//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

OTONOMI PENDIDIKAN BAGI PERGURUAN TINGGI

I. PENDAHULUAN
Pendidikan sebagai hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh negara. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur pendidikan sebagai hak konstitusional bagi setiap warganya sekaligus menjadi kewajiban konstitusional bagi negara. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban konstitusional tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945). Pendidikan merupakan salah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tercermin dalam Alinea Pembukaan UUD N RI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga diatur secara tersendiri dalam UUD N RI 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) serta Bab XII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31. Amanat konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagaimana telah diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan UU Sisdiknas memuat penyelenggaraan pendidikan secara berjenjang mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi berdasarkan pada Pasal 24 UU Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi masih dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan nilai-nilai kebijakan. Namun, kondisi perguruan tinggi di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai masalah sekaligus menjadi masalah bangsa Indonesia terkait dengan hak konstitusional dan tanggung jawab Negara dalam pendidikan.
Selain itu UU Sisdiknas mengamanatkan penyelenggara satuan pendidikan dalam bentuk badan hukum pendidikan yang pengaturannya akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang (Pasal 53 dan Penjelasan Pasal 53 UU Sisdiknas). Amanat tersebut mengandung suatu esensi dari otonomi/kemandirian pendidikan tinggi. Sebelum lahirnya UU Dikti, amanat Pasal 53 UU Sisdiknas ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Esensi otonomi pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 31 Maret 2010.

Pembatalan UU BHP mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memperhatikan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 22 Februari 2007 memberikan rekomendasi penyusunan undang-undang mengenai pendidikan harus mempertimbangkan: (1) aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hak dan kewajiban konstitusional dalam bidang pendidikan; (2) aspek filosofis sebagai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional, aspek sosiologis terkait dengan realitas penyelenggaraan pendidikan, aspek yuridis; (3) aspek pengaturan harus merupakan implementasi tanggung jawab negara dan kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan; serta (4) aspek aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi pendidikan juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan otonomi pendidikan itu. Masyarakat masih memahami otonomi pendidikan secara keliru sebagai bentuk dari liberalisasi dan komersialisai pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Pemahaman ini muncul karena penyelenggaraan pendidikan yang buruk, sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan tinggi yang tidak jelas arahnya, ketiadaan tata kelola, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Buruknya penyelenggaraan pendidikan tinggi juga tergambar dengan adanya fenomena munculnya perguruan tinggi ruko, pemberian gelar kesarjanaan dengan mudah, dan mutu pendidikan yang belum terjamin. Fenomena tersebut menggambarkan perguruan tinggi mempunyai kredibilitas yang belum memuaskan stakeholders terutama masyarakat. Masyarakat khawatir dengan otonomi pendidikan akan terjadi pengalihan tanggung jawab Negara dan mengubah pendidikan sebagai public good menjadi privat good.

Gejala yang terjadi dalam masyarakat tersebut menunjukkan bahwa UU Sisdiknas dan UU Dikti belum sepenuhnya diimplementasikan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Otonomi/kemandirian pedidikan tinggi masih bersifat setengah hati dan belum sepenuhnya dijalankan oleh perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Ini merupakan permasalahan pendidikan yang berimplikasi pada pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi. Implikasi tersebut berkaitan dengan kedudukan hukum dari lembaga penyelenggara pendidikan di setiap satuan pendidikan dan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

UU Dikti dibentuk dan diundangkan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi. Lahirnya UU Dikti memberikan harapan terjadinya perubahan yang mendasar bagi pendidikan tinggi dan memberikan peluang terlaksananya otonomi pendidikan yang dijalankan oleh perguruan tinggi. Harapan itu mungkin akan tinggal harapan, mengingat telah ada sekelompok orang yang mengajukun pengujian UU Dikti terhadap UUD N RI 1945 ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 103/PUU-X/2012. Sejumlah perguruan tinggi swasta juga berencana akan mengajukan judicial review terhadap UU Dikti, namun masih mengkaji rencana tersebut.

II. PERMASALAHAN
Pentingnya otonomi disadari dan diyakini oleh sejumlah negara sebagai proses transformasi pendidikan tinggi, melalui Magna Charta Universitatum, 1988, yang menyatakan bahwa the university is an autonomous institution at the heart societies. To the meet the needs of the world around it, its research and teaching must be morally and intellectually independent of all political authority and economic power. Konsep otonomi tersebut bukan hal baru bagi Indonesia karena telah dipikirkan oleh founding fathers sejak 1947. Otonomi pendidikan sangat diperlukan bagi pendidikan tinggi di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing di dunia pendidikan. Namun dalam perjalanannya, otonomi menjadi permasalahan yang kontroversial di negeri ini. Ini disebabkan pemahaman yang keliru dari masyarakat terhadap otonomi pendidikan yang diidentikkan dengan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Selain itu, dasar hukum berlakunya otonomi pendidikan perlu dikaji penegakan hukumnya.

Atas dasar itu, dilakukan pengkajian mengenai otonomi pendidikan bagi penyelenggara pendidikan tinggi dengan permasalahan hukum sebagai berikut:
a. Bagaimana dampak pembatalan UU BHP terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi?
b. Apa perlunya otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi?
c. Apa peranan badan hukum penyelenggara pedidikan dalam otonomi pendidikan?

III. KERANGKA PEMIKIRAN
a. Pendidikan
Pendidikan merupakan hak asasi manusia, yang penyelenggaraannya merupakan bagian dari tanggung jawab Negara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Pendidikan dimulai sedini mungkin dan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan otak, sebagai usaha terus-menerus untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan belajar mempunyai muatan jauh lebih kaya daripada sekedar pengalihan pengetahuan dan ketrampilan. Ini sejalan dengan pendapat Niccolo Machiavelli yang memaknai pendidikan dalam kerangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus menerus. Ini berarti bahwa pendidikan dapat melengkapi ketidaksempurnaan dalam kodrat alamiah manusia.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi, dengan bersemboyan pada ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Tujuan pendidikan secara universal didasarkan pada kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, tujuan politis suatu masyarakat, analisis situasi sosial aktual kontemporer, analisis historis lembaga sosial, konteks masyarakat itu hidup (konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi). Bahkan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai komisi internasional untuk pendidikan menegaskan bahwa:
“Nowhere is the universities’ responsibility for the development of the society as a whole more acute than in developing countries, where research done in institutions of higher learning plays a pivot ale role in providing the basis for development programmers, policy formulation and the training of middle- and higher-level human resources”

Pendidikan dapat juga dilihat dari perspektif demokrasi. Pendidikan dalam perspektif demokrasi adalah sebuah komponen penting dalam institusi masyarakat. Demokrasi pendidikan mengakui dan mengakomodasi hak asasi manusia dalam pendidikan. Selain itu, demokrasi pendidikan memberikan ruang lebih terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan prinsip dan heterogenitas nilai-nilai masyarakat, yang mempunyai konsekuensi logis memberikan kebebasan bertindak dan kewenangan pengelolaan pendidikan.

b. Sistem Pendidikan Nasional
Pendidikan nasional Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD N RI 1945, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Pendidikan nasional tersebut dibangun untuk mencapai cita-cita pendidikan yang termuat dalam konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Jusuf Amir Faesal, system pendidikan nasional yaitu sutu usaha keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang satu dengan lainnya saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional secara filosofis adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam sistem pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Sistem pendidikan Indonesia tersebut dalam praktiknya telah bergeser dari cita-cita yang diamanatkan oleh konstitusi. Kegagalan pelaksanaan sistem pendidikan mengakibatkan timbulnya problem bangsa seperti sumber daya manusia yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa, turunnya jiwa nasionalisme dan rasa solidaritas, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, dan korupsi telah membudaya. Keadaan tersebut merupakan keterpurukan fundamental pendidikan nasional Indonesia, yaitu dalam hal kualitas, arah perkembangan, dan moral sumber daya manusianya. Selain itu, makna pendidikan telah mengalami reduksi dan tidak memiliki pijakan yang kuat dalam menyiapkan generasi penerus bangsa.
Sistem pendidikan nasional dijalankan dengan berdasarkan pada UU Sisdiknas. Sistem pendidikan tersebut yang dikembangkan oleh UU Sisdiknas mengandung makna otonomisasi pendidikan. Ini tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) UU Sisdiknas mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan bagi perguruan tinggi. Prinsip otonomisasi pendidikan juga tercermin dalam Pasal 53 UU Sisdiknas mengenai badan hukum pendidikan sebagai bentuk penyelenggara pendidikan.

c. Otonomi Pendidikan dan Perguruan Tinggi
Konsepsi otonomi pendidikan sudah menjadi fokus pemikiran founding fathers bangsa Indonesia. Konsepsi tersebut lahir dalam Kongres Pendidikan yang diselenggarakan di Surakarta, 4-6 Agustus 1947, yang antara lain dihadiri oleh Ki Hajar Dewantara, Soepomo, Soenario Kolopaking, Ir. Soekarno membahas mengenai otonomi. Pemikiran-pemikiran mengenai otonomi yang disampaikan pada Kongres Pendidikan 1947, yaitu:
1. Soepomo, universitas harus menjadi badan hukum otonom dan pemerintah harus memberikan otonomi sepenuhnya kepada universitas agar fungsi universitas di Indonesia sejajar dengan
universitas di Eropa dan Amerika;
2. Soenario Kolopaking, negara harus menyelenggarakan universitas yang berbentuk badan hukum dan mempunyai kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengabdi ilmu pengetahuan.

Otonomi pendidikan erat kaitannya dengan desentralisasi pendidikan. Menurut Alisjahbana, desentralisasi pendidikan secara konseptual dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan terkait dengan aspek pendanaan dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Otonomi pendidikan dijalankan dengan mengacu pada empat argument pokok dalam membuat kebijakan pendidikan, yaitu (1) peningkatan mutu, (2) efisiensi keuangan, (3) efisien administrasi, dan (4) perluasan kesempatan/pemerataan.

Berdasarkan UU Sisdiknas, pendidikan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi berkedudukan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, pilar pendidikan, dan komponen sistem pendidikan formal nasional. Perguruan tinggi secara makro berhadapan dengan empat tantangan yang krusial, yaitu (1) peningkatan nilai tambah, (2) pengkajian dan penelitian secara komprehensif dan mendalam, (3) persaingan global yang makin ketat, dan (4) munculnya kolonialisme baru di bidang iptek, informasi, dan ekonomi, menggantikan kolonialisme politik. Keempat hal tersebut menuntut kaum intelektual perguruan tinggi memperluas wawasan pengetahuan, wawasan keunggulan, keahlian profesional, dan mutu keterampilan manajerialnya.

Untuk menghadapi tantangan perguruan tinggi, perlu pemberdayaan kelembagaan pendidikan tinggi. Pemberdayaan kelembagaan pendidikan tinggi bermakna mendorong dan menciptakan iklim kondusif bagi terpeliharanya otonomi keilmuan, otonomi pengelolaan pendidikan, dan otonomi pengelolaan kelembagaan. Ketiga hal tersebut merupakan dimensi otonomi perguruan tinggi yang dikategorikan sebagai demokratisasi pengelolaan pendidikan, yang tidak terpisahkan dari penciptaan kesetaraan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS), dan peningkatan daya saing PT dalam negeri terhadap perguruan tinggi di negara-negara lain.

UU Sisdiknas mengamanatkan otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi. Dimensi otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi berdasarkan UU Sisdiknas, yaitu (1) berlaku kebebasan akademik dan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, (2) memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya, (3) dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat dan dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, (4) menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya, dan (5) pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Menurut Adil Basuki Ahza, otonomi mutlak diperlukan agar perguruan tinggi dapat meraih dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi. Otonomi perguruan tinggi bukan berarti perguruan tinggi menjadi organisasi komersial yang berorientasi pada profit (profit oriented) yang meninggalkan prinsip humanisme dan dapat menciptakan kesenjangan sosial. Otonomi harus diartikan sebagai otonomi keilmuan dan “Academic Freedom” bukan otonomi mengelola dan mencari dana. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Soedijarto. Menurut Soedijarto, perkembangan ilmu pengetahuan memang memerlukan kemerdekaan dan otonomi tanpa campur tangan dari kepentingan yang berada di luar kepentingan ditemukannya kebenaran ilmiah dan dikembangkannya teknologi baru, tetapi untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses kependidikan dan keilmuan diperlukan dukungan dana.

Perlunya dukungan dalam otonomi pendidikan juga disampaikan oleh Clark Kerr bahwa pelaksanaan otonomi keilmuan dan kemerdekaan akademik, perlu didukung oleh sistem administrasi dengan model manajemen yang moderen yang efisien dan efektif. Adapun makna kemerdekaan akademis dan otonomi keilmuan, yaitu (1) kemerdekaan akademik bagi dosen dan mahasiswa dan (2) kerangka birokrasi (good governance) dan otonomi keilmuan. Kemerdekaan dalam arti otonomi tersebut di dalamnya melekat governance system (organisasi dan manajemen) yang sesuai dengan kultur serta kapasitas perguruan tinggi, yaitu check and balance.

Makna dan hakikat otonomi adalah kewenangan untuk secara leluasa mengatur diri dalam mengelola penyelenggaraan institusi dan program akademik yang meliputi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat) bagi suatu Perguruan Tinggi untuk mencapai cita-cita dan aspirasinya sehingga menghasilkan dan menjamin mutu hasil pembelajaran, kompetensi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu setinggi kemampuan dan kondisinya. Otonomi bukan diberikan dengan sebebas-bebasnya melainkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi bukan pula berarti otonomi pengelolaan uang melainkan memberikan otonomi keilmuan dengan dukungan dana sesuai dengan kebutuhan untuk mensukseskan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk otonomi untuk melakukan kerjasama dengan dunia industri, pemerintahan, dan departemen-departemen.

Pentingnya otonomi perguruan tinggi juga pernah diungkapkan oleh beberapa orang, seperti oleh Presiden University California yang pernah mengatakan:
”the basic reality for the university is the widespread recognition that new knowledge is the most important factor in economic and social growth. We are just perceiving that the university is invisible product knowledge may be the most powerful single element in our culture, affecting the rice and fall profession and even social classes, regions and even nations.”

Pandangan ini diperkuat berdasarkan hasil penelitian majalah Economist pada tahun 2005 yang mengatakan “universities are among the most important engineers of knowledge economy. Not only do they produce the brain workers who man it, they also provide much of its backbone from laboratories to libraries to computer networks.
Untuk terwujudnya otonomi pendidikan diperlukan suatu proses. Proses menuju otonomi pendidikan antara lain berkaitan dengan pengembangan budaya profesionalisme dengan ciri-ciri memilki keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility), dan kesejawatan (corporations). Adapun prinsip keotonomian perguruan tinggi berkaitan dengan 5 (lima) prinsip pokok, yaitu: (1) Regional autonomy parallelism, (2) Keunikan sebagai core competence, (3) National Cohessiveness, (4) Market oriented, dan (5) Managed Professionally.

Selain kelima prinsip tersebut, kebebasan akademi dan otonomi perguruan tinggi mengacu pada Deklarasi Lima tentang Academic Freedom and Autonomy of Higher Education, yang dideklarasikan pada 10 Oktober 1988, otonomi perguruan tinggi meliputi academic freedom, academic community, and autonomy. Prinsip dan substansi yang terdapat dalam Declaration of Academic Freedom and Autonomy of Higher Education bagi lembaga pendidikan tinggi terdiri atas:
(1) independensi, (2) tanpa ada diskriminasi dan rasa takut, (3) hak penelitian tanpa ada intervensi, (4) wajib untuk menuhi hak ekonomi, social, kultural, politik masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan ilmu/pengetahuan, (5) aktif berperan serta memecahkan masalah masyarakat dan bangsanya serta kritis terhadap kondisi actual, (6) harus memperkokoh solidaritas dengan lembaga lain, (7) harus berusaha mencegah ketergantungan dan mengupayakan kemitraan dengan seluruh komunitas akademik, (8) harus menjamin partisipasi mahasiswa baik secara individual, kolektif, nasional, maupun internasional, dan (9) otonomi harus dilaksanakan secara demokratis dalam wujud self-government dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas akademik yang bersangkutan.

Untuk mengetahui sebuah perguruan tinggi memiliki otonomi dan penerapan prinsip otonomi, diperlukan indikator untuk mengukurnya. Ada enam indikator digunakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yaitu (1) kepemilikan atas asset dan otoritas untuk meminjam dana, (2) menetapkan struktur akademik dan program studi, (3) mengangkat dan memberhentikan staf serta menentukan besaran gajinya, (4) menentukan daya tamping dan sistem seleksi mahasiswa baru, (5) menetapkan besaran uang kuliah, dan (6) mengelola anggaran sesuai misi dan tujuan institusi.

d. Badan Hukum
Subyek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah badan hukum (rechtspersoon) dengan ruang lingkup pengertian (1) perkumpulam orang (organisasi); (2) dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechsbetrekking); (3) mempunyai harta kekayaan tersendiri; (4) mempunyai pengurus; (5) mempunyai hak dan kewajiban; dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum didukung oleh beberapa teori, salah satunya teori orgaan yang dikemukakan oleh Otto Von Gierke. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya. Eksistensi badan hukum mengalami perkembangan sehingga dapat digolongkan berdasarkan macamnya, jenisnya, dan sifatnya.

Badan hukum berdasarkan macamnya dibedakan badan hukum murni dan badan hukum tidak murni. Negara merupakan badan hukum murni, sedangkan badan hukum tidak murni adalah badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Badan hukum tidak murni yaitu badan hukum yang didirikan, diakui, atau diperkenankan oleh kekuasaan umum atau dapat juga didirikan khusus untuk suatu maksud tertentu.Berdasarkan jenisnya badan hukum terdiri dari badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah negara yang bertindak dalam lapangan hukum perdata sedangkan badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Badan hukum berdasarkan sifatnya terdiri dari korporasi dan yayasan. Penyelenggara pendidikan formal di Indonesia lazim mempergunakan badan hukum privat berbentuk yayasan dan perkumpulan. Sedangkan untuk pendidikan non-formal, Kementerian Hukum dan HAM mengizinkan dilakukan oleh Perseroan.

IV. ANALISIS OTONOMI PENDIDIKAN
a. Dampak Pembatalan UU BHP bagi otonomi pendidikan tinggi
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat mempunyai dampak yang tidak signifikan bagi sistem pendidikan Indonesia. Dampak yang dirasakan tidak sama bagi setiap perguruan tinggi sebagai penyelengara pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di daerah Ini disebabkan perguruan tinggi belum bisa mengimplementasikan ketentuan UU BHP, sehingga otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi masih dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001. Implikasi pembatalan UU BHP bagi PTS yaitu PTS tidak perlu menyesuaikan tata kelola sebagaimana disyaratkan dalam UU BHP, karena pada prinsipnya PTS telah menganut dan menjalankan otonomi pendidikan tanpa harus mengubah bentuk badan hukumnya. Dampak ini juga tidak berpengaruh besar bagi PTN kecuali bagi PTN berstatus BHMN, karena beberapa PTN baru memberlakukan BHP sebagian yaitu hanya sebatas pada otonomi akademik sedangkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan masih berasal dari pusat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti masih memperbolehkan keberagaman bentuk badan hukum pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, guna terwujudnya cita-cita nasional.

Dampak putusan tersebut menjelaskan bahwa UU BHP tidak perlu dibatalkan secara keseluruhan tapi hanya perlu direvisi pada ketentuan-ketentuan yang dinilai merugikan masyarakat. Ini disebabkan materi dalam UU BHP dianggap penting sehubungan dengan pengaturan yang berkaitan dengan otonomi keuangan dan kebebasan akademik yang jika diimplementasikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan jiwa kompetisi dalam menghadapi globalisasi khususnya bagi perguruan tinggi. Pengaturan otonomi pendidikan dalam UU BHP tersebut masih dipandang sebagai otonomi yang bersifat setengah hati. Ini mengingat di dalam UU BHP tidak ada pengaturan secara tegas mengenai pengawasan dan pemanfaatan anggaran bagi PTN. Selain itu, otonomi dalam UU BHP dinilai hanya menguntungkan bagi dosen dan perguruan tinggi dengan status badan hukum milik Negara (BHMN). Kedua hal tersebut merupakan salah satu kelemahan dari UU BHP.

b. Otonomi pendidikan bagi Perguruan Tinggi
Adanya otonomi pendidikan berarti Pemerintah memberikan wewenang kepada badan hukum pendidikan untuk melakukan tindakan hukum publik dan hubungan hukum lainnya dalam menyelenggarakan perguruan tinggi berdasarkan pada UU Sisdiknas, UU Dikti, serta peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan pendidikan ini merupakan wewenang negara, sesuai Pasal 28I dan Pasal 31 UUD N RI 1945. Berdasarkan UU Sidiknas, wewenang tersebut diberikan oleh Negara kepada badan hukum pendidikan untuk menyelenggarakan otonomi pendidikan melalui perguruan tinggi.

Otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi merupakan kewenangan dan kemampuan perguruan tinggi untuk menjalankan kegiatan mandiri di bidang akademik maupun non-akademik agar mutu pendidikan melalui perguruan tinggi di Indonesia semakin meningkat sehingga dapat bersaing secara global. Peningkatan kualitas ini terkait dengan empat tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan melalui otonomi perguruan tinggi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa otonomi perguruan tinggi yang dijalankan meliputi otonomi keilmuan, otonomi tata kelola pendidikan, dan otonomi tata kelola lembaga, sebagai dimensi otonomi perguruan tinggi.

Otonomi tersebut diatur dalam UU Sisdiknas, UU BHP (telah dinyatakan inkonstitusional), dan UU Dikti. Otonomi pendidikan berdasarkan UU Dikti diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 67 serta Penjelasan UU Dikti. Otonomi berdasarkan UU Dikti meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pengelolaan kelembagaan yang didasarkan kepada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi. Otonomi pendidikan menurut UU Dikti tidak jauh berbeda dengan otonomi pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas maupun UU BHP.

Otonomi pendidikan berdasarkan UU Dikti dapat menggunakan prinsip otonomi yang terdapat dalam UU BHP. Prinsip-prinsip otonomi dalam UU BHP masih dapat dipakai dan diterapkan dalam otonomi perguruan tinggi sekarang ini, meskipun otonomi dalam UU BHP tersebut dinilai setengah hati dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Hal ini mengingat bahwa otonomi perguruan tinggi sangat diperlukan bagi perguruan tinggi membantu percepatan pencapaian cita-cita pendidikan nasional. Otonomi perguruan tinggi dijalankan sesuai dengan prinsip otonomi terdapat dalam UU Sisdiknas, UU BHP, dan UU Dikti yaitu:
1. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2. Prinsip nirlaba;
3. Pengelolaan dana secara mandiri, berkeadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas publik;
4. Transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengawasan;
5. Keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan dalam menentukan sumber dana;
6. Pengelolaan perguruan tinggi dengan otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
7. Pengelolaan perguruan tinggi dengan otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
8. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
9. Partisipasi atas tanggung jawab negara;
10. Diversifikasi (keberagaman) terutama dalam pengembangan kurikulum; serta
11. Akses yang berkeadilan.
Prinsip-prinsip otonomi tersebut telah sesuai dan mengandung makna otonomi menurut Magna Charta Universitatum yaitu seluruh kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya.

Otonomi pendidikan pada perguruan tinggi berdasarkan pada Pasal 62 UU Dikti dimaksudkan sebagai otonomi dalam mengelola lembaga pendidikan sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ini berarti bahwa perguruan tinggi diberikan otonomi seluasnya untuk mengembangkan dirinya dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. UU Dikti mengartikan otonomi dengan:
1. pengelolaan sendiri lembaga perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. otonomi dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan, serta kemampuan perguruan tinggi yang dievaluasi oleh menteri; dan
3. pengaturan mengenai otonomi pengelolaan diatur dalam peraturan pemerintah.

Otonomi pendidikan tersebut telah lama diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia baik PTS maupun PTN. Keenam indikator yang digunakan oleh OECD juga telah diberlakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia sebelum ada pengaturan mengenai otonomi pendidikan dalam peraturan perundang-undangan. Konsep, prinsip, dan indikator otonomi telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi antara lain di Kota Medan (Sumatera Utara) dan Ambon (Maluku). Otonomi perguruan tinggi tersebut sudah dilaksanakan dan dijalankan oleh perguruan tinggi sesuai dengan UU Sisdiknas. Beberapa perguruan tinggi juga telah dan sedang dalam proses penyesuaian dengan ketentuan dalam UU BHP khususnya mengenai penyelenggara pendidikan harus berbentuk badan hukum pendidikan dan tata kelolanya. Pembatalan UU BHP menyebabkan perguruan tinggi menyesuaikan kembali dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini (UU Dikti). Beberapa perguruan tinggi berbendapat bahwa otonomi pendidikan mempunyai makna bahwa:
1. otonomi merupakan kewenangan dan kemampuan perguruan tinggi untuk menjalankan kegiatan secara mandiri dalam bidang akademik dan non-akademik;
2. otonomi dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan melalui perguruan tinggi; dan
3. kewenangan dan kebebasan diberikan untuk melaksanakan pendidikan dan pengembangan perguruan tinggi, dengan menggunakan kurikulum atau muatan lokal tanpa mengesampingkan
kurikulum nasional, peraturan serta regulasi yang bersifat nasional.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi dilaksanakan dengan mengelola perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan, kondisi daerah, dan kearifan lokal. Otonomi pendidikan diterapkan untuk mengatur hak dan kewajiban bagi badan hukum pendidikan dan perguruan tinggi (PTN/PTS) sebagai penyelenggara pendidikan (pengelola) yang menerima delegasi dari badan hukum yang menaunginya. Kewenangan otonomi meliputi penyelenggaraan institusi penyelenggara pendidikan tinggi dan program akademik sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan dapat menjamin mutu hasil pembelajaran, kompetensi, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kondisinya.

Berdasarkan analisis, otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi merupakan upaya perguruan tinggi sebagai pilar pendidikan dan komponen pendidikan formal untuk menghadapi tantangan perguruan tinggi. Selain itu, otonomi pendidikan ini merupakan salah satu variabel penentu keberhasilan tata kelola perguruan tinggi untuk mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi pendidikan, serta tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan daya saing perguruan tinggi. Atas dasar itu, pengelolaan perguruan tinggi harus berbasis otonomi karena masing-masing perguruan tinggi mempunyai visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi harus ditinjau dari kebutuhan stakeholders, kondisi daerah, sumber daya manusia yang dimiliki, pasar usaha di daerah/masyarakatnya, serta jenis dan kemampuan kewirausahaan.
Adapun perlunya otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi dilatarbelakangi oleh lemahnya pengelolaan internal perguruan tinggi dan terbatasnya dana pendidikan, namun pemerintah belum memiliki kemampuan untuk mendorong sektor produktif dalam bekerja sama dengan perguruan tinggi. Urgensi dari otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi yaitu otonomi sangat penting diberikan pada perguruan tinggi dan penting bagi Indonesia ke depan untuk:
1. membantu perguruan tinggi untuk percepatan pencapaian cita-cita pendidikan nasional dengan dilandasi prinsip nirlaba, akuntabilitas, transparan, jaminan mutu, dan dilarang
bersifat komersial.
2. mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki tata kelola yang profesional, akuntabilitas yang baik, transparansi dalam segala hal, sehingga dilahirkan lulusan yang memiliki
keahlian dan ilmu yang mumpuni.

Urgensi otonomi ini sesuai dengan pendapat dari Adil Basuki Ahza, yaitu otonomi pendidikan diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi. Ini berarti otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi sangat diperlukan dan sangat penting bagi pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional dan menciptakan perguruan tinggi yang mempunyai profesionalisme dan berkualitas, melalui pengembangan good university governance, dengan penyempurnaan system tata kelola dan membangun trust and confidence para stakehorders and shareholders. Ini disebabkan otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi mempunyai aspek positif yang berupa penyelenggaraan akademik, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, dengan didukung oleh tata kelola dan pendayagunaan asset yang memadai. Ketiga aspek tersebut sesuai dengan otonomi perguruan tinggi menurut the Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions og Higher Education.

c. Badan Hukum Penyelenggara Otonomi Pendidikan
Penyelenggaraan otonomi pendidikan dilimpahkan oleh badan hukum pendidikan kepada perguruan tinggi sebagai salah satu organ dari badan hukum tersebut. Ini berarti wewenang penyelenggaraan otonomi pendidikan tinggi merupakan wewenang atributif dan delegatif karena:
1. otonomi diberikan kepada perguruan tinggi berdasarkan pada UU Sisdiknas dan UU Dikti;
2. perguruan tinggi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan wewenang otonomi perguruan tinggi yang diberikan oleh Pemerintah;
3. perguruan tinggi melaksanakan wewenang yang diberikan oleh UU sisdiknas dan peraturan pelaksanaannya sepanjang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi tersebut tidak berubah/diganti, atau dengan kata lain wewenang tersebut melekat kepada perguruan tinggi sepanjang dasar hukum
pemberian otonomi perguruan tinggi masih berlaku.

Terkait dengan badan hukum pendidikan, Pemerintah pernah melakukan penyeragaman bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan termasuk di dalamnya otonomi pendidikan dengan Badan Hukum Pendidikan (BHP) melalui UU BHP, yang dikonstruksikan BHP sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal. BHP lahir dari penafsiran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Ketentuan tersebut ditafsirkan badan hukum pendidikan sebagai bentuk badan hukum tertentu oleh pembentuk undang-undang. Makna dari badan hukum pendidikan yang diatur dalam UU Sisdiknas menurut Mahkamah Konstitusi adalah bukan dimaknai sebagai bentuk badan hukum tertentu melainkan sebagai sebutan untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan formal harus dikelola oleh suatu badan hukum baik badan hukum publik maupun badan hukum privat.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/ 2009, tertanggal 31 Maret 2010, telah menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD N RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembatalan UU BHP menimbulkan permasalahan hukum, khususnya bagi perguruan tinggi yang telah berbentuk BHMN yang telah terlanjur melaksanakan pengelolaan, membangun sistem insentif berbasis kinerja dan akuntabilitas publik. Dampak pembatalan tersebut juga dirasakan oleh yayasan yang menyelenggarakan pendidikan melalui PTS yang telah menyesuaikan dengan UU BHP sehingga menjadi Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara (BHP Penyelenggara).

Penyelenggaraan perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal merupakan penyelenggaraan publik dan memungut dana masyarakat wajib berbentuk badan hukum karena menyangkut akuntabilitas dan liabilitas pengelola. Otonomi pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang menjalankan otonomi pendidikan harus dikelola oleh suatu bentuk badan hukum sesuai dengan bentuk badan hukum yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat.

Negara sebagai badan hukum publik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai organ negara, dengan cara macro manage and micro manage. Pemerintah dalam pengaturan perguruan tinggi hanya terbatas pada penetapan strategi nasional, perizinan, perencanaan sektor, pengalokasian sumber daya publik, penilaian mutu, memantau ketersediaan sumber daya dan kinerja sector, dan mengumpulkan data tentang sektor untuk keperluan perencanaan nasional. Ini merupakan peran pemerintah dalam macro manage pendidikan nasional. Pemerintah perlu membatasi diri untuk terlibat melakukan micro manage agar lebih fokus memikirkan hal yang strategis dan pada tataran nasional. Micro manage dilakukan oleh badan hukum pendidikan, dan untuk badan hukum publik dapat menyelenggarakan pendidikan melalui PTN.

Bentuk badan hukum pendidikan ini tidak dapat dilakukan penyeragaman, karena masing-masing badan hukum pendidikan mempunyai karakteristiknya yang saling berbeda. Negara sebagai badan hukum publik berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip otonomi melalui PTN baik yang berstatus BHMN maupun yang bukan BHMN. Ini berarti bahwa PTN melaksanakan micro manage dari fungsi pendidikan yang melekat pada negara sebagai badan hukum publik. Badan hukum privat sebagai penyelenggara pendidikan dapat berbentuk yayasan dan perkumpulan, yang dilaksanakan oleh PTS. Penyeragaman bentuk badan hukum pendidikan tidak tepat karena dapat menghambat kreatifitas dan inovasi. Oleh karena itu sebelum konsep badan hukum pendidikan diatur secara penuh layaknya yang terjadi di negara maju, pemerintah harus terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur pendidikan termasuk regulasi khususnya bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTN/PTS.

Ada beberapa alternatif berupa opsi-opsi bentuk badan hukum sehingga masing-masing perguruan dapat memilih sesuai dengan aspirasi, kematangan organisasi, dan memberikan kemudahan serta kenyamanan. Opsi bentuk badan hukum yang dapat digunakan dalam pengelolaan perguruan tinggi, dapat dilaksanakan:
(1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mengemban mandat dan misi pemerintah; (2) Perguruan Tinggi Mandiri (PTM) yang merupakan hasil transformasi Perguruan Tinggi Negeri yang ingin berubah seperti BHMN (PTN BHMN); (3) Perguruan Tinggi Masyarakat Non Profit (PTM Nonprofit) yang mewadahi eksistensi perguruan tinggi swasta yang tetap wajib nonprofit, profesional dan akuntabel; (4) Perguruan Tinggi Masyarakat Komersil (PTM Komersil) yang membuka bagi masyarakat yang ingin membuat model-model for profit universitas dimasa mendatang (Corporate University). Opsi tersebut diberikan dalam rangka otonomi pendidikan dan membuka peluang bagi badan hukum privat yang bersifat profit oriented. Bentuk badan hukum PTM Komersil/corporate university belum pernah ada di negeri ini.

Berdasarkan opsi badan hukum tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh negara sebagai badan hukum publik dapat berbentuk PTN maupun PTN BHMN. Penyelenggara pendidikan oleh swasta kembali menggunakan badan hukum yang sudah ada yaitu yayasan atau perkumpulan. Badan hukum yayasan dan perkumpulan ini nantinya menjadi PTM Nonprofit. Opsi keempat sebaiknya tidak diberikan karena akan dapat mengalihkan fungsi pendidikan sebagai privat good. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat dilakukan oleh badan hukum yang bersifat social oriented. Apabila badan hukum pendidikan berbentuk yayasan, tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan. Namun, apabila badan hukum tersebut berbentuk perkumpulan maka tunduk pada Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Badan Hukum, sebagaimana diubah dengan Staatblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Badan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata, dan peraturan perundang-undang yang mengatur perkumpulan.

Badan hukum penyelenggara pendidikan berbentuk yayasan akan mengalami permasalahan terkait dengan ketentuan UU Yayasan yang mewajibkan yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu tiga tahun untuk yayasan yang telah mendapat status badan hukum dan satu tahun bagi yayasan yang belum memperoleh status badan hukum. Jangka waktu tersebut berlaku sejak UU Yayasan diundangkan. Penyelenggara pendidikan tinggi masih banyak yang belum menyesuaikan dengan UU Yayasan sedangkan jangka waktu penyesuaian telah berakhir, oleh karena itu yayasan penyelenggara pendidikan untuk memperoleh status badan hukum dan untuk menjamin legalitas perbuatan hukumnya harus memperbarui akta pendiriannya dan menyesuaikan anggaran dasarnya.

Perguruan tinggi swasta yang berbadan hukum yayasan sudah melaksanakan otonomi perguruan tinggi dalam tata kelola perguruan tinggi termasuk otonomi akademik. Otonomi pendidikan ini dilakukan delegasi dalam rangka pemberian otonomi di bidang akademik, kemahasiswaan dan sumber daya manusia. Pendelegasian otonomi pendidikan pada badan hukum privat memberikan kewenangan otonomi dari yayasan/perkumpulan sebagai badan hukum yang bidang usahanya pendidikan kepada pihak rektorat selaku pelaksana kegiatan pendidikan tinggi, yang antara lain meliputi:
1. persyaratan akademik mahasiswa;
2. pembukaan, perubahan dan penutupan program studi/fakultas;
3. kurikulum;
4. proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar serta syarat kelulusan;
5. kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler;
6. organisasi kemahasiswaan;
Pengecualian dalam pendelegasian kepada rektorat adalah dalam bidang kewenangan terhadap keuangan, dimana pengelolaannya tetap dilakukan oleh pengurus yayasan misalnya dalam hal penerimaan dan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bila akan dilakukan tindakan kepemilikan.

V. PENUTUP
Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang membatalkan UU BHP tidak mempengaruhi otonomi pendidikan yang telah berjalan. Putusan tersebut juga meniadakan penyeragaman badan hukum pendidikan den mengembalikan badan hukum pendidikan sesuai dengan bentuknya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Otonomi pendidikan pada perguruan tinggi diselenggarakan oleh badan hukum pendidikan berbentuk badan hukum publik (negara) dan badan hukum privat (yayasan dan perkumpulan). Otonomi sangat diperlukan bagi pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam rangka pencapaian cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlunya otonomi ini agar pendidikan di Indonesia mempunyai kualitas yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi secara global.
Untuk itu diperlukan check and balance system serta penerapan good governace dalam micro manage oleh seluruh komponen bangsa sebagai stakeholders pendidikan, dan Negara bertanggung jawab terhadap macro manage dalam hal pendidikan. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap UU Dikti secara regulasi maupun implementasinya. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dengan membentuk undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi dan UU Sisdiknas.

DAFTAR PUSTAKA

“Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kembali Berbentuk Yayasan”, Majalah RENVOI No. 12.84 Mei 2010.
Adjie, Habib, “Paska Putusan MKRI: Penyelenggara Pendidikan Formal oleh Swasta Kembali ke Yayasan”, Majalah RENVOI No. 12.84 Mei 2010.
Ahza, Adil Basuki, “Penjelasan Tertulis Terhadap Pertanyaan-Pertanyaan SetJen DPR RI”, disampaikan pada Seminar Otonomi Peruguruan Tinggi Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi, tg 21 Februari 2011, Setjen DPR RI Gd Nusantara 1 Lt 2 DPR RI Jln. Jend Gatot Subroto, Jakarta.
Ali, Chidir, Badan Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2005.
Amir, Yayat Hidayat, “Rektor UPS Tegal harus “MM””, http://upstegal.blogspot.com/2008/01/rektor-ups-tegal-harus-mm.html, diakses tanggal 3 Februari 2011
Basaruddin, Chan, Menakar Otonomi Akademik Perguruan Tinggi di Indonesia, dalam Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
Gunawan, Johannes, Analisis Hukum Otonomi Perguruan Tinggi, dalam Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
Gunawan, Menuju Jati Diri Pendidikan yang Mengindonesia, dalam Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
Hidayat, Firman, “PTS Kaji Uji Materi UU Pendidikan Tinggi ke MK,”diakses melalui http://www.dikti.go.id/?p=5894&lang=id, tanggal 25 November 2012.
Irianto, Sulistyowati, “Masa Depan Perguruan Tinggi,” diakses melalui http://www.pelitaui.com/1/post/2012/04/masa-depan-perguruan-tinggi-sulistyowati-irianto.html, tanggal 12 November 2012.
Irianto, Sulistyowati,Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
Jacques Delors et. al. LEARNIG : The Treasure Within, Report to UNESCO of The International Commission on Education for Twenty First Century, Paris: UNESCO, 1998.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Koesoema, Doni A., Pendidikan Karakter, Jakarta: Grasindo 2007.
Laporan Akhir Hasil Penelitian Kedudukan Hukum Otonomi Perguruan Tinggi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, P3DI Setjen DPR RI, 2011.
Nasution, Zulkarnain, “Apa itu ”Otonomi” Perguruan Tinggi?”, http://berkarya.um.ac.id/?p=2126, diakses tanggal 12 Januari 2011.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Tgl. 31 Maret 2010.
Rohman, Arif dan Teguh Wiyono, Education Policy in Decentralization Era, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Saksono, Ign. Gatut, Pendidikan yang Memerdekakan Siswa, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2008.
Saksono, Ignas G, Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP, Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010.
Sareal, Milly Karmila, Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Tinggi Pasca Putusan Yudicial Review terhadap UU BHP, disampaikan dalam seminar “Otonomi Perguruan Tinggi Pasca Putusan Judicial Review terhadap UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan” di P3DI DPR RI, tanggal 21 Februari 2011.
Soedijarto, “Otonomi Perguruan Tinggi (Universitas) Pasca Putusan “Judicial Review” Terhadap UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan”, disampaikan pada Diskusi dalam rangka penelitian tentang otonomi Perguruan Tinggi Pasca Putusan Judicial Review terhadap UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan DPR RI tanggal 11 Februari 2011.
Soedjais, Zaenal, “Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Globalisasi”, http://sutisna.com/karya-tulis/jurnal/otonomi-perguruan-tinggi-dalam-perspektif-globalisasi/, diakses tanggal 1 Maret 2011.
Tilaar, H.A.R., Wawasan Kebangsaan, Globalisasi, dan Taman Siswa, dalam buku Serpih-serpih Pandangan Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa bekerja sama dengan Kepel Press, 2009.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

*) Tulisan dimuat dalam buku Dinamika Pendidikan di Indonesia

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Agustus 2013
S S R K J S M
« Des   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategori

%d blogger menyukai ini: