//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

RESHUFFLE KABINET INDONESIA BERSATU II

Reshuffle (penataan ulang) Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) baru saja dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perombakan kabinet itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet dan menyukseskan pencapaian sasasan pembangunan dalam sisa tugas kabinet selama tiga tahun mendatang. Reshuffle ini ditempuh melalui lima pertimbangan serta melalui proses yang berjalan sistemik dan akuntabel. Reshuffle cabinet ini merupakan pelaksanaan dari hak prerogatif presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Menurut Presiden SBY, pertimbangan pemilihan menteri baru dan wakil menteri itu didasarkan pada lima hal. Kelima pertimbangan tersebut, yaitu:

  1. berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan integritas anggota kabinet;
  2. penataan kabinet itu dilakukan atas prinsip “the right person on the right place;
  3. kebutuhan atau keperluan kabinet serta masukan dari aspirasi masyarakat luas dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
  4. pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan; dan
  5. tidak meninggalkan integritas dan kapasitas calon menteri.

Selain berdasarkan pertimbangan Presiden tersebut, reshuffle cabinet harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Kementerian Negara, seorang menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:

  1. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
  3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  4. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara; atau
  5. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Atas dasar itu, maka reshuffle cabinet dilakukan karena alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden dan satu menteri yang mengundurkan diri yaitu Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa. Reshuffle cabinet KIB II tidak mengalami perubahan. Komposisi anggota kabinet berasal dari partai politik dan kalangan profesional, KIB II tetap 34 Menteri, dengan 6 Wakil Menteri lama (untuk Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Pekerjaan Umum), 13 Wakil Menteri baru (untuk Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Wakil Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ESDM, Menteri Agama, dan Menteri Hukum dan HAM).

Menurut pendapat beberapa kalangan, reshuffle cabinet ini terkesan hanya kompromi politik Presiden dengan partai-partai politik. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, berpendapat bahwa reshuffle kali ini sulit diharapkan untuk melakukan perbaikan yang berarti karena sarat dengan kepentingan politik dan efektivitas kabinet belum menjadi prioritas dalam reshuffle ini. Pendapat yang sama disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi, yaitu reshuffle kali ini tidak akan membawa perubahan berarti di sisa pemerintahan Presiden SBY, karena terlalu banyak kompromi dan langkah-langkah politik yang diambil Presiden, sehingga dapat membuat Kementerian menjadi kontraproduktif. Menurut Politisi PDIP Ganjar Pranowo, reshuffle kabinet ini sekedar untuk memperkuat kekuasaan presiden, sedangkan penuntasan masalah hukum yang melilit pejabat tidak mendapat perhatian konkrit dari presiden dan dikhawatirkan kepentingan elit politik telah berhasil mengalahkan obyektifitas hukum, sehingga dengan kekuatan semacam ini kekuasaan Presiden semakin kuat. Reshuffle cabinet ini dapat dinilai bahwa menteri hasil reshuffle cabinet ada yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan tidak bersentuhan langsung dengan bidang yang diamanahkannya.

Reshuffle cabinet ini diharapkan dapat menjadi solusi nasional. Selain itu diharapkan pemerintahan dapat berjalan sampai dengan batas akhir pemerintahan KIB II dengan peningkatan kinerja.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

November 2011
S S R K J S M
« Jul   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategori

%d blogger menyukai ini: