//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

Pembuktian dalam Electronic Commerce dan Implikasinya terhadap Notaris

Shanti Dwi Kartika*

Abstract:
Proof as part of the litigation process to know the existence of evidence and burden of proof. Based on evidence typology evidence in Indonesia consists of conventional, modern evidence, and evidence that is recognized by law. One such evidence is evidence in writing / letter. Public Notary is one of the authorities to make written evidence, because the notary as a public officer is authorized to make an authentic deed. This deed is perfect evidence. However, notaries are required to follow the developments that occurred in the era of globalization and electronic transactions. Documents in electronic transactions are valid evidence based on Law 11 Year 2008 concerning information and electronic transactions (Law on ITE). However, electronic deed can not be categorized as perfect evidence because no evidentiary strength of a perfect fulfillment of the requirements, the threshold of proof, still require the help of other evidence, are evidence-free, and the proof submitted to the consideration judges. Strength verification of electronic documents can not be synchronized with the deed but can be synchronized with the deed under hand. Therefore, the necessary laws and regulations governing the electronic system of making good deed by establishing laws and regulations and with the newly revised Law on ITE and Law 30 Year 2004 concerning Notary.

Keywords: electronic transactions, notarial deed, evidence

Abstrak:
Pembuktian sebagai bagian proses litigasi mengenal adanya alat bukti dan beban pembuktian. Alat bukti di Indonesia berdasarkan tipologinya terdiri dari alat bukti konvensional, alat bukti modern, dan alat bukti yang diakui undang-undang. Salah satu alat bukti tersebut adalah alat bukti tulisan/surat. Notaris merupakan salah satu pihak yang berwenang untuk membuat alat bukti tulisan, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik. Akta notaris ini merupakan alat bukti yang sempurna. Namun, notaris dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di era globalisasi dan transaksi elektronik. Dokumen dalam transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, akta elektronik tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti sempurna meskipun menurut UU ITE merupakan alat bukti yang sah, karena tidak terpenuhinya syarat kekuatan pembuktian sempurna, batas minimal pembuktian, masih memerlukan bantuan alat bukti lain, bersifat pembuktian bebas, dan nilai pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tidak dapat disetarakan dengan akta notaris tetapi dapat disetarakan dengan akta di bawah tangan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pembuatan akta secara elektronik baik dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru maupun dengan merevisi UU ITE dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: transaksi elektronik, akta notaris, alat bukti

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian (law of evidence) merupakan bagian dari proses litigasi. Pembuktian ini bersifat kompleks terkait dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). Pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Herziene Inlandsch Reglement/Hukum Acara Perdata Indonesia yang Di-perbarui (HIR), dan Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG). Pembuktian juga mengenal alat bukti yang diakui oleh undang-undang, yaitu akta otentik yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Hukum pembuktian ini berkembang seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu berdasarkan Pasal 5 UU ITE mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah.
Pembuktian untuk acara pidana diatur dalam KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti berdasarkan Hukum Perdata, yaitu bukti tertulis atau surat, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain alat bukti konvensional tersebut, terdapat alat bukti yang diakui oleh UU Jabatan Notaris. Alat bukti modern lahir sebagai bentuk perluasan alat bukti yang didasarkan pada UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Alat bukti ini diperlukan untuk membuktikan suatu perbuatan hukum.
Surat atau dokumen tersebut merupakan salah satu alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan harus memenuhi persyaratan sebagai yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris merupakan salah satu pejabat publik yang berwenang untuk membuat surat/dokumen tersebut berupa akta otentik. Notaris sebagai pejabat publik bertugas melayani masyarakat dan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional, sehingga dituntut untuk memiliki moral dan kemampuan yang handal agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Inti dari tugas dan wewenang seorang notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Berdasarkan tugas dan wewenangnya notaris merupakan jabatan kepercayaan dan kehormatan (noble profession), yang diberikan oleh negara sebagai pejabat umum sehingga akta-akta yang dihasilkan dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu berdasarkan Pasal 15 (2) UU Jabatan Notaris, notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
Notaris dituntut untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era globalisasi, karena hubungan keperdataan dapat terjadi melalui media teknologi, transaksi-transaksi ekonomi banyak dilakukan secara elektronik dan saat ini telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Perkembangan kemajuan informasi teknologi ini merupakan tantangan tersendiri yang dapat menjadi bumerang bagi eksistensi notaris. Hal ini disebabkan karena ada hal-hal yang demi efisiensi tidak membutuhkan sarana kertas (paperless), namun ada hal-hal tertentu harus tetap dipertahankan pemakaian sarana kertas (antara lain akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris). Nilai kemanfaatan sebuah transaksi yang timbul dari hubungan keperdataan dan melibatkan notaris ini sangat ditentukan oleh notaris itu sendiri.
Dokumen elektronik dalam kerangka electronic commerce (untuk selanjutnya disebut e-commerce) tersebut memerlukan peranan dari beberapa pemangku kepentingan, yaitu para pihak yang terlibat, masyarakat, negara dan notaris. Notaris mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena banyak transaksi bisnis yang dijalankan oleh masyarakat memerlukan jasa seorang notaris. Peranan notaris ini terkait dengan adanya beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris, sehingga apabila tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan hukum antara notaris dengan hubungan keperdataan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.
Dokumen elektronik di Indonesia diatur dalam UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dapat ditafsirkan hanya berlaku bagi surat/dokumen yang ditentukan undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril dan tidak berlaku bagi surat beserta dokumennya yang dikehendaki oleh masyarakat (pihak dalam dokumen tersebut) untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, dan dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan atau setara dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.
Fenomena yang timbul setelah lahirnya UU ITE tersebut menimbulkan permasalahan hukum menyangkut keabsahan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang tidak diatur dalam KUH Perdata dan Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih belum biasa digunakan dalam praktek peradilan di Indonesia. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) UU ITE merupakan celah yang menimbulkan permasalahan hukum (chaos) bagi dunia kenotariatan di Indonesia. Terkait dengan implikasi UU ITE terhadap notaris tersebut, maka terdapat wacana untuk memasukan konsep cyber notary ke dalam UU Jabatan Notaris. Perubahan UU Jabatan Notaris termasuk dalam salah satu prioritas Program Legislasi Nasional 2011. Permasalahan hukum ini perlu dikaji lebih jauh terkait dengan kedudukan hukum atas akta notaris dalam pembuktian e-commerce dan implikasinya terhadap notaris.

B. Perumusan Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi berperan strategis dalam era globalisasi dan berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan ini memicu masyarakat untuk bertransaksi melalui e-commerce. Pemanfaatan teknologi/komunikasi berbasis sistem komputer dalam e-commerce memungkinkan terjadinya transaksi tanpa mengenal batas negara dan tanpa menggunakan kertas (paperless) berupa dokumen elektronik dengan tanda tangan digital (digital signature). Informasi dan transaksi elektronik di Indonesia diatur dengan UU ITE. UU ITE memperluas alat bukti yang selama ini dikenal di Indonesia. Terkait dengan pembuktian dan perbuatan hukum dalam e-commerce bisa melibatkan notaris. Notaris sebagai pejabat publik berwenang membuat akta dan akta yang dibuat di hadapan atau dibuat oleh notaris merupakan alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan hukum yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan hukum atas akta notaris dalam pembuktian electronic commerce dan implikasinya terhadap notaris?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis ini untuk mengetahui kedudukan hukum akta notaris dalam pembuktian e-commerce dan implikasinya terhadap notaris. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Jabatan Notaris, mengingat RUU ini termasuk dalam salah satu prioritas Program Legislasi Nasional 2011.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alat Bukti dan Beban Pembuktian

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti dan barang bukti. Barang bukti dikenal dalam hukum acara pidana dengan sistem pembuktian negatif. Barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHAP, yaitu sesuatu yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara. Alat bukti menurut Subekti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, baik bukti-bukti yang bersifat tertulis maupun bukan tulisan. Berdasarkan pengaturannya tipologi alat bukti di Indonesia dibedakan menjadai alat bukti konvensional, alat bukti modern, dan alat bukti yang diakui oleh undang-undang. Alat bukti konvensional diatur dalam KUH Perdata, HIR/RBG, dan KUHAP. Alat bukti modern merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah ada dan pengaturannya berdasarkan pada UU ITE, sedangkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang berupa akta otentik yang pengaturannya berdasarkan UU Jabatan Notaris.
Berdasarkan Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBG) dan Pasal 1903 KUH Perdata terdapat 5 (lima) macam alat bukti, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti tertulis dapat berupa surat dan akta. Surat maupun akta merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Menurut A. Pitlo, alat pembuktian berupa surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. Alat bukti tertulis berupa surat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu surat biasa, akta otentik, dan akta di bawah tangan.
KUH Perdata hanya mengakui surat yang bertanda tangan karena surat yang tidak bertanda tangan tidak dapat diketahui siapa penulisnya. Surat tanpa tanda tangan masih dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP meskipun tidak diakui oleh KUH Perdata. Ini berarti keberadaan tanda tangan dalam suatu surat/dokumen sangat penting karena seorang atau beberapa orang yang menandatangani surat telah mengetahui isi dari akta tersebut dengan adanya tanda tangan, sehingga para pihak yang menandatangani terikat dengan isi dari akta tersebut dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk dipergunakan sesuai keperluan untuk siapa surat itu dibuat. Keberadaan tanda tangan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam akta/surat berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata. KUH Perdata membedakan 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.
Prinsip dasar mengenai sah atau tidaknya suatu akta otentik adalah notaris harus berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta notaris ini merupakan alat bukti tulisan atau surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:
a. kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
b. kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris; dan
c. kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) yang merupakan kepastian materi suatu akta.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya. Menurut Arianto Mukti Wibowo, fungsi tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta. Adapun tujuan dari ditandatangani suatu dokumen adalah:
a. bukti (evidence), suatu tanda tangan mengidentifikasikan penandatangan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatangan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (attribute) dengan penandatangan.
b. ceremony, penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatangan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya inconsiderate engagement.
c. persetujuan (approval), tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. Jadi suatu tulisan yang telah ditanda tangani dan dibenarkan kebenarannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik.
Terhadap alat bukti tersebut akan dikenai beban pembuktian. Beban pembuktian merupakan masalah penting dalam Hukum Pembuktian. Beban pembuktian dalam acara perdata merupakan tanggung jawab para pihak dan tidak dilakukan oleh hakim. Hakim hanya memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat buktinya dan membebani para pihak dengan pembuktian. Berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUH Perdata asas beban pembuktian yaitu barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. asas pembuktian ini berarti beban pembuktian berlaku bagi penggugat dan tergugat. Beberapa teori mengenai beban pembuktian antara lain:
a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief), yaitu pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang mengemukakan sesuatu dan bukan pihak yang menyangkalnya.
b. Teori hukum subyektif, yaitu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.
c. Teori hukum obyektif, yaitu pihak yang mengajukan gugatan hak atau gugatan (penggugat) meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap pristiwa yang diajukan, oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.
d. Teori hukum publik, yaitu mencari kebenaran suatu pristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik, oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran, dan para pihak mempunyai kewajiban bersifat hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti yang harus disertai sanksi pidana.
e. Teori hukum acara, yaitu asas berkedudukan yang sama di muka hakim (audi et alteram partem) merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.
Beban pembuktian dari suatu tanda tangan diatur juga dalam KUH Perdata. Pasal 1877 KUH Perdata mengatur apabila seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangan, maka pihak lawan harus membuktikan bahwa tanda tangan itu merupakan tanda tangan orang yang memungkirinya. Akta otentik ini selain berfungsi sebagai alat bukti dalam beban pembuktian hukum perdata juga dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam beban pembuktian hukum pidana. Akta otentik dalam pembuktian dapat berfungsi untuk menjelaskan di persidangan. Hal ini berdasarkan Pasal 184 KUHAP, sedangkan berdasarkan Hukum Acara Perdata menganut sistem pembuktian positif. Sistem pembuktian positif ini berarti:
a. sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yang ditentukan oleh Undang-undang;
b. suatu gugat dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, keyakinan hakim diabaikan;
c. pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, gugatan harus dikabulkan;
d. hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang, namun ada baiknya sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil gugatan atau jawaban tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar objektif, yaitu menurut undang-undang; dan
e. dalam sistem pembuktian positif yang dicari kebenaran formil.

2. Notaris

Para pihak yang berkepentingan terhadap akta sebagai alat bukti dalam pembuktian dan transaksi e-commerce yaitu pihak yang terlibat, hakim, dan notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya untuk merumuskan perbuatan hukum ke dalam suatu akta, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan disosialisasikan kepada khalayak, tetapi tanpa otorisasi dari negara juga tidak bisa bekerja. Notaris ini merupakan profesi dan jabatan kepercayaan dan kehormatan yang berdasarkan kepercayaan masyarakat dan diakui oleh negara sebagai pejabat publik. Jabatan notaris sebagai pejabat publik (private notary) ditugaskan oleh kekuasaan negara untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan.
Notaris hakikatnya adalah pejabat hukum umum yang profesional (private legal professional) yang mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. A.W. Voors membagi pekerjaan notaris menjadi dua bagian yaitu pekerjaan legal sebagai pekerjaan yang diperintah oleh undang-undang dan pekerjaan ekstralegal sebagai pekerjaan yang dipercayakan masyarakat dalam jabatannya. Pekerjaan legal bagi notaris di Indonesia didasarkan pada UU Jabatan Notaris, yaitu notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Pekerjaan legal dilakukan oleh notaris sebagai suatu badan negara yang tindakannya mempunyai kekuatan undang-undang, sehingga pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada notaris sangat berharga dan harus disimpan secara baik, dilaksanakan dengan tepat dan jujur. Pekerjaan ekstralegal bertujuan untuk menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum, terutama untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan yang kurang mengerti. Notaris sebagai noble profession mempunyai kedudukan yang disegani oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat dihandalkan, dapat dipercaya, dan tanda tangan serta segel atau capnya dapat memberikan jaminan dan alat bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (unkruekbaar) dan membuat perjanjian yang akan melindunginya di masa yang akan datang.

3. Cyber Law

Terminologi cyber law secara akademis belum menjadi terminologi yang umum karena terdapat terminologi lain dengan tujuan yang sama, yaitu the law of the internet, law and the information superhighway, information technology law, the law of information dan di Indonesia belum ada satu istilah yang disepakati untuk terjemahan cyber law. Kata cyber berasal dari kata cybernetics yaitu suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener, yang tujuannya adalah mengendalikan sesuatu (misalnya robot) dari jarak jauh. Perkembangan cybernetics ini melahirkan cyberspace yang mendatangkan keuntungan dan menimbulkan permasalahan terkait dengan hukum, ekonomi, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa.
Aspek hukum cyberspace law meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law: The Law of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law sebagai berikut: copy right; trademark; defamation; hate speech; hacking, viruses, illegal access; internet resource regulation; privacy; duty care; criminal liability; procedural issues (jurisdiction, investigation, evidence, etc); electronic contract; pornography; robbery; consumer protection; e-commerce, and e- government.
Cyber law di Indonesia diatur dalam UU ITE dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana). Pengaturan cyber law di Indonesia mempunyai urgensi, yaitu kepastian hukum, untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi, dan adanya variabel global yang harus dihadapi yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Cyber law di Indonesia mempunyai ruang lingkup dari segi hukum publik dan hukum privat. Ruang lingkup cyber law pada hukum publik meliputi jurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti-monopoli, persaingan sehat, perpajakan, badan pengatur (regulatory body), perlindungan data (data protection), dan kejahatan elektronik (cybercrimes). Ini berarti cyber law mempunyai konsekuensi yang mempengaruhi lalu lintas hukum, ditandai dengan dematerialisasi dan deteritorialisasi yang berakibat tidak terkontrolnya proses komunikasi dan hilangnya batas antar-negara.
Salah satu materi yang diatur dalam cyber law terkait dengan dokumen elektronik dalam e-commerce. E-commerce sebagai sarana perdagangan telah mengubah penggunaan dokumen kertas yang ditandatangani sebagai dasar hukum keabsahan dokumen tersebut menjadi dokumen elektronik (paperless) tanpa harus ditandatangani ataupun menggunakan tanda tangan elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE, dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Informasi yang tertuang dalam dokumen elektronik tersebut merupakan obyek hukum karena di dalamnya terkandung muatan kepentingan hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban. Penggunaan sistem elektronik dalam informasi dan dokumen elektronik berada dalam perspektif hukum kebendaan dan hukum perikatan menurut Hukum Perdata. Perkembangan e-commerce ini tidak hanya berpengaruh terhadap perdagangan tetapi juga bidang lain termasuk hukum pembuktian. Seluruh informasi elektronik dan tanda tangan elektronik yang terdapat dalam transaksi elektronik dan dihasilkan oleh sistem informasi harus dapat menjadi alat bukti.
Hubungan antara e-commerce dengan hukum timbul melalui interpretasi hukum yang multitafsir terhadap transaksi-transaksi elektronik yang tertuang dalam dokumen elektronik sebagai alat bukti. Informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak diatur dalam HIR dan diakui sebagai alat bukti yang sah sejak diundangkannya UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
UU ITE memberikan definisi mengenai informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selain itu, UU ITE juga memberikan definisi transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Kewenangan notaris yang dihubungkan dengan UU ITE melahirkan wacana tentang cyber notary. Cyber notary ini nantinya memerlukan adanya certification authority (CA). Menurut. Arianto Mukti Wibowo, apabila sebuah CA mendapatkan lisensi dari Pemerintah, maka cyber notary tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum. Arianto Mukti Wibowo berpendapat juga bahwa dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui identitas dari penandatanganan dan kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang ditandatangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang.

II. Pembahasan

1. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik. Wewenang notaris ini bersifat umum hanya meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan untuk tidak dibuat oleh notaris. Suatu akta mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). Formalitas causa artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, sedangkan probationis causa berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Pembuktian mempunyai arti yuridis untuk memberikan kepastian bagi para pihak mengenai adanya suatu peristiwa hukum.
KUH Perdata hanya mengakui akta yang bertanda tangan karena surat yang tidak bertanda tangan tidak dapat diketahui siapa penulisnya. Surat tanpa tanda tangan masih dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP meskipun tidak diakui oleh KUH Perdata. Ini berarti keberadaan tanda tangan dalam suatu surat/dokumen sangat penting karena seorang atau beberapa orang yang menandatangani surat telah mengetahui isi dari akta tersebut dengan adanya tanda tangan, sehingga para pihak yang menandatangani terikat dengan isi dari akta tersebut dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk dipergunakan sesuai keperluan untuk siapa surat itu dibuat.
Keberadaan tanda tangan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam akta/surat berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata. KUH Perdata membedakan 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. UU Jabatan Notaris mengenal 2 jenis akta notarial yaitu akta para pihak (partij acten) dan akta pejabat (relaas acten). Partij acten memuat uraian secara otentik apa yang diterangkan oleh penghadap (pihak) kepada pejabat yang berwenang (notaris) dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu penghadap (pihak) tersebut sengaja datang di hadapannya (notaris) dan memberikan keterangan itu, agar keterangan itu dikonstatir (dinyatakan) dalam akta otentik oleh notaris. Akta Pejabat memuat uraian secara otentik dari apa yang disaksikan, dilihat dan didengar oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu (notaris) dalam menjalankan jabatannya terhadap tindakan pihak lain di hadapan pejabat tersebut (notaris).
Pengakuan oleh UU Jabatan Notaris terhadap akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mengandung pengertian bahwa akta otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta otentik harus memperhatikan prinsip dasar sah atau tidaknya suatu akta otentik agar dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Prinsip dasar mengenai sah atau tidaknya suatu akta otentik adalah notaris harus berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Prinsip dasar ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
Prinsip dasar akta otentik tersebut ditegaskan dengan Pasal 1 UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris. Pasal 1 UU Jabatan Notaris ini mengandung makna bahwa Notaris adalah pejabat umum ”yang bukan satu-satunya” berwenang untuk membuat akta otentik. Akta notaris ini merupakan alat bukti tulisan atau surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht), kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht), dan kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht).
Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya. UU ITE juga mengatur mengenai tanda tangan, yang ditegaskan dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 18 UU ITE yaitu transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditandatangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Adanya pengaturan tersebut mengakibatkan seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta dan akan mempunyai kekuatan pembuktian sama seperti akta otentik. Dokumen/akta yang ditandatangani ini berakibat bahwa tanda tangan dalam akta tersebut berfungsi sebagai bukti, menunjukkan suatu ceremony, dan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap tulisan yang tercantum dalam suatu akta.
Namun alat bukti elektronik ini harus memperhatikan prinsip dasar sah/tidaknya akta otentik dan beban pembuktian. Prinsip dasar ini tidak dapat diubah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata ini mengakui esensi keberadaan lembaga notariat termasuk notaris di dalam sistem hukum Indonesia. Beban pembuktian dari suatu tanda tangan ini diatur juga dalam KUH Perdata. Pasal 1877 KUH Perdata mengatur apabila seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangan, maka pihak lawan harus membuktikan bahwa tanda tangan itu merupakan tanda tangan orang yang memungkirinya. Akta otentik ini selain berfungsi sebagai alat bukti dalam beban pembuktian hukum perdata juga dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam beban pembuktian hukum pidana. Akta otentik dalam pembuktian dapat berfungsi untuk menjelaskan di persidangan.

2. Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian E-Commerce

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menimbulkan konvergensi aplikasinya, yang berimplikasi pada transaksi yang menggunakan sistem elektronik (e-commerce). Perubahan ini mempengaruhi tananan sosial yang melahirkan sistem nilai baru karena teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat. Perubahan sosial di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi ini melahirkan UU ITE. Adanya perubahan sosial (social change) dan perubahan hukum (legal change) di bidang teknologi informasi ini berpengaruh terhadap notaris. Aplikasi teknologi informasi dalam transaksi elektronik mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta. Perubahan ini merupakan prospek yang bagus buat notaris.
Sejak lahirnya UU PT, sudah ada peluang bagi notaris terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam e-commerce. Aktivitas notaris yang relatif baru ini juga mendapatkan legitimasi dengan lahirnya UU ITE. UU ITE ini mengatur mengenai data elektronik, meskipun pada kenyataannya tidak semua data berwujud elektronik. Sebagian besar data di Indonesia masih berbasis pada sumber-sumber tertulis (paper based), termasuk akta notaris. UU ITE telah memberikan kepastian hukum mengenai perluasan alat bukti elektonik dan/atau hasil cetaknya, pengaturan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik, serta kepastian terjadinya transaksi.
UU ITE ini memberikan kedudukan pada dokumen elektronik dengan digital signature sebagai alat bukti, karena data elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum pembuktian dan hukum acara di Indonesia. Hal ini merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Hukum Pembuktian di Indonesia, yang hanya mengenal 5 (lima) macam alat bukti dan KUH Perdata menentukan bahwa alat bukti tertulis terdiri atas data pribadi dan data untuk untuk menjalankan perusahaan. Informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata berawal dari pemikiran bahwa esensi dari e-commerce terletak pada informasi elektronik dan electronic signature sebagai kunci pengamanannya.
Ketentuan dalam UU ITE tersebut harus dicermati lebih dalam oleh notaris dan pembuat kebijakan. Ini terkait dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Adapun undang-undang yang terkait dengan surat beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut antara lain KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UU RS), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UU HT), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Selain akta-akta dalam beberapa undang-undang tersebut dapat diberlakukan ketentuan UU ITE.
UU ITE juga mengatur mengenai informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengaturan ini merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Hukum Pembuktian di Indonesia. Perluasan alat bukti dari transaksi elektronik (e-commerce) menimbulkan permasalahan hukum jika ditinjau dari keotentikan alat bukti tertulis. Dokumen elektronik dan digital signature yang lahir dari e-commerce menurut UU ITE perlu dikaji terkait dengan akta otentik, karena lahirnya UU ITE menimbulkan pertanyaan di kalangan notaris apakah transaksi elektronik atau dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik. Hal ini disebabkan kepentingan informasi elektronik mempunyai nilai pembuktian hukum berhubungan dengan otentisitas. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, syarat otentisitas suatu dokumen ditentukan oleh:
a. bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
b. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan
c. pejabat tersebut harus berwenang di tempat akta dibuat.
Selain harus memperhatikan syarat otentisitas suatu dokumen tersebut, proses otentisitas dokumen dan informasi elektronik dapat diperoleh pada saat terjadi perselisihan hukum. Perselisihan hukum mengenai dokumen elektronik dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan secara litigasi. Penyelesaian sengketa ini tunduk pada hukum acara perdata dan sistem pembuktiannya yang menganut sistem pembuktian positif. Para pihak dalam transaksi elektronik harus membuktikan sedangkan hakim hanya membagi dan membebankan kepada pihak untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil atau peristiwa yang dikemukakan. Hal ini sesuai dengan asas umum dalam Pasal 163 HIR/283 RBG/1865 KUH Perdata.
Beban pembuktian ini apabila dihubungkan dengan ketentuan UU ITE diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE, informasi dan/atau dokumen elektronik berikut dengan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Ketentuan ini memperluas cakupan alat bukti yang sah sesuai yang berlaku di Indonesia, apabila dokumen elektronik tersebut dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, ketentuan mengenai informasi elektronik tidak berlaku bagi surat yang menurut undang-undang dibuat tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang dibuat dalam bentuk akta notaril atau pejabat yang berwenang.
Perumusan tersebut perlu dikaji dan dicermati terkait dengan posisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Meskipun UU ITE memperbolehkan transaksi dilakukan secara elektronik dan menjamin pembuktian elektronik, perlu diperhatikan juga bahwa inti dari admisibilitas bukti dan nilai kebuktian dokumen elektronik merupakan sentra hukum yang masih tetap sama dengan dokumen kertas seperti akta notaris maupun akta di bawah tangan. Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dokumen elektronik tidak dapat disetarakan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris karena otentisitas akta notaris bersumber pada UU Jabatan Notaris, oleh karena itu kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat disetarakan dengan akta di bawah tangan tetapi harus memenuhi persyaratan pokok agar suatu dokumen bernilai sebagai akta di bawah tangan. Persyaratan pokok tersebut adalah surat atau tulisan itu ditandatangani; isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (rechtshandeling) atau hubungan hukum (recht bettrekking); dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya. Selain itu dokumen elekronik untuk dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah juga harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE.
Akta notaris dan akta di bawah tangan ini mempunyai perbedaan dalam pembuktian. Pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibandingkan dengan akta otentik, sehingga apabila terjadi perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan maka yang paling dirugikan adalah para pihak. Akta di bawah tangan dibuat untuk kepentingan para pihak dalam pembuktian kepada pihak ketiga, tanpa bantuan seorang pejabat, mempunyai nilai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya dan tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila terjadi penyangkalan maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian Hukum Acara Perdata. Berbeda dengan akta otentik yang mempunyai kesempurnaan sebagai alat bukti, sehingga akta tersebut harus dilihat apa adanya dan tidak perlu ditafsirkan berbeda dengan apa yang tertulis di dalam akta itu.
Ini berarti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil sedangkan akta di bawah tangan tidak mempunyai daya kekuatan pembuktian lahiriah tetapi hanya terbatas pada kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot yang jauh lebih rendah dibandingkan akta otentik. Apabila dihubungkan dengan pendapat Arianto Mukti Wibowo maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, karena terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi dan/atau dokumen tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi. Hal ini berbeda dengan KUH Perdata yang hanya mengakui surat yang ditandatangani sebagai suatu alat bukti yang mengikat, sedangkan surat tanpa tanda tangan adalah sekedar bukti permulaan yang tidak mengikat.
Tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE dan syarat pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) UU ITE. ketentuan tersebut merupakan prosedur dan prinsip kehati-hatian suatu dokumen elektronik. Pelaksanaan prosedur dan prinsip kehati-hatian tersebut mengakibatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alasan lahirnya suatu hak, baik menyatakan adanya suatu hak, memperkuat adanya suatu hak, atau menolak suatu hak. Hak untuk menyatakan, memperkuat dan menolak dokumen elektronik apabila dihubungkan dengan jabatan notaris dan prinsip kehati-hatian akan menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini disebabkan karena kewenangan notaris secara ekternal mengalami penggerogotan yang telah terjadi secara sistematis sesuai dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan sistem hukum campuran antara sistem hukum Civil Law/Continental, Common Law/Anglo Saxon, Islam dan Adat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Gejala ini menurut Jusuf Patrick mempengaruhi keberadaan lembaga notariat yang terus mengalami kemerosotan dan apabila dibiarkan berlarut-larut dengan sikap diam para pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia, maka lembaga notariat akan menjadi lembaga para tukang stempel.
Hubungan hukum antara notaris, UU ITE, dan arti suatu tanda tangan, dapat dinyatakan dalam suatu adagium seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama seperti akta otentik. Hubungan hukum tersebut berimplikasi pada beban pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik. Tanda elektronik ini dapat diterapkan di Indonesia, namun tidak bagi dokumen elektronik yang mungkin bersifat otentik karena otentifikasi akta berkaitan dengan proses legalisasi tidak dapat mengubah dokumen elektronik sebagai akta di bawah tangan menjadi akta otentik. Legalisasi transaksi dalam e-commerce berdasarkan pada sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, karena perjanjian elektronik pada dasarnya terjadi melalui prosedur-prosedur perjanjian biasa. Perjanjian elektronik ini menggunakan media elektronik dan merupakan perjanjian dengan bentuk bebas baik lisan maupun tertulis. Apabila dokumen atau akta elektronik dijadikan sebagai alat bukti tertulis sebagaimana dipersyaratkan Pasal 164 HIR maka dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan perjanjian berdasarkan KUH Perdata.
Adanya tanda tangan elektronik ini merupakan kendala bagi akta notaris sebagai akta otentik dalam e-commerce, sedangkan dokumen elektronik sebagai alat bukti akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah apabila didukung dengan alat bukti lain yaitu bukti petunjuk dan keterangan ahli. Dokumen elektronik yang akan dijadikan sebagai alat bukti harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa dokumen tersebut benar-benar asli dan sesuai dengan yang sebenarnya. Segala hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik sebaiknya mendapat pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang supaya apa yang dihasilkan sesuai dengan bentuk aslinya, meskipun bentuk asli dan alat bukti tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.
Hal ini apabila dikaitkan dengan pendapat Arrianto Mukti Wibowo maka keaslian tanda tangan elektronik dapat ditentukan langsung dan dapat diakui keasliannya di pengadilan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, karena ada keterkaitan infrastruktur di luar para pihak yang diberi lisensi oleh Pemerintah untuk menerbitkan tanda tangan elektronik yaitu suatu lembaga yang diberi nama Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certification Authority). Adanya sertifikasi elektronik ini dikhawatirkan akan berdampak pada akta otentik yang dibuat di hadapan dan oleh notaris, terkait dengan keberadaaan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan certification authority.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE, surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE ini mempunyai korelasi dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pasal 8 ayat (3) RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak berlaku untuk: (a) pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat; (b) surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek; (c) perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak; (d) dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan (e) dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.
Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan digital, karena dalam pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat berharga, perjanjian yang obyeknya barang tidak bergerak, dokumen hak kepemilikan, dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen tertulis lainnya dan tanda tangan manual pada umumnya. Hal ini berarti bahwa surat beserta dokumennya yang menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan dibuat dalam akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, juga dikecualikan sebagai dokumen elektronik dengan tanda tangan digital. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menegaskan bahwa apabila dokumen-dokumen yang dikecualikan tersebut dibuat dalam dokumen elektronik maka tidak bisa berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan UU ITE yang berkaitan dengan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril, megandung inti bahwa surat beserta dokumen yang diharuskan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk akta notaril dikecualikan dari ketentuan UU ITE.
Dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notaril (akta otentik) merupakan sebagian kecil dari seluruh perbuatan hukum dalam bidang hukum privat. Akta otentik ini juga bagian dari kewenangan notaris. Notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang atas sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Wewenang notaris ini apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen yang mengharuskan dibuat dalam akta notaril dan dokumen yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril, maka ketentuan tersebut tidak akan mencapai maksud dan tujuan dari UU ITE yaitu dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tidak dapat menggantikan kedudukan akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Agar UU ITE mempunyai implikasi yuridis terhadap Notaris/PPAT sebaiknya ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d UU ITE berbunyi ”semua surat dan/atau dokumen yang dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Umum sesuai yang ditentukan oleh undang-undang.” Kata semua dalam rumusan tersebut mengandung arti bahwa akta otentik tidak hanya terbatas pada akta yang ditentukan undang-undang harus dalam bentuk akta notaril, tetapi juga yang dikehendaki oleh masyarakat (para pihak dalam akta) untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, yang nyata bentuknya dengan memakai kertas dan tidak berbentuk informasi elektronik. Akta dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum sebagai akta otentik berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu akta para pihak (partij acten) dan akta pejabat (relaas acten).
Notaris dalam membuat akta otentik baik berupa partij acten maupun relaas acten harus mengandung unsur obyektivitas. Sedangkan pejabat umum yang dimaksudkan tidak hanya notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang membuat akta otentik, tetapi juga Pegawai Catatan Sipil dan lain-lain pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, sehingga harus dikecualikan juga dari ketentuan UU ITE. Untuk Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE dapat dirumuskan sebagai berikut: Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak dapat menggantikan kedudukan dan fungsi akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Umum, baik yang diharuskan oleh undang-undang maupun yang dikehendaki oleh masyarakat.
Selain itu, produk akta notaris berbasis teknologi informasi akan memiliki kekuatan hukum yang sah apabila dilakukan dengan sistem elektronik yang operasionalisasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan UU ITE oleh notaris ini mengalami kendala terkait dengan pemenuhan syarat otentisitas. Pemenuhan syarat otentisitas akta merupakan kendala yang dihadapi oleh notaris dalam pembuatan akta berbasis teknologi informasi terkait dengan e-commerce. Meskipun UU ITE memperluas keberadaan alat bukti yang selama ini dikenal dalam hukum pembuktian dengan menempatkan dokumen elektronik berikut digital signature dalam transaksi e-commerce sebagai alat bukti yang sah, namun alat bukti ini bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan hanya mempunyai derajat pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (begin van schriftelijke bewijs).
Hal ini disebabkan karena UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) telah membatasi dokumen elektronik dan dokumen elektronik itu tidak memenuhi kekuatan pembuktian selayaknya akta notaril dan tidak memenuhi syarat otentisitas dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Ketiadaan kekuatan pembuktian ini akan mengakibatkan dokumen elektronik tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga dokumen elektronik tersebut bukan merupakan akta otentik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1867 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Selain itu, dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian karena harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain yaitu saksi ahli. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1975 KUH Perdata dan Pasal 288 RBG. Nilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik diserahkan kepada pertimbangan hakim sehingga dokumen elektronik mempunyai sifat pembuktian bebas (vrij bewijskracht).

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

a. Akta notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pembuatan akta dengan memanfaatkan teknologi merupakan terobosan baru bagi kinerja profesi notaris, oleh karena itu notaris mempunyai peranan penting dalam transaksi elektronik (e-commerce). Negara telah memberikan legitimasi terhadap notaris untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta elektronik dalam e-commerce melalui UU PT dan UU ITE. Pembuatan akta secara elektronik tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar sahnya suatu akta otentik, namun pemenuhan syarat otentisitas ini merupakan kendala bagi notaris dalam membuat akta elektronik.
b. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna, sedangkan dokumen elektronik dengan tanda tangan digital dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU ITE, prinsip dasar akta otentik yang harus dipenuhi oleh akta notaris, serta masih memerlukan bantuan alat bukti lain yaitu saksi ahli, dengan beban pembuktian dilakukan berdasarkan sistem pembuktian positif dan bersifat pembuktian bebas. Dokumen elektronik ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tetapi kekuatan pembuktiannya sama dengan akta di bawah tangan. UU ITE memberi penegasan bahwa informasi elektronik dan digital signature sebagai alat bukti, tetapi mengecualikan akta notaris dari ketentuan dokumen elektronik. Ini berarti telah terjadi perluasan alat bukti tertulis yang harus ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian e-commerce dan notaris dapat berperan sebagai certification authority.

2. Rekomendasi

Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik, tetapi sampai saat ini belum ada undang-undang yang memungkinkan sistem pembuatan akta Notaris yang dibuat secara elektronik karena UU PT dan UU ITE belum mengatur mengenai sistem tersebut. Pembuatan akta otentik terkait dengan dokumen elektronik dalam e-commerce dapat dilakukan di hadapan ataupun oleh seorang notaris harus memperhatikan juga syarat otentisitas suatu akta sehingga dokumen elektronik berikut tanda tangan digital yang ada di dalamnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna. Terkait dengan otentisitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital, perlu dibentuk kelembagaan untuk penyelenggaraan certification authority yang melibatkan notaris di dalamnya, di bawah pengawasan Badan Pengawas Certification Authority.
Selain itu, masih diperlukan berbagai penyempurnaan yang bersifat normatif dan teknis, dengan melakukan perubahan terhadap UU Jabatan Notaris dan UU ITE terkait dengan wilayah jabatan seorang notaris, yaitu notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh wilayah propinsi tempat kedudukannya dan memberikan kewenangan kepada notaris di dunia cyber sebagai certification authority dengan memperhatikan prinsip dasar sahnya akta otentik. Untuk itu, apabila diperlukan perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tegas untuk mendukung peran notaris dalam sistem pembuatan akta secara elektronik. Hal tersebut di atas perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan mengingat Revisi UU Jabatan Notaris merupakan salah satu Program Legislasi Nasional 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Dikdik M. Arief Mansur & Elisaris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty, 1992.
A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Jakarta: Intermasa, 1978.
Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bandung: Alumni, 2004.
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
Niniek Suparni, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
————, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.

Karya Tulis Ilmiah:

Ign. Sumarsono Raharjo, “Informasi Elektronik pada Transaksi Electronic-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 29-No. 1-Tahun 2010.
Arimukti Wibowo, dkk, Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce, makalah disampaikan di hadapan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia Depok Jawa Barat, Juni 1999.

Website:

“Pembuktian dalam Proses Perdata”, http://pta-yogyakarta.go.id/index2.php?option=com_ content&do_pdf=1&id=478, diakses 25 April 2011.
“Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi”, www. cert.or.id/~budi/ articles/RUU-Cyberlaw.doc, diakses 3 April 2011.
Andi A., “Hukum E-Commerce, Keamanan dan Cyber Law”,dikutip dalam http://www.scribd. com/doc/32150217/Hukum-E-Commerce-Keamanan-Dan-Cyber-Law, diakses 7 Ja-nuari 2011.
Jusuf Patrick, “Alat bukti elektronik (Dokumen Elektronik)”, http://notarissby.blogspot.com/ 2010/02/alat-bukti-elektronik.html, diakses 7 Januari 2011.
————–, “Arti dan Kedudukan Tanda Tangan dalam Suatu Dokumen”, http://notarissby. blogspot.com/2008/05/arti-dan-kedudukan-tanda-tangan-dalam.html, diakses 7 Ja-nuari 2011.
————–, “Notaris dan UU No. 11 Th 2008: Esensi Keberadaan Lembaga Notariat dengan Berlakunya Undang-Undang No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, http://notarissby.blogspot.com/2008/05/notaris-dan-uu-no-11-th-2008.html, diakses 7 Ja-nuari 2011.
————–, “Oleh-Oleh dari Rapat Pleno INI yang diperluas di Bali 2010”, http://notarissby. blogspot.com/2010/02/oleh-oleh-dari-rapat-pleno-ini-yang.html, diakses 7 Januari 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
————–, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
————–, Herziene Inlandsch Reglement/Hukum Acara Perdata Indonesia yang Diperbarui.
————–, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.
————–, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
————–, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.
————–, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
————–, Naskah Akademik Rancangan UU tentang Tanda Tangan elektronik dan Transaksi Elektronik tahun 2001.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

4 thoughts on “Pembuktian dalam Electronic Commerce dan Implikasinya terhadap Notaris

  1. terima kasih artikel saya sudah dijadikan bahan referensi.
    Salam sukses selalu !

    Posted by Jusuf Patrick | Juli 17, 2013, 4:13 pm
  2. saya ingin memasukan artikel saudara kedalam penulisan saya, apa artikel ini sudah dimuat ke dalam suatu jurnal mba ? trims

    Posted by nurmalia | November 28, 2014, 4:33 pm
    • Silahkan mba Nurma, tks. Tulisan ini dimuat di jurnal Kajian Vol. 16 No. 2 Juni 2011 Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

      Posted by shanti dwi kartika | Desember 1, 2014, 6:37 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Mei 2012
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: