//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

Putusan MK terhadap Judicial Review UU BHP

Lahirnya UU BHP

Kewajiban Negara dalam dunia pendidikan sudah sangat jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Pasal 31 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Untuk melaksanakan amanat pasal ini maka dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menyebutkan “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.” Selanjutnya Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas menyebutkan “Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.” Berpijak pada Pasal 53 UU Sisdiknas maka dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), yang mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009.

Keharusan penyelenggara/satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan sebenarnya sudah dimulai sejak adanya UU Sisdiknas dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), misalnya, UGM, ITB, IPB yang berstatus badan hukum milik Negara. Sejak itu Perguruan Tinggi Negeri bersifat otonom, terutama dalam hal pembiayaan, sehingga biaya untuk menempuh pendidikan tinggi menjadi semakin mahal. Usaha-usaha untuk memperoleh tambahan dana pun sudah dilakukan, misalnya dengan menaikan biaya pendaftaran mahasiswa baru, pembukaan jalur khusus, maupun pungutan-pungutan lain yang dikenakan kepada mahasiswa, misalnya, pungutan biaya perpustakaan, gedung dan lain sebagainya. Konsep manajemen pendidikan seperti ini merugikan masyarakat. Akibatnya, banyak anak bangsa yang tidak dapat mengakses pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengajuan Judicial Review UU BHP

Pada tanggal 16 Februari 2009, 25 Februari 2009, 1 April 2009 dan 5 Oktober 2009 ada permohonan pengujian materiil  terhadap UU BHP, yang diajukan oleh perorangan, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), sejumlah pesantren dan yayasan seperti Yayasan Trisakti, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yayasan Universitas Surabaya, Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo, Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, serta Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Pengujian Materiil ini dilakukan karena para pemohon menganggap UU BHP dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut : pertama, pemerintah harus mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu kewajiban konstitusionalnya, oleh karenanya semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan harus ditanggung oleh negara (pemerintah); kedua, pendidikan adalah public goods, tidak boleh dijadikan private goods; ketiga, UU BHP telah menjadikan Badan Hukum Pendidikan sebagai private goods; keempat, Penyeragaman Badan Hukum Pendidikan memberikan kesulitan terutama kepada perguruan-perguruan swasta; kelima, Privatisasi, bahkan komersialisasi pendidikan dengan memberikan peluang berusaha telah menyebabkan pendidikan masuk dalam mekanisme pasar; keenam, Pendidikan sudah dikomersialisasikan maka biaya pendidikan menjadi mahal dan tidak terjangkau terutama oleh masyarakat miskin yang kebetulan tidak berprestasi.

Pada tanggal 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU BHP bertentangan dengan  UUD Tahun 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD Tahun 1945, dan karenanya MK menyatakan UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasar pertimbangan MK adalah sebagai berikut : pertama, bahwa UU BHP tidak ada kejelasan baik secara yuridis, maksud maupun keselarasan dengan UU yang lain; kedua, UU BHP mengasumsikan bahwa penyelenggara pendidikan mempunyai kemampuan yang sama tetapi dalam prateknya tidak demikian; ketiga, pemberian otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan berakibat beragam, banyak PTN yang tidak akan mampu mengakses dana karena keterbatasan pasar di daerah, sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan; keempat, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum; kelima, bukan hanya BHP yang dapat menyelengarakan pendidikan dengan prinsip nirlaba, akan tetapi badan-badan lain pun dapat bias menerapkan dengan prinsip yang sama; keenam, UU BHP bertendensi mengalihkan tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk menanggung beban pendidikan; ketujuh, ada penyeragaman institusi penyelenggara pendidikan tinggi. MK juga menilai penerapan UU ini justru akan membunuh ratusan perguruan tinggi negeri yang tidak mampu membentuk badan hukum pendidikan.

Selain alasan tersebut, pada dasarnya yang menjadi persoalan pokok dalam dunia pendidikan sejak lahirnya UU Sisdiknas adalah usaha pelepasan tanggung jawab Negara secara penuh dalam dunia pendidikan. Hal ini tercermin dari Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, dan Pasal 12 Ayat (2b) UU Sisdiknas yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada, artinya semua pihak (termasuk mahasiswa atau peserta didik) harus ikut bertanggung jawab dalam soal pembiayaan dunia pendidikan. Akibatnya, pendidikan semakin mahal dan orang tua peserta didik semakin berat menangung biaya pendidikan.

Masalah lainnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang kemudian memasukan dunia pendidikan dalam bidang usaha yang terbuka bagi para investor. Perpres tersebut menyebutkan bahwa sektor pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun non formal dapat dimasuki investor asing dengan penyertaan modal maksimum 49 persen. Perpres No. 77 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mahkamah Konstitusi menilai UU BHP telah mengalihkan tugas dan tanggung Pemerintah dalam bidang pendidikan. Adanya UU BHP, misi pendidikan formal yang menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD). Ini bertentangan dengan UUD tahun 1945 yang memberikan tanggung jawab utama pendidikan ada di negara.

UU BHP menjadikan BHPP dan BHPPD sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Hal itu mengakibatkan tidak ada jaminan tidak tercapainya tujuan pendidikan  nasional  sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika BHPP dan BHPPD tak sanggup melaksanakan tugas, maka bisa dipailitkan dan negara tak akan memikul tanggung jawab. Menurut Mahkamah Konstitusi, UU BHP menjadikan pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tanpa ada perlindungan sama sekali. Misalnya, Pasal 57 huruf b UU BHP memungkinkan sebuah BHP untuk dinyatakan pailit. Proses kepailitan BHP tunduk kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bagi Mahkamah Konstitusi, hal itu menunjukkan bahwa UU BHP tidak memberi perlindungan sama sekali dari ancaman kepailitan.

Prinsip nirlaba dalam UU BHP juga patut dipertanyakan. Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa ada hal yang berbeda antara non profit dan biaya pendidikan yang terjangkau, dimana yang terakhir adalah masalah dalam pendidikan nasional kita. Prinsip nirlaba tidak otomatis menjadikan pendidikan murah bagi peserta  didik. Menurut Mahkamah Konstitusi, murah atau tidaknya biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor. Pasal 41 ayat (8) dan ayat (9) UU BHP membatasi porsi pendanaan dari peserta didik, maksimal 1/3 dari biaya operasional. Namun, sayangnya, pengertian biaya operasional itu sendiri dirumuskan secara terbuka dan tidak limitatif. Akibatnya, besarnya biaya operasional akan ditentukan oleh variabel biaya yang digunakan dalam proses pendidikan.

Para pemohon menilai putusan MK sebagai suatu kemenangan, namun bukan akhir dari perjuangan. Salah satu kuasa hukum pemohon, Taufik Basar, berharap ke depan upaya untuk memajukan pendidikan terus dilakukan. Kuasa pemohon tersebut berharap mudah-mudahan setelah UU BHP ini tiada, kita terus bisa mendorong agar pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang murah yang bisa diakses oleh seluruh bangsa ini, yang bisa mengarah pada tujuan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU BHP inkonstitusional, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menimbulkan implikasi berupa kekosongan hukum. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terjadi kekosongan hukum dalam dunia pendidikan yang mengatur pendirian, tata kelola satuan pendidikan terutama perguruan tinggi dan keberpihakan pada orang miskin berupa beasiswa. Menurut Mendiknas implikasi pada tata kelola ini terjadi karena tata kelola tersebut rencananya akan menginduk pada UU BHP, dan dengan pembatalan UU BHP belum ada peraturan yang mengatur tata kelola dari perguruan tinggi. Implikasi ini juga terjadi pada penyelenggaraan pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi oleh masyarakat melalui yayasan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada pengertian badan hukum pendidikan tidak berlaku sebagai nama diri tetapi nama jenis satuan pendidikan yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan, sehingga menjadi badan hukum pendidikan dengan penulisan menggunakan huruf kecil.

Tindak Lanjut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak menghapus Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, meski putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membatalkan ketentuan UU BHP secara keseluruhan. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mengamanatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membentuk UU yang mengatur tentang badan hukum pendidikan. Artinya, Pemerintah dan DPR bisa tetap membuat UU BHP, asalkan isinya tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saat ini pemerintah dan DPR mempunyai tugas untuk membuat undang-undang baru untuk menggantikan UU BHP.

Untuk mengisi kekosongan hukum, untuk sementara perlu segera dibuat peraturan baru yang mengatur tentang pendidikan, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menganulir Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Selanjutnya perlu segera dibuat UU baru yakni UU badan hukum pendidikan yang berbeda dari sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Rully Chairul Azwar menyatakan bahwa DPR akan kembali membuat undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan, meskipun untuk menyiapkan dan membuat sebuah undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurutnya penerapan undang-undang baru tersebut nantinya membebaskan seluruh Perguruan Tinggi untuk mencari bentuknya sendiri. UU BHP yang baru ini akan dibuat sesuai dengan rambu-rambu dari Mahkamah Konstitusi, agar tidak lagi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Adapun rambu-rambu dalam pembuatan UU BHP yang baru ke depan antara lain sebagai berikut :

  1. penyebutan frasa “badan hukum pendidikan” pada Padal 53 ayat (1) UU Sisdiknas harus dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan, dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
  2. tidak boleh ada penyeragaman, dalam pengertian penyelenggaraan pendidikan tidak boleh ‘dipaksa’ untuk memilih suatu jenis badan hukum tertentu;
  3. penyelenggara pendidikan boleh memilih status badan hukumnya, seperti yayasan, persekutuan, badan hukum milik negara (BHMN), bahkan berstatus badan layanan umum (BLU);
  4. tidak boleh mengedepankan komersialisasi pendidikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Dalam hal ini pemerintah mengambil sikap jelas yaitu menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian kepatuhan terhadap konstitusi. Sikap ini ditindaklanjuti dengan mengkaji cepat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan komunikasi dengan para rektor dan semua pemangku kepentingan terkait dibatalkannya UU BHP, hingga ditemukan format baru yang segaris dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan ini penting untuk segera diterbitkan sebagai payung hukum institusi pendidikan tinggi, termasuk yang berstatus Badan Hukum milik Negara, karena pasca dibatalkannya UU BHP, timbul polemik pijakan hukum tata kelola perguruan tinggi.

Untuk mengatasi kevakuman hukum tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) memiliki beberapa alternatif di antaranya mengusulkan undang-undang baru, meminta dibentuknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap dibatalkannya UU BHP, mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menggantikan PP yang sudah dibatalkan sebagai akibat dari pembatalan pasal-pasal UU BHP.  Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, in case ternyata peraturan pemerintah baik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tidak mampu menampung persoalan implikasi UU BHP, diminta ada exercise mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Untuk itu pemerintah berencana untuk membuat Perppu dan undang-undang baru untuk menggantikan UU BHP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Langkah itu sebagai antisipasi jika peraturan pemerintah (PP) tak memadai sebagai pengganti UU BHP. Presiden memberi waktu dua pekan kepada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk mengkaji produk hukum baru. Perppu tersebut diharapkan jadi payung hukum penyelenggara pendidikan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Patrialis Akbar, menyatakan pemerintah menerima keputusan MK, namun harus ada kebijakan atau peraturan yang menjadi payung hukum operasional perguruan tinggi karena timbul dampak pasca pembatalan UU BHP, oleh karena itu pemerintah mengupayakan langkah yang terbaik bagi kelangsungan perguruan tinggi pasca pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi.

Respon Masyarakat terhadap Rencana Pembentukan Perppu dan UU BHP

Rencana pemerintah untuk membuat Perppu dan UU baru untuk menggantikan UU BHP mendapat tanggapan dari masyarakat, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Rencana ini ditentang oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti UU BHP, karena perundang-undangan yang menggantikan UU BHP dinilai memiliki visi yang sama. Tidak ada istilah kevakuman payung hukum. Pembuatan Perppu atau UU baru untuk mengatur pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru yang tidak jauh dari keberadaan UU BHP yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyatakan bahwa perundang-undangan yang baru justru menimbulkan permasalahan, karena kemungkinan besar norma-norma dalam perundang-undangan tersebut masih sama dengan UU BHP dan ini akan menimbulkan polemik di masyarakat. Menurutnya apabila ”kanibalisme” pasal terjadi maka UU atau Perppu baru hanya akan menimbulkan ketegangan lagi di masyarakat. Kemendiknas tidak perlu membuat UU baru atau Perppu sebagai payung hukum pengganti UU BHP yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada UU Sisdiknas, peraturan pemerintah sudah menjadi aturan turunan yang cukup memadai.

Bahkan pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2010 dimanfaatkan juga untuk mengingatkan mengenai pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, yang bertempat di depan Bundaran Kantor Pos Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, Kota Padang. Adapun tujuan dilakukannya demonstrasi tersebut adalah : 1) untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional; dan 2) untuk mengkritik rencana penerbitan Perppu setelah dibatalkannya UU BHP oleh MK.

Ketua Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan menyebutkan materi Perppu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagian besar sama  dengan UU BHP. Perppu ini sama saja melegalkan privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Menurut Ade, sejak awal pembuatan UU BHP serta Perppu penggantinya hanya menjawab permasalahan pemerintah. Dengan berbentuk BHP, perguruan tinggi tidak disubsidi lagi oleh pemerintah dan biaya penyelenggaraan ditanggung oleh peserta didik.

 

Tanggapan Ketua Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D. mengungkapkan bahwa alasan MK membatalkan UU BHP karena berdasarkan UU tersebut, tanggung jawab pembiayaan pendidikan diserahkan ke masyarakat sehingga pemerintah bisa lepas tanggungjawab. Beliau juga mengungkapkan bahwa pemerintah atau Kemendiknas menerima putusan MK dan pemerintah berencana membuat Perppu sebagai pengganti UU BHP yang ditolak MK, namun karena ada beberapa persoalan yang muncul maka Perppu belum bisa dibentuk. Beliau menghimbau agar masyarakat sabar. Selain itu, Perppu pengganti UU BHP bisa saja diuji terlebih dulu oleh MK dan nantinya MK bisa memutuskan akan menyetujui atau tidak.

Jika isi perppu masih ada yang melanggar, maka MK bisa saja menguji perppu tersebut. Perppu bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dulu punya sifat tidak menguji perppu karena bukan UU, tetapi karena perppu mempunyai dampak yang lebih jauh maka MK bisa mengujinya. Terhadap masalah banyaknya status yayasan yang belum jelas akibat dihapuskannya UU BHP, Mahfud menjelaskan bahwa nantinya perppu harus dapat memastikan yayasan bisa menyelenggarakan pendidikan tingkat universitas tanpa harus ada ”embel-embel” mencari keuntungan. Intinya, yayasan boleh menyelenggarakan pendidikan setingkat universitas. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan UU BHP yang terkesan mencari keuntungan bisa disesuaikan dalam perpu bagaimana caranya istilah badan usaha tak harus cari keuntungan seperti yang dibayangkan orang.

Shanti Dwi Kartika

e-mail : sh4_dtika@yahoo.co.id

Rujukan :

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965
  4. ”DPR akan Kembali Susun UU BHP”, http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt4bbd551d4dd6d/dpr-akan-kembali-susun-uu-bhp, diakses tanggal 6 Mei 2010.
  5. “Badan Hukum Pendidikan akan Berubah Baju”, http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/04/brk,20100404-237843,id.html, diakses tanggal 7 Mei 2010.
  6. “Catatan Dunia Pendidikan Pasca Dibatalkannya UU BHP”, http://edukasi.kompasiana.com/2010/06/24/catatan-dunia-pendidikan-pasca-dibatalkannya-uu-bhp, diakses tanggal 21 Juli 2010.
  7. ”Mantan Mendiknas : Ada Kesalahan dalam UU BHP”, http://nasional.vivanews.com/news/read/141981-mendiknas_ada_kesalahan_berpikir_uu_bhp, diakses tanggal 24 Juni 2010.
  8. ”SBY : Ada Isu yang Bisa Meledak Soal UU BHP”, http://nasional.vivanews.com/news/read/142278-sby_ada_isu_yang_bisa_meledak_soal_uu_bhp, diakses tanggal 24 Juni 2010.
  9. “DPR akan Buat Peraturan Baru Pengganti UU BHP”, http://www.primaironline.com/berita/politik/dpr-akan-buat-peraturan-baru-pengganti-uu-bhp, diakses tanggal 25 Juni 2010.
  10. “Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Turunan UU BHP”, http://www.menkokesra.go.id/content/view/14501/1/, diakses tanggal 25 Juni 2010
  11. “Tolak Peraturan Pengganti UU BHP Dinilai Tetap Suburkan Komersialisasi Pendidikan”, http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=130469, diakses tanggal 25 Juni 2010.
  12. ”Peppu Penyelenggaraan Pendidikan seperti UU BHP”, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/05/140574/88/14/Perppu-Penyelenggaraan-Pendidikan-seperti-UU-BHP, diakses tanggal 6 Juli 2010.
  13. ”MK akan Menguji Perpu Pengganti BHP”, http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/06/29/122271-mk-akan-menguji-perpu-pengganti-bhp, diakses tanggal 22 Juli 2010.

(Tulisan dimuat di Info Singkat Vol. II. 14/II/P3DI/Juli 2010, P3Di Setjen DPR RI)

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

2 thoughts on “Putusan MK terhadap Judicial Review UU BHP

  1. Ini Mas Huda Alumni Unair itu ya ? Tulisan anda Di Mahkamah Konstitusi memang terkenal bagus.

    Posted by Heribertus H.S. | Januari 25, 2012, 4:28 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

November 2011
S S R K J S M
« Jul   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategori

%d blogger menyukai ini: