//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

Summary: Putusan MK terhadap Judicial Review UU BHP

Pemohon

Permohonan pengujian materiil UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan diajukan oleh perorangan, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPPTSI), sejumlah pesantren dan yayasan seperti Yayasan Trisakti, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yayasan Universitas Surabaya, Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo, Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia, YPTK Satya Wacana, serta Yayasan Pesantren Islam Al- Azhar. Pengujian Materiil ini dilakukan karena para pemohon mengalami pelanggaran konstitusional dikarenakan UUBHP dianggap bertentangan dengan UUD’45.

Materi Permohonan

Uji materiil UUBHP dilakukan terhadap bagian-bagian berikut ini :

  1. Konsideran Menimbang huruf b sepanjang frasa “dapat mengelola dana secara mandiri.” Konsideran Menimbang huruf b menyatakan bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional;
  2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan
  3. Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Pasal 37 ayat (4) menyatakan bahwa Kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan. Pasal 37 ayat (5) Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggara dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Pasal 37 ayat (6) Kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk: a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran; b. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikan tinggi; c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pasal 37 ayat 7 sepanjang kata “pendapatan”. Pasal 37 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
  5. Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 38 ayat (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak. Pasal 38 ayat  (2) Semua bentuk pendapatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak. Pasal 38 ayat (3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan wajib ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun. Pasal 38 ayat (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan menjadi objek pajak penghasilan.
  6. Pasal 40 ayat (2) sepanjang frasa “…dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 40 ayat (2) Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Pasal 40 ayat (3) sepanjang frasa “…menyediakan anggaran untuk…”. Pasal 40 ayat (3) Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk: a. beasiswa; b. bantuan biaya pendidikan; c. kredit mahasiswa; dan/atau d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.
  8. Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa “…dan masyarakat dapat…” dan kata, “bantuan”. Pasal 41 ayat (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada badan hukum pendidikan.
  9. Pasal 41 ayat (4), sepanjang frasa, “…sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (satu pertiga)…” dan frasa, “berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”. Pasal 41 ayat (4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
  10. Pasal 41 ayat (5) sepanjang frasa, “…bersama-sama dengan BHPP…” dan frasa, “…berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”. Pasal 41 ayat (5) Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
  11. Pasal 41 ayat (6) sepanjang frasa, “…bersama-sama dengan BHPP…”, frasa “…paling sedikit ½ (satu perdua)…” dan frasa, “…berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”. Pasal 41 ayat (6) Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
  12. Pasal 41 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9). Pasal 41 ayat (7) Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya. Pasal 41 ayat (8) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP atau BHPPD paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional. Pasal 41 ayat (9) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.
  13. Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Pasal 42 ayat (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio. Pasal 42 ayat (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) huruf d. Pasal 42 ayat (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan. Pasal 42 ayat (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung badan hukum pendidikan. Pasal 42 ayat (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Pasal 42 ayat (6) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6). Pasal 42 ayat (7) Perusahaan yang dikuasai badan hukum pendidikan melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.
  14. Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Pasal 43 ayat (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan. Pasal 43 ayat (2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan investasi tambahan setiap tahunnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan. Pasal 43 ayat (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari badan hukum pendidikan. Pasal 43 ayat (4) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6). Pasal 43 ayat (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.
  15. Pasal 44 ayat (1) sepanjang frasa, ”…sesuai dengan kewenangannya…”, frasa, “…dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar…” dan frasa, “…sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan”. Pasal 44 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
  16. Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 45 ayat (1) Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik. Pasal 45 ayat (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah. Pasal 45 ayat (3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  17. Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Pasal 46 ayat (1) Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Pasal 46 ayat (2) Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. Pasal 46 ayat (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, atau mendapat bantuan biaya pendidikan. Pasal 46 ayat (4) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan. Pasal 46 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan mengenai kewajiban masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan dan mengurangi tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti telah terjadi pelanggaran hak konstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan hak atas pendidikan.

Dalil Pemohon

Hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan yang dirugikan oleh berlakunya UU BHP adalah berupa jaminan perlindungan dalam kesejahteraan bagi setiap Warga Negara Indonesia dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945. Perlindungan dalam menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa oleh negara melalui pemerintah. jaminan perlindungan dalam menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini merupakan tujuan dari Negara yang tertuang dalam alenia IV Pembukaan (preambule) UUD 1945. Adapun bunyi hak konstitusional yang diberikan tersebut adalah sebagai berikut: ”…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…” Hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya UU BHP. Hak konstitusional yang terdapat dalam alenia IV Pembukaan (preambule) UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 UUD 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengandung perlakuan diskriminatif. Hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, usaha pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan melalui pemajuan keilmuan dan teknologi diberikan oleh Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
  2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
  4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
  5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perlakuan diskriminatif dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hak konstitusional setiap warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminasi telah dijamin dalam Pasal 28I butir 2 UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Perlakuan diskriminatif yang tersirat dalam ketentuan UU BHP terkait dengan pembedaan dalam kelas sosial dan usia untuk mengikuti pendidikan. Ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak mengenal kelas sosial dan batas usia. Pembedaan kelas sosial dan usia yang diatur dalam Pasal 46 UU BHP jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 46 UU BHP mengatur mengenai :

  1. Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.
  2. Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
  3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, atau mendapat bantuan biaya pendidikan.
  4. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan. Hak konstitusional yang dilanggar ini akan mengalami kerugian dan menimbulkan potensi kerugian apabila pasal-pasal dalam UU BHP tersebut tidak dibatalkan.

Adapun kerugian-kerugian tersebut meliputi:

  1. negara melepas tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merata bagi masyarakat;
  2. masyarakat menanggung dan akan menanggung beban sebagai penanggungjawab keberlangsungan pendidikan;
  3. masyarakat diharuskan mengeluarkan biaya pendidikan dan menjadi sumber pendanaan pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan;
  4. kerugian bagi setiap orang yang telah melebihi usia 15 (lima belas) tahun tidak dapat mengenyam pendidikan dasar karena adanya pembatasan usia dan pendidikan dasar dibatasi hingga 9 (sembilan) tahun;
  5. menurunkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan oleh karena adanya kegiatan diluar peningkatan keilmuan;
  6. nasionalisme akan terkikis oleh karena pendidikan dilepas ke pasar, dimana Negara hanya menjadi pemegang saham dalam BHP;
  7. berpotensi terjadi disintegrasi bangsa karena adanya diskriminasi social dalam kebijakan pendidikan nasional.

Uji materiil ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

  1. filosofi pendidikan dalam cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terpenuhi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, terutama berhubungan dengan tanggung jawab penuh negara atas pendidikan;
  2. tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada pada pemerintah sehingga setiap warga negara akan mengikuti jenjang pendidikan dengan sungguh-sungguh tanpa ada beban.
  3. pengawasan kualitas, pembiayaan dan pendanaan pendidikan sepenuhnya berada dan bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
  4. hilangnya diskriminasi kelas sosial dalam sistem pendidikan nasional;
  5. institusi pendidikan akan senantiasa fokus dalam pengelolaan pendidikan di bidang peningkatan ilmu pengetahuan bukan pada kegiatan usaha Iainnya; dan
  6. penyelarasan seluruh peraturan di bawah UU Sisdiknas dan UU BHP.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Ketentuan dari UU BHP dinilai telah merugikan hak konstitusional dan bertentangan dengan alenia IV Pembukaan (preambule) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 31 UUD 1945. Ketentuan UU BHP berupa Konsideran menimbang butir b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), (5), (6), (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2), (4), Pasal 41 ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46 UU BHP bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 karena:

  • bahwa memang benar UU BHP merupakan delegasi dari Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas. Pasal ini pernah diujikan ke oleh sekelompok masyarakat dalam perkara nomor : 021/PUU-IV/2006 dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 22 Februari 2007. Namun demikian hakim konstitusi telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI agar dalam penyusunan UU BHP setidaknya memberikan pertimbangan sebagai berikut : (1) Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 ; (2) Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum; (3) Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik; (4) Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.
  • Bahwa adanya 4 (empat) rekomendasi Mahkamah Konstitusi kepada pemerintah dan DPR RI dalam perkara nomor : 021/PUU-IV/2006 menjadi penegasan disusunnya UU BHP. Oleh karenanya, perlu kiranya rekomendasi tersebut dijelaskan kembali dalam Permohonan ini, sehingga kita dapat mengetahui apakah rekomendasi-rekomendasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi;
  • bahwa dalam rekomendasi pertama, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa fungsi negara melalui pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi ini merupakan kewajiban negara melalui pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945. Penjelasan rekomendasi pertama dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi pada halaman 134-135 adalah menyatakan dengan tegas tentang kewajiban pemerintah untuk mengurus persoalan pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945. Meskipun disebutkan dalam rekomendasi pertama ada hak dan kewajiban, rekomendasi ini menitikberatkan pada keikutsertaan warga negara dalam program wajib belajar, sebab yang disebutkan dalam rekomedasi ini hak dan kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hak asasi masyarakat adalah mendapatkan layanan kebutuhan dasar pendidikan (ayat (1)) dan kewajibannya adalah hanya mengikuti program wajib belajar (ayat (2)) ; d. bahwa telah ditekankan dalam rekomendasi Mahkamah Konstitusi, pada rekomendasi kedua mengharuskan penyusunan UU BHP diarahkan sesuai dengan cita-cita membangun pendidikan yang berkualitas dan bermakna, artinya rekomendasi ini mengingatkan kembali pada keinginan para pendiri negara diawal berdirinya negara ini. Rekomendasi ketiga menegaskan pengaturan dalam UU BHP tidak dimaksudkan untuk melepas tanggungjawab negara dan pengaturan yang justru memberatkan masyarakat dan peserta didik. Kemudian pada rekomendasi keempat menegaskan agar subtansi UU tidak menimbulkan kekacauan dalam pendidikan nasional;
  • bahwa dengan demikian, peran utama pemerintah dalam Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 adalah kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana telah dikuatkan dalam rekomendasi pertama yurisprudensi perkara : 021/PUU-IV/2006. Maka, hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan urusannya tidak dapat diserahkan kepada masyarakat;
  • bahwa dalam konsideran menimbang butir b UU BHP menjelaskan tentang otonomi pengelolaan pendidikan hanya bisa terwujud jika salah satunya berbentuk badan hukum, berprinsip nirlaba dan mengelola dana secara mandiri. Pengertian nirlaba memang diartikan sebagai upaya tidak mengambil keuntungan tetapi jika dikaitkan dengan dapat mengelola dana secara mandiri maka badan hukum pendidikan yang mendapatkan dana dapat menggunakan dana tersebut semaunya, oleh karena kemandiriannya;
  • bahwa konsideran menimbang butir b UU BHP jelas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 oleh karena kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan maka pengelolaan dana di badan hukum pendidikan tidak dapat dilakukan secara mandiri. Negara melalui pemerintah dalam hal ini bertugas sebagai penyelenggara pendidikan sehingga dana-dana yang dimiliki oleh satuan pendidikan tidak dapat digunakan dan diambil dari masyarakat. Kata “mengelola” berarti mengendalikan atau mengurus dana-dana dengan mandiri. Artinya akan ada penentuan tentang besaran dana yang ditetapkan oleh BHP kepada masyarakat dan itu diperbolehkan dalam UU ini;
  • bahwa konsideran menimbang butir b UU BHP juga kontradiktif dengan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang menjelaskan tentang maksud dari otonomi. Otonomi dimaksud adalah otonomi keilmuan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu konsideran menimbang butir b UU BHP secara jelas telah bertentangan dengan Paragraf Keempat (Preambule) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak berlaku sepanjang menyangkut kata “dapat mengelola dana secara mandiri.”
  • bahwa demikian pula dengan ketentuan berikutnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 butir d UU BHP, dimana pasal ini akan menjadi pasal pembenar dilakukannya pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik. Memang tidak terlihat pengaturan tentang pembebanan biaya pendidikan kepada peserta didik, tapi perlu diketahui bahwa akan ada kegiatan layanan pendidikan yang melampaui Standar Pendidikan Nasional dan peningkatan mutu yang berkalanjutan di satuan pendidikan atau perguruan tinggi. Jika sudah memenuhi kriteria ini atau diistilahkan dengan Penjaminan Mutu, maka satuan pendidikan atau perguruan tinggi tidak akan dibiayai lagi oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan. Dengan diberlakukannya pasal ini, maka akan menjadi legitimasi pembebanan biaya pendidikan kepada peserta didik. Oleh karena itu jelas pasal ini bertentangan dengan dalam Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945;
  • bahwa merujuk pada Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah menjamin kecerdasan seluruh rakyat, maka sumber dana pendidikan pun menjadi beban pemerintah. Namun dalam Pasal 40 ayat (2) UU BHP sumber dana pendidikan justru dibebankan tanggungjawabnya kepada masyarakat oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945;
  • bahwa Pasal 40 ayat (3) penyediaan anggaran dibebankan pada BHP, padahal semangat dalam Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 adalah adanya jaminan negara melalui pemerintah. Selain membebankan kepada Badan Hukum Pendidikan, terjadi diskriminasi pula dalam konteks pemberian bantuan yang mendasarkan pada kemampuan ekonomi peserta didik bukan pada kemampuan akademik. Sehingga pasal ini jelas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945;
  • bahwa pengaturan yang memberikan peluang kepada pemerintah untuk menghindar dari tanggungjawab pembiayaan pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi sebagaiaman diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU BHP. Pasal tersebut memasukan kata “dapat” padahal dalam paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 mengharuskan pemerintah memberikan jaminan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata “dapat” dalam pasal 41 ayat (2) UU BHP jelas menyatakan seakan-akan bukan tanggungjawab pemerintah untuk pembiayaan pendidikan tingkat menengah dan tinggi, oleh karena itu harus dihapus dan dinyatakan bertentangan. Begitupun dengan kata “dan masyarakat” dan kata “bantuan” harus dihapus dan dinyatakan bertentangan. Masyarakat dalam hal ini bukan menjadi pemberi sumber daya atau sumber dana pendidikan. Pemerintahlah yang harus sepenuhnya memberikan sumber daya pendidikan bukan justru sebatas bantuan;
  • bahwa bantuan pemerintah pada pendidikan menengah dan tinggi hanya mencapai 1/3 biaya yang dibutuhkan BHPP dan BHPD dan ½ biaya BHPP perguruan tinggi. Pemberian bantuan yang tidak menyeluruh jelas bertentangan dengan keinginan dalam Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945. Jaminan yang diberikan dalam pasal 41 jelas sangat kecil dari pemerintah dan jelas memberikan beban kepada warga negara dan badan hukum pendidikan. Oleh karena itu ketentuan ini harus dirubah menjadi penegasan atas pembiayaan pendidikan yang tanggung oleh pemerintah. Ketentuan pada pasal 41 ayat (4), (5) (6), (7), (8) dan (9) harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945;
  • bahwa pada ayat (7) harus dinyatakan tidak berlaku oleh karena memberikan beban kepada peserta didik, orang tua dan pihak yang bertanggungjawab membiayainya. Beban pembiayaan berdasarkan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 ada pada negara. Dengan dihapusnya ayat (7) maka pengaturan dalam ayat (8) dan ayat (9) harus dinyatakan pula bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 dan harus dihapus;
  • bahwa pada Pasal 44 ayat (1) UU BHP, pemerintah hanya berperan untuk membiayai pendidikan dasar bagi BHPM dan BHP Penyelenggara. Padahal jika kembali pada jaminan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka peran pemerintah tidak dapat dibatasi hingga tingkat pendidikan dasar. Tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga penting dan menjadi tanggungjawab negara. Oleh karena itu Pasal 44 harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 dan tidak berlaku serta tidak mengikat pada kalimat “…sesuai dengan kewenangannya..” dan “dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar”;
  • bahwa dalam permohonan ini telah disampaikan bahwasannya sumber dana pendidikan tidak dapat diambil dari masyarakat. Namun dalam Pasal 45 UU BHP pengaturannya langsung menunjuk pada “dana” artinya berbentuk “uang yang disiapkan untuk keperluan tertentu” atau “biaya” pendidikan. Merujuk pada semangat kebangsaan yang dibangun dalam Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 dinyatakan dengan jelas negara melalui pemerintahlah yang bertanggungjawab atas kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu pemberian dana yang identik dengan “uang” dan “biaya” akan menjadi cara pemerintah mengharuskan warga negara memberikan dana kepada BHPP, BHPD, BHPM dan BHP Penyelenggara. Artinya, pengaturan dalam pasal ini lebih mencerminkan pemberian dalam bentuk dana yaitu “uang dan biaya” ketimbang menggunakan kata “bantuan” atau pertolongan yang bersifat sukarela. Dengan demikian Pasal 45 UU BHP secara keseluruhan semangatnya bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 dan harus dihapus;
  • bahwa Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), (5), (6), Pasal 38, Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP telah merubah badan hukum pendidikan melakukan kapitalisasi modal, memperoleh pendapatan dan memiliki cabang usaha baik dalam bidang pendidikan maupun perusahaan lain dalam bentuk portofolio. Ciri dari kapitalisasi modal dapat diihat dari penanaman kembali uang sisa usaha baik dalam bidang pendidikan atau usaha lain. Adanya ketentuan ini, esensi berdirinya BHP untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan nasional jelas terbantahkan. BHP akan menjadi semacam perusahaan khusus urusan pendidikan. Padahal pendidikan merupakan kebutuhan fundamental bangsa, dimana melalui pendidikan generasi penerus akan terbangun rasa nasionalisme dan rasa memiliki bangsa ini. Akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), (5), (6), Pasal 38, Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP telah merubah esensi penyelenggaraan pendidikan, dimana peran negara tidak lagi dominan. Negara hanya memberikan subsidi bagi badan hukum pendidikan yang bergerak seperti Perseroan Terbatas di bidang pendidikan, sedangkan esensi pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada pemegang saham dan mekanisme pasar. Dengan dengan demikian bunyi pasal-pasal UU BHP yang harus dinyatakan bertentangan dan tidak berlaku mengikat.
  • bahwa selain itu, telah dijelaskan diawal bahwa negara tidak berpihak pada satu kelompok dan harus berdiri diatas segala golongan. Selain itu, negara melalui pemerintah wajib memberikan jaminan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa keinginan pendiri negara diskriminasi tidak boleh dilakukan oleh negara termasuk dalam pendidikan.
  • bahwa namun demikian, pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) butir f dan g UU BHP tidak diikuti dengan paradigma dalam penyusunan UU BHP. Adanya pengklasifikasian peserta didik yang mampu dan miskin menegaskan paradigma UU BHP telah meletakkan pendidikan harus bayar dan hanya warga miskin yang mendapatkan beasiswa atau bantuan pendidikan. Pemberian bantuan seharusnya diberikan kepada peserta didik yang berprestasi, tidak seharusnya mengukur kemampuan ekonomi peserta didik. Selain itu negara jelas telah memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, sehingga peserta didik yang mengikuti pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga tinggi dibiayai oleh pemerintah;
  • bahwa selain itu pengaturan di dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) juga telah mengalihkan beban biaya kepada peserta didik dan BHP. Pengalihan ini jelas bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945. Peserta didik dibebankan biaya dan BHP dibebankan untuk menanggung biaya pendidikan merupakan ketentuan yang melepas tanggungjawab pemerintah untuk menanggung biaya pendidikan;
  • bahwa oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 46 UU BHP secara menyeluruh harus dinyatakan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Paragraf) UUD 1945 oleh karena telah memposisikan orang miskin untuk dibantu padahal negara seharusnya membiayai seluruh warga negara dan tidak menjadikan 80% peserta didik harus membayar. Selain itu, peserta didik pun harus membiayai pendidikan dan BHP dibebankan menanggung biaya pendidikan. Jelas ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 oleh karena itu harus dihapus.

Konsideran menimbang butir b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), (5), (6), (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2), (4), Pasal 41 ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46 UU BHP bertentangan dengan Pasal 31, Pasal 28 C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 karena:

a. bahwa UU BHP secara nyata-nyata tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan setiap warga negara berhak atas pendidikan. Konteks “hak” dalam pasal ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bukan bersifat keperdataan. “Hak” dalam konstitusi berarti ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dalam bidang pendidikan. Untuk memenuhi ini, maka kewajiban negara melalui pemerintah dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (2), (3), (4) dan (5) 1945 dan yang dikuatkan dengan rekomendasi Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 pemerintah diwajibkan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Artinya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi adalah penuh atau “full power” dan pendidikan merujuk pada ketentuan ini tidak dapat dibebankan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kenapa anggaran pendidikan dalam Pasal 31 ayat (4) dinyatakan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD oleh karena tanggungjawab negara besar dibidang pendidikan maka sumber dana pendidikan dalam UUD 1945 dibatasi pada titik rendah tapi tidak dibatasi pada titik atas;

c. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sumber dana dan kapitalisasi modal yang diberikan pada BHP jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Bagian kalimat “mengelola dana secara mandiri” dalam konsideran menimbang butir b UU BHP jelas tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Mengelola dana mandiri berarti mencari uang atau biaya dari sumber lain. Dan apakah benar, sebuah BHP akan menjadi otonom oleh karena harus mandiri dalam mengelola dana? Jelas ketentuan ini rancu dan lepas dari semangat yang ditanamkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dimana pemerintah terlibat penuh dalam segala kebutuhan pendidikan dan sumber dana pendidikan telah disiapkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sekali lagi kata “mengelola dana” dalam konsideran sangat identik dengan diperbolehkannya mengambil biaya pendidikan berupa “uang” kepada peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Padahal pemerintahlah yang diwajibkan menanggung kebutuhan termasuk biaya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bukan masyarakat.

d. bahwa oleh karena itu, konsideran menimbang butir b UU BHP selama terkait dengan kata “dapat mengelola dana secara mandiri” harus hapus dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

e. bahwa demikian pula dengan ketentuan berikutnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 butir d UU BHP, dimana pasal ini mengatur tentang Jaminan Mutu. Pasal ini jelas menjadi pasal pembenar dilakukannya pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik yang diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan. Berlakunya pasal ini berarti pemerintah akan secara tegas melepas tanggungjawab pendanaan kepada masyarakat dan jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 ;

f. bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) UU BHP sumber dana pendidikan juga dibebankan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Beban ini jelas bertetangan dengan kewajiban penuh pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, mengharuskan masyarakat untuk bertanggungjawab atas penyelenggaran pendidikan dalam pasal ini harus dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

g. bahwa pada Pasal 40 ayat (3) juga disebutkan tentang penyediaan anggaran yang dibebankan pada BHP. Pemerintah sebagai penyelenggara dan penyedia anggaran pendidikan jelas akan lepas tangan karena telah memberikan beban penyediaan anggaran kepada BHP. Badan Hukum Pendidikan dijelaskan harus menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik yang tidak mampu. Peran ini adalah peran pemerintah untuk mengurusi pembiayaan pendidikan sehingga BHP benar-benar fokus pada peningkatan keilmuan dan akademik peserta didik. dengan demikian Pasal 40 ayat (3) UU BHP harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)UUD 1945 sebab pemerintah yang menanggung beban penyelenggaraan pendidikan dan biaya pendidikan. Pasal 40 ayat (3) UU BHP harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat;

h. bahwa terjadi pula pelepasan tanggung jawab pembiayaan pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU BHP. Pasal tersebut hanya menyatakan “dapat” padahal dalam paragraf kewajiban pemerintah adalah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dan mendanai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur di Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu kata “masyarakat”, “dapat” dan “bantuan” dalam pasal 41 ayat (2) UU BHP harus dihapus. Sekali lagi bahwa masyarakat dalam hal ini tidak dapat dijadikan sumber dana pendidikan dan tugas pemerintah bukan membantu tapi menjadi penyelenggara dari pendidikan, oleh karena telah ada jaminan dari negara melalui pemerintah dalam UUD 1945;

i. bahwa bantuan pemerintah pada pendidikan menengah dan tinggi hanya mencapai 1/3 biaya yang dibutuhkan BHPP dan BHPD dan ½ biaya BHPP perguruan tinggi. Pemberian bantuan yang tidak menyeluruh jelas bertentangan dengan keinginan para pendiri negara ini, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Jika mengikuti alur dalam Pasal 41 Jaminan yang diberikan dalam pasal 41 (4), (5) (6), (7), (8) dan (9) UU BHP maka beban pembiayaan jelas akan memberatkan masyarakat dan pemerintah dapat membuat alasan untuk tidak membiayai pendidikan menengah dan tinggi. Oleh karena itu ketentuan ini harus dirubah dan menjadi pasal yang menegaskan pembiayaan pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi Pasal 41 ayat (4), (5) (6), (7), (8) dan (9) harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;

j. bahwa pada ayat (7) harus dinyatakan tidak berlaku oleh karena memberikan beban kepada peserta didik, orang tua dan pihak yang bertanggungjawab membiayainya. Beban pembiayaan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 ada pada negara. Dengan dihapusnya ayat (7) maka pengaturan dalam ayat (8) dan ayat (9) harus dinyatakan pula bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945 dan harus dihapus;

k. bahwa pada Pasal 44 ayat (1) UU BHP, pemerintah hanya berperan untuk membiayai pendidikan dasar bagi BHPM dan BHP Penyelenggara. Padahal jika kembali pada jaminan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka peran pemerintah tidak dapat dibatasi hingga tingkat pendidikan dasar. Tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga penting dan menjadi tanggungjawab negara;

l. bahwa dalam permohonan ini telah disampaikan bahwasannya sumber dana pendidikan tidak dapat diambil dari masyarakat. Namun dalam Pasal 45 UU BHP pengaturannya langsung pada “dana” artinya berbentuk “uang” atau “biaya” pendidikan. Merujuk pada Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 maka sumber dana pendidikan berasal dari APBN dan APBD. Artinya pemerintahlah yang bertanggungjawab atas kebutuhan dasar pendidikan warga negaranya. Oleh karena itu pemberian dana yang identik dengan “uang” dan “biaya” akan menjadi cara pemerintah mengharuskan warga negara memberikan dana kepada BHPP, BHPD, BHPM dan BHP Penyelenggara. Artinya, pengaturan dalam pasal ini lebih mencerminkan pemberian dalam bentuk dana yaitu “uang dan biaya” ketimbang menggunakan kata “bantuan” berupa kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan demikian pasal 45 UU BHP secara keseluruhan semangatnya bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan;

m. bahwa Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), (5), (6), Pasal 38, Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP mengharuskan badan hukum pendidikan melakukan kapitalisasi modal, memperoleh pendapatan dan memiliki cabang usaha baik dalam bidang pendidikan maupun perusahaan lain dalam bentuk portofolio. Ciri dari kapitalisasi modal dapat dilihat dari penanaman kembali uang sisa usaha baik bahasanya ditanam dalam bidang pendidikan kembali atau usaha lain. Adanya ketentuan ini, esensi berdirinya BHP untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan nasional jelas terbantahkan. BHP akan menjadi semacam perusahaan khusus urusan pendidikan. Padahal pendidikan merupakan kebutuhan fundamental bangsa, dimana melalui pendidikan generasi penerus akan terbangun rasa nasionalisme dan rasa memiliki bangsa ini. Akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), (5), (6), Pasal 38, Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP telah merubah esensi penyelenggaraan pendidikan, dimana peran negara tidak lagi dominan. Negara hanya memberikan subsidi kecil bagi badan hukum pendidikan yang bergerak seperti Perseroan Terbatas di bidang pendidikan, sedangkan esensi pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada pemegang saham dan mekanisme pasar. Dengan dengan demikian bunyi pasal-pasal UU BHP yang harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Bertentangan dengan ayat (3) dikarenakan tanggungjawab pemerintah mengusahakan dan menyelenggaran satu pendidikan nasional. Bertentangan dengan ayat (4) oleh karena sumber dana dari APBN dan APBD digunakan untuk sepenuhnya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan bukan untuk ditanamkan kembali menjadi modal usaha. Bertentangan dengan ayat (5) dikarenakan pemerintah bertugas untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk membuat usaha baru dibidang pendidikan dan diluar bidang pendidikan. Oleh karena itu Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), (5), (6), Pasal 38, Pasal 42 dan Pasal 43 UU BHP harus dinyatakan tidak berlaku mengikat;

n. bahwa Pasal 4 ayat (2) butir f dan g UU BHP tidak diikuti dengan paradigma dalam penyusunan UU BHP. Adanya pengklasifikasian peserta didik yang mampu dan miskin menegaskan paradigma UU BHP telah meletakkan pendidikan harus bayar dan hanya warga miskin yang mendapatkan beasiswa atau bantuan pendidikan. Pemberian bantuan seharusnya diberikan kepada peserta didik yang berprestasi, tidak seharusnya mengukur kemampuan ekonomi peserta didik. Peran besar negara berupa jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan pada seluruh rakyat Indonesia menjadikan setiap peserta didik tidak lagi dikenakan biaya dari pendidikan dasar hingga tinggi;

o. bahwa selain itu pengaturan di dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) juga telah mengalihkan beban biaya kepada peserta didik dan BHP. Pengalihan ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Peserta didik dibebankan biaya dan BHP dibebankan untuk menanggung biaya pendidikan merupakan ketentuan yang melepas tanggungjawab pemerintah untuk menanggung biaya pendidikan;

p. bahwa oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 46 UU BHP secara menyeluruh harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 oleh karena telah memposisikan orang miskin untuk dibantu padahal negara sudah seharusnya membiayai seluruh warga negara dan tidak membebani 80% peserta didik untuk membayar. Selain itu di atur tanggungan biaya oleh peserta didik dan BHP, padahal beban tanggungan tersebut merupakan tanggungjawab negara. Jelas ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 oleh karena itu harus dihapus.

Isi Permohonan

Para Pemohon dalam pengujian materiil terhadap UU BHP memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Menerima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan frasa “dapat mengelola dana secara mandiri”. konsiderans menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), frasa “pendapatan” Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, frasa “dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pasal 40 ayat (2) dan frasa “menyediakan anggaran untuk” Pasal 40 ayat (3), frasa “dapat”, “dan masyarakat” dan “bantuan”. Pasal 41 ayat (2), frasa “sesuai dengan kewenangannya” dan “paling sedikit 1/3 (sepertiga)” dan “…berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.” Pasal 41 ayat (4), frasa “bersama-sama dengan BHPP” dan frasa “…berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.” Pasal 41 ayat (5), frasa “bersama-sama dengan BHPP” dan frasa “paling sedikit ½ (seperdua)” dan frasa “…berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.” Pasal 41 ayat (6), Pasal 41 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, frasa “…sesuai dengan kewenangannya…” dan “dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar,” dan serta “sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan” Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Paragraf Keempat Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945.
  3. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak berlaku mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945;
  3. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa sebelum memutus pokok permohonan yang berkaitan dengan UU BHP dalam perkara a quo, Mahkamah perlu lebih dahulu untuk merujuk Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007:

a. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 adalah putusan terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas;

b. Bahwa pada saat permohonan diperiksa dan putusan dijatuhkan oleh Mahkamah, UU Badan Hukum Pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas belum dibuat oleh pembentuk Undang-Undang;

c. Bahwa oleh karena itu Mahkamah belum dapat menemukan kerugian konstitusiomal para Pemohon karena UU BHP belum dibuat sehingga tidak terdapat substansi Undang-Undang yang akan diuji oleh Mahkamah yang oleh karenanya permohonan para Pemohon prematur sehingga Mahkamah memutuskan permohonan tidak dapat diterima;

d. Bahwa meskipun permohonan tidak dapat diterima namun Mahkamah dalam putusan a quo telah menyampaikan rambu-rambu umum pembuatan UU BHP agar sesuai dengan UUD 1945

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi selain merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 adalah :

  1. Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat dalam bidang pendidikan terkait banyak persoalan yang sangat mendasar tidak semata-mata menyangkut hak dan kewajiban pemerintah atau negara tetapi juga di dalamnya berkaitan dengan hak-hak warga negara yang dilindungi. Adanya kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tidak mengandung makna bahwa pemerintah atas kuasanya/otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu-rambu sama sekali. Sistem pendidikan nasional dalam UUD 1945 juga tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus diatur secara uniform atau seragam. Sistem pendidikan nasional bahkan mengandung makna bahwa adanya berbagai ragam penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia baik yang pernah dan masih eksis maupun yang potensi merupakan suatu modal bangsa yang telah teruji, dan oleh karenanya harus dihimpun dalam suatu kesisteman untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
  2. Menimbang bahwa sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan apalagi penyeragaman penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian pendidikan berkait juga dengan hak seseorang untuk memajukan diri [vide Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Kebebasan seseorang untuk memilih pendidikan dan pengajaran sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjadi aspek yang penting juga dalam pengusahaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Dengan adanya hak ini jelas bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang plural, yang majemuk;
  3. Menimbang bahwa di samping hak-hak warga negara sebagaimana disebutkan di atas yang menyangkut hak untuk mendapatkan pendidikan, di dalam penyelenggaraan pendidikan yang salah satu di antaranya dengan melalui jalur sekolah juga terkait dengan adanya hak asasi yang lain. Salah satu hak tersebut adalah adanya jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan dasar hak ini sekelompok orang dapat memanfaatkan wadah berserikat dan berkumpul untuk secara bersama-sama memajukan dirinya [vide Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian hal yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut mempunyai dasar dan dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945. Adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja sebagaimana ditetapkan dalam UU BHP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) dengan cara melarang bentuk perserikatan dan perkumpulan adalah jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Di samping tidak boleh melanggar konstitusi, sistem pendidikan nasional seharusnya memberi ruang kepada potensi yang masih eksis sebagai modal nasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang terbukti pada masa lalu dengan segala keterbatasan, justru mampu menjadi tulang punggung pendidikan bangsa dan potensi tersebut masih mempunyai hak hidup secara konstitusional. Selain pertimbangan di atas, Mahkamah juga berpendapat bahwa sekolah-sekolah swasta yang dikelola dengan keragaman yang berbeda telah turut berjasa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Sekolah-sekolah swasta yang ada pada zaman penjajahan berperan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, di samping jumlahnya tak seberapa sehingga tidak meluas menjangkau keseluruhan masyarakat, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah penjajah Belanda juga sifatnya elitis dan diskriminatif. Di luar peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang paling harus dihargai oleh negara ialah sekolah-sekolah swasta turut menjadi pelopor dan pembangkit semangat nasional dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu negara seharusnya memberdayakan sekolah-sekolah swasta tersebut supaya bersama-sama dengan pemerintah menjadi mitra dalam memajukan pendidikan nasional;
  4. Menimbang bahwa Mahkamah tidak menemukan alasan yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP. Keperluan praktis dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak cukup menjadi alasan pembenar untuk mengurangi hak konstitusional warga negara. Asumsi pemerintah bahwa dirinya dapat secara praktis mengawasi penyelenggara pendidikan tersebut untuk Jangka waktu yang lama justru dapat menguras energi karena kesibukan administratif yang luar biasa, sehingga pemerintah akan kehabisan waktu untuk mengawasi apakah penyelenggara pendidikan di seluruh pelosok Indonesia telah sesuai dengan ketentuan UU BHP ataukah tidak. Pekerjaan ini dapat menyita perhatian pemerintah yang justru seharusnya difokuskan untuk berusaha membuka kesempatan agar warga negara dapat menikmati pendidikan secara luas;
  5. Menimbang bahwa Pemerintah berdalih dengan adanya UU BHP penyelenggara pendidikan akan menjadi lembaga nirlaba. Pandangan yang demikian haruslah dilihat secara kritis, bahwa ada hal yang berbeda antara nonprofit dan biaya pendidikan yang terjangkau dimana yang terakhir adalah menjadi masalah dalam pendidikan nasional kita. Suatu penyelenggara pendidikan mungkin saja lembaga yang nirlaba yaitu tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan tetapi hal demikian tidak menjadikan secara serta merta lembaga tersebut tidak menjadi lembaga berorientasi komersial;
  6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah berpendapat bahwa UU BHP yang menyeragamkan bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) adalah tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga dalil-dalil para Pemohon dalam perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 beralasan karena pada intinya para Pemohon berkeberatan atas penyeragaman yang diatur dalam UU BHP;
  7. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur BHPP dan BHPPD dalam UU BHP, Mahkamah terlebih dahulu perlu untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan bentuk badan hukum BHPP dan BHPPD sebagaimana diatur dalam UU BHP; Bahwa menurut konsiderans mengingat huruf b UU BHP, untuk dapat mewujudkan otonomi pengelolaan pendidikan formal maka penyelenggara pendidikan harus berbentuk badan hukum pendidikan. Terhadap konsiderans tersebut dapat dipertanyakan apakah otonomi pengelolaan itu sebagai keharusan normatif, karena berdasarkan konsiderans mengingat huruf a UU BHP dinyatakan bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan otonomi. Sebuah konsiderans Undang-Undang substansinya berisikan dasar-dasar pertimbangan tentang perlunya Undang-Undang dibentuk, oleh karena itu apakah betul bahwa ada hubungan kausal fungsional antara otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, artinya apakah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi pengelolaan pendidikan formal, atau dengan kata lain otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan conditio sine qua non bagi pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang dapat dipertanyakan juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh UUD 1945, ataukah diperlukannya otonomi tersebut berdasarkan atas kajian empirik yang membuktikan bahwa tanpa otonomi tujuan pendidikan nasional tidak dapat secara maksimal dicapai, ataukah dalil tersebut hanya merupakan spekulasi, yang hanya didasari atas intuisi, yang pada praktiknya dapat hanya bersifat trial and error belaka. Konsiderans yang demikian perlu dijelaskan dalam UU BHP dan dalam Penjelasan Umum UU a quo mengingat pendidikan nasional menyangkut nasib bangsa di masa depan yang akan sangat tergantung kepada BHP sebagaimana diatur dalam UU a quo. Berhasil atau tidaknya BHP akan membawa akibat langsung dalam sistem pendidikan nasional. Tentu dapat diajukan argumen, apabila di kemudian hari BHP ternyata tidak dapat memenuhi fungsinya, masih dapat dilakukan perubahan terhadap UU a quo. Untuk melaksanakan UU a quo banyak energi yang diperlukan karena akan terjadi suatu perubahan yang sangat luas dan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pendidikan dan akan melibatkan banyak pihak. Pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk membentuk BHPP, pemerintah daerah seluruh Indonesia harus menerbitkan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota untuk menetapkan BHPPD, dan masyarakat penyelenggara pendidikan harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru, yang berarti tidak saja membutuhkan biaya ekonomi, tetapi juga waktu serta biaya sosial yang tinggi. Dalam pembentukan BHPP, pemerintah harus melepaskan banyak kekayaan negara untuk menjadi harta terpisah BHPP. Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah yang juga harus melepaskan aset daerah untuk dijadikan harta kekayaan BHPPD. Pelepasan kekayaan pemerintah dan pemerintah daerah dari aspek hukum bukan merupakan hal yang sederhana. Ketentuan konstitusi tidak mengharuskan adanya BHPP dan BHPPD sehingga kalau tidak ada BHPP dan BHPD tidak terjadi pelanggaran UUD 1945. Justru dengan adanya BHP versi UU BHP, malah terbuka kemungkinan adanya penyimpangan terhadap UUD 1945, seperti penyeragaman yang dipaksakan. Persoalan intinya adalah, apakah akan terjadi pencapaian yang terukur dalam bidang pendidikan nasional dengan dilaksanakannya UU BHP yang memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit tersebut. Dengan adanya UU BHP, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu pemerintah disibukkan dengan urusan pembentukan wadah yaitu BHPP dan BHPPD ketimbang menangani hal-hal yang lebih substansial dalam bidang pendidikan yang lebih penting;
  8. Menimbang bahwa untuk melengkapi hal-hal yang telah diuraikan di atas Mahkamah perlu memahami karakteristik BHPP dan BHPPD menurut UU BHP. Karakteristik BHP menurut UU BHP: 1. Dari segi fungsi, BHP memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik (vide Pasal 2 UU BHP); 2. Dari segi tujuan, BHP memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi (Pasal 3 UU BHP). Dari aspek substansi Undang-Undang, ketentuan yang merupakan pilihan sebuah sistem manajemen ini dapat dipertanyakan, apakah hal tersebut perlu diatur dalam sebuah undang-undang. Manajemen adalah suatu cara pengelolaan yang pemilihannya berdasarkan pertimbangan seberapa manfaat cara tersebut efektif mencapai tujuan yang diinginkan. Karena merupakan suatu cara, maka manajemen akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan dimana cara tersebut dipraktikkan, serta kemampuan pelaksana dari cara tersebut. Dalam Pasal 3 UU BHP ditetapkan pilihan jenis manajemen yaitu, manajemen berbasis sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, dan cara pengelolaan dengan otonomi untuk perguruan tinggi. Oleh karena dimuat dalam undang-undang maka perlu ada dasar rasionalitasnya, mengapa cara pengelolaan/manajemen tertentu ditetapkan dalam pasal undang-undang yang mempunyai sifat normatif dan mengikat. Perlu dipertanyakan, dalam hubungannya dengan BHP, apakah ragam pengelolaan yang berbasis sekolah/madrasah atau otonomi perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban? Kalau merupakan suatu kewajiban maka konsekuensinya dalam keadaan apa pun pilihan ragam pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh seluruh BHP tanpa memperhatikan lingkungan serta kemampuan penyelenggara, sehingga apabila terdapat BHP yang tidak dapat melaksanakan ragam manajemen tersebut maka BHP yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap UU BHP. Manajemen seharusnya cukup fleksibel karena yang utama adalah dapat dicapainya tujuan pendidikan nasional, dengan demikian pilihan ragam manajemen harus mempertimbangkan lingkungan atau kemampuan penyelenggara pendidikan yang di Indonesia kedua aspek tersebut sangat bervariasi. Dengan ditetapkan dan dipilihnya sebuah ragam manajemen sebagai norma hukum maka dalam pelaksanaannya akan kaku karena kalau ternyata cara yang dipilih tersebut tidak dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif, untuk mengubahnya diperlukan perubahan undang-undang. Seharusnya Undang-Undang cukup memberi peluang untuk dipilihnya ragam manajemen yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan dan tidak sampai menjadikan ragam manajemen tertentu menjadi norma hukum; 3. Pengelolaan dana secara mandiri dan prinsip nirlaba (vide Pasal 4 ayat (1) UU BHP) tidak secara otomatis menjadikan pendidikan murah bagi peserta didik, padahal biaya yang terjangkau adalah salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Apakah prinsip nirlaba akan menyebabkan biaya pendidikan murah masih tergantung kepada beberapa hal, yaitu: (a) besarnya biaya yang harus ditanggung oleh penyelenggara pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk gaji pengajar dan staf administrasi; (b) perawatan fasilitas pendidikan; dan (c) kemampuan BHP untuk mendapatkan dana pendidikan dari usaha non pendidikan. Tidak banyak kesempatan usaha yang terbuka bagi BHP untuk mendapatkan dana di luar pemasukan jasa pendidikan yang diterima langsung dari peserta didik. Persaingan pasar usaha cukup ketat, dan kalau saja terdapat peluang, hanya usaha dalam skala kecil saja yang dapat dimasuki oleh BHP karena usaha skala besar yang padat modal dan teknologi telah menjadi lahan perusahaan besar.
  9. Menimbang bahwa di samping hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Mahkamah perlu pula untuk melihat sosok BHP sebagaimana diatur dalam UU BHP: 1. BHP didirikan dengan syarat mempunyai: (a) pendiri; (b) tujuan di bidang pendidikan formal; (c) struktur organisasi; dan (d) kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri; 2. BHPP didirikan dengan Peraturan Pemerintah, BHPPD didirikan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan BHPM dengan akta notaris disahkan oleh Menteri. Pendirian suatu BHPP atau BHPPD disyaratkan adanya kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri, hal demikian akan membawa konsekuensi berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena dijadikan kekayaan BHPP dan BHPPD. Oleh karena itu, seharusnya pendirian BHPP atau BHPPD tidak cukup dilakukan hanya dengan Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota karena menyangkut pelepasan harta pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan persetujuan DPR atau DPRD. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) menyatakan, “Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD”. Jelas pembuat UU BHP tidak mempertimbangkan keberadaan UU 1/2004, hal demikian terbukti UU BHP tidak mencantumkan UU 1/2004 dalam konsiderans mengingat padahal pembentukan BHP sebagaimana dimaksud oleh UU BHP mensyaratkan adanya harta yang dipisahkan dari pendiri dalam hal BHPP dan BHPPD adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) UU BHP kekayaan awal BHPP, BHPPD, dan BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan; 3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU BHP pengelolaan dana secara mandiri dilakukan oleh badan hukum pendidikan didasarkan prinsip nirlaba. Sebagai sebuah badan hukum, pengertian mengelola secara mandiri tentunya dikaitkan dengan kebebasan untuk mengelola dana tanpa ada campur tangan dari luar badan hukum pendidikan, namun pada Pasal 37 ayat (4) disebutkan bahwa kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan. Dengan digunakannya frasa “secara mandiri” dalam kedua pasal tersebut maka akan terjadi bahwa kemandirian mengelola kekayaan dan pendapatan sebuah badan hukum pada kenyataannya akan berada di tangan organ pengelola pendidikan saja, artinya pengelola organ pendidikan lah yang mutlak mempunyai kemandirian untuk mengelola kekayaan dan pendapatan BHP dan bukan pada BHP-nya lagi; 4. BHP mempunyai organ representasi pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU BHP yang salah satu kewenangannya disebutkan dalam Pasal 27 huruf (g) UU BHP yaitu memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik. Dalam dunia pendidikan tinggi, gelar terdiri atas gelar Sarjana bagi peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang S1, gelar Magister bagi yang telah menyelesaikan jenjang S2, dan Doktor bagi yang telah menyelesaikan jenjang S3. Adapun penghargaan akademik diberikan dengan memberikan gelar Doktor Honoris Causa. Gelar S1, S2, dan S3 pada hakekatnya adalah gelar yang menjadi hak peserta didik setelah menyelesaikan kewajiban akademik yang disyaratkan, sedangkan Doktor Honoris Causa secara murni sebagai gelar kehormatan yang diberikan atas dasar prestasi seseorang, sehingga berbeda dengan gelar S1, S2, dan S3 dari jenjang pendidikan. Karena merupakan hak, maka tidaklah benar apabila gelar tersebut harus diberikan oleh organ representasi pendidik. Pasal 27 huruf g menyatakan, “… memutuskan pemberian …” sehingga diperlukan adanya keputusan mandiri, konkret, individual, yang bersifat konstitutif, yang diberikan oleh organ ini untuk memberi gelar, padahal sebagaimana disebutkan di atas gelar adalah hak peserta didik oleh karenanya setelah peserta didik lulus dalam tingkatan jenjang tertentu, yaitu telah memperoleh jumlah angka kredit sebagaimana yang disyaratkan, maka peserta didik berhak atas gelar sesuai dengan program yang diambilnya. Oleh karenanya yang benar adalah “berhak atas gelar sarjana” yang putusannya bersifat deklaratif saja dan bukan diputuskan “untuk diberi gelar” dalam putusan yang bersifat konstitutif. Di samping itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 huruf g UU BHP yang memberikan kewenangan secara mandiri dengan putusannya yang bersifat konstitutif tersebut tidak sinkron dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan pimpinan organ pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hokum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Dengan dasar ini, maka dalam BHP hanya ada satu organ yang dapat mewakili BHP untuk bertindak ke luar yaitu organ pengelola pendidikan dan dengan adanya Pasal 27 huruf g yang memberikan kewenangan kepada organ representasi pendidikan untuk memutuskan pemberian gelar yang putusannya bersifat mandiri dan mempunyai akibat hukum ke luar, hal demikian akan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) UU BHP. Meskipun untuk mengatasi hal demikian dapat diatur dalam Anggaran Dasar, namun anggaran dasar yang mengatur hal itu akan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan UU BHP itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
  10. Menimbang bahwa mengenai keterlibatan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam BHPP/BHPPD dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. BHPP didirikan oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah atas usul Menteri; b. BHPPD didirikan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota; c. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan. Ketentuan ini tidak jelas maksudnya apakah dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan bahwa tidak secara otomatis pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah akan berubah menjadi BHP. Oleh karena akreditasi digunakan sebagai parameter untuk memberi status badan hukum, persoalannya adalah bagaimana halnya apabila ada perubahan akreditasi yang telah diperoleh, apakah juga akan mengubah status badan hukumnya, dan mengapa ketentuan ini tidak dimuat dalam ketentuan peralihan yang diatur dalam Bab XIII UU BHP; d. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan; sedangkan Pasal 41 ayat (6) menyatakan pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit ½ (seperdua) biaya operasional pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan ini tentulah akan memberatkan BHPP yang berstandar minimal yang tidak dapat menghimpun dana yang cukup karena tidak mampu bersaing dalam pasar usaha yang sangat terbatas dan kompetitif disebabkan oleh kekurangan modal atau sumber daya manusia, karena BHPP tersebut harus menanggung kewajiban berdasarkan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) UU BHP. Sebuah BHPP yang tidak dapat menghimpun dana yang cukup kiranya juga akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 40 ayat (3) UU BHP yang menyatakan, Badan Hukum Pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik warga negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikan dalam bentuk: a. beasiswa; b. bantuan biaya pendidikan; c. kredit mahasiswa; d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa; Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (3) UU BHP ini adalah perintah normatif sehingga harus dilaksanakan, hal demikian jelas dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) UU BHP yang menentukan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (3) yang sanksinya menurut Pasal 62 ayat (2) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin. Rumusan Pasal 62 ayat (2) UU BHP tidak memberikan kebijakan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau tidak bila terjadi pelanggaran, tetapi langsung menyebut macam sanksinya. Meskipun pada Pasal 62 ayat (3) UU BHP dinyatakan sanksi administratif tersebut akan diatur dengan Peraturan Presiden namun peraturan tersebut hanya bisa mengatur tata cara pelaksanaan Pasal 62 dan tidak dapat menghilangkan sifat pelanggarannya serta peniadaan sanksinya. Oleh karena telah merupakan suatu Undang-Undang yang bersifat normatif tentunya tidak dapat digunakan dalih bahwa dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara fleksibel yang artinya kemudian akan menoleransi suatu pelanggaran; Bahwa dalam pelaksanaannya dapat terjadi, untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) UU BHP, BHPP yang tidak mampu menghimpun dana akan melakukan hal yang mungkin untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dan satu-satunya pilihan adalah membebankan kepada peserta didik. Memang Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) UU BHP memberikan pembatasan maksimal biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh seluruh peserta didik berstandar pelayanan minimal yaitu 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional. Adapun pengertian biaya operasional telah dirumuskan secara terbuka dan tidak limitatif sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (6) dan ayat (7) UU BHP. Yang dimaksud dengan “biaya operasional” adalah biaya yang digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dengan adanya rumusan penjelasan ini maka besarnya biaya operasional akan ditentukan oleh variabel biaya yang digunakan dalam proses pendidikan yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. UU BHP tidak mengandung ketentuan yang memberi delegasi kepada peraturan perundangundangan apa “biaya yang digunakan dalam proses pendidikan”, akan ditetapkan dan tidak menetapkan komponen yang dihitung sebagai biaya yang digunakan dalam proses pendidikan. Berhubung ketiadaan ketentuan dalam Undang-Undang tentang apa yang dimaksud dengan biaya yang digunakan dalam proses pendidikan maka ketentuan peraturan perundang-undangan dapat secara bebas menetapkannya. Apabila bagian 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional yang harus ditanggung oleh peserta didik diharapkan jumlahnya cukup banyak, maka peraturan perundang-undangan dapat menetapkan banyak komponen biaya yang dimasukkan dalam biaya yang digunakan dalam proses pendidikan. Ketiadaan rumusan tentang biaya operasional akan menyebabkan ketidakpastian dari UU BHP jika diterapkan karena komponen biaya operasional selalu dapat diubah oleh peraturan perundang-undangan yang melaksanakannya. Satuan untuk menetapkan biaya yang digunakan dalam proses pendidikan, apakah akan dihitung dari unit universitas, fakultas, ataukah jurusan. Hal demikian tidak ditetapkan dalam UU BHP. Pemilihan unit tersebut mempunyai konsekuensi dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh peserta didik. Oleh karenanya demi kepastian hukum hal itu harus ditetapkan dalam UU karena akan menjamin kepastian hak peserta didik, lebih-lebih lagi kalau hal ini merupakan andalan dari UU BHP untuk menjamin biaya pendidikan yang terjangkau;
  11. Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut di atas jelas bahwa: a. Dengan adanya UU BHP misi pendidikan formal yang menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan oleh BHPP dan BHPPD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya pendidikan formal di Indonesia akan tergantung kepada kinerja BHPP dan BHPPD; b. UU BHP ternyata mempunyai banyak kelemahan baik dari aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain; c. UU BHP mendasarkan pada asumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU BHP meskipun diberi batas waktu selama 6 (enam) tahun untuk menyesuaikan dengan UU BHP. Hal demikian tanpa melihat realitas bahwa kesamaan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) saja tidak berarti secara serta merta semua PTN di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama. Perbedaan kemampuan antara PTNPTN di Indonesia sangatlah jelas terlihat; d. Pemberian otonomi kepada PTN dalam bentuk BHPP akan mempunyai akibat yang sangat beragam, meskipun ada beberapa PTN yang mampu untuk menghimpun dana, namun justru lebih banyak PTN yang tidak mampu untuk menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di masing-masing daerah dan terbatasnya modal investasi serta sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan kewirausahaan. Hal demikian pasti akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan; e. Tanggung jawab BHPP untuk mencukupi kebutuhan dana pendidikan tidak ringan karena BHPP dan BHPPD harus menanggung biaya: 1) bagian dari tanggung jawab bersama dengan pemerintah untuk menyediakan biaya investasi [vide Pasal 41 ayat (5) UU BHP]; 2) menutup kekurangan biaya operasional sebesar 2/3 karena peserta didik menanggung 1/3 dari biaya operasional [vide Pasal 41 ayat (4) UU BHP]; 3) menyediakan beasiswa [vide Pasal 40 ayat (3) UU BHP]. Dalam ketentuan UU BHP tidak lagi terdapat ketentuan bahwa terhadap BHPP yang tidak dapat memenuhi kewajibannya pemerintah mengambil alih tanggung jawab tersebut, dan bahkan apabila ternyata kemampuan keuangan dari BHPP dan BHPPD dalam keadaan sangat jelek tidak tertutup kemungkinan BHPP dan BHPPD dipailitkan;
  12. Mahkamah berpendapat bentuk BHPP dan BHPPD yang diatur dalam UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal menurut UUD 1945 negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang utama, karenanya bentuk hukum BHPP dan BHPPD tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, serta bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945;
  13. Keberadaan BHPP dan BHPPD bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak semua prinsip yang diterapkan dalam BHPP dan BHPPD bertentangan dengan UUD 1945, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus menerapkan prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan. Prinsip nirlaba itu tidak hanya dapat diterapkan di dalam BHP, tetapi dapat diterapkan dalam bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan yang lain;
  14. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur penyelenggara atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk, antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan. Ketika akses pendidikan sulit, biaya pendidikan mahal, paradigma pendidikan berubah, maka hak warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi terhalang, ini berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran atas hak konstitusional warga negara. Ketentuan di atas dilanjutkan dengan pembentukan UU BHP dengan semangat korporasi, telah membuat hak-hak tersebut terlanggar. Perubahan UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai barang publik (public goods) dan bukan barang privat (private goods).

Konklusi

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

  1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
  2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara a quo;
  3. Dalil-dalil para Pemohon sebagian cukup berdasar dan beralasan hukum.

Amar Putusan

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*sumber: Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Tgl. 31 Maret 2010*

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Desember 2011
S S R K J S M
« Nov   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: