//
you're reading...
Asuransi

PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah di Indonesia secara de facto diawali dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. TEPATI ini mengadakan studi banding ke Malaysia pada tanggal 7-10 Agustus 1993 sebagai langkah awal pendirian,untuk melihat perkembangan dan sistem asuransi syariah di Malaysia yang dikelola oleh perusahaan atau syarikat Takaful Malaysia SDN, Bhd. Setelah melakukan studi banding TEPATI mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994, dengan nomor ijin usaha dan operasional berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. C2-6712.HT.01.01. Th. 1994 dan SIUP Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI No. 533/09-01/PB/VII/2000. Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, PT. Syarikat Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa perlindungan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya: PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah), sebagai anak perusahaan dari PT. Takaful Indonesia sebagai perusahaan induk (Holding Company).
Keberadaan PT. Syarikat Takaful Indonesia secara de jure baru diakui dengan didirikan PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah (Islamic Life Insurance Company) pada 4 Agustus 1994, dengan nomor ijin usaha dan operasional berdasarkan pada SK. Menteri Kehakiman RI No. C2-9583.HT.01.01. Th. 1994 dan SK. Menteri Keuangan RI No. 385/KMK.017/1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994 ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum syariah (Islamic General Insurance Company) yaitu PT Asuransi Takaful Umum, dengan nomor ijin usaha dan operasional berdasarkan pada SK. Menteri Kehakiman RI No. C2-18.286.HT.01.01. Th. 1994 dan SK. Menteri Keuangan RI No. 247/KMK.017/1995 pada tanggal 31 Mei 1995, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 1 Juni 1995.
Tabel 1. Susunan Pemegang Saham PT Takaful Indonesia
PEMEGANG SAHAM PARTISIPASI SAHAM
Syarikat Takaful Malaysia
Islamic Development Bank (IDB)

Permodalan Nasional Mandiri
PT. Bank Muamalat Indonesia
PT. Karya Abadi Bangsa
Koperasi Karyawan Takaful
Pemegang Saham Lainnya

Berdasarkan tabel tersebut, kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56%) dan Islamic Development Bank (IDB 26,39%), sedangkan selebihnya oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa, Koperasi Karyawan Takaful dan pemegang saham lainnya.

Adapun latar belakang lahirnya sistem asuransi syariah dan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha asuransi di Indonesia adalah :
a. Dengan sistem konvensional, sistem perekonomian akan rapuh dan tidak akan menyelesaikan problem
b. Prinsip syariah sesuai dengan prinsip yang tertera dalam Al Qur’an (pedoman bagi umat Islam dalam bermuamalah) dan prinsip syariah banyak mengandung unsur-unsur keadilan dibandingkan dengan sistem konvensional
c. adanya permintaan pasar
d. adanya kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan pada perusahaan untuk membuka divisi syariah dan Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah
e. asuransi syariah di Indonesia sebelum kurun waktu tahun 2001 hanya dijalankan oleh PT. Takaful sebagai pemain tunggal bidang usaha asuransi syariah.

Asuransi Takaful sampai dengan tahun 2001 awal merupakan pemain tunggal dalam asuransi syariah di Indonesia, namun peluang terbuka untuk usaha asuransi syariah dengan adanya kebijakan pemerintah melalui SK. Menkeu No. 268/KMK.06/2002 tanggal 7 November 2002, yang memberi peluang bagi perusahaan asuransi konvensional untuk menjalankan usahanya berbasis syariah melalui 3 (tiga) alternatif pendirian yaitu:
1. konversi langsung secara penuh dari asuransi konvensional ke asuransi syariah dengan mengubah akad dan menghilangkan unsur maysir, gharar dan riba; atau
2. membentuk langsung lembaga asuransi syariah; atau
3. membuka kantor cabang asuransi syariah/divisi asuransi syariah.

Tabel 2. Perusahaan Asuransi dengan Sistem dan Prinsip Islami Tahun 1994-2002 :
Perusahaan Asuransi                             Tahun       Keterangan
Asuransi Takaful Keluarga                     1994       Asuransi Syariah
Asuransi Takaful Umum                         1995       Asuransi Syariah
Asuransi Syariah Mubarakah               2001      Konversi Penuh
MAA Asuransi Jiwa                                  2001      Divisi Syariah
Asih Great Eastern                                    2001      Divisi Syariah
Tri Pakarta                                                    2002     Divisi syariah
AJB Bumiputera 1912                              2002     Divisi Syariah
BRIngin Jiwa Sejahtera                           2002     Divisi Syariah
Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 2002    Divisi Syariah
Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa selama rentang tahun 1994 sampai dengan tahun 2002, terdapat 9 (sembilan) perusahaan asuransi di Indonesia yang menerapkan sistem dan prinsip Islami. Pertumbuhan perusahaan asuransi syariah tersebut didukung dengan kebijakan pemerintah dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 268/KMK.06/2002. Regulasi tersebut menyebabkan beberapa perusahaan asuransi membuka divisi syariah dan ada yang melakukan konversi penuh kepada sistem syariah, sehingga semakin banyak pemain dalam usaha asuransi syariah.

Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia ini tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung perkembangan asuransi syariah tersebut antara lain jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 220.000.000 jiwa dan mayoritas beragama Islam ( 85%), sedangkan jumlah penduduk untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar 35.000.000 jiwa dan 94% beragama Islam. Namun demikian pangsa pasar yang demikian besar belumlah tergarap secara maksimal. Ini terbukti asuransi syariah baru dapat menggarap 1,2% sampai 1,5% dari pangsa pasar asuransi nasional yang mencapai 10%-20% dari jumlah penduduk Indonesia.
Selain potensi pasar tersebut, faktor pendukung pertumbuhan asuransi syariah juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yaitu modal minimum bagi pendirian perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), modal pendirian ini lebih kecil daripada modal pendirian perusahaan asuransi secara konvensional sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Modal pendirian yang lebih sedikit ini pertumbuhan asuransi syariah mempunyai peluang lebih besar, karena dimungkinkan bagi munculnya perusahaan-perusahaan baru di bidang asuransi syariah.

Perkembangan dan pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta masih mengalami kesulitan ataupun kendala sebagai suatu hambatan dalam asuransi syariah. Adapun kendala ataupun kesulitan yang dihadapi perusahaan asuransi dalam mengembangkan asuransi syariah adalah :
a. Belum adanya payung hukum mengenai asuransi syariah. Belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai asuransi syariah di Indonesia. Selama ini, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Secara operasional asuransi syariah masih mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa peraturan pemerintah melalui PP No. 73 Tahun 1992 jo PP No. 63 Tahun 1999 jo PP No. 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian, maupun regulasi menteri keuangan yang berkaitan dengan asuransi syariah dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah. Regulasi yang ada tersebut sudah lebih baik dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah karena regulasi tersebut dikeluarkan pemerintah melalui menteri keuangan berkaitan dengan asuransi syariah, namun regulasi yang ada dan Fatwa DSN-MUI belum bisa mengakomodasi asuransi syariah karena Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusu mengatur asuransi syariah. Namun, sampai saat ini belum ada payung hukum bagi asuransi syariah, meskipun RUU Asuransi Syariah sudah lama diajukan ke DPR dan diharapkan RUU ini akan segera disetujui DPR sebagaimana RUU Perbankan Syariah yang telah lebih dulu disetujui belum lama ini.

b. Faktor sumber daya manusia. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai kualifikasi, mengerti mengenai syariah  dan asuransi syariah, serta mempunyai semangat perjuangan dan pengembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah. Minimnya sumber daya manusia ini disebabkan karena sebagian besar dari sumber daya manusia yang ada merupakan lulusan dari program studi konvensional dan kurang paham mengenai syariah sehingga menyebabkan ketidakcocokan antara pengetahuan yang dipelajari saat di perguruan tinggi dengan bidang kerja yang dijalaninya dan kondisi ini dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah. Selain jumlah sumber daya manusia yang minim, kendala dari segi sumber daya manusia yaitu masih rendahnya motivasi diri dan belum ada pemahaman yang matang mengenai segmentasi pasar dari team marketing perusahaan sehingga masih ada kekacauan pasar.

c. Manajemen kantor cabang. Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan fakta bahwa manajemen kantor cabang masih tumpang tindih. Kantor cabang belum mempunyai pemisahan fungsi manajemen layaknya di kantor pusat sehingga dimungkinkan terjadi tumpang tindih diantara fungsi manajemen tersebut.

d. Kendala operasional. Kendala operasional ini berkaitan dengan prosedur akseptasi lebih ketat, misalnya untuk dapat mengcover asuransi personal accident diperlukan list peserta dan jika tidak ada maka berakibat jatuh ke gharar, sedangkan di asuransi konvensional tanpa list peserta (no name) sudah bisa di cover. Selain dalam hal prosedur akseptasi, kendala operasional ini juga dapat terjadi dalam hal pembayaran yang tidak lancar (macet) karena suatu hal peserta tidak dapat menyetorkan premi pada waktunya bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam pembayaran. Jika terjadi demikian perusahaan memberikan toleransi kepada peserta sehingga hubungan antara peserta dengan perusahaan tidak terputus dan tetap dapat proteksi dengan dana tabarru’ dicover dengan jumlah nilai tunai yang ada dan apabila pembayaran sudah kembali lancar, nilai tunai yang dipinjam akan dikembalikan. Namun apabila peserta memutuskan untuk berhenti sebelum masa asuransi berakhir maka akan diberikan seluruh nilai tunai yang sudah terkumpul. Selain itu kendala operasional ini proses penyelesaian polis yang cenderung lama bisa lebih dari 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan diajukan oleh calon peserta bahkan bisa mencapai 30 (tiga puluh) hari atau lebih, terutama bagi Kantor Cabang yang belum menggunakan sistem online, belum diberi kewenangan underwriting oleh Kantor Pusat serta harus melewati prosedur seleksi field underwriting dan underwriting dimulai dari kantor cabang ke kantor wilayah baru kemudian diteruskan ke kantor pusat untuk diproses underwriting.

e. kurangnya kesadaran berasuransi. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berasuransi masih sangat kurang (rendah), untuk jumlah pastinya secara normatif tidak bisa disebutkan, namun partisipasi ekonomi syariah saat ini baru 2%. Kurangnya kesadaran ini terbukti dengan ratio asuransi nasional yang hanya mencapai 12% dari jumlah penduduk Indonesia dan untuk asuransi syariah sekitar 1,2%.

f. ketidaktahuan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai asuransi syariah, operasional maupun produk asuransi syariah serta keberadaan divisi/kantor cabang syariah pada perusahaan asuransi konvensional disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan masih kurang intens dan belum ke semua customer. Akibat ketidaktahuan akan asuransi syariah ini, bagi masyarakat yang mempunyai pengalaman traumatik dengan asuransi konvensional berpendapat bahwa asuransi ini tidak jauh berbeda dengan asuransi yang pernah mereka ikuti dimana uang mereka akan hilang dan sulit dalam prosedural sehingga mereka merasa enggan, cenderung tidak simpatik dan non kooperatif ketika disinggung mengenai asuransi syariah. Sedangkan bagi masyarakat yang masih netral, beranggapan bahwa asuransi itu mahal sehingga diperlukan anggaran khusus dan ada dana lebih untuk berasuransi, prosedur yang rumit dan masih binggung dengan produk dalam asuransi syariah yang sekiranya sesuai dengan kondisi dirinya. Dua kelompok masyarakat ini, setelah diberi penjelasan singkat mengenai asuransi syariah mulai terbuka cakrawala pemikirannya.

g. adanya perasaan traumatik pada asuransi konvensional. Perasaan traumatik ini lahir karena mempunyai pengalaman dengan asuransi konvensional yaitu ketika mereka sebagai nasabah asuransi konvensional dan karena suatu hal tidak dapat menunaikan kewajibannya membayar premi maka ketika mereka akan mengurus asuransi tersebut mengalami kesulitan prosedural dan bahkan dalam polis secara jelas dan terang terdapat klausa bahwa apabila tidak sanggup melakukan pembayaran maka uang yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan.

Perkembangan usaha asuransi syariah tersebut juga dipengaruhi oleh produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Mengenai produk asuransi syariah ini berkaitan dengan produk dasar asuransi. Produk dasar asuransi dibedakan dalam tiga kelompok yaitu :
a. Term Insurance (Asuransi Berjangka), jenis asuransi untuk memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu khususnya jangka pendek, biasanya dalam waktu satu tahun atau dua tahun dan asuransi jenis ini tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Manfaat asuransi diberikan ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu tertentu. Apabila tertangung meninggal dunia dalam masa asuransi, perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayar uang pertanggungan dan ahli waris yang ditunjuk akan menerima uang pertanggungan tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih hidup sampai jangka waktu asuransi berakhir polis tersebut tidak berlaku dan tidak akan mendapat uang pertanggungan.

b. Endowment Insurance (Asuransi Dwiguna), jenis asuransi ini memberikan perlindungan dan menyediakan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu minimal 5 (lima) tahun dan mengandung unsur tabungan (saving). Asuransi dwiguna ini terdiri dari pure insurance dan total insurance. Produk asuransi dwiguna ini misalnya asuransi pendidikan dan asuransi hari tua. Manfaat asuransi diberikan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan tertanggung masih tetap hidup sampai dengan masa asuransi berakhir. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada ahli waris yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih tetap hidup sampai akhir perjanjian, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi.

c. Whole life Insurance (Asuransi Seumur Hidup), jenis asuransi ini memberikan perlindungan tetap seumur hidup peserta. Manfaat asuransi diberikan pada waktu kapanpun tanpa dibatasi waktu berakhirnya perjanjian. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi (seumur hidup) maka peserta/ahli waris akan mendapat uang pertanggungan.

d. Unit link merupakan produk asuransi yang lahir karena mengikuti perkembangan dan permintaan pasar dengan tujuan untuk investasi dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya dan memberikan pertanggungan apabila tertanggung mengalami musibah sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan produk dasar tersebut, produk asuransi syariah dibedakan menjadi :
a. Term insurance, asuransi berjangka pendek biasanya dalam waktu 1 (satu) tahun/2 (dua) tahun dan tidak mengandung tabungan (non saving). Manfaat asuransi diberikan kepada peserta sejak mulainya perjanjian dan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kontrak maka perusahaan sebagai operator/penerima amanah membayarkan manfaat kepada ahli waris, namun apabila peserta masih hidup sampai akhir masa kontrak ada porsi iuran yang dibagikan.

b. Endowment insurance, asuransi dwiguna dengan manfaat perlindungan dan investasi berupa tabungan yaitu manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia dan tabungan berkala berupa tabungan yang diberikan kapan saja. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi sebagai operator/penerima amanah akan membayarkan manfaat berupa santunan kebajikan (dana tabarru’) + tabungan + hasil investasi kepada ahli waris, namun apabila peserta masih tetap hidup sampai akhir kontrak, maka peserta akan menerima tabungan + hasil investasi.

c. Unit link, jenis asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dan investasi dengan memberi kesempatan kepada peserta memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Jenis investasi ini biasanya berupa saham, surat berharga, reksadana, obligasi melalui instrumen syariah. Apabila peserta meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan diberikan dana investasi milik peserta dan sejak saat itu perjanjian berakhir, namun apabila peserta masih tetap hidup hingga perjanjian berkahir maka kepadanya akan diberikan dana investasi yang merupakan akumulasi dana peserta beserta hasil investasinya dari penempatan dananya dan sejak itu perjanjian berakhir.

Produk asuransi selain dibedakan berdasarkan produk dasar tersebut juga dibedakan menurut obyeknya yaitu :
a. Asuransi Jiwa (life insurance), suatu bentuk asuransi yang menyediakan manfaat berkaitan dengan perlindungan jiwa/keluarga seseorang atas hidup atau matinya seseorang tersebut. Produk asuransi jiwa ini dibedakan asuransi perseorangan (retail) dan asuransi kumpulan (corporate). Asuransi perseorangan (retail) melibatkan perusahaan asuransi dan individu (perseorangan), sedangkan asuransi kumpulan (corporate) melibatkan perusahaan asuransi dengan lembaga/instansi/perusahaan lain maupun sekelompok individu.

b. Asuransi Umum (general insurance), suatu bentuk asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat terjadinya musibah (evenement).
Produk asuransi syariah merupakan gabungan dari formula dasar asuransi Term insurance, Endowment insurance, Unit link; dibedakan atas Asuransi Jiwa (life insurance) dan Asuransi Umum (general insurance); dan juga dibedakan antara produk yang mengandung unsur tabungan (saving product) dan produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving product). Produk asuransi tersebut menggunakan akad tabarru’, mudharabah maupun wakalah bil ujrah, dalam operasionalnya. Produk-produk asuransi syariah tersebut mempunyai manfaat asuransi/takaful mulai dari awal perjanjian hingga perjanjian berakhir dan peserta dapat mengajukan klaim mulai kapan pun juga selama masih dalam rentang waktu perjanjian yang disepakati.

Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah, yaitu :
a. Asuransi Jiwa /Takaful Keluarga/Life Insurance
Produk ini dibedakan atas asuransi perseorangan (retail), asuransi kumpulan (corporate), asuransi dengan unsur tabungan (saving), dan asuransi tidak dengan unsur tabungan (non saving) dan bertujuan untuk memberikan perlindungan keapda peserta yang bermaksud menyediakan sejumlah dana bagi ahli warisnya dan atau penerima wasiatnya, apabila ia meninggal dunia, sebagai tabungan bagi peserta yang masih hidup, serta sebagai persiapan apabila peserta mendapat kesulitan dana akibat sakit, kecelakaan maupun mendapat ketidakmampuan. Produk asuransi syariah ini terdiri dari asuransi perseorangan (asper)/layanan individu (retail) dan asuransi kumpulan (askum)/layanan group/kelompok (corporate).

b. Asuransi Kerugian/Asuransi Umum/Takaful Umum/General Insurance
Produk dari general insurance ini tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Produk asuransi syariah yang dikeluarkan dan dipasarkan asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran.
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa produk asuransi syariah berdasarkan jenis usahanya dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa yang terdiri dari produk saving dan non saving baik secara individual maupun kumpulan, serta asuransi umum yang merupakan produk non saving.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: