//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

PUTUSAN MK ATAS UJI MATERI UU MIGAS

Shanti Dwi Kartika*)

Abstrak:
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan UUD N RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan didasarkan pada pertimbangan bahwa BP Migas sebagai representasi dari negara telah mendegradasi makna hak menguasai negara. Keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Putusan tersebut menimbulkan berbagai kontroversi, namun demikian putusan itu tetap dihormati dan dijalankan oleh stakeholders. Pemerintah untuk mengatasi kekosongan regulasi dan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 dan mengalihkan tugas dan fungsi BP Migas kepada Kementerian ESDM.

Pendahuluan
Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan judicial review atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bermula dari pengajual judicial review UU Migas oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. Pengujian UU Migas diajukan oleh 30 (tiga puluh) orang tokoh dan 12 (dua belas) organisasi kemasyarakatan. Para pemohon menilai bahwa UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. BP Migas tidak memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia dan lebih banyak menguntungkan kontraktor asing.
Judicial review terhadap UU Migas telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2012, dengan putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan uji materiil UU Migas. Salah satu dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945). Putusan tersebut sekaligus mengalihkan fungsi serta regulasinya kepada kementerian terkait. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan BP Migas mengundang beberapa sikap dan membawa dampak bagi stakeholders yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi pada umumnya dan BP Migas pada khususnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Amar putusan Mahmakah Konstitusi dalam konklusinya menyatakan bahwa pokok permohonan para pemohon beralasan hukum untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi dalam salah satu amar putusannya mengadili dan menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yaitu:
a. Pasal 1, angka 23, Pasal 4 ayat 3, Pasal 41 ayat 2, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat 1, Pasal 59 huruf A, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
b. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat 3, Pasal 41 ayat 2, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat 1, Pasal 59 huruf A, Pasal 61 dan Pasal 63 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat 1, frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat 3, frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat 1, frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945;
d. Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 Ayat 1, frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat 2, frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal 21 ayat 1, frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
e. Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
f. Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
g. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah Cq kementerian terkait sampai diundangkannya undang undang yang baru yang mengatur hal tersebut.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan dan wewenang BP Migas merupakan salah isu konstitusionalitas dalam pengujian UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian isu konstitusionalitas tentang BP Migas dilakukan dengan berdasarkan pada hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD N RI 1945 serta merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007.
BP Migas dibentuk untuk memisahkan antara badan regulasi dengan badan yang melakukan bisnis, yang kedua fungsi tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina. Keberadaan BP Migas bagi Pemerintah dimaksudkan agar Pemerintah tidak dihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha migas. Konstruksi hubungan ini tidak sesuai dengan UUD N RI 1945 yang menentukan bahwa negara mempunyai hak menguasai atas (1) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan (2) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD N RI 1945). Hak menguasai negara tersebut melahirkan kewenangan negara sebagai mandat dari Konstitusi untuk membuat kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kewenangan negara tersebut bersifat konstitusional apabila digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010.
Berdasarkan Konstitusi bentuk penguasaan tingkat pertama dan utama terletak pada negara dengan melakukan pengelolaan secara langsung terhadap migas, penguasaan negara tingkat kedua yaitu negara membuat kebijakan dan pengurusan, penguasaan negara tingkat ketiga yaitu negara melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan. Namun, UU Migas mengkonstrusikan BP Migas sebagai organ pemerintah hanya melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan migas sedangkan pengelolaan migas secara langsung pada sektor hulu dilakukan oleh badan usaha milik negara maupun badan usaha bukan milik negara berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Ini berarti bahwa hubungan BP Migas sebagai representasi negara dengan badan usaha-badan usaha tersebut dalam pengelolaan migas telah mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam migas, sehingga negara tidak dapat menjalankan kewenangannya dalam fungsi pengelolaan pengelolaan migas untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hubungan tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD N RI 1945.
Selain itu menurut Mahkamah Konstitusi, penguasaan negara terhadap migas akan efektif apabila Pemerintah secara langsung memegang fungsi regulasi dan kebijakan (policy) tanpa ditambahi dengan pembentukan BP Migas sehingga seluruh aspek penguasaan negara yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD N RI 1945 terlaksana. Pengelolaan sumber daya alam migas harus dalam bentuk pengorganisasian negara yang disusun berdasarkan rasionalitas birokrasi yang efisien dan tidak menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ini dikaitkan dengan keberadaan BP Migas dan pola hubungan di dalamnya maka BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintahan. Selama ini belum ada bukti penyalahgunaan kekuasaan di dalam BP Migas, tetapi keberadaan BP Migas tersebut inkonstitusional karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi pun bisa diputus oleh Mahkamah sebagai perkara konstitusionalitas.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (Sikap Pemerintah)

Pemerintah menerima putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD dan mengamanatkan, fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan pemerintah cq. kementerian terkait, sampai ada undang-undang baru yang mengatur hal tersebut. Ini menimbulkan kecemasan dari berbagai kalangan yang mempertanyakan kepastian hukum (legal certainty) terkait prediksi dari kebijakan dan regulasi (predictability over policy and regulation) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Peraturan presiden ini dimaksudkan untuk mencegah kevakuman aturan serta memberikan regulasi usaha hulu migas setelah BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan peraturan presiden ini dilakukan untuk mentaati dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, agar pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dalam industri perminyakan harus tetap berjalan dan mengembalikan seluruh fungsi BP Migas ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sikap DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengamanatkan dibentuknya undang-undang baru yang mengatur mengenai tugas dan fungsi BP Migas. Putusan tersebut mempunyai semangat untuk mengembalikan pengelolaan migas sesuai dengan UUD N RI 1945 yang mengamanatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat tersebut bisa ditafsirkan dengan pembentukan undang-undang baru ataupun dengan merevisi UU Migas. Sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, revisi UU Migas telah berjalan proses pembentukan perubahan UU Migas termasuk BP Migas di DPR selaku lembaga legislasi. Pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan pengkajian ulang untuk membuat undang-undang baru di bidang migas. Untuk sementara tugas dan fungsi BP Migas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas) sebagai pengganti BP Migas sampai ada undang-undang mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Materi muatan undang-undang yang baru nanti (revisi UU Migas) selain mengenai fungsi pengawasan juga harus mengatur kewenangan negara yang lahir dari hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD N RI 1945. Selain itu, DPR dalam merevisi UU Migas harus memperhatikan konstitusi dan memberikan solusi komprehensif dan bisa mengantisipasi persoalan migas di masa mendatang.

Penutup

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD N RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh kementerian terkait sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Putusan tersebut tertuang dalam putusan nomor 36/PUU-X/2012 sebagai putusan atas pengajuan judicial review UU Migas. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 sebagai upaya untuk menjalankan putusan tersebut, meskipun timbul kontroversi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi berikut implikasinya. Untuk memberikan dasar hukum bagi industri migas dan menjamin kepastian hukum, pemerintah bersama-sama dengan DPR harus segara melaksana kan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan atau penggantian terhadap UU Migas dengan menyelesaikan proses pembentukan rancangan undang-undang tentang perubahan UU Migas.

Rujukan:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor4152.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 November 2012.
4. “Fungsi BP Migas ke ESDM, Mahkamah Konstitusi Bubarkan BP Migas”, dimuat dalam Surat Kabar Harian Kompas, Rabu, 14 November 2012.
5. “Inilah Amar Putusan MK Terkait BPMIGAS Bertentangan dengan UUD 1945”, diakses melalui http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ index.php?page=web.Berita&id=7765, tanggal 14 November 2012
6. “Pemerintah siapkan perpres pascapembubaran BP Migas”, diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/343428/pemerintah-siapkan-perpres-pascapembubaran-bp-migas, tanggal 14 November 2012
7. “Pemerintah Terima Pembubaran BP Migas”, diakses melalui http://www.tempo.co/read/news/2012/11/13/090441598/Pemerintah-Terima-Pembubaran-BP-Migas, tanggal 14 November 2012.
8. “Perpres 95/2012 Agar Industri Migas Tidak Vakum”, diakses melalui http://www.komhukum.com/komhukum-detail-edukasi-744-perpres-952012-agar-industri-migas-tidak-vakum.html#.UKcQe2c_LMo, tanggal 17 November 2012.
9. “Putusan MK Bubarkan BP Migas buat Situasi Darurat”, diakses melalui http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/11/363453/284/1/Putusan_MK_Bubarkan_BP_Migas_buat_Situasi_Darurat, tanggal 17 November 2012.
10. ”Pro dan Kontra Pembubaran BP Migas”, diakses melalui http://m.detik.com/finance/read/2012/11/17/115546/2093178/1034/pro-dan-kontra-pembubaran-bp-migas, tanggal 17 November 2012.

*) Peneliti Hukum Setjen DPR RI
[dimuat dalam Info Singkat Vol IV No 22 II P3DI November 2012]

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Desember 2012
S S R K J S M
« Jul   Agu »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategori

%d blogger menyukai ini: