//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM REVISI UU PILPRES

Abstrak:
Presidential threshold merupakan permasalahan krusial dalam pembahasan revisi UU PIlpres. Presidential threshold ini menjadi perdebatan dalam pembahasan di kalangan fraski di DPR dan mengisi ruang publik. Hal itu tidak sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena berdasarkan prinsip due process of law pembentukan revisi UU Pilpres harus dikembalikan pada konstitusi Negara ini.

Pendahuluan
Pemilihan umum (Pemilu) akan berlangsung di Indonesia pada 2014, untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden periode 2014-2019. Pemilu perlu didukung oleh instrumen hukum berupa undang-undang di antaranya undang-undang yang mengatur pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), yang saat ini sedang dibahas perubahannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Revisi UU Pilpres telah dibahas di Badan Legislatif DPR RI dalam waktu hampir 1,5 tahun dan mengalami deadlock.

Deadlock terjadi karena terdapat masalah krusial dalam revisi UU Pilpres mengenai presidential threshold (PT). DPR RI belum sepakat mengenai perlu tidaknya merevisi UU Pilpres terkait dengan PT, lima dari sembilan fraksi di DPR RI tidak setuju jika UU Pilpres direvisi sementara fraksi lainnya menghendaki agar PT diturunkan dari 20% atau sesuai dengan parliamentary threshold. Ketentuan mengenai PT tersebut sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008. Saat ini, Pasal 9 UU Pilpres diajukan judicial review kembali ke MK karena dianggap bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD N RI Tahun 1945).

Pendapat tentang Presidential Threshold
Presidential threshold diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres, yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ini berarti bahwa berdasarkan hukum positif PT di Indonesia sebesar 25% suara sah nasional dari hasil pemilu legislatif atau 20% kursi parlemen yang terpilih. Ambang batas pencalonan presiden ini juga mengisi ruang publik. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pasal 9 UU Pilpres masih realistis untuk tetap digunakan karena presidential memang harus menggunakan threshold yang besar. Untuk itu, Arif Wibowo (anggota DPR RI) mengusulkan PT dinaikan dari 20% menjadi 25% hingga 30%, namun karena masih belum ada kesepakatan dan mayoritas fraksi setuju dengan PT lama maka RUU lebih baik ditarik dari prolegnas agar tidak ada lagi polemik dan pembahasan yang kontraproduktif, meskipun ada beberapa pasal yang perlu dilakukan penyempurnaan. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Siti Zuhro (Peneliti LIPI), yang mengatakan bahwa PT kurang relevan karena partai politik yang ikut pemilu legislatif sudah diverifikasi secara bertahap dan untuk dapat masuk ke parlemen harus memenuhi parliamentary threshold dan jika UU Pilpres tidak direvisi berarti undang-undang yang lama tetap diberlakukan.

Presidential Threshold dan Konstitusi
Sistem penyelenggaraan negara Indonesia mengadopsi prinsip demokrasi konstitusional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip due process of law, dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Mulyana W. Kusuma (Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies) menegaskan negara demokrasi tidak mengenal PT dalam praktik ketatanegaraannya, tetapi pencalonan presiden diatur dalam primary election tertutup, setengah tertutup, dan terbuka atau setengah terbuka untuk membentuk koalisi partai politik pengusung calon presiden. Atas dasar itu, penyelenggaraan pemerintahan negara harus menghormati prinsip-prinsip tersebut dan berlandaskan pada rule by the majority base on the constitution. Selain itu, PT harus dilihat dari due process of law yang mengandung makna bahwa tidak ada suatu proses hukum, proses politik, atau proses demokrasi yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Ketentuan hukum yang berlaku untuk pencalonan presiden dan wakil presiden mengacu pada Pasal 9 UU Pilpres. Ketentuan Pasal 9 UU Pilpres merupakan conditional bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan wapres) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UU Pilpres mengenai pasangan capres dan wapres dengan adanya frasa “yang telah memenuhi persyaratan.” Ketentuan Pasal 9 UU Pilpres tersebut multitafsir (ambiguity) karena terdapat beberapa norma di dalamnya, yaitu norma dispensasi (vrijstelling) tertuang dalam frasa “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu” dan norma perintah (gebod) tertuang dalam frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.” Keduanya menunjukkan ada kontradiksi, di satu sisi memberikan kebebasan bagi partai politik untuk mengusulkan capres dan wapres, sedangkan di sisi lain partai politik diperintahkan untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi/suara.
PT juga perlu ditinjau dari UUD N RI 1945 untuk mengetahui pemilu berlandaskan pada rule by the majority base on the constitution atau tidak. Konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, namun sistem pemerintahan yang berlaku hanya seolah-olah bersifat presidensial dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi tetapi tidak leluasa menggunakan kekuasaannya dalam menjalankan pemerintahan karena tergantung parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan negara tidak lagi presidensialisme murni tetapi parlementarisasi presidensialisme. Ini dipengaruhi oleh perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistis otoriter menjadi desentralistis demokratis yang diikuti oleh perubahan hukum seiring dengan perubahan konstitusi, sehingga berakibat muncul persoalan ketatanegaraan termasuk pemilu yang ditandai berkembangnya jumlah partai dalam pemilu tanpa legal design yang jelas dan pengaturan PT dalam UU Pilpres.

PT menurut MK dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 merupakan (1) norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD N RI Tahun 1945, legal policy terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD N RI Tahun 1945, dan tata cara pilpres berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD N RI Tahun 1945 sebagai kebijakan legislasi dan kebijakan threshold yang didelegasikan dalam pelaksanaan pemilu; (2) tidak ada korelasi logis dengan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena dengan syarat tersebut berarti proses demokrasi diserahkan rakyat yang berdaulat; (3) dukungan awal dalam pilpres karena hasil pilpres terhadap capres dan wapres terpilih telah didukung oleh rakyat melalui partai politik dalam pemilu; dan (4) delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang, sehingga tidak bisa dibatalkan oleh MK meskipun ketentuan PT sebagai isi dari UU Pilpres dinilai buruk karena substansi undang-undang yang dinilai buruk tidak selalu inkonstitusional. Berdasarkan putusan tersebut, berarti bahwa sesungguhnya pengaturan mengenai PT merupakan suatu norma yang dapat dinilai buruk meskipun tidak bersifat inkonstitusional karena PT merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 6A ayat (2), Pasal 6 ayat (5) junctis Pasal 22E ayat (6) UUD N RI Tahun 1945. Namun demikian, dalam putusan MK terdapat dissenting opinions.

Putusan MK itu menunjukkan telah terjadi inkonsistensi dengan Putusan No. 56/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 3/PUU-VII/2009 dalam constitutional interpretation yang menekankan pada tafsir tekstual dan original intent. Atas dasar itu, seyogyanya MK menyatakan bahwa PT bersifat inkonstitusional karena berdasarkan penafsiran tekstual, penafsiran sistematik, original intent atas Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6) yang menjadi sumber legitimasi Pasal 9 UU Pilpres kehilangan relevansinya sehingga ketentuan PT bertentangan dengan sumbernya. Selain itu, PT akan mengakibatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya terganjal dan didistorsi oleh UU Pilpres, karenanya pemilihan presiden dan wakil presiden harus dikembalikan ke konstitusi. Konstitusi mengatur partai politik atau gabungan peserta pemilu dapat mengajukan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD N RI Tahun 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa threshold berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat legal policy dengan menentukan PT sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres. Apabila pengaturan tersebut merujuk pada Pasal 6A ayat (5) juncto Pasal 22E ayat (6) UUD N RI Tahun 1945 dan sebagai manifestasi mandat UUD N RI Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang menentukan PT tidaklah tepat karena kedua pasal itu tidak mengatur mengenai persyaratan. Persyaratan pemilu ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945, namun dalam menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus memperhatikan amanat konstitusi lainnya yang berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.

Konstitusi juga telah menentukan kualifikasi terbaik untuk pencalonan presiden dan wakil presiden yang dipilh, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD N RI 1945. Menurut konstitusi, seorang calon presiden dan calon wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dan harus tersebar pada 20% suara di setiap provinsi lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung dianggap memenuhi syarat pemenang pemilu. Semua partai politik memiliki hak mencalonkan presiden dan wakil presiden jika melaksanakan ketentuan tersebut, namun jika tetap diberlakukan PT berarti melanggar konstitusi dan mengingkari semangat yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UUD N RI Tahun 1945, serta mencederai prinsip civil right dalam sistem demokrasi karena konstitusi tidak mengamanatkan penetapan threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Atas dasar itu, maka DPR RI dan Presiden selaku pembentuk undang-undang, seharusnya tidak menambahkan persyaratan lain termasuk syarat threshold bagi partai politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu. UUD N RI Tahun 1945 sebagai basic law hanya memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai: (1) syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden (Pasal 6 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945) dan (2) tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pasal 6A ayat (5) UUD N RI Tahun 1945. Selain itu, mengingat UU Pilpres berkedudukan sebagai lex superior derogate legi inferiori dari UUD N RI Tahun 1945 maka revisi UU Pilpres tidak perlu dilakukan terutama yang berhubungan dengan PT.

Penutup
Adanya PT dalam revisi UU Pilpres bertentangan dengan amanat Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD N RI Tahun 1945. Amanat konstitusi tersebut mencerminkan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Sistem presidensial harus dibangun berdasarkan konstitusi termasuk dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif agar bisa tercipta sistem yang efektif dan optimal. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk revisi UU Pilpres harus berdasarkan pada Konstitusi dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang menempatkan UUD N RI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). Atas dasar itu, maka PT dalam revisi UU Pilpres tidak perlu ada pengaturannya, karena amanat konstitusi itu mengandung makna presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi pemerintahan bukan dari partai melainkan langsung dari rakyat, partai politik berperan sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi, dan tidak akan mengurangi makna kedaulatan rakyat. Ketentuan mengenai PT dalam revisi UU Pilpres harus mempertimbangkan das sollen dan das sein, oleh karena itu revisi UU Pilpres perlu dilakukan terutama terkait dengan pengaturan PT, yaitu dengan menghapus PT dari revisi UU Pilpres dan mengembalikan pengaturannya pada Konstitusi.

Rujukan
“Ambang Batas 20% realistis,” dimuat dalam Media Indonesia, 10 Juli 2013.
“Kebuntuan RUU Pilpres,” dimuat dalam Surat Kabar Harian Kompas, tanggal 11 Juli 2013.
“Presidential Threshold Haram di Negara Demokrasi,” diakses melalui http://www.gatra.com/politik-1/19111-persidential-treshold-haram-di-negara-demokrasi.html, tanggal 17 Juli 2013.
“Presidential Threshold,” dimuat dalam Media Indonesia, 10 Juli 2013.
“RUU Pemilihan Presiden akan ditentukan Baleg DPR hari ini,” diakses melalui http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/151321/ruu-pemilihan-presiden-akan-ditentukan-baleg-dpr-hari-ini, tanggal 11 Juli 2013.
“RUU Pilpres Deadlock, Untunglah Parpol Besar,” diakses melalui http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/14/1/168133/RUU-Pilpres-Deadlock-Untungkan-Parpol-Besar- tanggal 16 Juli 2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD N RI Tahun 1945.

*) Tulisan dimuat di Info Singkat Vol. V No. 14 II P3DI Juli 2013

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Agustus 2013
S S R K J S M
« Des   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: