//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN

URGENCY OF NURSING ACT

Abstract:

Health as a development capital, require support from health professional staff, including nurse. Nursing staff is the greatest potential for health human resources, even though its existence has not supported by comprehensive legislation. Nursing staff have no legal certainty, legal protection, not recognizes internationally, and have no challenge to compete in free trade. These consequences caused of the lack of nursing act. The study was conducted to determine the urgency of nursing act and to know the rule of law needs to be regulated in nursing act. Data analysis and interpretation show that the substance of nursing act must be clear and unequivocal establish of nursing education system, the implementation of nursing practice, competence (registration and license), and institutional. Nursing act is indispensable for nursing in Indonesia, therefore the House of Representatives should immediately establish nursing act.   

 Keywords: nursing, nurse, nursing act.

Abstrak:

Kesehatan sebagai modal pembangunan memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan termasuk perawat. Tenaga keperawatan ini merupakan potensi terbesar bagi sumber daya manusia kesehatan, namun eksistensinya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Perawat tidak mempunyai jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, tidak diakui secara internasional, dan tidak dapat bersaing dalam perdagangan bebas. Hal inimerupakan konsekuensi belum adanya undang-undang keperawatan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui perlunya undang-undang keperawatan dan mengetahui norma hukum yang perlu diatur dalam undang-undang keperawatan. Analisis data dan interpretasi menunjukkan bahwa muatan materi undang-undang keperawatan harus jelas dan tegas mengatur sistem pendidikan keperawatan, penyelenggaraan praktik keperawatan, kompetensi (registrasi dan lisensi), sertakelembagaan. Undang-undang keperawatan sangat diperlukan bagi keperawatan di Indonesia, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera membentuk undang-undang keperawatan.

 Kata kunci: keperawatan, perawat, undang-undang keperawatan.

 A.   Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia serta modal pembangunan untuk keberlangsungan hidup suatu negara.[1] Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus dilindungi oleh negara dan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Hak asasi manusia di bidang kesehatan ini diakui dan dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945), yaitu Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 merupakan landasan hukum hak konstitusional bagi setiap orang untuk memperoleh layanan kesehatan, sedangkan Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 merupakan landasan hukum kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Amanat konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 1992) sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit). Untuk mencapai tujuan negara dan melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan kesehatan dengan bantuan sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan sebagai salah satu faktor pendukung penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas terdiri dari sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan termasuk perawat.[2]

Pembangunan kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan tersebut  yang dilakukan oleh tenaga paramedis dan tenaga non-paramedis. Berdasarkan Pasal 12 UU Rumah Sakit, sumber daya manusia terdiri dari tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non-kesehatan, oleh karena itu tenaga keperawatan merupakan tenaga non-paramedis. Tenaga keperawatan sebagai tenaga non-paramedis memiliki peran penting, karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga keperawatan ini terdiri dari perawat, perawat gigi, dan bidan. Perawat sebagai tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari seluruh tenaga kesehatan yang ada, tetapi eksistensinya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai.[3] Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 391.745 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima) orang dengan jumlah perawat sebanyak 160.074 (seratus enam puluh ribu tujuh puluh empat) orang.[4]

Kondisi tersebut berbeda dengan dokter sebagai tenaga medis dalam sumber daya kesehatan. Berdasarkan data dari BPPSDMK tahun 2010, jumlah tenaga medis sebanyak 42.467 (empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) orang[5] dari jumlah tenaga kesehatan yang ada, dengan perincian dokter spesialis berjumlah 8.403 (delapan ribu empat ratus tiga), dokter umum berjumlah 26.333 (dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga), dan dokter gigi berjumlah 8.731 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu). Namundemikian, profesi perawat masih kurang diakui dan kurang mendapat perhatian dalam dunia kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan perawat sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Ini disebabkan jumlah dokter belum sebanding dengan perawat, adanya pembatasan praktik dokter, dan pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, izin praktik dokter hanya diberikan untuk paling banyak tiga tempat yaitu sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, sarana pelayanan kesehatan milik swasta, dan praktik perorangan.

Kondisi tersebut berpengaruh pada kesejahteraan dan hak-hak perawat belum sepenuhnya diperhatikan, sehingga sering timbul tuntutan hukum yang ditujukan kepada perawat. Tuntutan hukum tersebut lahir karena perawat melakukan asuhan keperawatan di luar wewenangnya Tuntutan hukum tersebut disebabkan pengaturan kewenangan dan pelimpahan wewenang yang tidak jelas serta tidak ada perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan profesinya sehingga tindakan yang dilakukan oleh perawat dapat dikategorikan illegal termasuk kewajiban perawat menolong pasien gawat darurat masih menimbulkan kontroversi. Contoh permasalahan yang dihadapi perawat yaitu kasus perawat Misran. Kasus Misran berawal dari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Samarinda berupa vonis tiga bulan penjara subsider denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diputuskan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Kesehatan juncto Pasal 63 ayat (1) UU Kesehatan 1992 karena memberikan pengobatan pada masyarakat di daerah yang tidak ada dokter, apoteker, dan apotik di luar kewenangannya, sementara Misran adalah petugas negara yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan (sebagai Kepala Puskesmas Pembantu yang telah bertugas selama 18 tahun tanpa masalah dalam melayani masyarakat.[6] Selain itu, terhadap masalah tersebut diajukan judicial review terhadap UU Kesehatan dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 12/PUU VIII/2010 yang memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

B.   Perumusan Masalah

Selain masalah kesejahteraan dan tuntutan hukum kepada perawat, masalah pendidikan keperawatan juga merupakan problem yang harus dibenahi, khususya mengenai jenjang pendidikan yang masih beragam dan belum ada standarisasi pendidikan. Perawat mempunyai jenjang pendidikan yang bervariasi yaitu Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Sarjana, dan Ners sehingga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan juga bervariasi. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan sistem dan standar masing-masing. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan siapa yang dimaksud dengan perawat dan apakah semua sumber daya kesehatan yang dihasilkan oleh semua jenjang pendidikan tersebut disebut perawat. Hal tersebut dipicu karena belum adanya undang-undang yang mengatur keperawatan secara spesifik menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perawat dan masyarakat penerima jasa keperawatan.

Perangkat hukum tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, namun sampai saat ini belum ada undang-undang keperawatan yang melindungi perawat dan masyarakat. Selama ini, belum ada aturan yang jelas dan tegas mengenai hak, kewajiban, tugas, wewenang, tanggung jawab perawat. Selain itu, undang-undang yang mengatur keperawatan diperlukan untuk menjamin agar perawat Indonesia dapat melakukan ekspansi ke luar negeri. Ekspansi perawat ke luar negeri ini terkait dengan dibukanya peluang masuknya perawat asing ke Indonesia sebagai dampak dari mutual recognition arrangement. Seperti diketahui pada tahun 2006, Indonesia telah ikut menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing Service untuk wilayah Association of South East Asian Nations (ASEAN) tentang pengakuan bersama layanan dan kemampuan keperawatan secara profesional. Hal ini berarti perawat Indonesia bisa melakukan ekspansi ke luar negeri dan perawat dari negara lain dapat bekerja di Indonesia. Konsekuensi dari penandatanganan MRA dan belum adanya undang-undang tersebut adalah perawat Indonesia tidak diperkenankan berpartisipasi dalam MRA di wilayah ASEAN sehingga tidak dapat mengikuti persaingan global.

Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan tenaga keperawatan, serta perlu adanya undang-undang keperawatan ini maka Dewan Perwakilan Rakyat telah memasukan Rancangan Undang-Undang Keperawatan sebagai salah satu prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2012. Permasalahan hukum yang perlu dikaji yaitu mengapa keperawatan perlu diatur dengan undang-undang dan norma hukum apa yang perlu diatur dalam undang-undang keperawatan?

C.   Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui perlunya keperawatan diatur dengan undang-undang dan mengetahui norma hukum yang perlu diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Hasil pengkajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keperawatan serta menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum kesehatan.

D. Kerangka Pemikiran

1.    Perawat dan Keperawatan

Kesehatan sebagai hak asasi manusia dilindungi oleh negara dan negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memberikan pelayanan kesehatan. Negara menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan warga negara. Keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut didukung oleh regulasi yang kuat dalam bidang kesehatan dan sumber daya kesehatan (tenaga kesehatan) termasuk perawat. Perawat merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan. Perawat sebagai sumber daya kesehatan tidak lagi identik dengan pembantu dokter, namun eksistensi dan kredibilitasnya diakui sebagai profesional.

Perawat mempunyai fungsi yang unik yaitu membantu individu agar dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari secara mandiri dengan menggunakan kekuatan, kemauan, atau pengetahuan yang dimiliki.[7] Menurut Patricia W. Iyer[8], fungsi perawat dalam praktik keperawatan terdiri dari fungsi independen yaitu perawat melakukan praktik keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan secara mandiri tanpa memerlukan perintah dokter dan perawat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul, fungsi interdependen yaitu praktik keperawatan dilakukan berdasarkan kerja sama dengan tim kesehatan/tenaga kesehatan lainnya, dan fungsi dependen yaitu perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medik.

Pelaksanaan fungsi perawat berkaitan dengan berbagai peran yang melekat pada perawat. Peran perawat tersebut meliputi perawat sebagai pelaksana, perawat sebagai pendidik, perawat sebagai pengelola, dan perawat sebagai peneliti. Perawat sebagai pelaksana memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat bersifat care giver, comforter, protector and advocator, communicator, rehabilitator, yang dilaksanakan melelui asuhan keperawatan berupa assessment, diagnosis, planning, implementation, dan evaluation.[9] Perawat sebagai pendidik tercermin pada saat perawat melakukan asuhan keperawatan dengan mengajarkan perawatan mandiri, penyuluhan, dan saat bekerja di bidang akademik.[10] Perawat sebagai pengelola mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengelola pelayanan dan pendidikan keperawatan dalam kerangka paradigma keperawatan.[11] Perawat sebagai peneliti berperan serta dalam pengembangan body of knowledge keperawatan dan harus mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian di bidangnya.[12]

Keperawatan merupakan suatu profesi yang mandiri karena telah memenuhi empat persyaratan pokok profesi yaitu body of knowledge, educational system, code of ethics, and altruism.[13] Keperawatan menurut hasil Lokakarya Nasional Keperawatan Nasional Tahun 1983 adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun yang sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.[14] Konsepsi keperawatan tersebut mengandung pengertian bahwa keperawatan merupakan bagian dari implementasi kesehatan, disiplin ilmu kesehatan, mempunyai cakupan disiplin yang luas, serta memberikan pelayanan kesehatan sepanjang hayat.[15]

Pengaturan keperawatan merupakan bagian dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan kumpulan peraturan yang berisi kaidah hukum dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di bidang kesehatan. Menurut Leenen, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.[16] Hukum kesehatan ini di dalamnya berisi peraturan perundang-undangan sebagai norma dan landasan hukum bagi dunia kesehatan.

2.    Materi Muatan Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan berisi norma yang bersifat dan berlaku mengikat mengenai perintah, kebolehan, dan larangan. Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri bersifat umum dan komprehensif serta bersifat universal.[17] Peraturan perundang-undangan bersifat umum, komprehensif, dan universal mengandung pengertian bahwa peraturan perundang-undangan bukan bersifat khusus dan terbatas melainkan secara umum, menyeluruh, mempunyai ruang lingkup yang luas dan lengkap, serta diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya.[18] Berdasarkan sifat berlakunya tersebut, peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan-landasan bagi keberadaan dan kekuatannya yaitu sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan berupa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.[19] Namun, menurut Jimly Asshiddiqie norma hukum yang baik dalam setiap undang-undang selalu dipersyaratkan lima landasan keberlakuan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis sebagai landasan pertama dan bersifat mutlak, serta landasan administrasi sebagai landasan terakhir dan bersifat fakultatif tergantung pada kebutuhan.[20]

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum mempunyai karakter produk hukum yaitu produk hukum responsif/populis dan produk hukum konservatif/ortodoks/elitis.[21] Karakter produk hukum dapat dikualifikasikan dengan menggunakan indikator berupa proses pembuatan hukum, fungsi hukum, dan penafsiran atas suatu produk hukum.[22] Selain itu, Indonesia mengenal hierarki peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada stufenbau theory dari Hans Kelsen. Hubungan antar-norma yang mengatur pembentukan norma lain dapat digambarkan sebagai hubungan superordinasidan subordiinat, norma yang lebih tinggi menentukan pembentukan norma lain sehingga melahirkan tatanan hukum sebagai tingkatan-tingkatan dari norma-norma.[23] Teori ini menimbulkan asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya (lex supperiori derogat legi inferiori) dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali).

Selain harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, suatu undang-undang harus memperhatikan materi muatan sebagai norma hukum dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi: (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD RI Tahun 1945; (b) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; (c) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

E.   Hasil dan Pembahasan

 1.    Pengaturan Keperawatan dalam Undang-Undang

Keperawatan sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan memiliki jumlah tenaga yang paling banyak yang dapat menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Jumlah perawat ini setiap tahun terus bertambah seiring dengan lulusan dari institusi pendidikan keperawatan yang tidak terkendali sehingga perlu pengembangan profesionalisme dan payung hukum yang kuat agar perawat dapat bersaing dan meraih peluang kerja domestik maupun mancanegara dalam persaingan di era globalisasi. Perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari seluruh tenaga kesehatan yang ada.[24]Kondisi ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa perawat di RSUD Labuang Baji mempunyai prosentase sekitar 49% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh pegawai rumah sakit yang berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang.[25] Potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, banyak perawat berkerja dalam grey area. Perawat sering kali melakukan tindakan di luar asuhan keperawatan yang menjadi wewenangnya dan melakukan pekerjaan yang menjadi wewenang dokter. Hal itu terjadi karena ketidakjelasan kewenangan bagi perawat dan pelimpahan kewenangan dari tenaga medis (dokter).

Pekerjaan perawat dalam grey area meliputi menetapkan diagnosis penyakit, membuat resep obat, melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar tempat layanan kesehatan, melakukan pemeriksaan kehamilan, melakukan pertolongan persalinan, melakukan tindakan invasi (seperti memasang infus, memasang kateter, dan menyuntik), melaksanakan tugas kebersihan, dan melakukan tugas administrasi.[26] Hal ini terjadi akibat belum adanya job decriptions yang jelas. Konsekuensi dari pekerjaan di grey area tersebut antara lain perawat bekerja tidak sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya dan pada pekerjaan yang tidak menjadi wewenangnya. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna jasa keperawatan. Grey area tersebut timbul akibat kurang harmonisnya hubungan kemitraan antara perawat dengan tenaga kesehatan lainnya dengan tenaga non-kesehatan. Hubungan kemitraan ini harus diciptakan dan bukan diberikan, sehingga menuntut keaktifan dari perawat namun tidak boleh melebihi kewenangan perawatan dalam melakukan asuhan keperawatan.[27] Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan kemitraan antara perawat dengan tenaga kesehatan lainnya terutama dokter perlu mendapat landasan peraturan yang seimbang, agar dalam pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan tidak dibayang-bayangi oleh profesi lain.

Pemanfaatan tenaga perawat ini semakin terasa di daerah pedesaan/daerah terpencil atau pada kondisi gawat darurat. Ketika masyarakat memerlukan intervensi medis untuk menyelesaikan masalah kesehatannya seringkali terhambat oleh kompetensi dan ruang gerak perawat yang terbatas sehingga masalah kesehatan masyarakat tidak terselesaikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat terhambat, dan menimbulkan permasalahan hukum. Ini berarti keberadaan perawat sangat penting untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik secara individu, sosial, psikologis, spiritual, dan mental, namun penyelenggaraan pelayanan keperawatan oleh perawat tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik karena kedudukan hukum perawat masih sangat lemah dengan belum adanya undang-undang yang secara khusus melindungi perawat dan masyarakat yang menerima jasa layanan kesehatan oleh perawat.

Penyebab lainnya karena nomenklatur penyebutan lulusan dan jenjang pendidikan perawat, pengaturan lembaga pendidikan masih beragam (Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah), penguatan asuhan keperawatan dalam kurikulum materi pengajaran, komunikasi yang dibangun terhadap pengguna layanan dan profesi lain, hak-hak perawat termasuk imbalan atas jasa perawat, serta kompetensi perawat dan pendidikan sesuai dengan standar. Masih rendahnya pengakuan terhadap perawat dan kurangnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap perawat tersebut terkait dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilik oleh perawat. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh perawat masih beragam dengan background pendidikan Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK), Diploma III Keperawatan, Diploma IV Keperawatan, Sarjana Keperawatan, Sarjana Keperawatan & Profesi (Ners), Pascasarjana Keperawatan, Doktor Keperawatan. Selain beragamnya pendidikan perawat, masih banyak perawat yang belum melakukan uji kompetensi yang dimilikinya dan belum terdaftar sebagai registered nurse (RN).

Profesi keperawatan di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh globalisasi dalam pelayanan kesehatan. Globalisasi ini merupakan tantangan dan ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia, termasuk keberadaan dan kualitas perawat Indonesia. Globalisasi di bidang kesehatan membuka peluang bagi tenaga kesehatan dari luar negeri masuk ke Indonesia dan tenaga kesehatan Indonesia juga dapat bekerja di luar negeri. Namun, kondisi ini belum berimbang bagi profesi perawat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di satu sisiperawat di Indonesia belum mendapat pengakuan secara internasional, karena perawat Indonesia belum diakui kompetensinya secara internasional dan belum terdaftar sebagai RN.[28] Di sisi lain telah banyak perawat asing yang masuk dan bekerja di Indonesia karena Indonesia telah menandatangani MRA. Keperawatan Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, karena lemahnya regulasi keperawatan, belum adanya regulatory body/counsil, dan belum mempunyai sistem register nurse.[29]Ini berarti Indonesia belum sepenuhnya menjalankan MRA karena MRA mengharuskan negara-negara yang menandatanganinya mempunyai sistem yang sama dalam kompetensi yang diakui bersama termasuk nursing act dan regulatory body/counsil.

MRA merupakan kesepakatan dalam bidang pelayanan jasa secara profesional, termasuk bidang Kesehatan. Berdasarkan MRA, pelayanan jasa harus didasarkan pada standar profesional yang diakui, seperti standar pendidikan, kualitas profesional, dan lain-lain. MRA on nursing service pada intinya dimaksudkan untuk memfasilitasi mobilitas profesional keperawatan bagi negara-negara penanda tangan, serta standar dan kualifikasi praktik dan pelayanan keperawatan profesional. Konsekuensi tersebut sangat menguntungkan bagi perawat asing, karena perawat asing tersebut masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja dengan mendapatkan hak-hak eksklusif dan kemudahan. Atas dasar itu, stakeholder berpendapat bahwa perawat asing di Indonesia perlu diberikan batasan-batasan dengan wajib melalui proses adaptasi, kompetensi, registrasi, lisensi, serta penguasaan bahasa Indonesia.

Kondisi ini berbeda dengan kondisi yang dihadapi Perawat Indonesia di luar negeri. Perawat Indonesia di luar negeri ini tercermin dari perawat Indonesia yang bekerja di Jepang yang jumlahnya lebih dari 1000 (seribu) namun tidak diakui sebagai perawat karena 50% (lima puluh persen) sebagai candidate nurse dan50% sisanya sebagai care worker[30] dan belum mempunyai RN sehingga menurunkan kompetensinya (deskilling). Perawat Indonesia tidak diperkenankan berpartisipasi dalam MRA di wilayah ASEAN meskipun Indonesia telah menandatangani MRA tersebut karena Indonesia belum mempunyai undang-undang keperawatan, belum mempunyai konsil, keterbatasan kemampuan bahasa asing yang dimiliki oleh perawat Indonesia, belum diakuinya perawat Indonesia sebagai RN (belum ada sistem register nurse), belum ada standardisasi kompetensi perawat secara nasional, dan keperawatan di Indonesia masih tertinggal di banding dengan negara-negara di ASEAN terutama lemahnya regulasi keperawatan. Data ini didukung hasil diskusi dengan PPNI Pusat yang menyatakan bahwa perawat Indonesia akan bekerja di luar negeri perlu registrasi untuk mendapatkan RN di negara yang dituju dan tidak secara otomatis RN Indonesia dapat berlaku di luar negeri. Perawat Indonesia di luar negeri dianggap asisten perawat, karena tidak diakui kemampuannya sebagai akibat tidak memiliki bukti legalitas hitam di atas putih.[31]

Hasil wawancara ini didukung oleh hasil wawancara lain yang menyatakan bahwa selama ini kebijakan yang mengatur perawat masih belum memadai dan memberikan perlindungan bagi perawat, baru sebatas pada peraturan pemerintah/peraturan menteri kesehatan dan belum diatur dengan undang-undang.[32] Peraturan pemerintah sejauh ini hanya mengatur tentang tenaga kesehatan, registrasi tenaga kesehatan, dan penyelenggaran ijin praktik perawat. Kebijakan tersebut belum mengatur keperawatan secara tegas, jelas, dan komprehensif, oleh karena itu perlu pengaturan secara khusus mengenai keperawatan dengan undang-undang tersendiri. Ini berarti bahwa adanya undang-undang keperawatan sebagai regulatory body merupakan salah satu prasyarat mutlak untuk ikut berperan dalam keperawatan secara internasional, mengingat Indonesia telah memproduksi tenaga keperawatan dalam jumlah yang besar.

Realita yang dihadapi perawat tersebut akibat belum adanya perlindungan hukum dan regulasi yang kuat. Narasumberberpendapat bahwa perawat dan keperawatan perlu diatur dalam suatu undang-undang karena selama ini belum ada jaminan perlindungan terhadap eksistensi perawat sebagai suatu profesi dan tenaga kesehatan yang melakukan profesinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta belum ada jaminan perlindungan kepada masyarakat yang menerima asuhan keperawatan.[33] Alasan lain yang melatarbelakangi perlu dibentuknya undang-undang keperawatan, yaitu belum ada payung hukum yang jelas dan tegas mengenai wewenang, tugas, hak, dan kewajiban perawat, sehingga perawat bekerja dalam grey area, dan keperawatan merupakan kehidupan profesi yang mempunyai sistem pendidikan, body knowledge, dan pelayanan tersendiri.[34]

Pengaturan keperawatan perlu diatur dengan undang-undang tersendiri agar kedudukan perawat sebagai profesi menjadi lebih kuat, diakui, dan diterima keberadaan dan keilmuannya; perawat terlindungi dari kondisi dan masalah etik apapun terkait dengan praktik asuhan keperawatan yang dilakukannya; perawat Indonesia diakui di negara lain; dan tidak terjadi multitafsir dari pemerintah daerah akibat keberagaman standar asuhan keperawatan sesuai persepsi masing-masing apabila dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah. Selain tujuan tersebut, urgensi pembentukan undang-undang ini untuk mengatur mekanisme fungsi, tanggung jawab, dan praktik keperawatan secara utuh dan sistematis; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui asuhan keperawatan; menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan dan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan dan asuhan keperawatan; serta mengatur keberfungsian dari kelembagaan keperawatan untuk melindungi masyarakat dan perawat.

Berdasarkan analisis aspek-aspek yang paling penting untuk pembentukan  undang-undang keperawatan menyangkut aspek profesi, pendidikan dan kompetensi, praktik dan pelayanan, serta kelembagaan sebagai regulatory body. Aspek-aspek tersebut tercermin pada kondisi perawat Indonesia saat ini, yang berpengaruh pada peran serta dan eksistensi perawat Indonesia secara Internasional di era perdagangan bebas ini. Regulatory body bagi perawat yang mengatur sistem legislatif profesi tentang konsil, pendidikan, kompentensi, sertifikasi, registrasi, lisensi, dan praktik keperawatan secara tersendiri. Undang-undang keperawatan ini nantinya harus bisa mengatur keperawatan secara keseluruhan di seluruh Indonesia dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah yang ada karena masing-masing daerah mempunyai permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Ini dimaksudkan agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang keperawatan akan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan potensi di daerah sehingga tidak berbenturan dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di bidang kesehatan dan tidak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kesehatan sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah.

Hasil analisis diinterpretasi mengenai urgensi undang-undang keperawatan, urgensi undang-undang tersendiri, dan substansi pokok undang-undang keperawatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa urgensi undang-undang keperawatan didasarkan UUD RI Tahun 1945 yang mengakui dan melindungi kesehatan sebagai hak asasi manusia. Ini berarti bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab negara dan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak konstitusional atas kesehatan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak[35] UUD RI Tahun 1945, dengan didukung tersedianya tenaga kesehatan termasuk tenaga keperawatan di dalamnya.

Selain amanat UUD RI Tahun 1945, urgensi undang-undang keperawatan mempertimbangkan keberadaan perawat sebagai profesi mandiri dengan kelembagaan keperawatan mempunyai kewenangan mengatur kehidupan profesinya dalam hal pendidikan, penelitian, dan pelayanan yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan kehidupan manusia. Selain itu, perawat masih banyak yang bekerja di wilayah grey area, sistem pendidikan keperawatan, kompetensi, registrasi, dan lisensi perawat. Undang-undang ini sangat urgen juga terkait dengan kompetensi perawat, untuk dapat bersaing secara internasional dalam perdagangan bebas bidang jasa kesehatan sebagai tenaga kesehatan di luar negeri.

Selain perlu diatur dalam undang-undang, keperawatan juga perlu diatur dengan undang-undang tersendiri. Urgensinya yaitu untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan profesi perawat, serta kepentingan masyarakat sebagai klien dalam asuhan keperawatan yang bersifat sangat kompleks. Keberadaan undang-undang keperawatan ini diharapkan akan memacu perkembangan pendidikan, penelitian, dan pelayanan keperawatan sehingga profesi perawat di Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya. Urgensi pengaturan dengan undang-undang tersendiri ini didasarkan pada UU Kesehatan, yang dibentuk sebagai aturan pelaksanaan amanat UUD RI Tahun 1945. UU Kesehatan ini merupakan lex specialis dari UUD RI Tahun 1945, namun UU Kesehatan sebagai undang-undang organik merupakan lex generalis bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan baik yang kedudukannya sejajar maupun yang ada di bawahnya, karena UU Kesehatan hanya mengatur hal yang bersifat pokok terkait dengan kesehatan.

Ketentuan pelaksanaan UU Kesehatan dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga sebagai lex specialis dari UU Kesehatan. Keperawatan merupakan lex specialis dari kesehatan oleh karena itu harus diatur secara spesifik dalam undang-undang tersendiri. Ini berarti pembentukan rancangan undang-undang keperawatan merupakan amanat dari UUD RI Tahun 1945 dan UU Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu penyusunan rancangan undang-undang salah satunya didasarkan atas perintah UUD RI Tahun 1945 dan perintah undang-undang lain.

Perangkat hukum yang mengatur keperawatan masih lemah untuk menjamin keperawatan di Indonesia, karena masih bernaung dibawah UU Kesehatan yang pengaturannya masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Adanya hierarki peraturan perundang-undangan terutama dalam bidang kesehatan ini sesuai dengan stufenbau theory dari Hans Kelsen. Selain memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, suatu undang-undang harus memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pertimbangannya.

Atas dasar hasil analisis data maka landasan filosofis undang-undang keperawatan adalah kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita nasional dan tujuan negara, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas dengan ditunjang oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan skill dan keilmuannya termasuk tenaga keperawatan. Ini merupakan tanggung jawab moral negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, pemerintah menyelenggarakan pembangunan yang berkesinambungan termasuk pembangunan kesehatan. Salah satu faktor penentu pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan termasuk perawat. Pembangunan kesehatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, agar tenaga kesehatan khususnya keperawatan mempunyai daya saing sehingga diakui kompetensi dan keilmuannya di dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, berdasarkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa mengandung makna bahwa dalam diri manusia mempunyai dua aspek yaitu aspek individualitas dan aspek sosialitas, dan negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Ini berarti negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat penerima layanan kesehatan maupun perlindungan kepada tenaga kesehatan termasuk tenaga keperawatan. Atas dasar itu maka landasan filosofis dari undang-undang keperawatan ini adalah untuk mencapai tujuan nasional perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan. Selain itu, perawat sebagai profesi memiliki kemandirian dalam mengatur drinya (self regulated) dalam melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan serta pengembangan diri dan profesinya. Profesi perawat dalam memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan mempunyai karakterisitik otonom, accountable, konstan, berkesinambungan, koordinatif, dan advokatif, yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan kesehatan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan memperbaiki sistem pendidikan keperawatan dan kompetensi perawat, sehingga perawat Indonesia dapat bersaing dalam perdagangan bebas dan mendapat pengakuan internacional karena perawat merupakan suatu profesi. Landasan sosiologis ini dilatarbelakangi oleh hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Ini berarti Undang-Undang Keperawatan diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, mendekatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan, meningkatkan kesinambungan keperawatan dan konstribusi pelayanan keperawatan yang berkualitas sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan sesuai dengan perubahan paradigma pelayanan kesehatan.

Selain itu, adanya MRA on nursing service sebagai dampak dari globalisasi memungkinkan pertukaran perwata sebagai pelaku pelayanan jasa melalui suatu standar profesional yang diakui sehingga ada suatu keseragaman dalam latar belakang pendidikan, kualifikasi profesional dan lainnya. Standar profesional bagi perawat menurut MRA yaitu perawat profesional yang telah teregistrasi sehingga dapat mengikuti persaingan dalam perdagangan bebas. Selain syarat tersebut, MRA juga menentukan bahwa registrasi perawat dilakukan oleh nursing board or nursing council yang pembentukannya melalui undang-undang. Atas dasar itu maka landasan sosiologis dari undang-undang keperawatan yaitu pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk keperawatan yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang telah tersertifikasi, registrasi, dan lisensi guna terpenuhinya kompetensi perawat sehingga pearwat Indonesia dapat bersaing di pasar global dan mendapat pengakuan internasional.

Landasan yuridis terkait dengan pengaturan keperawatan secara komprehensif dalam bentuk undang-undang tersendiri untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum keperawatan. Kebijakan mengenai keperawatan belum bersifat komprehensif integral dan masih tersebar pengaturannya dalam beberapa peraturan pemerintah maupun kebijakan lainnya yang hanya mengatur tentang tenaga kesehatan, registrasi tenaga kesehatan, dan penyelenggaran ijin praktik perawat. Regulasi tersebut belum mampu mengawal secara lengkap mengenai kebijakan, pendidikan, pelatihan, pemanfaatan, jenjang karir, manajemen keperawatan, dan kelembagaan bagi perawat. Untuk mewujudkan regulasi yang komprehensif integral diperlukan peran negara melalui kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif. Peran negara dalam mewujudkan tenaga perawat yang profesional sangat tergantung kepada political willdari pemerintah. Selama ini peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur keperawatan secara komprehensif, yang didasarkan pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 serta Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 63 UU Kesehatan yang mengatur mengenai kewajiban negara menyediakan sumber daya kesehatan yang adil dan merata, penyelenggaraan tenaga kesehatan/keperawatan yang bermutu, dan keperawatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli. Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan memerintahkan bahwa untuk tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang. Selain itu, dalam pembentukan undang-undang keperawatan ini juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan yang sederajat yaitu UUD RI Tahun 1945 dan undang-undang lain yang berkaitan dengan keperawatan.

UUD RI Tahun 1945 melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui Pasal 28H ayat (1). Konstitusi negara ini melalui Pasal 34 ayat (3) memberikan kewajiban konstitusonal kepada negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Amanat UUD RI Tahun 1945 tersebut ditindaklanjuti dengan UU Kesehatan 1992 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, undang-undang keperawatan yang akan terbentuk perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan pendidikan keperawatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi perawat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan masyarakat sebagai penerima jasa keperawatan, UU Praktik Kedokteran, dan UU Rumah Sakit terkait dengan hubungan kemitraan antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dalam pelayanan kesehatan. Atas dasar landasan itu, maka keperawatan sangat perlu diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri sebagai lex specialis dari UU Kesehatan.

Selain berdasarkan ketiga landasan tersebut, dalam suatu undang-undang juga mengandung landasan administratif. Landasan administratif ini bersifat fakultatif, teknis dan tergantung pada kebutuhan, sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie mengenai landasan keberlakuan undang-undang. Landasan administratif ini didasarkan pada realita penyelenggaraan praktik keperawatan yang dilakukan perawat di tempat pelayanan kesehatan, seperti melakukan diagnosis penyakit, membuat resep obat, dan melakukan tindakan pengobatan. Landasan administratif ini juga dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan dan distribusi perawat hingga ke daerah pelosok dan perbatasan, kompetensi dan pendidikan keperawatan bagi perawat, rasio tenaga kesehatan dengan penduduk per 100.000 (seratus ribu) orang penduduk, dan jumlah sarana kesehatan yang tersedia.

2.    Norma Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Keperawatan

Rancangan undang-undang keperawatan ini nantinya akan menjadi sebuah produk hukum yang di dalamnya terkandung norma hukum. Rancangan undang-undang keperawatan sebagai norma hukum memuat materi muatan yang merupakan perintah, kebolehan, dan larangan. Materi muatan undang-undang keperawatan harus memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang Keperawatan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Keperawatan dibentuk atas dasar perintah UUD RI Tahun 1945 dan perintah UU Kesehatan. Selain itu, materi muatan Undang-Undang Keperawatan mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Keperawatan merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD RI Tahun 1945 khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, melaksanakan perintah Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan, dan untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ini berarti undang-undang keperawatan harus mempunyai materi muatan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan hasil penelitian ini, narasumber memberikan masukan yang beragam mengenai materi muatan rancangan undang-undang keperawatan.

Materi muatan rancangan undang-undang keperawatan menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi materi yang terkait dengan standar perawat, etika profesi perawat, dan pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan oleh seorang perawat; hak, kewajiban, tugas, dan wewenang perawat dan masyarakat sebagai penerima pelayanan keperawatan.[36] Materi muatan tersebut tidak jauh berbeda dengan usulan dari organisasi profesi, yaitu konsil sebagai regulatory body bagi perawat yang mengatur sistem legislatif profesi, kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi; hak, kewajiban, dan wewenang perawat; tanggung jawab hukum, sanksi, dan prosedur/tahapan penjatuhan sanksi; dan pendidikan keperawatan dan kolegium keperawatan.[37]

Adapun materi muatan menurut kalangan akademisi dilihat dari segi kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi keperawatan, standar pendidikan, standar profesi, standar praktik keperawatan, penegakan etika, dan disiplin profesi.[38] Narasumberdari tempat pelayanan kesehatan juga memberikan masukan mengenai materi muatan rancangan undang-undang keperawatan yang meliputi konsil keperawatan sebagai bagian dari kelembagaan, peran, tugas, dan wewenang yang jelas bagi perawat, pendidikan, uji kompetensi, serta hak dan kewajiban dalam praktik keperawatan, kompetensi yang melatarbelakangi praktik keperawatan, pengaturan praktik berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang berkaitan dengan profesi lain, batas kewenangan dan perlindungan secara hukum.[39]

Konsil keperawatan sangat diperlukan agar profesi lebih kuat dan solid, karena dengan adanya konsil keperawatan maka perawat punya struktur yang jelas. Kelembagaan dalam keperawatan terdiri atas PPNI sebagai organisasi profesi, kolegium dan konsil keperawatan. Fungsi dari masing-masing kelembagaan tersebut yaitu organisasi profesi berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia; kolegium Keperawatan berfungsi untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu Keperawatan dan memberi pengakuan kepada Perawat berdasarkan kompetensi dan cabang disiplin ilmu Keperawatan; dan konsil mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, pengesahan, dan pengawasan Praktik Keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan.

Berdasarkan hasil analisis data, substansi pokok dari undang-undang keperawatan meliputi sistem pendidikan keperawatan, kompetensi, registrasi, dan lisensi, penyelenggaraan praktik keperawatan, serta kelembagaan keperawatan. Sistem pendidikan keperawatan bersifat akademik dan profesi, dengan yang penyelenggaraannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan yang dibuat oleh kolegium. Penyelenggaraan praktik keperawatan dapat dilakukan secara mandiri maupun di tempat pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan praktik keperawatan ini terkait dengan peran dan wewenang perawat, serta hak dan kewajiban perawat dan masyarakat pengguna jasa keperawatan. Kompetensi perawat dibuktikan dengan uji kompetensi, yang pelaksanaannya ada pada organisasi profesi dan kolegium. Perawat yang telah melakukan uji kompertensi mendapatkan sertifikat uji kompetensi dan diakui sebagai RN melalui sertifikat tanda registrasi yang diterbitkan oleh konsil. Bagi perawat yang sudah berstatus sebagai RN dan akan melakukan praktik keperawatan, mendapatkan lisensi berupa surat ijin praktik perawat. Kelembagaan keperawatan terdiri atas organisasi profesi, kolegium, dan konsil keperawatan. Substansi pokok tersebut merupakan muatan materi dari undang-undang keperawatan.

Undang-undang keperawatan sangat urgen untuk dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat secara tersendiri dan dipisahkan pengaturannya dari tenaga kesehatan apabila dilihat dari muatan materi, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Namun, pengaturannya juga harus melihat aspek keperawatan sebagai professional maupun aspek kebijakan Pemerintah Pusat sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan harus ada sinkronisasi antara fungsi profesi perawat dengan kebijakan tersebut.[40] Undang-Undang Keperawatan tersebut diharapkan: pertama, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan keperawatan; kedua, mengatur pelayanan keperawatan; ketiga, menjamin perawat memperoleh kepastian hukum atas risiko kerja; keempat, memberikan payung hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan maupun yang diberikan pelayanan oleh perawat; dan kelima, meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, pendidikan, kompetensi, tanggung jawab keilmuan, dan tanggung jawab profesi perawat dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini berarti keberadaan undang-undang keperawatan dari segi materi sangat diperlukan oleh perawat agar perawat dapat menjalankan fungsi, tugas, dan perannya sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan ilmu dan profesinya.

Hasil analisis data dan interpretasi ini menunjukkan bahwa rancangan  undang-undang keperawatan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, komprehensif, dan universal yang berisikan norma yang mengatur mengenai perawat dan keperawatan. Rancangan undang-undang keperawatan ini materi muatannya mengandung isi berupa pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 tentang hak kesehatan melalui pelayanan kesehatan, perintah Pasal 23 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia menandatangani MRA on nursing service untuk wilayah ASEAN, dan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat khususnya perawat dan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan keperawatan. Rancangan undang-undang keperawatan ini sebagai norma hukum mempunyai karakter produk hukum yang bersifat responsif karena mencerminkan rasa keadilan substantif, mampu mengenali keinginan perawat sebagai tenaga kesehatan dengan porsi terbesar daripada tenaga kesehatan lain sehingga dapat terpenuhinya harapan masyarakat mengenai undang-undang yang secara spesifik mengatur keperawatan dan terpisah dari undang-undang lain.

 F.   Penutup

 1.    Kesimpulan

Regulasi mengenai keperawatan belum komprehensif integral dan konsekuensi Indonesia sebagai negara yang menandatangani MRA on nursing service harus memiliki nursing act oleh karena itu keperawatan perlu diatur dengan undang-undang tersendiri yang bersifat umum, komprehensif, dan universal. Ini berarti regulasi berupa Undang-Undang Keperawatan sangat diperlukan bagi profesi perawat karena tanpa ada regulasi secara nasional berupa undang-undang tidak akan ada pengakuan dari segi pendidikan, kompetensi, dan profesi bagi perawat Indonesia baik secara internasional maupun di dalam negerinya sendiri. Selain itu, berdasarkan muatan materi serta landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis, undang-undang keperawatan mempunyai urgensitas untuk segera dibentuk secara spesifik dan terpisah dari undang-undang tenaga kesehatan.

Materi muatan dari undang-undang keperawatan harus jelas dan tegas mengatur mengenai sistem pendidikan keperawatan, penyelenggaraan praktik keperawatan (peran dan wewenang perawat, serta hak dan kewajiban perawat dan masyarakat), kompetensi (registrasi, dan lisensi) serta kelembagaannya yang terdiri dari organisasi profesi, kolegium, dan konsil. Berdasarkan materi muatan tersebut, undang-undang keperawatan ini mengandung norma yang bersifat perintah terkait dengan pendidikan, kompetensi, kelembagaan (konsil keperawatan sebagai regulatory body, kolegium, dan organisasi profesi), penyelenggaraan praktik keperawatan. Norma yang bersifat kebolehan dan larangan tercermin dalam penyelenggaraan praktik keperawatan.

2.    Rekomendasi

Undang-undang Keperawatan ini sangat diperlukan bagi kedudukan hukum perawat dan perlindungan hukum pelayanan kesehatan melalui keperawatan di Indonesia. Atas dasar itu maka DPR perlu segera membentuk Undang-Undang Keperawatan secara komprehensif, tersendiri, dan terpisah pengaturannya dari tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Internet:

Agustina, Pengantar Sosial Budaya Keperawatan, Jakarta: Institut Antropolgi Indonesia, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Azwar, Azrul, “Beberapa Catatan Tentang Ruu Keperawatan”, disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperawatan dengan Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Keperawatan, Jakarta, 16 Juni 2011: Setjen DPR RI.

Fadhillah, Harif, “Ancaman Globalisasi dan RUU Keperawatan”, http://www.neraca.co.id/2011/06/15/ancaman-globalisasi-dan-ruu-keperawatan/, diakses tanggal 26 Juni 2011.

Fadhillah, Harif, Urgensi Percepatan Pengesahan RUU Keperawatan di Indonesia,” disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperawatan dengan PP Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Jakarta, 23 Juni 2011: Setjen DPR RI.

Febrianto, Samuel, “Gugatan Mantri Misran diputus MK nanti sore”, http://www.tribunnews.com/2011/06/27/gugatan-mantri-misran-diputus-mk-nanti-sore, diakses tanggal 25 Mei 2011.

Gaffar, La Ode Jumadi, Pengantar Keperawatan Profesional, Jakarta: EGC, 1999.

Handoyo, B. Hestu Cipto, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia 2010, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011.

Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum Untuk Perumahsakitan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Muttaqien, R., Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Terjemahan dari buku Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2011.

Praptiningsih, Sri, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986.

Saifullah, Muhammad, “Undang-Undang Keperawatan Solusi Masalah TKI di Kuwait”, http://news.okezone.com/read/2011/04/19/337/447688/uu-keperawatan-solusi-masalah-tki-di-kuwait, diakses tanggal 25 Mei 2011.

Triwibowo, Cecep, Hukum Keperawatan Panduan Hukum dan Etika bagi Perawat, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2010.

Wijaya, Karna, 2007, ”Kedudukan Perawat dalam Hukum Indonesia (Perspektif Sosio Legal),” Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VII. No. 1-Juli 2007, hal. 44.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

[Shanti Dwi Kartika*, dimuat dalam Jurnal Negara Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2012]


*    Calon Peneliti Bidang Hukum Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 2 DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, email: shanti.kartika@dpr.go.id.

[1]    Karna Wijaya, ”Kedudukan Perawat dalam Hukum Indonesia (Perspektif Sosio Legal),” Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VII. No. 1-Juli 2007, hal. 44.

[2]    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia 2010, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011.

[3]    Harif Fadhillah, Urgensi Percepatan Pengesahan RUU Keperawatan di Indonesia,” disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperawatan dengan PP Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Jakarta, 23 Juni 2011: Setjen DPR RI.

[4]    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan ., loc.cit.

[5]    Ibid.

[6]    Samuel Febrianto, “Gugatan Mantri Misran diputus MK nanti sore”, http://www. tribunnews. com/2011/06/27/gugatan-mantri-misran-diputus-mk-nanti-sore, diakses tanggal 25 Mei 2011.

[7]    Cecep Triwibowo, Hukum Keperawatan Panduan Hukum dan Etika bagi Perawat, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2010, hal. 13.

[8]    Ibid.

[9]    Ibid., hal. 32-36.

[10]   Ibid., hal. 36.

[11]   Ibid.

[12]   Ibid.

[13]   Azrul Azwar, 2011, “Beberapa Catatan Tentang RUU Keperawatan”, disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperawatan dengan Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Keperawatan, Jakarta, 16 Junvi 2011: Setjen DPR RI.

[14]   La Ode Jumadi Gaffar, Pengantar Keperawatan Profesional, Jakarta: EGC, 1999, hal. 18.

[15]   Agustina, Pengantar Sosial Budaya Keperawatan, Jakarta: Institut Antropolgi Indonesia, 2011, hal. 39-40.

[16]   Cecep Triwibowo, Hukum Keperawatan…, op.cit., hal. 12.

[17]   Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hal. 113.

[18]   Ibid.

[19]   B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008, hal. 65-66.

[20]   Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 117.

[21]   Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 2010, hal. 31-32.

[22]   Ibid., hal. 32.

[23]   R. Muttaqien, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Terjemahan dari buku Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2011, hal. 179.

[24]   Harif Fadhillah,”Urgensi Percepatan….”, op.cit.

[25]   Wawancara dengan dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, Makassar, 22 Juni 2011.

[26]   Ibid.

[27]   Ibid.

[28]   Wawancara dengan stakeholders (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pusat Studi Ilmu Keperawatan Universitas Hassanudin, Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji), Makassar, 20 s.d. 24 Juni 2011.

[29]   Hasil wawancara dengan Pusat Studi Ilmu Keperawatan Universitas Hassanudin, Makassar, 22 Juni 2011.

[30]   Harif Fadhillah, “Ancaman Globalisasi dan RUU Keperawatan”, http://www.neraca.co.id/ 2011/06/15/ancaman-globalisasi-dan-ruu-keperawatan/, diakses tanggal 26 Juni 2011.

[31]   Muhammad Saifullah, “Undang-Undang Keperawatan Solusi Masalah TKI di Kuwait”,  http://news.okezone.com/read/2011/04/19/337/447688/uu-keperawatan-solusi-masalah-tki-di-kuwait, diakses tanggal 25 Mei 2011.

[32]   Wawancara dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 21 Juni 2011.

[33]   Wawancara dengan stakeholders …., op.cit.

 [34] Ibid.

[35]   Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[36]   Wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 21 Juni 2011.

[37]   Wawancara dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia…., loc.cit.

[38]   Wawancara dengan Pusat…., op.cit.

[39]   Wawancara dengan dokter dan perawat…., op.cit.

[40]   Wawancara dengan Dinas Kesehatan…., op.cit.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

18 thoughts on “URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN

  1. haduh .. cape saya baca nya ..

    aku copy paste aja gpp ? Maakasihhh

    Posted by Dinda | Maret 28, 2013, 12:09 pm
  2. mba. saya mau meneliti Urgensi UU Keperawatan. tapi lebih ke perdatanya. bisa kasih rekomendasi judul.nya mba?
    terimakasih sebelumnya.

    Posted by icep noval | Desember 3, 2013, 9:26 am
  3. tulisan yg bagus. Di jurnal apa saya bisa mendapatkan tulisan ini Bu? Btw, apakah ibu punya draft RUU Keperawatan terbaru? Terimakasih

    Posted by syahrul | Desember 3, 2013, 4:00 pm
  4. tulisan yang sangat bagus..

    Posted by cecep triwibowo | Oktober 9, 2014, 6:24 pm
  5. tulisan yang sangat bagus bu
    maaf sebelumnya, tapi saya msih bingung dengan kata paramedis dan non paramedis?
    kenapa perawat menjadi tenaga non paramedis?
    bukannya tenaga medis itu salah satunya perawat🙂
    maksih bu🙂

    Posted by Rafika nur siregar | Desember 20, 2014, 9:29 am
  6. tulisan yang sangat bagus bu
    tapi saya masih bingung dengan kata-kata paramedis dan nonparamedis
    bukannya perawat itu tenaga medis juga?

    Posted by RAFIKA | Desember 20, 2014, 9:32 am
  7. Mbak,sangat bermanfaat tulisanx .tapii mbak,sy boleh mintaaa filee aslinya gak yg belum di ringkas?soalx waktu itu sempat saya baca ,soalx skripsi saya mengenani UU keperawatan,tolong yaa mbak soalx lagi butuh buat skripsi,,mohon bantuanx ,,
    Ini nomor sy ,,,tolong balasanx 085290379551,sy Inthan mhasiswa di jogja

    Posted by Umbu | Januari 6, 2015, 6:19 pm
  8. Mbak,tolong yaaa mbak,, tolong bangeettt ,,bisa kirim aja ke alamat email saya ,,mohon bantuanx mbak .Semoga semakin diberkati

    Posted by Umbu | Januari 6, 2015, 6:21 pm
  9. hidup keperawatan indonesia , banggalah menjadi seorang perawat. profesi yang begitu mulia. amiin!!

    Posted by habilwied17 | Januari 20, 2015, 2:35 pm
  10. Mbak, menarik sekali untuk tulisannya. Kalo boleh tahu jurnalnya dimuat dimana ya mbak ? buat literatur tesis ya mba..terima kasih.

    Posted by Tanti | Januari 21, 2015, 11:37 am
    • Terima kasih. Ini, Jurnal Negara Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2012 diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

      Posted by shanti dwi kartika | Januari 21, 2015, 12:44 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Juli 2012
S S R K J S M
« Jun   Des »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: