//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Praktik korupsi semakin meluas di setiap elemen masyarakat dan di setiap sudut bangunan kekuasaan sampai ke sudut terkecil dalam masyarakat meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemberantasan korupsi. Meluasnya praktik korupsi ini dapat terlihat dari potret korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Transparency International dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, Indonesia mempunyai Indeks Persepsi Korupsi yaitu 2,3 pada tahun 2007, 2,6 pada tahun 2008, 2,8 pada tahun 2009 dan 2010[1], dan 3,0 pada tahun 2011[2]. Hal ini tidak jauh berbeda dengan survey integritas sektor publik oleh KPK yang pada tahun 2011 hasil survey menunjuk pada angka 6,31.[3] Kondisi korupsi di negara ini didukung juga oleh data dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC). PERC pada tahun 2011 menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi, dengan skor korupsi Indonesia 9,27.[4] Berdasarkan studi integritas KPK, peta korupsi di Indonesia antara lain  terjadi pada sektor penerimaan pajak, penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, pungutan daerah, dan DAU/DAK/Dekonsentrasi.[5]

Kejahatan korupsi ini tidak hanya melibatkan pejabat publik, penyelenggara negara, atau pegawai negeri sipil di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Selain itu, korupsi terjadi di semua sektor dan bidang pembangunan termasuk melibatkan sektor perbankan, pengadaan barang dan jasa, money politic, money laundering, dan juga korupsi oleh penegak hukum. Kondisi tersebut merupakan permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi yang semakin luas. Kondisi riil mengenai semakin kompleksnya korupsi di Indonesia tersebut memerlukan strategi pemberantasan korupsi yang sistemik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia, baik dari membentuk lembaga pembarantasan korupsi maupun kebijakan dan regulasi pemberantasan korupsi. Salah satu upaya pemerintah memberantas korupsi yaitu dengan menetapkan strategi nasional pemberantasan korupsi melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi presiden tersebut mencakup strategi pemberantasan korupsi yang meliputi strategi bidang pencegahan, strategi bidang penindakan, strategi bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan, strategi bidang penyelamatan asset korupsi, strategi bidang kerja sama internasional, dan strategi bidang mekanisme pelaporan.[6] Namun, strategi tersebut belum menunjukkan hasil seperti halnya dengan kebijakan dan lembaga pemberantasan korupsi yang telah ada lebih dahulu daripada strategi tersebut. Ini dibuktikan dengan prestasi Indonesia sebagai negara paling korup di kawasan Asia Pasifik. Strategi pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah belum mampu mengatasi kondisi korupsi yang semakin kronis dan penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).[7] Gejala dan fenomena tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dipakai Indonesia mengalami kegagalan, namun dapat dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menetapkan strategi dalam pemberantasan korupsi, dengan menitikberatkan pada unsur penindakan dan pencegahan. Hal ini disebabkan pemberantasan korupsi idealnya harus mengandung dua unsur yaitu penindakan dan pencegahan.[8] Selain itu, dalam pemberantasan korupsi diperlukan komitmen antara masyarakat dengan pemerintah untuk bersinergi bergandeng tangan memerangi korupsi dengan secara konsisten dan menggunakan pendekatan yang koheren antara penindakan dengan pencegahan sehingga penindakan dan pencegahan terintegrasi menjadi satu.

Namun, selama ini upaya pemberantasan korupsi yang Nampak hanya penindakan sehingga dari aspek pencegahan dinilai gagal atau tidak pernah ada upaya pencegahan. Pencegahan tindak pidana korupsi sudah berjalan lama dan sejak era reformasi Indonesia ingin mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government). Sendi-sendi good governance meliputi kebijakan sosial dan ekonomi yang baik, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pengelolaan pemerintahan, pertanggungjawaban keuangan yang baik, pengelolaan lingkungan ekonomi yang bersahabat dengan pasar, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan ekspresi masyarakat.[9] Sendi-sendi good governance tersebut harus tercermin dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini pemerintahan belum dapat mewujudkan good governance and clean government.  Ini terbukti korupsi masih terjadi di lingkungan pemerintahan baik untuk lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga banyak terjadi di daerah.

Korupsi di daerah salah satunya disebabkan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan jawaban atas percepatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah dapat menimbulkan potensi korupsi di daerah karena ada distribusi urusan pemerintahan yang tidak diikuti langsung dengan reformasi birokrasi sehingga terjadi pula distribusi praktik korupsi. Ini terkait dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta anggaran salah satunya berupa dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transfer dana daerah meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam yang dipungut dan merupakan penerimaan pemerintah pusat yang dibagihasilkan kepada daerah. Sektor penganggaran, layanan publik, serta pengadaan barang dan jasa menjadi target KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi bidang pencegahan.[10] Upaya pencegahan korupsi di daerah dilakukan KPK antara lain memberikan pembekalan teknis di lapangan yang akan berhadapan langsung dalam sektor-sektor layanan publik, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di 33 provinsi.[11]

Pemerintah daerah mempunyai peran penting untuk memberantas korupsi. Pemerintah daerah setempat sangat dekat dengan rakyat dan mengerti kondisi daerahnya, sehingga sangat diperlukan peran pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan sebagai upaya preventif dapat dilakukan dengan membangun budaya anti-korupsi, mendorong reformasi sektor publik, mendapatkan kepercayaan publik, perbaikan peraturan perundang-undangan, pengkajian/review sistem pemberantasan korupsi, sistem pemerintahan, private sector, dan society, serta melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan mengenai korupsi dan anti-korupsi.[12] Upaya pencegahan ini dipengaruhi oleh laporan harta kekayaan penyelenggaran negara, partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi, pemetaan korupsi, dan penguatan pengawasan internal. Oleh karena itu, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penerapan akuntabilitas kinerja dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Selain itu upaya pencegahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi inspektorat jenderal sebagai lembaga pengawasan, baik inspektorat jenderal yang berada di pusat maupun di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai budaya kerja dalam rangka menciptakan zona integritas. Zona integritas ini dipengaruhi oleh adanya komitmen untuk mencegah korupsi, program pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Pencegahan korupsi ini perlu dibuat regulasi yang jelas termasuk sanksinya terkait dengan dana perimbangan, mempraktikkan undang-undang tindak pidana korupsi secara tegas, serta melakukan review sejumlah undang-undang yang terkait seperti UU Tipikor, UU Kepegawaian, UU Pelayanan Publik, dan UU Keuangan Negara.


[1] Doni Muhardiansyah, Direktur Libang KPK, “Strategi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi”, disampaikan dalam acara Peluncuran CPI 2011, Kamis, 1 Desember 2011, http://www.ti.or.id/media/documents/2011/12/01/p/r/presentasi_kpk.pdf, diakses tanggal 1 Februari 2012.

[2] “Corruption Perception Index 2011: Indonesia Masih di Jajaran Bawah Negara-Negara Terbelenggu Masalah Korupsi”, http://www.ti.or.id/media/documents/2011/12/01/f/i/file_2.pdf, diakses tanggal 1 Februari 2012.

[3] Ibid.

[4] “PERC: Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik”, http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/ PERC-Indonesia-Negara-Terkorup-di-Asia-Pasifik, diakses tanggal 1 Februari 2012.

[5] “Corruption Perception Index 2011…”, op.cit

[6] Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

[7] Muhammad Jasin, “Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik melalui Pencegahan dan Penindakan (Perspektif ke Depan Komisi Pemberantasan Korupsi)”, http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=219&id= 2259&option=com content&task=view, diakses tanggal 21 Februari 2012.

[8] Ibid.

[9] Sjahruddin Rasul, Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Upaya Pencegahan Korupsi, Jurnal Ilmiah Ranggagading, Volume 8 Nomor 1, April 2008, hal  67

[10] “Gandeng BPKP, KPK Perluas Jangkauan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi”, http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2563, diakses tanggal 11 April 2012.

[11] Ibid.

[12] Guntur Kusmeiyano, “Gratifikasi, LHKPN, dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, disampaikan pada Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dengan Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, Jakarta, 9 Oktober 2009.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

April 2012
S S R K J S M
« Feb   Mei »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Kategori

%d blogger menyukai ini: