//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

KELEMBAGAAN GERAKAN PRAMUKA DALAM UU NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA

Abstrak:

UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) merupakan payung hukum bagi gerakan pramuka. UU Gerakan Pramuka lahir sebagai respon dari Pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi gerakan pramuka. Revitalisasi dilakukan karena kondisi gerakan pramuka yang memprihatinkan, salah satunya keberagaman organisasi kepanduan yang lahir dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Atas dasar itu dilakukan pengkajian terhadap kelembagaan gerakan pramuka, untuk mengetahui kelembagaan gerakan pramuka pasca-diundangkannya UU Gerakan Pramuka dan undang-undang itu diperlukan bagi kelembagaan gerakan pramuka. Kelembagaan gerakan pramuka berprinsip pada satu pramuka untuk satu Indonesia, dengan bentuk kelembagaan plural di bawah tunggal di atas yang berakar pada falsafah bangsa Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman organisasi kepanduan berada di tingkat gugus depan dan gugus komunitas, namun bergabung menjadi satu sebagai gerakan pramuka di tingkat kwartir nasional dan membawa nama Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Bentuk kelembagaan ini berimplikasi pada organisasi kepanduan yang berbasis partai politik. Organisasi kepanduan tersebut harus keluar dari partai politik dan berdiri sendiri sebagai organisasi kepanduan karena gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela dan nonpolitis.

 Kata Kunci: revitalisasi, pramuka, kelembagaan, organisasi

 I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) merupakan payung hukum bagi gerakan pramuka. Gerakan pramuka di Indonesia selama ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, dan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden ini membuat beberapa gerakan Pramuka seperti Hizbul Wathon yang bernaung di bawah Muhammadiyah harus melebur ke Gerakan Pramuka. Kepanduan-kepanduan partikelir terpaksa tiarap dan baru muncul kembali ketika Reformasi bergulir pada 1998. Pengaturan ini tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Belum kuatnya landasan hukum gerakan pramuka ini merupakan salah satu pertimbangan dibentuknya UU Gerakan Pramuka.

UU Gerakan Pramuka lahir sebagai respon dari Pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi gerakan pramuka. Pembentukan UU Gerakan Pramuka bermula dari amanah Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006, untuk merevitalisasi gerakan pramuka sebagai salah satu pilar pendidikan generasi muda. Revitalisasi ini mempertimbangkan kondisi gerakan pramuka saat ini, karena generasi muda semakin tidak tertarik dengan pramuka, banyak generasi muda yang terlibat tindak kriminalitas dan menggunakan narkotika dan obat terlarang, serta kegiatan pramuka tidak mengikuti perkembangan jaman sehingga kurang menarik. Kondisi gerakan pramuka tersebut dinilai sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut dipengaruhi juga oleh meningkatnya krisis moral dan etika, keberagaman organisasi kepanduan yang lahir dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta belum adanya landasan hukum yang kuat terhadap gerakan pramuka.

Ini merupakan tantangan bagi generasi muda untuk menghidupkan kembali gerakan pramuka. Tantangan kepramukaan diklasifikasikan dalam (dua) kategori, yaitu tantangan dalam mengatasi persoalan sosial kepemudaan yang ditandai oleh dekadensi moral dan etika, serta tantangan dalam mengatasi persoalan kebangsaan yang ditandai oleh mulai lunturnya semangat kebangsaan dan spirit nasionalisme generasi muda.[1] Gerakan pramuka saat ini bisa dikatakan bahwa secara kelembagaan terpecah-pecah dan kembali ke kepanduan masing-masing. Hal itu menyebabkan kepramukaan di Indonesia bersifat plural dengan beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang kepramukaan atau kepanduan, seperti hizbul wathon, gerakan pramuka, pandu keadilan. Organisasi kepanduan dan kepramukaan tersebut merupakan organisasi kepemudaan. UU Gerakan Pramuka ini selain untuk revitalisasi, dimaksudkan juga untuk menggalang kembali persatuan di antara gerakan kepanduan yang ada di Indonesia. Ini berarti kelembagaan gerakan pramuka merupakan salah masalah krusial yang akan mempengaruhi revitalisasi gerakan pramuka.

Lahirnya UU Gerakan Pramuka tersebut perlu dikaji terkait dengan implementasinya, yaitu mengenai bagaimana kelembagaan gerakan pramuka pasca-diundangkannya UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan seberapa urgensinya undang-undang itu diperlukan bagi kelembagaan gerakan pramuka. Atas dasar itu maka dilakukan pengkajian untuk mengetahui kelembagaan gerakan pramuka pasca-diundangkannya UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan mengapa undang-undang itu diperlukan bagi kelembagaan gerakan pramuka. Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi UU Gerakan Pramuka terkait dengan kelembagaannya.

 2. Metodologi

Kajian Kelembagaan Gerakan Pramuka dalam UU No. 12 Tahun 2010 ini merupakan kajian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Kajian ini didasarkan pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang didukung dengan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat tim kerja, dan uji publik ke daerah.

Data yang diperoleh bersifat kualitatif dan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data dibahas dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan gerakan pramuka, yang diperlukan untuk mempelajari konsistensi dan kesesusaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan konseptual (conceptual approach) berawal dari konsep kepramukaan dan konsep hukum sehingga akan melahirkan pemahaman akan kelembagaan gerakan pramuka yang dapat dijadikan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu kelembagaan gerakan pramuka.Berdasarkan analisis data dan interpretasi akan diperoleh kesimpulan yang menggambarkan kelembagaan gerakan pramuka dalam UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Konseptual tentang Pramuka

Generasi muda adalah potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dibina untuk memiliki watak, kepribadian dan pekerti yang handal  dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Generasi muda tersebut agar produktif dibina dan dididik secara nonformal melalui gerakan kepemudaan, salah satunya gerakan pramuka. Gerakan Pramuka merupakan gerakan pendidikan nonformal yang mengutamakan pendidikan nilai dalam rangka pembentukan watak, kepribadian dan pekerti generasi muda sebagai kader bangsa di masa depan. Menurut Mansur Asy’arie, gerakan pramuka adalah tempat berkumpulnya pra dan muka, yang bermakna orang terdepan.[2]

Menurut Azrul Azwar, gerakan pramuka adalah gerakan pendidikan, sebagaimana digagas oleh pendirinya Boden Powel di Eropa.[3] Gerakan pramuka merupakan wadah pembinaan bagi seluruh warga negara khususnya anak-anak dan generasi muda, melalui kegiatan yang dinamis dan mengandung pendidikan. Ibrahim Muhammad mengemukakan bahwa kepanduan, padanan kepramukaan, berupa taman pendidikan anak dan remaja yang bermacam agama, ras, bangsa, dengan jalan bermain antara adik-kakak agar memiliki kepekaan terhadap masalah agama dan cinta tanah air.[4] Gerakan pramuka juga bersifat perkumpulan non-pemerintah, bergerak di bidang pendidikan non-formal, dan kelembagaan bersifat non-politis.

Pramuka merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang telah lama berdiri. Gerakan pramuka lahir ditandai dengan banyaknya organisasi kepanduan yang berjumlah banyak dan rentan terjadi konflik yang dapat mengancam integritas bangsa. Menurut Darmanto Djojodibroto,[5] kepramukaan di Indonesia bergerak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, yang mulai berlaku pada 20 Mei 1961. Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa: penyelenggaraan pendidikan kepanduan ditugaskan kepada Gerakan Pramuka; pramuka adalah satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan, dengan Anggaran Dasar organisasi telah disediakan Pemerintah; dan masyarakat dilarang membentuk perkumpulan yang menyerupai pramuka.

2. Kerangka Teori

Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan sosial dengan didukung oleh social engineering by law yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hukum berubah seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat dan berfungsi sebagai sarana perubahan social (law as a tool of social engineering). Untuk itu, perlu mendapatkan kehidupan hukum, sehingga menurut Muladi dibutuhkan predisposisi yaitu menegakkan rule of law dan democracy.[6] Ada empat hal yang harus dipenuhi untuk menegakkan rule of law yaitu: government is under the law, adanya independence of jurisdiction, access to the court of law, general equal in certain application and same meaning, sedangkan untuk menegakkan democracy didasarkan pada prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu: constitutional, check and balance, freedom of media, judicial independence of precident, control to civil to military, protection to minoritary.[7]

Untuk implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum diperngaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Soerjono Soekamto, ada 5 (lima) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum/produk hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[8] Penegakan hukum menurut Lawrence Friedmen, ditentukan secara akumulatif oleh 3 (tiga) komponen yaitu struktur hukum yang mendukungnya (structure of law), substansi peraturan (content of law), budaya hukum (culture of law). Namun ketiga komponen tersebut dimungkinkan tidak berjalan beriringan karena sistem hukum terus berubah dan masing-masing unsur berubah dalam kecepatan yang tidak sama.[9]

Produk hukum sebagai salah satu faktor dalam penegakan hukum harus dibentuk dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan agar harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hierarki perundang-undangan ini didasarkan pada stufenbau theory dari Hans Kelsen. Stufenbau theory menyatakan bahwa hubungan antar-norma yang mengatur pembentukan norma lain dapat digambarkan sebagai hubungan superordinasi dan subordinat, norma yang lebih tinggi menentukan pembentukan norma lain sehingga melahirkan tatanan hukum sebagai tingkatan-tingkatan dari norma-norma.[10] Teori ini menimbulkan asas hukum peraturan perundang-undangan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya (lex supperiori derogat legi inferiori).

III. ANALISIS

Gerakan pramuka sebagai salah satu wadah pembinaan generasi muda melalui pendidikan nonformal yang mengutamakan pendidikan nilai. Pendidikan nilai tersebut memuat nilai-nilai yang bersifat umum dan telah diterima secara universal serta nilai-nilai yang bersifat khusus, yang di Indonesia sesuai dengan filosofi bangsa harus berdasarkan Pancasila. Namun, perubahan lingkungan strategis yang bersifat multidimensi yang sedang berlangsung saat ini mengakibatkan kepekaan dan solidaritas sosial, semangat kebangsaan dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, patriotisme dan idealisme, serta budi pekerti, moral dan etika generasi muda menurun dengan tajam yang apabila dibiarkan akan mengancam eksistensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saat ini gerakan pramuka mempunyai jumlah anggaota sekitar 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu) orang, dengan perincian sebagai berikut: pramuka siaga sebanyak 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus) anggota, pramuka penggalang sebanyak 7.200.000 (tujuh juta dua ratus) anggota, pramuka penegak sebanyak 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) anggota, dan pramuka pandega sebanyak 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) anggota.[11] Kondisi ini tidak didukung dengan jumlah pembina pramuka, yang hanya berjumlah 536.908 (lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan) orang. Ini berarti tidak ada keseimbangan kebutuhan ideal dalam pembinaan seluruh anggota pramuka di negeri ini.

Selain itu, gerakan pramuka mengalami kondisi yang memprihatinkan. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan revitalisasi gerakan pramuka salah satunya melalui pemberian payung hukum bagi gerakan pramuka berupa undang-undang. Revitalisasi ini dimaksudkan dalam rangka pembentukan watak, kepribadian, dan pekerti generasi muda, yang sangat penting artinya guna menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pada hakekatnya merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya harus mengikutsertakan peran aktif semua pihak, secara terencana dan berkelanjutan.

Revitalisasi perlu dilakukan dengan memberdayakan gerakan pramuka secara sistematis, berkelanjutan, dan terencana untuk meningkatkan peran, fungsi, dan tugas pokok gerakan pramuka, serta memperkokoh eksistensi kelembagaan gerakan pramuka yang bersatu dengan gerakan kepanduan lainnya yang ada. Selain itu, sejalan dengan semangat demokratisasi dan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, maka pendidikan nilai-nilai dalam Gerakan Pramuka dan penyelenggaraan pendidikannya ditetapkan dengan UU Gerakan Pramuka. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan UU Gerakan Pramuka bersifat hukum progresif yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dalam masyarakat sehingga UU Gerakan pramuka merupakan law as a tool of social engineering.

Gerakan pramuka sebagai pendidikan non-formal dan organisasi kepemudaan menjadi wadah pengembangan diri generasi muda sebagai kader bangsa. Pendidikan melalui gerakan pramuka ini merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi. Selain itu kepramukaan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28C dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Hak konstitusional dalam pengembangan diri tersebut melahirkan kewajiban konstitusional bagi negara. Kewajiban konstitusional ini diwujudkan dalam bentuk upaya penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara.

Amanat UUD Tahun 1945 tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas tersebut sebagai dasar bagi negara untuk menyelenggarakan pendidikan nacional baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU Sisdiknas, pramuka merupakan jalur pendidikan nonformal yaitu pendidikan kepemudaan. Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (3) UU Sisdiknas disebutkan bahwa pramuka merupakan salah satu jenis pendidikan kepemudaan. Selain itu, pramuka sebagai generasi muda dilindungi dengan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan), namun pengaturan mengenai pramuka dan gerakan pramuka sebagai organisasi kepemudaan tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tersebut. Atas dasar itu maka dibentuklah UU Gerakan Pramuka.

Adapun hubungan keterkaitan UU Gerakan Pramuka dengan UU Sisdiknas yaitu UU Sisdiknas yang mengatur mengenai pendidikan formal dan nonformal bagi peserta didik perlu pengaturan lebih lanjut untuk pendidikan nonformal kepemudaan dalam bidang kepramukaan melalui UU Gerakan Pramuka. UU Gerakan Pramuka ini menitikberatkan pada pendidikan nonformal untuk menanamkan nilai-nilai bagi generasi muda. Selain itu Pramuka sebagai pemuda juga tunduk pada UU Kepemudaan, namun UU Kepemudaan hanya mengatur pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun sedangkan UU Gerakan Pramuka tidak hanya terbatas pada pemuda saja tetapi warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun berhak sebagai peserta didik pramuka, dengan tidak menutup kemungkinan bagi warga negara yang berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun untuk ikut serta berpartisipasi dalam kepramukaan.

UU Gerakan Pramuka ini diperlukan mengingat gerakan pramuka sangat memprihatinkan, terjadi penurunan tajam peminatnya, serta tidak ada landasan hukum yang kuat bagi kepramukaan/kepanduan di Indonesia. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1912, dengan ditandai dengan gerakan-gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan ini tergabung dalam satu wadah gerakan pramuka melalui Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Menurut sejarah, penyebab kemerosotan pramuka karena ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik sehingga pramuka tidak lagi bersifat independen dan ditinggalkan para aktivisnya.[12]

Fakta tersebut melahirkan ide dominan dari pemerintah untuk melakukan revitalisasi terhadap gerakan pramuka. Revitalisasi ini juga merupakan ide dominan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk merevitalisasi gerakan pramuka, DPR berinisiatif membuat undang-undang yang dapat menjadi payung hukum bagi pramuka di Indonesia yaitu UU Gerakan Pramuka. Pramuka diharapkan dapat menemukan eksistensinya kembali, dengan dukungan landasan hukum yang kuat setingkat undang-undang. Dukungan yuridis terhadap pramuka sebelum UU Gerakan Pramuka lahir berupa Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang telah mengalami beberapa revisi dan UU Sisdiknas.

Dengan undang-undang tersebut diharapkan penataan kembali gerakan pramuka sebagai suatu pilar pendidikan harus dikembalikan lagi kepada asas-asas dasar yang mulia yang mendasari kelahiran gerakan pramuka. Jangan lagi pramuka dibawa kepada ke­pentingan kepada kelompok-kelompok sesaat yang selama ini pernah memanfaatkan seeara salah dan ti­dak proporsional. Pramuka harus menjadi pilar pen­didikan sejati yang memberi perhatian besar kepada pembentukan watak bangsa, kepribadian, serta akhlak mulia kaum muda.

Berkait dengan itu, muatan serta stuktur penjenjangan pendidikan pramuka harus direvitalisasi kembali sesuai perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini menyangkut posisi pramuka di sebelah mana akan mengisi rongga kosong di tengah aktivitas kependidikan yang semakin dipadati oleh berbagai agenda kurikuler dan ekstrakurikuler. Kehadiran pramuka tak pelak harus terwujud kembali dalam bentuknya yang modern dan melengkapi kekurangan dalam manajemen pengelolaan pendidikan di era modern. Bukan malah menjadi beban baru yang tak jelas arah dan tujuannya.

Pada saat pembahasan UU Gerakan Pramuka, terdapat 9 (sembilan) masalah krusial dalam pramuka yang menjadi muatan materi dalam UU Gerakan Pramuka tersebut. Adapun 9 (sembilan) masalah krusial tersebut yaitu terkait dengan nomenklatur kepanduan atau kepramukaan, pendidikan kepramukaan, penyelenggaraan kepramukaan, musyawarah organisasi, atribut, asosiasi, keuangan, pembinaan, serta pembubaran dan pembekuan. Salah satu masalah krusial tersebut berkaitan dengan asosiasi atau kelembagaan.

Prinsip yang dibangun dalam gerakan pramuka adalah satu pramuka untuk satu Indonesia. Berdasarkan prinsip tersebut, kelembagaan gerakan pramuka bersifat tunggal di atas plural di bawah. Prinsip ini berakar pada falsafah bangsa bhineka tunggal ika. Hal ini untuk menjembatani keberagaman organisasi kepanduan yang ada di Indonesia yang bernaung dalam satu wadah yaitu Gerakan Pramuka. Adapun organisasi kepanduan yang ada di Indonesia antara lain Hizbul Wathon, Pandu Keadilan, Ikatan Pandu Nahdlatul Ulama, Wanadri, dan Hipprada (Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda).

Bentuk kelembagaan Gerakan Pramuka mengacu pada konteks satu Pramuka untuk satu Indonesia. Prinsip ini untuk menjembatani pluralisme kepanduan di Indonesia, sehingga mencerminkan bhineka tunggal ika. Hal itu menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka harus mengakomodasi kemajemukan yang ada di kalangan pemuda di masyarakat dan gerakan kepanduan yang muncul kembali. Bentuk kelembagaan gerakan pramuka itu dimaksudkan untuk mengatur bagaimana kemajemukan tersebut dapat ditampung dalam Pramuka, oleh karena itu kelembagan gerakan pramuka berbentuk plural di bawah tunggal di atas.

Plural di bawah maksudnya pada tingkat gugus depan bisa dibentuk gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis satuan komunitas. Satuan komunitas dapat dibentuk dalam tingkatan struktur, tetapi di dalam keluarga besar Pramuka itu sendiri. Gugus depan komunitas ini setara dengan satuan karya yang selama ini sudah ada. Gugus depan komunitas juga dapat membuat satuan komunitas sampai tingkat nasional dan dapat membuat kegiatannya sendiri dengan tetap berada dalam satu wadah Gerakan Pramuka.Bentuk kelembagaan tersebut dimaksudkan juga untuk mengakui eksistensi Hizbul Wathon dan kepanduan lain sebagai pramuka. Keberagaman organisasi kepanduan berada di tingkat gugus depan dan gugus komunitas, namun bergabung menjadi satu sebagai gerakan pramuka di tingkat kwartir nasional dan membawa nama Indonesia di tingkat regional maupun internasional.

Bentuk kelembagaan ini berimplikasi pada organisasi kepanduan yang berbasis partai politik. Organisasi kepanduan tersebut harus keluar dari partai politik dan berdiri sendiri sebagai organisasi kepanduan karena gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela dan nonpolitis. Oleh karena itu, UU Gerakan Pramuka ini menegaskan bahwa pramuka secara organisatoris bersifat independen yaitu mandiri, sukarela, dan nonpolitis. Ini berarti bahwa gerakan pramuka bukan underbow pemerintah, namun hal-hal yang dilakukan oleh gerakan pramuka tetap harus diketahui oleh pemerintah dan pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Gerakan pramuka mempunyai satuan organisasi yang terdiri atas gugus depan dan kwartir.

Ini berarti berdasarkan prinsip tersebut gerakan pramuka sebagai gerakan pendidikan dan organisasi kepemudaan diharapkan akan dapat mengakomodasi keberagaman dan kebhinekaan tetap dalam keekaan gerakan pramuka. Berdasarkan kelembagaan tersebut, sesuai dengan pendapat Azrul Azwar dan Ibrahim Muhammad gerakan pramuka sebagai gerakan pendidikan adalah gugus depan yang berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai organisasi atau perkumpulan non-pemerintah membantu pendidikan luar sekolah serta non politis secara kelembagaan.

Bentuk dan sifat kelembagaan ini berimplikasi pada pendanaan pramuka. Konsekuensinya pendanaan pramuka harus didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan ini juga perlu diberikan oleh pejabat terkait di wilayah masing-masing, agar revitalisasi gerakan pramuka dapat berhasil dan UU Gerakan Pramuka dapat diimplementasikan terutama terkait dengan kelembagaannya. Ini disebabkan karena keberhasilan revitalisasi gerakan pramuka ditentukan oleh organisasi dan manajemen kepramukaan yang kuat dan tepat.

IV. PENUTUP

 1. Kesimpulan

Politik hukum pembentukan UU Gerakan Pramuka bersifat hukum progresif yang dipengaruhi oleh perubahan sosial berupa revitalisasi gerakan pramuka. Berdasarkan politik hukum tersebut, UU Gerakan bersifat law as a tool of social engineering. UU Gerakan Pramuka ini salah satunya mengatur kelembagaan. UU Gerakan pramuka ini diperlukan untuk mempersatukan pramuka dan organisasi kepanduan lainnya dalam satu wadah Gerakan Pramuka yang mencerminkan kebhinekaan. Kelembagaan gerakan pramuka dibangun dalam konteks satu pramuka untuk satu merah putih, dengan prinsip plural di bawah tunggal di atas. Kelembagaan ini untuk mewadahi keberagaman organisasi kepanduan yang ada di Indonesia selain pramuka. Pluralisme organisasi kepanduan berada di tingkat gugus depan berupa gugus depan berbasis satuan pendidikan dan satuan komunitas. Pluralisme kepanduan dalam gugus depan tersebut bergabung menjadi satu sebagai gerakan pramuka di tingkat kwartir nasional dan membawa nama Indonesia di tingkat regional maupun internasional.

 2.    Saran

Agar revitalisasi gerakan pramuka dan implementasi UU Gerakan Pramuka dapat berhasil dan berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan UU Gerakan Pramuka maka perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder. Selain itu, pramuka dan gerakan kepanduan lainnya perlu menanggalkan egosentrisnya masing-masing dan bersatu dalam gerakan pramuka secara nasional maupun international atas nama bangsa Indonesia.

[by: Shanti Dwi Kartika*]

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, M. Amin, dkk, Pedoman Lengkap Gerakan Pramuka, Surabaya: Halim Jaya, 2008

Basuki, Wishnu, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, terjemahan dari American Law: An Introduction by Lawrence M. Friedmen, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Muttaqien, R. 2011. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Terjemahan dari buku Hans Kelsen. General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971). Bandung: Nusa Media.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kepramukaan, disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senin, 26 Juli 2010.

“Keterpurukan Hukum di Indonesia”, http://cahwatuaji.blogspot.com/, diakses tanggal 22 Maret 2011.

“Mengapa Undang-Undang Kepramukaan Diperlukan”, http://www. balitbang.depdiknas.go.id/?p=233, diakses tanggal 7 Maret 2011.

“Seberapa pentingkah RUU Kepramukaan”, http://cangkang.vivanews. com/liburan/news/read/177764-seberapa-penting-ruu-pramuka, diakses tanggal 1 April 2011.


* Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Gubroto Jakarta, email: sh4_dtika@yahoo.co.id

[1] Resume Lokakarya Pembahasan RUU Kepramukaan, Bogor, 19 Agustus 2011.

[2] Mansur Asy’arie , “Konsepsi Mendasar Gerakan Pramuka Pengertian, Sifat, Asas, Tujuan dan Fungsi “, http://reganapoin.wordpress.com/2010/12/07/konsepsi-mendasar-gerakan-pramuka-pengertian-sifat-asas-tujuan-dan-fungsi/, diakses tanggal 2 November 2011.

[3] Resume Lokakarya Pembahasan RUU Kepramukaan, Bogor, 19 Agustus 2011.

[4] Mansur Asy’arie , “Konsepsi …..,“ op.cit.

[5]“Seberapa pentingkah RUU Kepramukaan”, http://cangkang.vivanews.com/liburan/ news/read/177764-seberapa-penting-ruu-pramuka, diakses tanggal 1 April 2011.

[6] “Keterpurukan Hukum di Indonesia”, http://cahwatuaji.blogspot.com/, diakses tanggal 22 Maret 2011.

[7] Ibid.

[8] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal.8.

[9] Wishnu Basuki, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, terjemahan dari American Law: An Introduction by Lawrence M. Friedmen, Jakarta: Tatanusa, 2001, hal. 6-9.

[10] R. Muttaqien, 2011. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Terjemahan dari buku Hans Kelsen. General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971). Bandung: Nusa Media. 179.

[11] Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kepramukaan, disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senin, 26 Juli 2010.

[12] “Mengapa Undang-Undang Kepramukaan Diperlukan”, http://www.balitbang.depdiknas.go.id/ ?p=233, diakses tanggal 7 Maret 2011.

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Juli 2012
S S R K J S M
« Jun   Des »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: