
  5. transaksi tidak mengandung unsur perjudian (masyir)
  6. terdapat prinsip kehati-hatian
  7. tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (najsy)
  8. tidak mengandung riba

[1] Salim, 2006, Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, hal 123-124

[2] Ibid., hal 126-127

[3] Ibid., hal. 128-129

[4] Anshori, op.cit., hal. 30-31.

[5] Dewi, Loc. cit.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: