//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

JUDICIAL REVIEW UU APBN-P 2012

Abstrak:

Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012 menimbulkan polemik bagi seluruh elemen masyarakat. Stakeholders yang berasal dari lembaga negara berpendapat bahwa ayat tambahan pada Pasal 7 UU APBN-P 2012 tersebut adalah sah dan sesuai dengan konstitusi, namun ada juga stakeholders lainnya menganggap Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 inkonstitusional. Stakeholders yang kontra dengan keberadaan ayat tambahan tersebut mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan judicial reveiw dilakukan secara materiil dan formil karena secara substansi bertentangan dengan UUD RI Tahun 2012 dan secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pendahuluan

Rapat paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012 memutuskan Pemerintah menunda menaikkan harga jual BBM bersubsidi dan dilakukan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (6) UU APBN yaitu menambahkan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P menentukan bahwa dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme voting, karena terdapat 2 (dua) dua pilihan dalam voting, yaitu tidak ada perubahan dalam pasal 7 ayat (6) UU APBN 2012 atau menerima penambahan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN 2012.

Keputusan rapat paripurna DPR RI yang menyetujui penambahan Pasal 7 ayat (6a) Rancangan Undang-Undang Perubahan UU APBN 2012 (RUU APBN-P 2012) menimbulkan polemik. Ada yang beranggapan bahwa hasil Rapat Paripurna DPR itu sah namun ada juga yang beranggapan keputusan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945).

Pada saat ini ada beberapa pihak yang mengajukan judicial review UU APBN-P 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review tersebut diajukan terkait dengan Pasal 7 ayat (6a) RUU APBN-P 2012 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945, serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengajuan judicial review Pasal 7 ayat (6a) RUU APBN-P 2012 baru akan diajukan setelah rancangan undang-undang tersebut mendapatkan pengesahan dari Presiden.

Judicial Review UU APBN-P 2012

RUU APBN-P 2012 yang disetujui DPR RI dan Pemerintah melalui Sidang Paripurna DPR RI telah diajukan pengujian materiil dan formil ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian judicial review itu dilakukan oleh beberapa kalangan antara lain Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum yang mewakili rakyat Indonesia, Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia.

Norma penentuan harga BBM yang mengacu pada harga pasar minyak global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) a sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dibatalkan melalui Putusan MK No 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas lebih mengutamakan mekanisme persaingan pasar dan campur tangan pemerintah hanya sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu. Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berada dalam penguasaan negara sehingga penentuan harganya tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar dan apabila penentuan harga minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar maka ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas menjadi inskonstitusional. Ketentuan tersebut juga tidak menjamin prinsip efisiensi berkeadilan dan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga harus menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau mengusai hajat hidup orang banyak dan pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga BBM. Menurut Habiburokhman (juru bicara SPR), Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 sama dengan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang telah dibatalkan MK sebelumnya.

Selain itu, UU APBN-P 2012 yang telah disetujui pada rapat paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012 adalah sah dan berlaku mengikat sebagai UU dengan atau tidak disahkannya oleh Presiden. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Atas dasar itu UU APBN-P 2012 diajukan ke MK karena sudah ada dua kepastian hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012.

Dalil Permohonan Judicial Review UU APBN-P 2012

Pengajuan judial review UU APBN-P 2012 tersebut meliputi pengujian formil dan materiil UU APBN-P 2012. Uji formil dan materiil diajukan karena secara materiil UU APBN-P 2012 khususnya Pasal 7 ayat (6a) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan secara formil tidak sesuai dengan syarat-syarat formil pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalil permohonan yang digunakan oleh masyarakat yang mengajukan uji materiil dan uji formil UU APBN-P 2012 yaitu:

  1. Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 secara materiil bertentangan dengan Pasal 28A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945.
  2. Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kenaikan harga BBM sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 dapat ditafsirkan menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar. Tambahan ayat 6a tersebut menjadikan pemerintah menyerahkan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar karena menyesuaikan dengan harga minyak dunia sehingga ditafsirkan negara menyerahkan nasib masyarakat kepada kondisi pasar bebas, Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, minyak bumi dan gas menyangkut sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berada dalam kekuasaan negara, sehingga negara harus menentukan sendiri harga BBM yang berlaku di dalam negeri dan penentuan harga BBM tidak bisa diserahkan pada mekanisme harga pasar. Ini seusai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Migas.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan judicial review UU Migas memutuskan bahwa harga jual minyak dan gas tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Ini berarti ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P tidak sesuai dengan asas hukum lex supperiori derogat legi inferiori yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu dengan adanya ayat (6a), kewenangan pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara karena dalam menyesuaikan harga BBM cukup dilakukan oleh Pemerintah tanpa memerlukan persetujuan DPR RI. Berdasarkan hal-hal tersebut, norma hukum yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 telah mengabaikan kedaulatan rakyat dalam menetapkan APBN dan mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

 Pendapat Stakeholders

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai bahwa Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 tidak melanggar konstitusi. Menurut Lukman Hakim Saifudin (Wakil Ketua MPR), lahirnya Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 sama sekali tidak melanggar konstitusi karena aturan tersebut dipandang cukup adil dan berpihak kepada rakyat. ICP bukan harga yang ditetapkan pasar bebas melainkan ditetapkan oleh Pemerintah melalui tim kerja yang terdiri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penyelenggara (BP) Migas, dan Kementerian Keuangan meskipun ICP ditentukan berdasarkan patokan West Texas Instrument (WTI) dan pasar komoditas New York, sehingga harga BBM Indonesia tidak ditentukan oleh pasar bebas dan kenaikan harga BBM tergantung pada pemenuhan syarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Ini berarti Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P digunakan sebagai bentuk kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung lainnya pada saat ICP alami kenaikan atau penurunan melebihi 15 persen selama kurun waktu 6 bulan terakhir dari asumsi UU APBN 2012 yang dipatok USD 105. Oleh karena itu sifat keberadaan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 berbeda dengan Pasal 28 ayat 2 UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebab ayat baru tersebut bersifat lex-specialis atas ayat sebelumnya, dan sama sekali tidak mewajibkan Pemerintah tetapi memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk bisa menggunakannya atau tidak.

Polemik Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 juga terjadi di DPR RI. Benny K. Harman menilai bahwa uji materi Pasal 7 ayat (6a) tidak sesuai dengan prinsip hukum yang tidak ada uji materi ayat pada pasal yang sama, karena ayat tersebut tidak hierarki tetapi sederajat sehingga Pasal 7 ayat (6) tidak akan berlaku dengan berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 masih menimbulkan pertentangan dan dapat diajukan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi karena di negara ini tidak dikenal paham majority rules. Ini berarti keputusan mengenai Pasal 7 ayat (6a) yang diambil melalui voting bisa diuji di Mahkamah Konstitusi walaupun didukung oleh mayoritas anggota Parlemen. Sikap optimisme ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. Menurut Pramono Anung, Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 secara prosedur dan materi bermasalah sehingga Mahkamah Konstitusi akan membatalkan ayat tersebut karena tidak konsisten dengan ayat lainnya. Secara prosedur pengambilan keputusan melalui voting diwarnai dengan perbedaan sikap partai politik pendukung pemerintah yang menunjukkan kurang harmonis, sedangkan secara substansi materinya Pasal 7 ayat (6a) mempunyai makna yang berlawanan dengan Pasal 7 ayat (6) UU APBN-P 2012.

Pemerintah siap menghadapi gugatan judicial review terhadap UU APBN-P 2012 terutama menyangkut Pasal 7 ayat (6a). Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian mengaku tidak keberatan dengan adanya pengajuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM. Menurut Albert Hasibuan (Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia), Pasal 7 ayat (6) dan ayat (6a) bersifat kontinuitas dan saling mendukung walaupun berbeda dasar pemikirannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) UU APBN-P 2012 Pemerintah tidak dibolehkan menaikkan harga BBM pada tahun ini, namun dengan adanya ayat tambahan, yaitu ayat (6a) Pemerintah boleh mengubah harga BBM jika harga minyak mentah naik atau turun dengan rata-rata 15% (lima belas persen) dalam waktu enam bulan. Ini berarti untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM Pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Pemerintah menjunjung tinggi prinsip negara hukum sehingga mempersilahkan warga negaranya untuk mengajukan uji materi tersebut karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mengajukan uji materi dan uji formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan hakim Mahkamah Konstitusi.

 Kajian Yuridis

UU APBN-P 2012 yang telah disetujui oleh DPR RI sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review tersebut dapat diajukan karena sudah ada dua kepastian hukum, yaitu UU APBN-P 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD RI Tahun 1945 dan rumusan redaksional Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 sudah jelas dan tidak mungkin berubah lagi. Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 memberikan kewenangan pada Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan apabila harga produksi minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata mencapai 15% (lima belas persen).

Apabila dilihat secara tersurat antara Pasal 7 ayat (6) dengan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 terdapat pertentangan. Pasal 7 ayat (6) secara substansi mengatur mengenai harga jual eceran BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan, namun Pasal 7 ayat (6a) memberikan peluang harga eceran BBM bersubsidi dapat naik dengan syarat tertentu yaitu apabila ada kenaikan atau penurunan harga ICP rata-rata lebih dari 15% dalam jangka waktu enam bulan. Substansi Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 dapat ditafsirkan bahwa harga BBM bersubsidi diserahkan pada harga pasar yang berkembang secara fluktuatif sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 juga dapat ditafsirkan sebagai persyaratan dalam penentuan harga BBM dan sebagai wujud kontrol dari Pemerintah karena dalam mebuat kebijakan penentuan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi dan mekanisme yang terjadi di pasar.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD RI Tahun 1945, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian bahwa penguasaan oleh negara yang bersumber pada kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia termasuk bahan bakar minyak merupakan hasil olahan dari sumber kekayaan alam berupa minyak bumi. Rakyat memberikan mandat kepada negara untuk melakukan tindakan pengurusan, mengadakan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat guna tercapainya tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Apabila Pemerintah dan DPR menilai cabang produksi dan kekayaan alam berupa minyak bumi tidak lagi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya diserahkan pada pasar.

Adanya ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR RI masih menganggap penting minyak bumi yang menghasilkan BBM sebagai kekayaan dan cabang produksi yang menguasau hajat hidup orang banyak. Atas dasar itu, negara tetap menguasainya dan membuat instrumen pengaturannya dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 sebagai persyaratan untuk mengontrol harga BBM. Pemerintah dalam menetapkan pengaturan dan penentuan harga BBM harus mempertimbangkan pada beberapa aspek dan mekanisme pasar dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Untuk sifat konstitusional dan inkonstitusional Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012, yang berwenang untuk memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan proses pemeriksaan uji materiil dan uji formil undang-undang tersebut.

Terhadap judicial review yang diajukan oleh beberapa pihak masih terdapat dua kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mempengaruhi berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU ABPN-P 2012. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review UU APBN-P 2012 maka ketentuan Pasal 7 ayat (6a) menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum sehingga tidak bisa diberlakukan dan Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk tahun ini meskipun terjadi kenaikan terhadap ICP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (6) UU APBN 2012. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review maka pemerintah dalam tahun ini dapat menaikkan harga BBM asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012.

 Penutup dan Rekomendasi  

Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012 yang menyetujui usulan Pemerintah untuk menambahkan satu ayat (6a) pada Pasal 7 sehingga menjadi Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Ini disebabkan keputusan tersebut masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan oleh pemohon terkait dengan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 ditinjau dari UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menilai Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012, perlu menunggu proses pemeriksaan dan persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi.

Rujukan:

  1. Ade Marboen, “Pramono Optimis ayat 6 (a) UU APBN-P dibatalkan MK”, http://www.antaranews.com/berita/304311/pramono-optimistis-ayat-6a-uu-apbn-p-dibatalkan-mk, diakses tanggal 2 April 2012.
  2. Andi Saputra, “Pakar Hukum: Pasal Harga BBM Inkonstitusional, Bisa Dibatalkan MK, http://news.detik.com/read/2012/03/31/020100/188176 7/10/pakar-hukum-pasal-harga-bbm-inkonstitusional-bisa-dibatalkan-mk, diakses tanggal 1 April 2012.
  3. Elvan Dany Sutrisno, “Hasil Voting Paripurna DPR: Pemerintah Bisa Menaikkan atau Menurunkan Harga BBM,” http://news.detik.com/read/2012/03/31/005913/1881756/10/hasil-voting-paripurna-dpr-pemerintah-bisa-menaikkan-dan-menurunkan-harga-bbm, diakses tanggal 5 April 2012
  4. Maria Natalia, “Dua Kelompok ikut Gugat ayat 6a di MK”, http://nasional.kompas.com/read/2012/04/02/20594479/Dua.Kelompok.Ikut.Gugat.Ayat.6a.di.MK, diakses tanggal 3 April 2012.
  5. Muhammad Arif, “Yusril Ihza akan Uji Materi Pasal Baru Soal BBM ke MK”, http://news.detik.com/read/2012/04/01/010620/1882096/10/yusril-ihza-akan-uji-materi-pasal-baru-soal-bbm-ke-mk, diakses tanggal 1 April 2012.
  6. Prins David Saud, “Komisi III DPR Kritisi Uji Materi UU APBNP 2012”, http://news.detik.com/read/2012/04/05/024537/1885578/10/?992204topnews, diakses tanggal 5 April 2012.
  7. Prins David Saud, “MPR nilai Pasal Baru Soal BBM di UU APBN-P 2012 Tak Langgar Konstitusi”, http://news.detik.com/read/2012/04/ 05/045009/1885584/10/?992204topnews, diakses tanggal 5 April 2012.
  8. Yudho Winarto, “Uji Materi UU APBN-P 2012: Pemerintah siap hadapi Gugatan UU APBN-P 2012”, http://nasional.kontan.co.id/news/ pemerintah-siap-hadapi-gugatan-uu-apbn-p-2012/2012/04/03, diakses tanggal 4 April 2012.

(Tulisan utk info singkat P3DI)

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

2 thoughts on “JUDICIAL REVIEW UU APBN-P 2012

  1. ok thank you sista… informatif. berhubung krna skrng BBM naik lagi, so bgaimana perkembangan UU APBN Psal 7 ayat 6A ini? sudah fix kah? sudah sah? krna ternyta kenaikan BBM era jokowi ini masih berkonflik jga di seputar UU APBN pasal 7 ayat 6A. thanks

    Posted by eny | November 19, 2014, 5:31 am
    • Pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU APBN P 2012 sudah ada putusan MK, yaitu Putusan No. 42/PUU-X/2012, Putusan No. 43/PUU-X/2012, Putusan No. 45/PUU-X/2012, Putusan No. 46/PUU-X/2012, Putusan No. 58/PUU-X/2012. Kelima putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (Putusan No. 42/PUU-X/2012 dan Putusan No. 58/PUU-X/2012) dan permohonan ditolak untuk seluruhnya (Putusan No. 43/PUU-X/2012, Putusan No. 45/PUU-X/2012, dan Putusan No. 46/PUU-X/2012). Berikut garis besar putusan MK tersebut. Putusan No. 42/PUU-X/2012, Pasal 7 ayat (6a) UU APBN P 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pertimbangan MK mutatis mutandis dengan Putusan MK No. 43/PUU-X/2012. Permohonan pemohon terhadap Pasal 28D ayat (2) sampai dengan ayat (4) tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonannya. Putusan No. 43/PUU-X/2012, Pasal 7 ayat (6a) UU APBN P 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 7 ayat (6a) dan penjelasannya tidak berarti pemerintah menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR, karena pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM berdasarkan hasil pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Jangka waktu 6 bulan yang ditentukan dalam pasal ini memberikan kepastian hukum karena pemerintah harus memperhatikan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan sejak UU APBNP diundangkan untuk dapat menyesuaikan harga BBM. Pasal 7 ayat (6a) UU APBN P 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945, karena dengan adanya pembahasan antara Pemerintah dengan DPR, harga BBM bersubsidi tidak diserahkan pada mekanisme pasar atau persaingan usaha melainkan ditentukan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi karena APBN berkaitan dengan banyak aspek dan telah dimusyawarahkan oleh pembentuk undang-undang (pemerintah & DPR). Ini sesuai dengan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003. Putusan No. 45/PUU-X/2012, Pasal 7 ayat (6a) UU APBN P 2012 secara formil tidak terbukti menurut hukum karena tidak diuraikan bentuk pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU APBN P 2012 dan proses pengambilan keputusan pengesahan UU APBNP 2012 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU P3, sedangkan secara materiil mutatis mutandis dengan Putusan MK No. 43/PUU-X/2012 sehingga tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Putusan No. 46/PUU-X/2012, Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan MK mutatis mutandis dengan Putusan MK No. 43/PUU-X/2012. Putusan No. 58/PUU-X/2012, perkara ne bis in idem dengan perkara yang telah diputus dalam Putusan No. 43/PUU-X/2012.

      Posted by shanti dwi kartika | November 27, 2014, 4:08 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

April 2012
S S R K J S M
« Feb   Mei »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Kategori

%d blogger menyukai ini: