//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

RUU BPJS

Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai dilakukan pembahasan pada Masa Sidang IV Tahun 2010-2011 ini setelah sekian lama terhenti. Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Pansus RUU BPJS telah mengadakan rapat konsultasi dengan pihak pemerintah, terkait dengan pembahasan RUU BPJS yang dihentikan secara sepihak oleh pemerintah. Penghentian proses pembahasan RUU BPJS tersebut dikarenakan belum ada kesepakatan mengenai mekanisme pembentukan BPJS dan pelaksananya. Ketidaksepakatan itu terjadi karena DPR menginginkan BPJS dibentuk dengan mekanisme penetapan dan dijalankan oleh lembaga yang bersifat nirlaba, sedangkan pemerintah mengusulkan BPJS dibentuk melalui mekanisme pengaturan dan dilaksanakan oleh lembaga berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penghentian RUU BPJS ini disebabkan pemerintah belum menyerahkan DIM yang baru. Menurut anggota Pansus, Irgan Chairul Mahfiz, DIM merupakan akar persoalan tertunda pembahasan RUU BPJS. Pemerintah diharapkan menyerahkan DIM secara komprehensif  dan dengan seksama menyelesaikan DIM selama 47 hari. Komitmen ini harus dipegang bersama DPR dan Pemerintah, karena hal tersebut merupakan amanat dari undang-undang.

RUU BPJS ini merupakan RUU yang sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UU BPJS ini nantinya sangat penting sebagai badan yang bertugas untuk menyelenggararakan jaminan sosial bagi masyarakat. UU BPJS ini merupakan amanat dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU SJSN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Apabila diperlukan dapat dibentuk BPJS yang baru dengan undang-undang (Pasal 5 ayat (4) UU SJSN).

Untuk mengimplementasikan UU SJSN sesuai dengan amanat dalam undang-undang tersebut diperlukan peraturan pelaksanaannya berupa undang-undang, dan 11 (sebelas) peraturan pemerintah, serta 10 (sepuluh) peraturan presiden. Amanat UU SJSN tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah, terbukti sampai saat ini baru ada pengaturan tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diatur dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2004. Peraturan presiden tentang DJSN tersebut tidak cukup kuat untuk melaksanakan UU SJSN tanpa adanya BPJS. Menurut pengamat ekonomi, Didiek J. Rachbini, gagasan mengenai sistem jaminan sosial nasional dan badan yang bertugas menjalankannya sudah berusia 10 Tahun, tanpa badan tersebut sistem jaminan sosial nasional tidak bisa diterapkan.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

November 2011
S S R K J S M
« Jul   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategori

%d blogger menyukai ini: