//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

HAK PILIH BAGI ANGGOTA TNI/POLRI

Pemberian hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam pemilihan umum, kembali berkembang dalam pembahasan RUU Pemilihan Umum (Pemilu). Hak pilih TNI/POLRI ini disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Peneliti Center of Electoral Reform (Cetro), Refly Harun, dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. FPKB mengusulkan agar anggota TNI/POLRI diberikan hak pilih dalam pemilihan umum. Hak pilih TNI/POLRI tersebut diusulkan dengan pertimbangan kondisi politik yang sudah membaik sehingga TNI/POLRI tidak akan melakukan intervensi dalam politik kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, tidak ada satupun undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang larangan TNI untuk memilih dalam pemilu. Hal senada juga disampaikan oleh Refly Harun, yaitu sudah saatnya anggota TNI/POLRI diberikan hak pilih, sama dengan hak yang diberikan kepada warga negara lain.

Secara historis, hak pilih bagi anggota TNI/POLRI ditiadakan sejak Pemilu Tahun 1971. Hal ini didasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 14 UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih. Berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 1969, ABRI tidak diberi hak memilih dan dipilih adalah untuk menjaga kekompakan ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial, namun mempunyai wakil dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat melalui pengangkatan. Pada tahun 2000, berdasarkan Tap MPR No. VI/MPR/2000 TNI dan POLRI merupakan lembaga yang terpisah sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan dan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). TNI/POLRI tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004, berdasarkan Pasal 145 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. TNI/POLRI sejak tahun 2004 tidak mempunyai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, berdasarkan Pasal 5 Tap MPR No. V/MPR/2004 yang menyatakan bahwa Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lama sampai dengan tahun 2004.

Penggunaan hak pilih TNI/POLRI dalam pemilu ini menimbulkan pro dan kontra. Pendapat kalangan yang kontra dengan hak pilih TNI/POLRI menyatakan bahwa Indonesia belum bisa menerima TNI/POLRI diberi hak pilih dalam Pemilu. Hal ini disebabkan karena ada kekhawatiran pemberian hak pilih TNI/POLRI akan menguntungkan penguasa, hak pilih TNI/POLRI dapat menimbulkan perpecahan dalam diri TNI/POLRI. Pendapat ini berbeda dikemukakan oleh kalangan yang pro hak pilih TNI/POLRI yang menyatakan bahwa sudah saatnya TNI/POLRI diberi hak pilih. Hal ini disebabkan hak pilih dalam pemilu merupakan hak asasi setiap warga negara apapun profesinya. Selain itu kontrol masyarakat terhadap perpolitikan dan demokrasi sudah lebih bagus daripada masa Orde Baru. TNI/POLRI sendiri memilih bersikap netral dalam pemilu. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 39 UU TNI, Pasal 28 UU POLRI, serta Instruksi Panglima TNI No. 1/VII/2008. Inti dari ketiga peraturan tersebut melarang TNI/POLRI terlibat politik praktis termasuk menjadi anggota partai politik dan larangan untuk menggunakan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih dalam pemilu dan pilkada agar status TNI/POLRI tetap netral.

Pemberian hak pilih TNI/POLRI ini hendaknya mempertimbangkan keberhasilan reformasi internal TNI/POLRI, kondisi TNI, kondisi bangsa dan negara, kesiapan TNI/POLRI, kesiapan masyarakat dalam menanggapi penggunaan hak pilih bagi TNI/POLRI, serta dampak kerawanan sosial dan politik. Terhadap pemberian hak pilih TNI/POLRI ini juga perlu dilakukan kajian secara mendalam dari stakeholder (DPR, Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI). Apabila TNI/POLRI diberikan hak pilih dalam pemilu maka perlu diadakan revisi terhadap UU POLRI dan UU TNI.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

November 2011
S S R K J S M
« Jul   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategori

%d blogger menyukai ini: