//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

Kontroversi terhadap RUU BPJS

Abstrak:

RUU BPJS merupakan amanat dari UU SJSN untuk melaksanakan kewajiban dan hak konstitusional mengenai jaminan sosial. RUU BPJS merupakan usul inisiatif DPR. Pembahasan RUU BPJS ini masih terkendala pada beberapa masalah krusial dan kontroversial, salah satunya mengenai transformasi kelembagaan keempat BUMN penyelenggara jaminan sosial. Transformasi kelembagaan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR agar RUU BPJS segera dapat terbentuk, sehingga Indonesia akan mempunyai sistem jaminan sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kuat, kredibel, dan akuntabel untuk mengatur jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

 

Pengantar

            Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) antara Pansus RUU BPJS DPR RI dengan Pemerintah sudah melewati pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) dan telah dilakukan sinkronisasi dengam membentuk Tim Sinkronisasi terhadap RUU BPJS. Bahkan Panja telah melaporkan hasil pembahasan RUU BPJS kepada Pansus dan Pemerintah dalam Rapat Kerja antara Pansus DPR RI dengan Pemerintah yang dihadiri oleh beberapa Menteri terkait, yakni Ketua Bappenas, Menteri Tenaga Kerja, Meneg BUMN, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial.

Dari hasil laporan Panja tersebut terdapat beberapa substansi yang belum dicapai kesepakatan antara Pansus DPR RI dengan Pemerintah, diantaranya substansi terkait dengan Ketentuan Peralihan yang mengatur mengenai transformasi kelembagaan  terhadap keempat Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri. Masalah transformasi kelembagaan tersebut menjadi perdebatan dan belum tercapai kesepakatan  antara pemerintah dan Pansus DPR RI Menurut Sulastomo, perbedaan atau polemik pembahasan RUU BPJS sebenarnya adalah perdebatan lama. Ini terjadi ketika Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN) dipersiapkan.

Perdebatan masalah transformasi kelembagaan tersebut juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mempertanyakan beberapa substansi RUU tersebut. Said menyoroti perubahan status BPJS dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi badan hukum publikt. Menurut Said, empat BUMN yang akan berubah status menjadi BPJS saat ini sudah tunduk kepada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

 RUU BPJS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) mengamanatkan kepada negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, sebagai kewajiban konstitusional bagi negara. Selain itu, UUD Tahun 1945 memberikan hak konstitusional kepada warga negara atas jaminan sosial. Ini berarti UUD Tahun 1945 mengharuskan adanya jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia bukan hanya bagi pegawai negeri, pegawai swasta, pensiunan, dan TNI/Polri.

Amanat UUD Tahun1945 tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yakni Pasal 5 dan Pasal 52 UU SJSN dan juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang  memerintahkan untuk pembentukan BPJS melalui undang-undang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak UU SJSN diundangkan. Sebagai amanat dari Pasal 5 dan Pasal 52 UU SJSN, maka DPR membentuk RUU BPJS.

RUU BPJS yang merupakan usul inisiatif DPR RI tersebut terdiri dari 16 (enam belas) Bab yang diantaranya mengatur mengenai: Asas, Tujuan dan Prinsip BPJS,  pembentukan dan ruang lingkup BPJS, status dan tempat kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, kepesertaan dan iuran, organ BPJS, Asset BPJS dan Asset Dana Jaminan Sosial, serta Penyelesaian sengketa BPJS.

Terkait dengan Prinsip-prinsip BPJS terdiri dari 10 prinsip yakni : kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan  Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Terkait dengan pembentukan BPJS, telah dicapai kesepakatan antara DPR dan Pansus RUU BPJS bahwa bentuk BPJS adalah Badan Hukum Publik yang berkedudukan di bawah Presiden. Untuk pembentukannya terdiri dari 2 (dua) BPJS yakni BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian dan BPJS  Pensiun dan Hari Tua. Sedangkan Kedudukan BPJS berkedudukan di Pemerintah Pusat dan mempunyai perwakilan di daerah.

Terkait dengan Organ BPJS, terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Salah satu tugas dari Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi. Sedangkan salah satu tugas Direksi adalah mewakili BPJD di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu diatur juga mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi.

Terkait dengan asset, dalam RUU BPJS diatur mengenai sumber-sumber asset BPJS dan sumber-sumber asset Dana Jaminan Sosial. Selain itu diatur juga mengenai pemisahan antara asset BPJS dan asset dana jaminan sosial.

Kontroversi RUU BPJS

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, salah satu permasalahan krusial dalam RUU BPJS adalah terkait dengan kelembagaan dan transformasi yang sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak.  Pihak yang melakukan penolakan terhadap BPJS antara lain APINDO. Menurut Ketua Umum DPP Apindo, Sofyan Wanandi, Pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khusus kesehatan bagi fakir miskin dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara daripada melebur 4 BPJS yang sudah ada, karena dengan menggabungkan 4 (empat) BUMN tersebut akan merusak dan merugikan pekerja swasta dan pengusaha. Ketua Apindo lainnya Haryadi Sukamdani, mengingatkan bahwa SJSN dari segi program masih belum jelas dan masih ada ambiguitas tentang bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada pemerintah kepada rakyat miskin dan tidak mampu, di sisi lain pekerja dan pengusaha membayar iuran untuk program jaminan sosial yang didapatnya, oleh karena itu diusulkan agar pemerintah dan DPR membentuk satu BPJS baru untuk melaksanakan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan dana pemerintah yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat dan bantuan sosial lainnya. Pendapat yang kontra dengan peleburan 4 (empat BUMN) juga disampaikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Nasional (BUMN), Mustafa Abubakar. Mustafa Abubakar berharap tidak terjadi peleburan empat BUMN untuk menyelenggarakan jaminan sosial kepada masyarakat dan tetap berdiri sendiri menjalankan fungsinya masing-masing. Keempat BUMN tersebut akan membantu fungís BPJS dan BPJS dalam RUU BPJS dapat digunakan untuk menampung kegiatan jaminan kesehatan masyarakat yang sekarang sudah berlangsung.

Selain pihak yang melakukan penolakan, terdapat juga pihak yang mendukung RUU BPJS, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesi dan Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia.  Menurut Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ahmad Doli Kurnia, yang menyatakan, idealnya seluruh rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab negara sebagaimana tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan menurut Ketua KNPI hasil Kongres Bali, Aziz Syamsuddin, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh BPJS merupakan mandat konstitusi yang harus diwujudkan.

Di sisi lain menurut pakar kesehatan mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Kartono Mohammad, menyatakan Konsep BPJS dari DPR lebih efisien serta dapat mengendalikan mutu maupun harga pelayanan. Selama ini mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia tidak terkontrol baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kartono Mohammad juga berpendapat,  bahwa BPJS akan menentukan mutu pelayanan yang harus diikuti rumah sakit, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih terkontrol. BPJS akan mengendalikan harga layanan maupun obat, karena apabila BPJS mampu membayar obat dengan harga tertentu maka pabrik obat akan menyesuaikan dan mengikuti harga tersebut agar produk yang dihasilkan laku. Kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit dan pabrik obat ini kemungkinan akan dapat merugikan peserta, sehingga perlu adanya badan pengawas independen yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, profesi (kedokteran dan ekonomi kesehatan) dan wakil konsumen dari masyarakat. Pengawas independen ini berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan pelayanan, sedangkan pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah sebaiknya tidak ikut campur tetapi lebih memfokuskan diri pada upaya pencegahan dan perluasan pelayanan.

Terlepas dari adanya kontroversi terhadap RUU BPJS tersebut  Pansus BPJS DPR mengharapkan bahwa RUU ini bisa diselesaikan pada masa sidang ini, karena RUU tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk  menyelesaikan adanya perbedaan pendapat antara Pansus DPR dengan Pemerintah, Pansus DPR melalui Ketua DPR telah melakukan rapat konsultasi dengan beberapa menteri terkait  agar RUU ini dapat diselesaikan sebagai undang-undang.

 

Penutup

Adanya perbedaan pendapat dan kontoversi terhadap RUU BPJS khususnya terkait dengan transformasi  kelembagaan diharapkan dapat diselesaikan oleh Pansus BPJS DPR RI dan pemerintah. Dalam melakukan transformasi terhadap keempat BUMN tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan Panja RUU BPJS dengan pemerintah yakni dalam melakukan transformasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja dan tidak boleh ada penghilangan hak-hak normatif dari karyawan keempat BUMN;
  2. tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di 4 (empat) BUMN;
  3. tidak boleh ada program terhadap peserta lama yang stagnan atau terhenti. pelayanan terhadap peserta lama tidak boleh terhenti;
  4. pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait persiapan pendirian dan operasional BPJS 1 dan BPJS 2 dengan batasan waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan;
  5. ada kepastian dalam investasi 4 BUMN yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  6. proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya dari sisi hukum pembentukan RUU BPJS ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan untuk dilakukan penyesuaian terhadap Badan Penyelenggara yang ada dengan RUU BPJS yang akan dibentuk ini. Diharapkan ke depan Indonesia sudah mempunyai sistem jaminan sosial dan Badan Penyelenggara yang kuat, kredibel, serta akuntabel untuk mengatur jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

Rujukan:

  1. “Putusan PN Jakarta Pusat: Kemenangan Rakyat dan Buruh”, Suara Pembaruan, 14 Juli 2011.
  2. “Pembahasan RUU BPJS “Deadlock”, Pemerintah Permainkan SJSN”, Suara Pembaruan, 15 Juli 2011.
  3. “Presiden Setuju 4 BUMN Dilebur dalam BPJS”, Media Indonesia, 21 Juli 2011.
  4. “Menyantap Rente Jaminan Sosial”, Media Indonesia, 21 Juli 2011.
  5. “Presiden dan DPR Bahas Batas Waktu BPJS”, Republika, 21 Juli 2011.
  6. “Sistem Jaminan Sosial Nasional: Ideal, BPJS Versi DPR”, Suara Pembaruan, 21 Juli 2011.
  7. “Jaminan Tidak Lagi Sosial”, http://www.faktapos.com/content/fakta-terkini/9875-jaminan-tidak-lagi-sosial.html,diakses tanggal 22 juli 2011.
  8. ”Meneg BUMN Berharap Tak Ada Peleburan BUMN dalam BPJS”, http://www.tanipos.com/berita-agrobisnis/perikanan/meneg-bumn-berharap-tak-ada-peleburan-bumn-dalam-bpjs.html, diakses tanggal 27 Juli 2011.
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

(Tulisan dimuat di Info Singkat Vol. III, No. 14/II/P3DI/Juli/2011, P3DI Setjen DPR RI)


About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

2 thoughts on “Kontroversi terhadap RUU BPJS

  1. gan bisa minta info singkatnya ato alamat download info singkatnya

    Posted by takio | April 4, 2015, 12:37 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

November 2011
S S R K J S M
« Jul   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategori

%d blogger menyukai ini: