//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UU BHP

Intisari:

Tulisan ini khusus menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, tanggal 31 Maret 2010, terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi yuridis putusan tersebut berupa kekosongan hukum (rechtvacuum), yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (tata kelola satuan pendidikan) dan jenjang pendidikan, khususnya yang diselenggarakan melalui yayasan. Untuk itu, perlu segera dibentuk undang-undang sebagai pengganti UU BHP dan melakukan redesign bagi penyelenggara satuan pendidikan.

Kata kunci: implikasi, putusan, pendidikan

 Abstract:

This essay specifically analyzes the juridical implications of the constitutional court verdict No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, dated March 31st, 2010, related to law number 9 in 2009 on legal education. The Constitutional Court granted the request of the applicant for the most part. One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law No. 9 of 2009 on Legal Education contrary to the 1945 state constitution and has no binding legal force. Juridical implications of the verdict shall be a legal vacuum (rechtvacuum) in education in Indonesia, which influence the legislation governing the management and implementation of education (education unit of governance) and levels of education, especially those held by the foundation. Therefore, it is necessary immediately to establish a law as a substitute for The Law of Legal Education and do a redesign for the conductor of the educational unit.

Key word: implication, verdict, education

 A.           LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Pasal 31 UUD Tahun 1945. Pengaturan pendidikan dalam konstitusi negara menimbulkan hak konstitusional bagi setiap rakyat Indonesia dan kewajiban konstitusional bagi negara, yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan sedangkan negara berkewajiban untuk mengusahakan, menyelenggarakan, dan membiayai pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Amanat UUD Tahun 1945 bidang pendidikan ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas mengharuskan penyelenggara pendidikan formal baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Ketentuan mengenai badan hukum pendidikan diatur dalam undang-undang tersendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas. Pasal 53 UU Sisdiknas ini merupakan pijakan bagi terbentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Lahirnya UU BHP pada tanggal 16 Januari 2009 bersifat kontroversial dan menimbulkan pro-kontra dari berbagai elemen masyarakat. Kontroversi  timbul sebagai akibat adanya ketentuan unifikasi bagi penyelenggaraan pendidikan termasuk mengenai tata kelola, komersialisasi pendidikan terkait adanya otonomi pengelolaan pendidikan dengan berprinsip nirlaba dan pengelolaan dananya secara mandiri yang berujung pada mahalnya biaya pendidikan. Ketentuan unifikasi dan otonomi pendidikan menimbulkan kekhawatiran terjadi pengalihan kewajiban negara kepada pihak swasta.

Kontroversi UU BHP mengakibatkan banyaknya perkara permohonan pengujian terhadap UU BHP yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kontroversi ini mencapai puncaknya pada tanggal 31 Maret 2010 ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review terhadap UU Sisdiknas dan UU BHP dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan atas permohonan pengujian undang-undang baik pengujian secara formil maupun materiil (judicial review) yang diajukan pada tanggal 16 Februari 2009, 25 Februari 2009, 1 April 2009 dan 5 Oktober 2009, oleh perorangan, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPPTSI), sejumlah pesantren dan yayasan seperti Yayasan Trisakti, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yayasan Universitas Surabaya, Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo, Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, serta Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.

Judicial review tersebut diajukan sejak awal disahkannya UU BHP, di mana draft of judicial review sudah disiapkan sebelum UU BHP diundangkan. Judicial review terhadap UU BHP dilakukan karena para pemohon mengalami kerugian konstitusional dan UU BHP dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan alasan: pertama, negara/pemerintah berusaha mengalihkan kewajiban konstitusionalnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa; kedua, pendidikan adalah public goods dan tidak boleh dijadikan private goods; ketiga, UU BHP telah menjadikan Badan Hukum Pendidikan sebagai private goods; keempat, penyeragaman penyelenggara pendidikan berupa badan hukum pendidikan; kelima, privatisasi yang berakibat pada komersialisasi pendidikan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut mengabulkan sebagian dari permohonan para pemohon serta menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ada beberapa hal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut, baik hal-hal yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Kontroversi UU BHP yang berujung pada dikabulkannya permohonan judicial review UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia.

B.   RUMUSAN MASALAH

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review UU BHP membawa implikasi pada dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah  implikasi yuridis dari putusan judicial review Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang  Badan Hukum Pendidikan.

C.   KERANGKA PEMIKIRAN

Dimensi politik yangdibuat secara sengaja oleh lembaga negara menghasilkan hukum negara. Kewenangan ini dijalankan melalui suatu mekanismeoleh pemerintah bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam rangka menghasilkan ius constituendum yang sesuai dengan cita-cita negara. Proses perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum ini merupakan politik hukum. Mohammad Mahfud merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pengertian bagaimana politik mengintervensi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.[1] Sedangkan menurut Satya Arinanto, politik hukum tidak hanya mencakup perumusan materi, pasal-pasal, implementasi dan penegakan hukum yang tercermin dari produk hukum yang dihasilkan.[2] Hukum dalam proses tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) yang mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.[3] UU Sisdiknas sebagai das sollen mengatur fungsi pendidikan diselenggarakan oleh suatu badan hukum pendidikan.

UU Sisdiknas mengamanatkan pendirian suatu badan hukum pendidikan dengan tujuan sebagai berikut: pemberian otonomi kepada satuan pendidikan, demokratisasi satuan pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi kelembagaan antara satuan pendidikan negeri dan swasta.[4] Badan hukum pendidikan ini dimaksudkan adanya penyeragaman bentuk badan hukum bagi setiap satuan pendidikan. Berdasarkan doktrin mengenai badan hukum (rechtspersoon), suatu lembaga atau badan disebut badan hukum apabila memiliki harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.[5] Keberadaan badan hukum dapat dilihat dari bentuk kelembagaan dan hubungan hukum yang ada di antara para pihak dalam lembaga tersebut. Korelasi antara hubungan hukum dengan bentuk kelembagaan menunjukkan kategori tertentu dari badan hukum. Kelembagaan berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam UU BHP lahir akibat adanya hubungan hukum di antara para pihak dalam lembaga tersebut yang dilakukan secara terbatas dalam pertanggungjawaban kepengurusan dan harta pribadi, bertujuan nirlaba, khusus untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di dalamnya terdapat organ-organ tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan formal.[6] Badan Hukum Pendidikan merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia. Istilah Badan Hukum Pendidikan menunjuk status badan hukum sebuah badan atau institusi yang menjalankan administrasi dan manajemen pendidikan formal.[7] Sebuah lembaga pendidikan dengan menjadi Badan Hukum Pendidikan mempunyai entitas hukum penuh dalam penyelenggaraan pendidikan formal.[8] Penyelenggaraan pendidikan formal, sebelum lahirnya UU BHP, telah dilaksanakan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat (swasta) mempunyai bentuk tersendiri, yaitu dalam bentuk BHMN, yayasan, perkumpulan atau bentuk-bentuk yang lainnya.

UU BHP lahir sebagai peraturan pelaksanaan dalam bidang pendidikan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. UUD Tahun 1945 dibangun sebagai konstitusi negara dan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga perlu mendapatkan penjagaan atau pengawalan agar konstitusi negara tersebut dijalankan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari. UUD Tahun 1945 yang dikonstruksikan sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi tidak akan efektif apabila konstitusi tidak dilaksanakan dalam praktek atau diabaikan oleh DPR dan pemerintah pada saat menyusun dan menetapkan kebijakan pemerintahan negara dalam bentuk undang-undang.[9]

Lembaga peradilan yang bersifat netral sangat diperlukan untuk menilai suatu undang-undang sebagai hasil dari proses legislasi dan diberi kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Lembaga mahkamah ini disebut juga sebagai lembaga pengawal konstitusi (Guardian of the Constitution) yang sekaligus sebagai pengawal demokrasi (the Guardian of Democracy) dan pengimbang bagi pelaksanaan demokrasi mayoritarian.[10] Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Salah satu kewenangannya adalah menguji, mengadili, atau menilai konstitusionalitas undang-undang sebagai produk legislasi. Dengan demikian semua jenis undang-undang dapat menjadi obyek pengujiannya dimana materi kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi.[11]

Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the Constitution berwenang untuk menilai produk undang-undang yang telah disahkan oleh DPR apakah bertentangan dengan konstitusi dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tersebut. Setiap undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Tegaknya hukum memang harus dimulai dari atas, dalam pengertian hanya dengan dimulai oleh tegaknya hukum tertinggilah kita dapat berharap bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan dihormati dan sungguh-sungguh dijalankan.[12]

Lembaga ini berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ada beberapa putusan yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan permohonan judicial review, yaitu:

  1. dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;[13]
  2. dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;[14]
  3. dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945;[15]
  4. dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;[16]
  5. dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.[17]

Salah satu implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi yuridis ini merupakan hasil dari putusan yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

D.   ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW  UU BHP

1.    Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU BHP

Sebelum UU BHP lahir, konsep badan hukum pendidikan pernah diajukan judicial review oleh masyarakat, terkait dengan terkait dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4) UU Sisdiknas. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan judicial review tersebut tidak dapat diterima  (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Judicial review terhadap UU Sisdiknas tersebut melahirkan empat rekomendasi Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah dan DPR dalam Perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 22 Februari 2007, agar pemerintah dan DPR dalam menyusun UU BHP mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:[18]

  1. aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan,[19] serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan;[20]
  2. aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;
  3. aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik; dan
  4. aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Empat rekomendasi Mahkamah Konstitusi kepada pemerintah dan DPR merupakan penegasan untuk disusunnya UU BHP dan dalam penyusunan undang-undang tersebut keempat rekomendasi harus dilaksanakan sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR akhirnya membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun, masyarakat menilai bahwa rekomendasi Mahkamah Konstitusi tidak diperhatikan oleh pemerintah dan DPR dalam menyusun UU BHP, sehingga diajukan permohonan judicial review terhadap UU BHP kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap judicial review tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD Tahun 1945,  dan menyatakan bahwa UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut antara lain: pertama, bahwa UU BHP tidak ada kejelasan secara yuridis, maksud dan  keselarasan dengan UU yang lain; kedua, UU BHP mengasumsikan bahwa penyelenggara pendidikan mempunyai kemampuan yang sama; ketiga, pemberian otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan berakibat beragam, sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan; keempat, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum; kelima, bukan hanya BHP yang dapat menyelengarakan pendidikan dengan prinsip nirlaba, tetapi telah ada badan hukum lain yang menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip nirlaba; keenam, UU BHP bertendensi mengalihkan tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk menanggung beban pendidikan; ketujuh, ada penyeragaman institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, tangal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

  1. Amar Pertama, Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Amar putusan pertama berimplikasi kepada negara sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan, sedangkan warga negara hanya ikut bertanggung jawab.
  2. Amar Kedua, Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas sepanjang frasa “…yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar Kedua berimplikasi bahwa dalam menetapkan kebijakan pemberian beasiswa, pemerintah hanya boleh mendasarkan pada prestasi peserta didik tetapi tidak boleh membedakan latar belakang ekonomi orang tua peserta didik. Akibatnya tidak ada jaminan bahwa peserta didik yang kurang mampu (miskin) dapat menerima beasiswa.
  3. Amar Ketiga, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bersifat konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Amar ketiga ini mempunyai implikasi sebagai berikut: (a) Badan hukum pendidikan bukan salah satu jenis badan hukum; dan (b) Badan hukum berbentuk Badan Hukum Pendidikan dilarang di Indonesia.
  4. Amar Keempat, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari Amar Keempat adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemerintah melalui bentuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagai salah satu bentuk badan hukum pendidikan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, yang telah berlangsung sejak tahun 2000 menjadi kehilangan dasar atau landasan hukum.
  5. Amar Kelima, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi Amar Kelima ini adalah mengharuskan agar dibuat undang-undang baru untuk memenuhi amanat Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang ketiga dan keempat terkait dengan Pasal 53 UU Sisdiknas merupakan putusan yang fundamental, karena Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan payung hukum dibuatnya UU BHP. Pasal 53 UU Sisdiknas menimbulkan multi tafsir karena pasal ini akan inkonstitusional apabila badan hukum pendidikan dimaknai sebagai nama dan bentuk badan hukum tertentu.

Mahkamah Konstitusi tidak menghapus Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, meski putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membatalkan ketentuan UU BHP secara keseluruhan. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) sebagai pijakan bagi terselenggaranya pendidikan melalui badan hukum pendidikan, mengamanatkan agar penyelenggara pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan. Menurut Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas, ketentuan mengenai badan hukum pendidikan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri. Amanat ini harus dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dengan membentuk undang-undang yang mengatur tentang badan hukum pendidikan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 53 ayat (1) adalah konstitusional dan sah namun untuk Penjelasan Pasal 53 ayat (1) dinyatakan inskonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena badan hukum pendidikan diartikan sebagai bentuk dan nama diri yang seharusnya dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan, sehingga bentuk penyelenggara pendidikan oleh suatu badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yayasan, perkumpulan, perserikatan, dan badan wakaf.

Amar kelima dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tersebut mempunyai implikasi UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi yuridis tersebut berpengaruh terhadap penyelenggara satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan.

2.    Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU BHP

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review UU BHP menyatakan UU BHP inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga UU BHP tidak dapat diberlakukan lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai implikasi yuridis  terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam dunia pendidikan dan penyelengaraan pendidikan di Indonesia. Kekosongan hukum ini terjadi karena dengan dibatalkannya UU BHP tidak ada lagi peraturan yang mengatur mengenai pendirian dan tata kelola satuan pendidikan. Implikasi ini juga dialami oleh jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui yayasan. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pendidikan kembali menggunakan dasar hukum yang berlaku sebelumnya sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang baru mengenai badan hukum pendidikan.

UU BHP yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi yuridis kekosongan hukum, meskipun norma hukum tidak mungkin memiliki kekosongan. Hal ini berarti terjadi kekosongan hukum dalam tata kelola pendidikan sehingga perlu segera dibuat peraturan baru yang mengatur tentang pendidikan untuk melaksanakan amanat Pasal 53 UU Sisdiknas. Kekosongan hukum ini terjadi karena pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui jenjang pendidikan yang bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan dengan dibatalkannya UU BHP. Selain itu, pengelolaan dan penyelenggaraan jenjang pendidikan yang dilakukan melalui yayasan mengalami ketidakjelasan bentuk badan hukum penyelenggaranya. Hal ini disebabkan karena sebelum UU BHP diberlakukan penyelenggara pendidikan melalui yayasan didasarkan pada UU Yayasan namun harus menyesuaikan pendirian serta tata kelolanya dengan UU BHP.

Implikasi yuridis ini sangat dirasakan oleh penyelenggara pendidikan, karena dengan dibatalkannya UU BHP mempunyai konsekuensi dicabutnya sejumlah peraturan yang mengacu pada UU BHP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan dicabut. Pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak terlalu merasakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena menjalankan fungsi pendidikan berdasarkan pada UU Sisdiknas. Putusan tersebut berimplikasi pada jenjang pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang statusnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara serta jenjang pendidikan yang diselenggarakan melalui Yayasan.

Untuk mengatasi rechtsvacuum tersebut perlu dibuat peraturan baru yang dapat mengakomodasi penyelenggara jenjang pendidikan. Aturan baru ini dalam jangka pendek dapat menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Selanjutnya untuk jangka panjang perlu segera dibuat undang-undang baru, yakni undang-undang yang mengatur tentang badan hukum pendidikan yang berbeda dengan sebelumnya. Penerapan undang-undang baru tersebut nantinya memberi kebebasan bagi seluruh perguruan tinggi untuk mencari bentuknya sendiri. UU BHP yang baru ini harus dibuat dengan memperhatikan rambu-rambu dari Mahkamah Konstitusi, agar tidak lagi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Mahkamah Konstitusi tanggal 7 April 2010, Mahkamah Konstitusi menyampaikan rambu-rambu dalam pembuatan UU BHP yang baru ke depan antara lain sebagai berikut:

  1. penyebutan frasa “badan hukum pendidikan” pada Padal 53 ayat (1) UU Sisdiknas harus dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan, dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
  2. tidak boleh ada penyeragaman, dalam pengertian penyelenggaraan pendidikan tidak boleh ‘dipaksa’ untuk memilih suatu jenis badan hukum tertentu;
  3. penyelenggara pendidikan boleh memilih status badan hukumnya, seperti yayasan, persekutuan, badan hukum milik negara (BHMN), bahkan berstatus badan layanan umum (BLU);
  4. tidak boleh mengedepankan komersialisasi pendidikan.
  5. penyeragaman lembaga penyelenggara pendidikan yang berarti sentralisasi tidak boleh disatukan dengan otonomi pendidikan, karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda.

Untuk menyusun peraturan perundang-undangan pengganti UU BHP perlu dilakukan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan dibatalkannya UU BHP, sehingga ditemukan format baru yang segaris dengan UU Sisdiknas dan tidak melanggar rambu-rambu yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini penting untuk segera diterbitkan sebagai payung hukum institusi pendidikan terutama pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), karena dengan dibatalkannya UU BHP  timbul polemik mengenai pijakan hukum tata kelola perguruan tinggi.

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, terdapat beberapa alternatif peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang baru, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah baru untuk menggantikan peraturan pemerintah yang sudah dibatalkan sebagai akibat dari pembatalan pasal-pasal UU BHP, perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan/atau peraturan menteri. Masing-masing alternatif peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti yang tercermin dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Alternatif Bentuk Peraturan Perundang-Undangan

Alternatif Peraturan

Kelebihan

Kekurangan

UU Baru
  1. diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas; dan
  2. materi yang diatur lebih luas.
Penyusunannya membutuhkan waktu lama.
PERPPU
  1. sederajat dengan UU BHP yang dibatalkan; dan
  2. materi yang diatur lebih luas.
  3. bersifat sementara; dan
  4. dapat ditolak DPR pada masa sidang berikutnya.
PP Baru Tidak ada Tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perubahan PP No. 17 Tahun 2010
  1. sederajat dengan PP No. 60 Tahun 1999 dan PP No.  61 Tahun 1999      yang masih berlaku pada saat diundangkannya PP 17 Tahun 2010;
  2. mampu memayungi penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
  3. mampu melegalkan tindakan perguruan tinggi yang berstatus BHMN pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Belum dapat menyelesaikan masalah bentuk badan hukum yang dihadapi oleh  yayasan karena yayasan bukan berada dalam kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional melainkan di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Diperintahkan oleh Pasal 15 PP No. 17 Tahun 2010. Tidak mampu melegalkan perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 31 Maret 2010

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, berpendapat bahwa peraturan pemerintah baik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 maupun peraturan pemerintah baru tidak mampu menampung persoalan implikasi UU BHP.[21] Untuk mengatasinya pemerintah berencana untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atau undang-undang baru untuk menggantikan UU BHP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai antisipasi jika peraturan pemerintah tidak memadai sebagai pengganti UU BHP. Perppu tersebut diharapkan menjadi payung hukum penyelenggara pendidikan. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, harus ada kebijakan atau peraturan yang menjadi payung hukum operasional perguruan tinggi karena timbul dampak pasca pembatalan UU BHP.[22] Upaya tersebut diambil oleh pemerintah sebagai langkah yang terbaik bagi kelangsungan perguruan tinggi pasca pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4) maka pemerintah dan DPR mempunyai tugas untuk membuat undang-undang baru sebagai pengganti UU BHP dengan syarat isi undang-undang baru ini tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan memaknai badan hukum pendidikan bukan sebagai nama diri melainkan nama jenis satuan pendidikan yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Hal ini apabila dikaitkan dengan Tabel 1, maka pembentukan undang-undang baru pengganti UU BHP didasarkan pada amanat Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas. Undang-undang baru pengganti UU BHP ini mempunyai muatan materi yang lebih luas apabila dibandingkan dengan alternatif peraturan peundang-undangan lainnya, namun untuk menyiapkan, menyusun, dan membuat sebuah undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 telah dilakukan oleh pemerintah pada 28 September 2010, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan peraturan pemerintah ini apabila dihubungkan dengan Tabel 1, maka peraturan pemerintah ini mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999,  mampu memayungi penyelenggaraan satuan pendidikan, dan mampu melegalkan tindakan perguruan tinggi yang berstatus BHMN pasca putusan Mahkamah Konstitusi, namun perubahan peraturan pemerintah ini tidak mampu menampung persoalan implikasi UU BHP karena belum dapat menyelesaikan masalah bentuk badan hukum yang dihadapi oleh  yayasan karena yayasan bukan berada dalam kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional melainkan di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selain berdampak pada kekosongan hukum, berpengaruh pula terhadap pengertian badan hukum pendidikan. Badan hokum pendidikan tidak berlaku sebagai nama diri tetapi nama jenis satuan pendidikan yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan, sehingga menjadi badan hukum pendidikan dengan penulisan menggunakan huruf kecil. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, istilah badan hukum pendidikan bukan merupakan bentuk badan hukum tertentu melainkan sebutan fungsi penyelenggara pendidikan. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak juga pada kondisi jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Implikasi tersebut berbeda-beda untuk setiap jenjangnya, yang dipengaruhi oleh pihak yang menyelenggarakan dan bentuk badan hukum yang telah ada sebelum UU BHP diberlakukan.

Adapun kondisi jenjang pendidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kondisi Jenjang Pendidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No.

Jenjang Pendidikan

Diselenggarakan oleh pemerintah/

pemerintah daerah

(negeri)

Berbentuk

Badan Hukum Milik Negara

(BHMN)

Berbentuk

Yayasan

(swasta)

Berbentuk

Badan Hukum Pendidikan

(BHP)

1.

Dasar(sekolah/ madrasah) Tetap diselenggarakan oleh Pemerintah /Pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan —– Yayasan kehilangan landasan hukum ——

2.

Menengah(sekolah/ madrasah) Tetap diselenggarakan oleh Pemerintah/ pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan —– Yayasan kehilangan landasan hukum ——

3.

Tinggi(perguruan tinggi) Tetap diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan BHMN Kehilangan landasan hukum Yayasan kehilangan landasan hukum BHPM dan BHPP Universitas  Pertahanan kehilangan landasan hukum

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 31 Maret 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah (sekolah/madrasah negeri) baik untuk jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah (perguruan tinggi negeri), perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN), dan penyelenggaraan pendidikan melalui yayasan. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah oleh pemerintah/pemerintah daerah, serta perguruan tinggi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 220 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, peraturan pelaksanaan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, sekolah/madrasah negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi tetap diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah. Ini berarti sekolah/madrasah negeri tetap menjalankan kegiatan pendidikan berdasarkan peraturan pelaksanaan dari ketiga peraturan pemerintah tersebut.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, perguruan tinggi negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi tetap diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang didasarkan pada  Permendiknas tentang organisasi dan tata kerja 82 (delapan puluh dua) perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan tetap berlaku, dan keberadaannya masih memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PT BHMN adalah perguruan tinggi negeri yang merupakan BHMN kehilangan landasan hukumnya, meskipun berdasarkan Pasal 220 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 peraturan pelaksanaan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini. Peraturan pelaksanaan yang berlaku pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum masih tetap berlaku pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah yang menetapkan 7 (tujuh) perguruan tinggi negeri sebagai BHMN tersebut sebagai peraturan pelaksanaan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU BHP sebagai dasar hukum keberadaan PT BHMN maka Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 menjadi tidak memiliki landasan/dasar hukum lagi. Tidak adanya landasan hukum bagi PT BHMN ini didasarkan pada Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN). Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut merupakan dasar adanya BHMN dan dengan telah dibatalkannya Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas oleh Mahkamah Konstitusi maka BHMN otomatis tidak berlaku lagi dan harus dibatalkan karena tidak ada dasar hukum bagi pelaksanaan bagi BHMN. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang sudah menjadi BHMN harus kembali lagi ke status semula dan harus ada undang-undang baru sebagai solusinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Akil Mochtar, Hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut Akil Mochtar, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Sisdiknas dan UU BHP tersebut membatalkan penerapan BHMN di tujuh perguruan tinggi.[23]

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui yayasan berdasarkan Tabel 2 di atas adalah yayasan penyelenggara pendidikan baik yang sudah menyesuaikan tata kelolanya sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara maupun Badan Hukum Pendidikan Masyarakat menjadi kehilangan landasan hukumnya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi oleh masyarakat melalui yayasan sebelum diundangkannya UU BHP didasarkan pada UU Yayasan. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan akan disesuaikan tata kelolanya sebagai BHP Penyelenggara atau diubah menjadi BHP Masyarakat (BHPM) berdasarkan UU BHP. Yayasan tersebut menjadi tidak jelas bentuk badan hukum yang harus digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan fungsi yayasan. Ketidakjelasan bentuk badan hukum ini disebabkan:

  1. Yayasan tidak boleh secara langsung menyelenggarakan pendidikan, melainkan dilakukan dengan membentuk badan usaha. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan), Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan menyatakan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip nirlaba bagi badan hukum penyelenggara pendidikan berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas. Masalah ini berdasarkan UU BHP diselesaikan dengan mengakui yayasan tersebut sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan UU BHP, tanpa mengubah bentuk badan hukum yayasan atau tetap berbentuk yayasan.
  2. Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan yang sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008 belum menyesuaikan dengan UU Yayasan, tidak boleh lagi menggunakan kata “yayasan” serta harus bubar dan melikuidasi kekayaannya. Sampai saat ini masih terdapat ribuan yayasan penyelenggara pendidikan yang belum menyesuaikan pada UU Yayasan, sehingga harus bubar dan dilikuidasi kekayaannya. Proses pembelajaran dan ijazah yang diterbitkan sekolah atau perguruan tinggi yang tidak berbadan hukum menjadi ilegal. Semula penyelesaian masalah ini akan dilakukan dengan pendirian BHP Masyarakat berdasarkan UU BHP oleh para pendiri yayasan tersebut.
  3. Terdapat ribuan yayasan penyelenggara pendidikan yang sampai saat ini belum mengajukan pengesahan yayasannya sebagai badan hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 11 ayat (1)  UU Yayasan menyatakan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Semula penyelesaian masalah ini akan dilakukan dengan pendirian BHP Masyarakat berdasarkan  UU BHP oleh para pendiri yayasan tersebut.

E.   KESIMPULAN DAN SARAN

 1.    Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Tanggal 31 Maret 2010 terhadap judicial review UU Sisdiknas dan UU BHP mempunyai dampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Implikasi yuridis putusan tersebut berupa kekosongan hukum bagi penyelenggara pendidikan di Indonesia yang berdampak pula pada kondisi jenjang pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut terdapat beberapa alternatif peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan. Alternatif tersebut yaitu berupa undang-undang baru, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah baru, perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, atau peraturan menteri. Putusan tersebut juga berpengaruh terhadap jenjang pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara yang kehilangan landasan hukumnya dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui yayasan yang telah menyesuaikan tata kelolanya berdasarkan UU BHP sehingga berbentuk BHP Penyelenggara ataupun Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM). Untuk mengatasi dampak dari putusan judicial review tersebut, pemerintah dan DPR harus membentuk undang-undang baru dengan memperhatikan rambu-rambu dan rekomendasi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

2.    Saran

Untuk mengatasi implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, perlu segera dibuat undang-undang sebagai pengganti UU BHP. Peraturan perundang-undangan yang baru nanti harus memperhatikan bahwa UU BHP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi bersifat dualisme dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Dualisme ini tercermin dari segi kelembagaan yang menghendaki terjadinya sentralisasi dengan adanya penyeragaman tata kelola dan bentuk badan hukum pendidikan, serta dari segi pendanaan dan pengelolaan pendidikan bersifat otonom yang mengandung pengertian terjadi pengalihan tugas dan fungsi negara dalam hal pendidikan sebagai public goods menjadi privat goods. Berkaitan dengan sifat dualisme tersebut, oleh karenanya dalam menyusun undang-undang yang mengatur mengenai badan hukum pendidikan hendaknya memperhatikan eksistensi lembaga pendidikan yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara dan Negara, hak asasi manusia, mengakomodasi keberagaman yang ada dalam hal pendidikan, keadilan dalam hal pembiayaan pendidikan dan pemberian beasiswa, penyelenggaraan pendidikan bersifat otonom namun tidak menjadikan pendidikan sebagai privat goods.

Selain itu, perlu dilakukan redesign bagi penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan amar putusan ketiga Mahkamah Konstitusi yaitu badan hukum pendidikan bukan berbentuk badan hukum tertentu namun menggunakan badan hukum yang telah ada, baik badan hukum publik milik negara, provinsi, kabupaten/kota maupun badan hukum privat yang berbentuk badan hukum nirlaba seperti yayasan, perkumpulan, badan wakaf dan lainnya. Badan hukum tersebut menjalankan fungsi penyelenggara pendidikan untuk setiap satuan pendidikan, yang pengaturannya dapat dituangkan dalam undang-undang.

Shanti Dwi Kartika* 


* Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan email: sh4_dtika@yahoo.co.id.

[1] Mohammad Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 9.

[2] Satya Arinanto, ”Politik Hukum”, disampaikan dalam Diskusi Internal Tim Hukum, bertempat di Ruang Rapat P3DI Setjen DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 2 DPR RI, pada tanggal 12 Juli 2010.

[3] Mohammad Mahfud, Politik Hukum…, op.cit., hal. 9.

[4] Irma Devita, “UU BHP Dicabut,” http://irmadevita.com/2010/uu-bhp-dicabut, diakses tanggal 3 Mei 2010.

[5]Habib Adjie, “Selain Yayasan, Perkumpulan Badan Hukum Lain Sejenis, Bisakah Dianggap sebagai BHP Penyelenggara?”, makalah disampaikan dalam Diklat Badan Hukum Pendidikan Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 17 September 2009, hal. 4.

[6]Ibid., hal 11.

[7] Agus Suwignyo, Pendidikan Tinggi & Goncangan Perubahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 165-166.

[8] Ibid., hal. 166.

[9] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hal 319.

[10] Ibid., hal 320.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[14] Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[15] Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[16] Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[17] Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[18]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Tgl. 31 Maret 2010, hal 32

[19] Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD Tahun 1945.

[20] Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945

[21] ”SBY: Jangan Ada Kevakuman Gara-gara Pembatalan UU BHP”, http://www.menkokesra.go.id/content/view/14501/1/, diakses tanggal 25 juni 2010.

[22] “Menkumham: Presiden Wacanakan Perppu Pengganti UU BHP”, http://www.antaranews.com/berita/1271333699/menkumham-presiden-wacanakan-perppu-pengganti-uu-bhp, diakses tanggal 6 Mei 2010.

[23] “Mahkamah Konstitusi: BHMN otomatis batal”, http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=&id=16103, diakses tanggal 3 Mei 2010.

(Jurnal Negara Hukum Vo. 1, No. 1, November 2010)

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

2 thoughts on “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UU BHP

  1. Blog yang luar biasa🙂
    Terus mengenai UU Perguruan Tinggi yang baru itu gimana ya kk??
    mohon maaf nih. .saya orang awam hukum. .
    tapi kalo ada ulasan seperti ini sangat membantu sekali. .
    thx

    Posted by Sanji | Agustus 11, 2012, 11:01 am
    • terima kasih apresiasinya dan maaf baru reply.
      Undang-undang yang mengatur perguruan tinggi ada dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU tersebut mempunyai muatan materi yang hampir sama dengan UU BHP dan ada hal-hal yang sifatnya teknis implementatif diatur di sana. UU Pendidikan Tinggi juga tidak memperhatikan/mempertimbangkan rekomendasi MK yang diberikan saat uji materi UU Sisdiknas (4 rekomendasi). Saat ini masih berlangsung proses pemeriksaan di persidangan oleh MK terkait dengan pengujian (judicial review) UU Pendidikan Tinggi.
      terima kasih, semoga membantu.

      Posted by shanti dwi kartika | Desember 12, 2012, 11:30 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

November 2011
S S R K J S M
« Jul   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategori

%d blogger menyukai ini: