//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

PELIMPAHAN WEWENANG DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN

I. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui dan melindungi kesehatan sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab bagi negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai upaya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan didukung oleh sumber daya kesehatan, baik tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan.

Pelayanan kesehatan oleh sumber daya kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang saat ini kondisinya masih sangat timpang antara tenaga medis dengan tenaga non-paramedis. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2011 secara keseluruhan sebanyak 545.367 orang, terdiri dari perawat sebanyak 220.575 orang dari 234.176 tenaga keperawatan, 59.492 orang tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi), dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 251.699 orang.

Sebagai salah satu unsur tenaga kesehatan, tenaga keperawatan yang terdiri dari perawat dan perawat gigi merupakan tenaga non-paramedis yang memiliki peran penting terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Perawat sebagai tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia dengan jumlah 60% dari seluruh tenaga kesehatan yang ada.

Keterbatasan tenaga medis (dokter) menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan atau melakukan tindakan medis yang bukan wewenangnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa adanya pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain termasuk dokter, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan tanggung jawab yang dibebankan sepihak dan bisa merugikan perawat. Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan mengenal adanya pelimpahan wewenang, yang biasa dikenal dengan delegasi wewenang. Praktik pelimpahan wewenang (delegasi wewenang) tersebut melibatkan komunitas perawat, yang terjadi baik pada pelayanan keperawatan maupun praktik pelayanan kesehatan. Delegasi wewenang tersebut dipahami sebagai pelimpahan dari dokter kepada perawat untuk melaksanakan tugas medis tertentu.

Belum tersedianya petunjuk atau peraturan mengenai jenis-jenis tindakan medis tertentu yang dapat dilakukan oleh perawat menyebabkan seringnya terjadi tumpang tindih antara tugas asuhan keperawatan dengan tugas yang merupakan pelimpahan wewenang dari dokter. Cara pelimpahan wewenang tugas dokter kepada perawat dalam tindakan medis di ruang rawat inap selama ini dilakukan secara tertulis dan secara lisan melalui telepon. Pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses pelimpahan wewenang adalah rumah sakit, dokter selaku pihak yang memberikan pelimpahan wewenang dan perawat selaku pelaksana yang dilimpahi wewenang.

Berdasarkan hasil penelitian Reny Suryanti, tindakan medis yang dilimpahkan dokter kepada perawat di ruang rawat inap meliputi injeksi (41,7%), pemasangan infus (33,3%), pemasangan kateter (25%), serta pemasangan NGT (nasogastric tubes), kumbah lambung, dan pemasangan skin traksi (18,7%). Hasil penelitian tersebut didukung pula oleh hasil tesis yang pernah dilakukan oleh Handayaningsih Isti yang menunjukkan kebijakan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di puskesmas Kabupaten Sleman belum memiliki dasar hukum yang memadai dan perangkat administrasi yang lemah sehingga masih membebankan pertanggungjawaban penuh kepada pelaksananya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang dalam keperawatan seringkali menimbulkan keadaan tumpang tindih kewenangan dan ini merupakan permasalahan yang dihadapi perawat dalam grey area.

Grey area antara dokter dengan perawat terjadi akibat belum adanya memorandum of understanding antara dokter dengan perawat terkait dengan kewenangan, hak, dan kewajiban yang dibuat oleh organisasi profesi ikatan dokter dengan organisasi profesi perawat. Belum adanya pembagian wewenang yang tegas dan jelas tersebut menimbulkan permasalahan hukum, yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik etika perawat. Permasalahan hukum tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi terkait dengan wewenang perawat.

Fenomena dan data tersebut menunjukkan bahwa perawat mempunyai kedudukan yang sangat penting di garda depan kesehatan Indonesia, namun profesi perawat masih kurang diakui dan kurang mendapat perhatian dalam dunia kesehatan. Eksistensi perawat juga belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Selama ini pengaturan mengenai perawat belum komprehensif dan masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (PP Nakes), serta Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan, dan Peraturan Daerah.

Pengaturan perawat secara spesifik baru ada di tingkat Peraturan Daerah, namun peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari peraturan daerah belum mengatur perawat secara khusus dan tersendiri, meskipun perawat sebagai tenaga kesehatan menjadi salah satu materi muatan dalam UU Kesehatan dan PP Nakes. Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan mengamanatkan agar tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang. Ini berarti bahwa UU Kesehatan mengamanatkan dibentuknya undang-undang tenaga kesehatan termasuk perawat. Amanat ini dilaksanakan oleh Pemerintah melalui PP Nakes, namun peraturan pemerintah tersebut sampai saat ini belum disesuaikan dengan UU Kesehatan. Selain itu, perintah UU Kesehatan untuk membentuk undang-undang yang mengatur tenaga kesehatan juga belum dilaksanakan. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan (RUU Keperawatan) dalam prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2012 melalui usul inisiatif DPR. Pembentukan RUU Keperawatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat sebagai tenaga kesehatan. Salah satu materi muatan dalam RUU Keperawatan adalah masalah pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang sebagai materi muatan RUU Keperawatan mengatur hal-hal yang terkait dengan tugas limpah perawat.

II. Permasalahan
Permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh perawat terjadi karena perawat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan namun perawat berada pada grey area. Wilayah tersebut tercipta sebagai akibat masih tumpang tindihnya kewenangan yang dimiliki perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Tumpang tindihnya kewenangan merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya tugas pelimpahan yang diterima perawat melalui pelimpahan wewenang. Ini disebabkan belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai perawat. Selain itu, juga dipengaruhi oleh belum adanya pembagian yang tegas hal-hal yang menjadi kewenangan perawat yang didapat melalui pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang tersebut merupakan salah satu materi muatan yang diatur dalam RUU Keperawatan yang dibentuk berdasarkan amanat UU Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan pengkajian mengenai pelimpahan wewenang dalam keperawatan, yaitu:
a. Apakah yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang dalam keperawatan dan bagaimanakah pelimpahan wewenang tersebut diberikan kepada perawat dalam pelayanan kesehatan?
b. Apa saja aspek hukum yang terkandung dalam pelimpahan wewenang dalam keperawatan?

III. Kerangka Pemikiran
a. Perawat sebagai Tenaga Kesehatan
Perawat sebagai sumber daya kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan. Kedudukan perawat merupakan suatu profesi sebagai mitra dokter bukan sebagai pembantu dokter. Kedudukan perawat ini dipengaruhi oleh eksistensi, kredibilitas, dan kompetensi perawat yang diakui sebagai profesional. Perawat sebagai suatu profesi dan tenaga kesehatan dalam praktik keperawatan mempunyai fungsi independent, interdependent, dan dependent.

Menurut Patricia W. Iyer, fungsi independent is those activities that are considered to be within nursing’s scope of diagnosos and treatment. Dalam fungsi ini tindakan perawat tidak membutuhkan perintah dokter. Perawat melaksanakan peran perawatan (caring role/independent) berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul. Fungsi interdependent, yaitu carried out in conjunction with other health team members. Tindakan perawat dalam melaksanakan fungsi interdependent berdasarkan kerja sama dengan tim perawatan atau tim kesehatan atau tenaga kesehatan lainnya. Kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi ini disebut sebagai kewenangan delegasi karena diperoleh karena adanya suatu pendelegasian tugas dari dokter kepada perawat. Fungsi interdependent ini berarti bahwa perawat melaksanakan peran koordinatif (coordinative role/interdependent). Adapun fungsi dependent adalah the activities performed based on the physician’s order. Perawat dalam fungsi dependent bertindak membantu dokter/tenaga kesehatan lain/perawat lain dalam memberikan pelayanan medis dan tindakan keperawatan, memberikan pelayanan pengobatan, dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter yang seharusnya dilakukan oleh dokter seperti pemasangan infus, pemberian obat, melakukan suntikan dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa perawat dalam fungsi dependent melaksanakan peran terapeutik (therapeutic role/dependent).

Ketiga fungsi tersebut melekat pada diri perawat sebagai suatu profesi mandiri. Eksistensi perawat sebagai profesi ini diakui dalam Lokakarya Keperawatan Nasional Tahun 1983, karena keperawatan yang dilakukan oleh perawat telah memenuhi empat syarat pokok profesi, yaitu body of knowledge, educational system, code of ethics, and altruism. Selain itu, pelaksanaan fungsi perawat berkaitan dengan peran perawat sebagai pelaksana asuhan keperawatan, perawat sebagai pendidik, perawat sebagai pengelola, dan perawat sebagai peneliti.

b. Pelimpahan Wewenang
Pelayanan kesehatan sebagai perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, baik bagi pemberi maupun penerima jasa layanan kesehatan. Akibat hukum timbul karena adanya perbuatan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dari tenaga kesehatan. Setidaknya terdapat dua standar umum wewenang, yaitu: (1) penggunaan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) penggunaan wewenang tidak boleh merugikan pihak/orang lain.

Perbuatan hukum dalam pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui pelimpahan wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik antara sesama tenaga kesehatan maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Pelimpahan wewenang sering diartikan dengan delegasi wewenang, yang di dalamnya mengandung unsur pelimpahan/delegasi dan wewenang.

Pelimpahan wewenang mengandung dua kata, yaitu pelimpahan (delegasi) dan wewenang. Ada beberapa definisi delegasi secara umum, antara lain:
a. Encarta dictionary: delegation is giving of responbility to somebody else or condition of being given responbility (delegasi adalah pemberian tanggung jawab kepada pihak
lain/orang lain atau kondisi atas tanggung jawab tersebut diberikan);
b. Oxford dictionary: entrust a task or responbility to other person (mempercayakan tugas atau tanggung jawab kepada orang lain/pihak lain);
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia: delegasi diartikan pelimpahan wewenang.

Wewenang mempunyai hubungan sejajar dengan hak. Wewenang digunakan untuk lingkup hukum publik yang berkaitan dengan kekuasaan, sedangkan hak digunakan dalam lingkungan hukum privat, namun keduanya mempunyai makna kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Menurut Henc van Maarseveen dalam buku Philipus M. Hadjon, sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Wewenang digunakan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, yang harus selalu dapat ditunjukkan dasar hukum dari wewenang tersebut. Konformitas hukum dalam wewenang berarti adanya standar wewenang, baik standar umum untuk semua jenis wewenang maupun standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Selain ketiga komponen tersebut, pelimpahan wewenang mengandung makna tanggung jawab sebagai rasa tanggung jawab terhadap penerimaan tugas, akuntabilitas sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas limpah, dan wewenang sebagai pemberian hak dan kekuasaan penerima tugas limpah untuk mengambil suatu keputusan terhadap tugas yang dilimpahkan. Tugas limpah lahir akibat adanya pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Pelimpahan wewenang dari pihak yang berhak kepada pihak yang tidak berhak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak secara tertulis.

Cara memperoleh wewenang dalam bidang pemerintahan didapatkan melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, namun mandat bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pelimpahan wewenang dengan cara atribusi mempunyai kriteria sebagai berikut:
a. wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan;
b. wewenang tetap melekat sampai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar wewenangnya berubah;
c. penerima wewenang bertanggung jawab mutlak atas akibat yang timbul dari wewenang tersebut.

Adanya wewenang atribusi menyebabkan organ pemerintahan sebagai penerima wewenang menjadi berwenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Sumber utama pembentukan dan distribusi wewenang atribusi adalah UUD 1945, yang ditetapkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian wewenang melalui atribusi dapat dilakukan pembentukan wewenang tertentu oleh pembuat peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada organ-organ tertentu sebagai bagian dari organ pemerintahan. Organ yang berwenang membentuk wewenang adalah organ yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai badan yang mempunyai wewenang.

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, wewenang melakukan tugas medis dari dokter dilimpahkan kepada perawat. Pelimpahan wewenang dengan cara delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang berasal dari pelimpahan satu orang/organ/badan kepada orang/organ/badan lain, dengan syarat:
a. harus definitif, pemberi wewenang tidak dapat menggunakan lagi wewenang/tugas yang telah dilimpahkan;
b. harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, wewenang/tugas hanya mungkin dilimpahkan jika ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
c. delegasi tidak kepada bawahan sehingga dalam hubungan kepegawaian tidak diperlukan lagi adanya delegasi;
d. pemberi wewenang wajib untuk memberikan penjelasan/keterangan dan penerima wewenang berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; dan
e. peraturan kebijaksanaan (beleidsregel), pemberi wewenang memberi instruksi/petunjuk tentang penggunaan wewenang

Delegasi bukanlah suatu sistem untuk mengurangi tanggung jawab, melainkan cara membuat tanggung jawab tersebut menjadi bermakna. Wewenang yang diberikan secara delegasi dapat dicabut atau ditarik kembali jika terjadi pertentangan atau penyimpangan (contrarzus actus) dalam menjalankan wewenang. Pemberi wewenang (delegens) melimpahkan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima wewenang (delegaris). Hubungan hukum antara delegens dengan delegaris berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada delegaris.

Mandat merupakan wewenang yang berasal dari pelimpahan secara vertikal dari orang yang berkedudukan lebih tinggi kepada orang yang berkedudukan lebih rendah (atasan kepada bawahan/manager kepada staf). Pelimpahan wewenang secara mandat dapat diartikan bahwa pemilik wewenang, baik berdasarkan atribusi maupun delegasi mengijinkan wewenangnya dijalankan oleh orang lain/pihak lain. Wewenang tersebut dapat ditarik atau digunakan kembali sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang (mandans). Pelimpahan wewenang ini mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat yang berada pada pemberi mandat. Cara pelimpahan wewenang ini menciptakan hubungan hukum yang bersifat hubungan intern-hierarkis antara atasan dengan bawahan dan tunduk pada norma hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tidak perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Analisis
a. Pelimpahan Wewenang Keperawatan
Pelimpahan wewenang dalam keperawatan merupakan salah satu materi muatan yang diatur dalam RUU Keperawatan. Pengaturan ini terdapat dalam draft RUU Keperawatan, yaitu Pasal 30 mengenai pelaksanaan peran perawat, Pasal 31 dan Pasal 32 mengenai wewenang perawat, serta Pasal 38 mengenai kewajiban perawat.

Pengaturan mengenai pelimpahan wewenang/tugas pelimpahan dalam keperawatan berhubungan dengan jalannya pemerintahan oleh sumber daya kesehatan. Pelimpahan wewenang ini didasarkan pada hubungan hukum antara perawat dengan dokter/tenaga kesehatan lain/sesama perawat yang terjadi karena rujukan/pendelegasian/tugas pelimpahan/pelimpahan wewenang baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat, sehingga perlu diatur dalam undang-undang terkait dengan fungsi, peran, dan wewenang perawat. Pelimpahan wewenang (delegation of authority) menyebabkan perubahan tanggung jawab dari tanggung jawab pemberi wewenang, sebagai contoh dokter, (vicarious liability) menjadi tanggung jawab perawat (personal liability).

Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari jalannya pemerintahan di bidang kesehatan. Penggunaan wewenang dan/atau pemberian layanan kesehatan mengacu pada standar umum wewenang (pemerintahan) yang menyangkut penggunaan wewenang pemerintahan. Tenaga kesehatan sebagai sumber daya kesehatan merupakan bagian dari organ pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang layanan kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sebagai bagian dari pengemban fungsi pemerintahan diberi wewenang agar fungsinya di bidang kesehatan/pelayanan kesehatan dapat berjalan. Untuk berjalannya fungsi pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan, pelimpahan wewenang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai sumber daya kesehatan, termasuk perawat. Perawat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan berbagai perawatan paripurna, baik ketika bekerja pada sarana pelayanan kesehatan maupun bekerja mandiri. Oleh karena itu tanggung jawab perawat harus dilihat dari peran perawat. Peran dan fungsi perawat tersebut dapat dijalankan melalui pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang kepada perawat dalam pelayanan kesehatan terdiri dari dua macam tindakan, yaitu tindakan keperawatan dan tindakan medis. Pelimpahan wewenang dalam keperawatan terjadi antara pemberi dengan penerima wewenang yang terdiri atas:
a. Perintah peraturan perundang-undangan;
b. Profesi kesehatan lain (dokter, dokter gigi, tenaga kefarmasian, dan lain-lain) pada perawat;
c. Kepala institusi sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja;
d. Pimpinan unit kerja keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan; atau
e. Perawat kepada perawat lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi (perawat spesialis dengan perawat umum, perawat primer kepada perawat pelaksana).

Perawat sebagai bagian organ pemerintahan dalam layanan kesehatan mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan asuhan keperawatan. Pelaksanaan ketiga fungsi dan peran perawat tersebut memerlukan pendelegasian wewenang/pelimpahan tugas. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 (Kemenkes Nomor 1239) dinyatakan bahwa:
a. kewenangan perawat adalah hak dan otonomi untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan, dan posisi sarana kesehatan;
b. perawat melaksanakan tindakan medis sebagai pendelegasian wewenang/tugas limpah berdasarkan kemampuannya;
c. perawat boleh melakukan tindakan di luar wewenangnya dalam kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa sesuai ketentuan yang berlaku;
d. dalam kondisi tidak ada tenaga yang kompeten, perawat berwenang melaksanakan tindakan di luar wewenangnya.

Pelimpahan wewenang juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1280/Menkes/SK/X/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat (Kemenkes Nomor 1280), terkait dengan tugas limpah. Berdasarkan Ketentuan Umum Kemenkes Nomor 1280, yang dimaksud dengan melaksanakan tugas limpah adalah melaksanakan kegiatan atau tindakan di luar kewenangan perawat sesuai dengan standard operational procedure.

Adanya pengaturan tersebut berarti bahwa kewenangan perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan memiliki dua aspek, yaitu aspek formil dan aspek materiil. Perawat secara formil berwenang untuk melakukan praktik keperawatan ketika seorang perawat telah terdaftar sebagai registered nurse dan mendapatkan surat ijin praktik keperawatan. Sedangkan secara materiil diperoleh oleh seorang perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan kewenangan berdasarkan pelimpahan wewenang, baik untuk melaksanakan tindakan medis dari tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, maupun dari sesama perawat. Namun, Pasal 20 Kemenkes Nomor 1239 memberikan kewenangan kepada perawat untuk melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ada untuk melakukan tindakan yang bersifat pertolongan atas itikad baik (good Samaritan law).

Pelimpahan wewenang tersebut tidak dapat dipisahkan dari fungsi perawat. Perawat dalam peran perawatan (independent) mempunyai tanggung jawab yang mandiri berdasarkan wewenang yang melekat pada dirinya. Hal ini berbeda dengan ketika perawat melaksanakan peran koordinatif (interdependent). Fungsi interdependent dilakukan dalam hal pelayanan kesehatan memerlukan kerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Untuk terlaksananya fungsi interdependent, perawat memerlukan adanya pelimpahan tugas/wewenang dari tenaga kesehatan yang tergabung dalam kerja sama tersebut. Pelimpahan dilakukan berdasarkan surat keputusan mengenai pembentukan tim kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Peran terapeutik (dependent) dilaksanakan perawat ketika dalam keadaan tertentu memerlukan beberapa kegiatan diagnostik dan tindakan medik yang dapat dilimpahkan untuk dilaksanakan oleh perawat. Pelimpahan tugas dalam peran dependent diberikan berdasarkan permintaan, pesan, atau instruksi tertulis dari dokter atau perawat lain sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Dalam pelimpahan wewenang ini berlaku doktrin perpanjangan tangan dokter (verlengle arm van de arts/prolonge arm/extended role doctrine) dan perawat tidak diperbolehkan mengambil inisiatif sendiri tanpa delegasi atau pelimpahan.

Atas dasar itu, upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat dilakukan secara mandiri maupun melalui pelimpahan wewenang terkait dengan tindakan medis, baik di rumah sakit, di sarana pelayanan kesehatan lain (pusat kesehatan masyarakat/pukesmas), maupun praktek pelayanan kesehatan di rumah (praktik mandiri). Secara normatif, tindakan medis merupakan wewenang dokter, namun secara empiris perawat sebagai tenaga keperawatan juga melakukannya dan tindakan medis oleh perawat tersebut mengandung aspek hukum yang berbeda.

Berdasarkan teori wewenang dalam ilmu hukum, tindakan medis oleh perawat pada pelayanan kesehatan di rumah sakit bukan termasuk wewenang yang diperoleh karena delegasi. Hal ini disebabkan pertama, apabila perawat melakukan tindakan medis seperti yang dikehendaki dokter, maka perawat tidak dapat tidak memikul beban tanggung jawab dan tanggung gugat atas segala akibat yang merugikan yang muncul kemudian. Kedua, perawat sebagai tenaga profesional mempunyai tingkat pendidikan sehingga wewenang yang dimilikinya mempunyai kedudukan yang setara dengan tenaga medis karena wewenang tersebut didapatkan sesuai bidang keilmuan dan kompetensinya. Ketiga, tindakan medis yang dilakukan oleh perawat bersifat incidental, hanya dilakukan ketika dokter menghendaki dan apabila tidak dikehendaki maka dokter akan melakukannya sendiri. Keempat, belum ditemukan ketentuan peraturan perundangan produk legislatif yang memberikan wewenang kepada perawat untuk melakukan tindakan medis tertentu, kecuali dalam keadaan darurat.

Tindakan medis bagi perawat yang menjalankan praktik mandiri atau tindakan mandiri perawat dalam sarana pelayanan kesehatan dilakukan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, yaitu UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit, PP Nakes, Permenkes/Kemenkes, dan Peraturan Daerah. Kewenangan perawat secara mandiri tersebut merupakan wewenang atributif yang dimiliki perawat melalui pelimpahan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh kewenangan atributif perawat terdapat dalam Pasal 9 Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan wewenang tersebut, penggunaan wewenang dalam pemberian layanan kesehatan yaitu:
a. penggunaan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. penggunaan wewenang tidak boleh merugikan pihak lain/orang lain.

Pelimpahan wewenang dalam keperawatan terjadi ketika perawat melaksanakan peran dan fungsi koordinatif dan terapeuik berupa tindakan keperawatan kolaboratif yang menempatkan perawat sebagai mitra dan bekerja sama dengan dokter, tenaga kesehatan lainnya termasuk sesama perawat. Hal ini berarti dalam kedua fungsi tersebut perawat melaksanakan tindakan medik pelimpahan.

Selama ini mengenai tindakan medik pelimpahan yang diberikan kepada perawat telah diatur dalam beberapa peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang dimaksud dengan tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan kepada tenaga keperawatan, namun tanggung jawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah. Sedangkan berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan, tindakan keperawatan kolaboratif meliputi:
a. Melaksanakan program pengobatan dan/atau tindakan medik secara tertulis pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan fasilitas pelayanan tingkat ketiga;
b. Melaksanakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan klien bersama dengan tenaga kesehatan lainnya.

Tindakan medik pelimpahan tersebut dapat dilakukan oleh dokter. Dokter dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh perawat/tenaga kesehatan lainnya (Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik dan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan). Hal ini berarti bahwa tindakan medis oleh perawat dalam upaya pelayanan kesehatan secara normatif, tindakan tersebut merupakan wewenang dokter, namun secara empiris perawat sebagai tenaga keperawatan juga melakukannya.

Selama ini terjadi kekeliruan pemahaman mengenai pelimpahan wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pelimpahan wewenang dipahami sebagai pelimpahan dari dokter kepada perawat dalam upaya pelayanan kesehatan dan perawat mengerjakan tugas dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu dan perawat tidak memikul beban tanggung jawab dan tanggung gugat atas kerugian yang timbul dalam pelayanan kesehatan tersebut. Selain itu pemahaman yang keliru juga terjadi terhadap wewenang yang diberikan dengan cara delegasi dan mandat. Tindakan medis oleh perawat bukan termasuk dalam wewenang yang diperoleh secara delegasi melainkan mandat karena:
a. apabila perawat melakukan tindakan sama seperti yang dikehendaki oleh dokter, maka perawat tidak memikul beban tanggung jawab dan tanggung gugat atas segala akibat yang timbul
akibat tindakan medis tersebut;
b. selama ini perawat belum sepenuhnya dan belum disadari posisinya sebagai tenaga professional dan keperawatan sebagai sebuah profesi;
c. tindakan medis yang dilakukan oleh perawat bersifat incidental, yaitu hanya dilakukan apabila dokter menghendakinya;
d. belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada perawat untuk melakukan tindakan medis tertentu kecuali dalam keadaan darurat.

Pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat terjadi bila seorang perawat melakukan tindakan yang bukan merupakan kompetensi di pelayanan kesehatan. Pelimpahan wewenang yang dijalankan perawat tidak boleh dilakukan secara lisan oleh dokter, tetapi harus ada permintaan tertulis dari dokter. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 huruf d Kemenkes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat, yang menyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang untuk pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. Ini berarti bahwa perawat hanya dapat melakukan pelayanan tindakan medik ketika ada permintaan tertulis dari dokter. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pelimpahan tugas dari dokter kepada perawat yaitu:
a. tanggung jawab utama tetap berada pada dokter yang memberikan tugas.
b. perawat mempunyai tanggung jawab pelaksana.
c. Pelimpahan hanya dapat dilaksanakan setelah perawat tersebut mendapat pendidikan dan kompetensi yang cukup untuk menerima pelimpahan.
d. Pelimpahan untuk jangka panjang atau terus menerus dapat diberikan kepada perawat kesehatan dengan kemahiran khusus (perawat spesialis), yang diatur dengan peraturan
tersendiri (standing order).

Pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat tersebut dapat diberikan kepada yang telah bergelar Ners spesialis atau Ners apabila dilihat mampu melakukannya.Pelimpahan wewenang dalam keperawatan juga bisa terjadi pada sarana pelayanan kesehatan lain, yaitu puskesmas. Perawat yang memberikan layanan kesehatan pada puskesmas melakukan tindakan medis tertentu. Perawat yang berdinas di puskesmas menjalankan profesi sekaligus kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam hal penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak/memadai.

Perawat yang bertugas di puskesmas yang mempunyai tenaga kompeten (dokter) hanya dapat melakukan tindakan medis/pengobatan atas persetujuan dokter penanggung jawab. Namun, perawat seringkali tidak menunggu adanya pelimpahan wewenang (perintah) dari dokter untuk melakukan pelayanan medis di puskesmas, tetapi dilakukan berdasarkan pertimbangan pribadi, kelaziman, nilai kemanusiaan, dan kompetensinya. Pelayanan kesehatan berupa tindakan medis seharusnya memerlukan pelimpahan dari dokter.

Pendelegasian wewenang/pemberian tugas limpah bagi perawat di puskesmas berbeda dengan di rumah sakit, karena puskesmas mempunyai dua unit upaya pelayanan, yaitu upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Pendelegasian wewenang/tugas limpah bagi perawat di puskesmas terjadi melalui:
a. Pendelegasian wewenang upaya kesehatan perorangan (UKP) diberikan oleh dokter sebagai tenaga medis;
b. Pendelegasian wewenang upaya kesehatan masyarakat (UKM) diberikan oleh kepala puskesmas sebagai penanggung jawab institusi puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan/bupati/walikota.

Pelimpahan wewenang/tugas juga dapat terjadi antar-perawat. Perawat dalam melaksanakan fungsi dependent memiliki kompetensi delegasi, yaitu mendelegasikan kemampuan dari perawat profesional kepada perawat vokasional, dan kemampuan yang didelegasikan dari tenaga medis kepada perawat, sesuai dengan kompetensi dan kemampuan perawat yang menerima delegasi. Pelimpahan wewenang antar-perawat terjadi ketika:
a. Perawat yang mempunyai kewenangan penuh adalah Ners untuk asuhan keperawatan yang bersifat umum;
b. Untuk asuhan keperawatan yang bersifat khusus (jiwa, anak, maternitas, medikal bedah, dan komunitas), wewenang berada pada Ners spesialis;
c. Perawat lulusan Diploma III Keperawatan tidak mempunyai wewenang untuk membuat asuhan keperawatan, hanya melakukan atas instruksi Ners;
d. Pelimpahan wewenang dapat diberikan oleh Ners spesialis kepada Ners berdasarkan kondisi darurat dan bila dilihat Ners mampu melakukannya; dan
e. Pelimpahan wewenang dapat diberikan oleh Ners kepada perawat D3 berdasarkan kondisi darurat dan bila dilihat oleh Ners, perawat D3 mampu melakukannya.

Selain itu, pelimpahan wewenang merupakan salah satu elemen penting dalam fungsi pembinaan. Pelimpahan tugas (pendelegasian) dimaksudkan agar perawat menjadi lebih produktif dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya, sehingga diperlukan proses pengalokasian wewenang dari manager perawat kepada staf perawat sebagai bawahannya. Pelimpahan tugas keperawatan dari pimpinan unit kerja keperawatan kepada perawat terjadi apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat perawat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan keperawatan. Kondisi tersebut menyebabkan perawat lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Ada empat kegiatan delegasi wewenang dalam unit kerja keperawatan, yaitu:
a. Manager perawat/bidan menetapkan dan memberikan tugas dan tujuannya kepada orang yang diberi pelimpahan;
b. Manajer melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
c. Perawat/bidan yang menerima delegasi, baik eksplisit maupun implisit menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab;
d. Manajer perawat/bidan menerima pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas hasil yang telah dicapai.

Pelimpahan wewenang dalam keperawatan tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan pertimbangan berikut:
a. Mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan kekuatan pembuktian karena dilindungi oleh peraturan yang berlaku;
b. Dapat berfungsi sebagai alat bukti tertulis mengenai kewenangan yang dilimpahkan sehingga apabila terjadi perbuatan di luar kewenangan hal tersebut menjadi tanggung jawab
penerima wewenang, bukan tanggung jawab pemberi wewenang;
c. Pelimpahan wewenang dalam keperawatan disesuaikan dengan kemampuan profesional dan kompetensi perawat sebagai penerima wewenang.

b. Aspek Hukum Pelimpahan Wewenang Keperawatan
Pelimpahan wewenang kepada perawat di dalamnya mengandung beberapa aspek hukum karena terjadi akibat adanya hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perawat. Pelimpahan wewenang dalam keperawatan dapat ditinjau dari aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Pelimpahan wewenang ini mengandung aspek hukum administrasi negara, karena perawat merupakan organ pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan melalui sumber daya kesehatan. Hukum administrasi negara mengatur wewenang perawat secara mandiri maupun wewenang yang tercipta dari hubungan hukum antara perawat dengan stakeholders, termasuk sesama perawat.

Pelimpahan wewenang dalam keperawatan, baik berupa tindakan keperawatan maupun tindakan medis secara delegasi maupun mandat harus dilakukan secara tertulis yang didahului dengan kesepakatan antara pemberi wewenang (stakeholders) dengan perawat yang tertuang dalam surat pelimpahan dan dijalankan sesuai dengan standard operation procedure. Namun, fakta yang terjadi dalam praktik rujukan, perintah, ataupun surat limpah tersebut tidak pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum administrasi negara pelimpahan wewenang yang sudah berjalan mempunyai kedudukan yang sangat lemah.

Tinjauan aspek hukum perdata dalam pelimpahan wewenang ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelimpahan wewenang dalam keperawatan untuk melakukan tindakan keperawatan maupun tindakan medis mengandung perikatan yang menimbulkan hubungan hukum antara penerima wewenang dengan pemberi wewenang. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena persetujuan dan karena undang-undang. Pelimpahan wewenang dengan cara atribusi berarti bahwa perawat menerima wewenang karena perikatan yang lahir dari undang-undang, sedangkan perawat dalam pelimpahan wewenang melalui delegasi ataupun mandat merupakan perikatan yang lahir karena persetujuan antara perawat sebagai penerima wewenang dengan stakeholders sebagai pemberi wewenang.

Pelimpahan wewenang yang lahir karena persetujuan/perjanjian didasarkan pada Pasal 1234 dan Pasal 1320 KUHPerdata. Pelimpahan wewenang ini dilakukan melalui delegasi atau mandat. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pelimpahan wewenang ini merupakan suatu perjanjian dan harus memenuhi unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pelimpahan wewenang batal demi hukum apabila syarat kata sepakat dan kecakapan tidak terpenuhi, sedangkan apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi maka pelimpahan wewenang dapat dibatalkan. Dalam pelimpahan wewenang sebagai suatu perjanjian minimal harus ada dua subjek hukum, yaitu perawat dan stakeholders terkait seperti dokter/perawat lain yang menyatakan kehendak untuk mengikatkan diri.

Pelimpahan wewenang dalam tindakan medis dilakukan oleh dokter dengan perawat. Dalam pelimpahan wewenang ini, dokter sepakat memberikan wewenang tindakan medis dan perawat sepakat menerima wewenang tindakan medis tersebut. Kedua subjek hukum tersebut harus mempunyai kecakapan bertindak dan kewenangan hukum. Perawat selaku penerima pelimpahan wewenang harus cakap menurut hukum. Objek hukum dalam pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tindakan medis atau tindakan keperawatan oleh perawat harus dapat dijelaskan dan dapat dilaksanakan. Selain itu, objek dalam pelimpahan wewenang harus sebab yang halal, yaitu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Pelimpahan wewenang dengan cara delegasi atau mandat dilakukan secara tertulis melalui surat pelimpahan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan hukum yang lahir dari perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi perawat dan stakeholders pemberi wewenang. Penggunaan wewenang ini tidak boleh merugikan pihak lain, dan apabila timbul kerugian dalam pelimpahan wewenang melalui mandat, maka dokter yang bertanggung jawab terhadap kerugian dan kelalaian yang ditimbulkan oleh perawat yang diberikan wewenang olehnya. Hal ini disebabkan dalam pelimpahan wewenang tindakan medis tanggung jawab utama tetap ada pada dokter yang memberi perintah, sedangkan perawat hanya bertanggung jawab sebagai pelaksana. Berbeda dengan pelimpahan wewenang melalui delegasi, tanggung jawab terhadap kerugian dan kerugian yang timbul akibat pemberian delagasi ditanggung oleh perawat penerima pelimpahan wewenang.

Pelimpahan wewenang dari aspek hukum pidana dilihat dari implementasi ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang terkait. Karena belum ada undang-undang keperawatan, maka aspek pidana dalam pelimpahan wewenang didasarkan pada UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, dan UU Rumah Sakit. Hubungan hukum yang muncul dalam pelimpahan wewenang dari aspek hukum pidana terjadi sebagai implikasi dari konsekuensi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang bidang kesehatan. Apabila terjadi kegagalan yang dilakukan oleh perawat dalam melaksanakan tugas pelimpahan wewenang dalam tindakan medis dan batas kewenangan yang diberikan, tanggung jawab dibebankan kepada dokter sebagai pemberi wewenang atau dibebankan secara berjenjang pada pengambil kebijakan di atasnya.

V. Penutup
Peran perawat dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan dapat dijalankan melalui pelimpahan wewenang dari stakeholders, seperti dokter, tenaga kesehatan lain, sesama perawat, kepala institusi tempat perawat bekerja. Pelimpahan wewenang kepada perawat terjadi dengan tiga cara yaitu (1) secara atribusi diberikan oleh peraturan perundang-undangan, (2) secara delegasi, dan (3) mandat. Pelimpahan wewenang dengan cara mandat dan delegasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar-profesi dan/atau pihak terkait, diberikan secara tertulis, dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, serta harus dijalankan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seorang perawat. Pelimpahan wewenang ini terjadi ketika perawat melaksanakan fungsi interdependent dan dependent. Pelimpahan wewenang tersebut harus dilakukan secara tertulis baik berupa permintaan, pesan, instruksi, surat keputusan, surat pendelegasian/pelimpahan dari tenaga medis, kepala instansi, pimpinan unit kerja keperawatan, tenaga kesehatan lain, maupun perawat profesi (Ners). Perihal tentang pelimpahan wewenang tersebut ditembuskan kepada perawat selaku penerima wewenang, pemberi wewenang, serta dinas/instansi terkait seperti dinas kesehatan setempat, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan instansi lain yang mungkin terkait dengan adanya pelimpahan itu.

Pelimpahan wewenang dalam keperawatan mengandung aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. pelimpahan wewenang dari aspek hukum administrasi negara, perawat merupakan salah satu organ pemerintahan dalam bidang kesehatan dan menjadi subjek hukum pelimpahan wewenang upaya pelayanan kesehatan. Pelimpahan wewenang dari aspek hukum perdata ditinjau dari pelimpahan wewenang sebagai perikatan yang lahir dari undang-undang dan dari perjanjian antar-subjek hukum.

Pelimpahan wewenang tindakan keperawatan dan tindakan medis kepada perawat melalui delegasi atau mandat harus memenuhi unsur sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pelimpahan wewenang ditinjau dari aspek hukum pidana merupakan implementasi dan implikasi dari ketentuan pidana dalam UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, dan UU Rumah Sakit. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut akibat pelimpahan wewenang maka tanggung jawab dibebankan kepada pemberi wewenang atau dibebankan secara berjenjang.

Pelimpahan wewenang kepada perawat perlu diatur dalam RUU Keperawatan karena (1) pelimpahan wewenang melahirkan hubungan hukum dengan stakeholders dalam tindakan keperawatan dan tindakan medis dan perbuatan hukum bagi perawat; (2) pelimpahan wewenang yang sudah dijalankan selama ini belum mempunyai kekuatan hukum dan peraturan yang ada belum mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi perawat, sehingga perawat seringkali terjebak dalam grey area; dan (3) tindakan dalam keperawatan yang dilakukan tidak sesuai dengan wewenangnya dapat menyebabkan terjadinya malpraktik. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan tentang pelimpahan wewenang yang sesuai dengan cara pelimpahannya (atribusi, delegasi, mandat) dan kompetensi perawat.

DAFTAR PUSTAKA

“Aspek Hukum dalam Pelayanan Keperawatan”, diakses melalui http://praktekperawat.blogspot.com/2010/09/aspek-hukum-dalam-pelayanan-keperawatan.html, tanggal 2 November 2012.
“Pendelegasian Wewenang”, http://luluk.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9027/Pertemuan+ketujuh.ppt, diakses tanggal 6 Maret 2011.
Azwar, Azrul, 2011, “Beberapa Catatan Tentang Ruu Keperawatan”, disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperawatan dengan Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Keperawatan, Jakarta, 16 Juni 2011: Setjen DPR RI.
Fadhillah, Harif, “Urgensi Percepatan Pengesahan RUU Keperawatan di Indonesia,” disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperawatan dengan PP Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Jakarta, 23 Juni 2011: Setjen DPR RI.
Hadjon, Philipus M.. Kisi-kisi Hukum Admistrasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi, dalam buku Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Philipus M. Hadjon et.al, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Hasil pengumpulan data untuk Rancangan Undang-Undang Keperawatan, Makassar, 20 s.d. 24 Juni 2011.
Isti, Handayaningsih, Evaluasi Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat: Tinjauan Aspek Hukum, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2012.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keperawatan, 2012.
Praptiningsih, Sri, Delegasi Wewenang dalam Pelayanan Kesehatan, diakses melalui http://sri-praptianingsih.blogspot.com/2010/08/delegasi-wewenang-dalam-pelayanan.html?zx=c2b908c5e2bf964a, tanggal 20 Oktober 2012.
Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
Suryanti, Reny, Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Dalam Tindakan Medis Diruang Rawat Inap Rsud Kabupaten Badung Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kelalaian, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2011.
Triwibowo, Cecep, dan Yulia Fauziyah, Malpraktik Etika Perawat: Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
Triwibowo, Cecep, Hukum Keperawatan Panduan Hukum dan Etika bagi Perawat, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2010.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637.

*) Tulisan dimuat dalam Buku Legislasi DPR Tinjauan Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

14 thoughts on “PELIMPAHAN WEWENANG DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN

  1. Ayo semangat bangkitkan raksasa tidur, sdh saatx perawat punya payung hukum

    Posted by misna yassar | Januari 17, 2014, 5:12 am
  2. assalamualaikum wr.wb.. mohon info kontaknya mbak, tolong kirim ke harunarrasyid1977@gmail.com.. makasih

    Posted by Harun Arrasyid | Juni 12, 2014, 12:28 pm
    • Waálaikumsalam wr wb, terima kasih jg.

      Posted by shanti dwi kartika | Juni 17, 2014, 2:22 pm
      • Bagaimana dengan keadaan dimana si dokter masih mampu untuk melakukan wewenang nya sendiri, apakah boleh perawat menolak pendelegasian wewenang atau yg istilah kasarnya “suruhan” dari dokter tersebut?

        Posted by Rifqi Riva Azmi | Desember 11, 2015, 12:39 am
      • Maaf br sempat membalas & terima kasih respon/comment-nya. Meskipun sy bukan tenaga kesehatan dan tidak pernah sama sekali menjalankan praktik keperawatan, tetapi menurut sy jika hal tesebut terjadi sebaiknya wewenang tersebut tetap dilakukan oleh dokter dan perawat boleh menolaknya jika tidak sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya sbg perawat. Hal ini mungkin ada di dalam kode etik keduanya. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penjelasan sy ini. Terima kasih.

        Posted by shanti dwi kartika | Oktober 29, 2016, 10:58 pm
  3. mba tlg format pelimpahan wewenang ke azharimahmud@gmail.com, thanks

    Posted by Mahmud Azhari | Agustus 21, 2014, 3:34 pm
  4. assalamualaikum mbk…. mohon di berikan contoh format pelimpahan wewenang dokter ke perawat

    Posted by mursiyah | September 22, 2015, 4:07 pm
    • Wa’alaikumsalam wr wb. Mohon maaf mba, br sempat membalas. Mohon maaf jg, secara pragmatis sy kurang paham krn belum pernah sama sekali melakukan praktik di dunia kesehatan dan ini bukan profesi sy. Menurut sy, untuk format pelimpahan wewenang dokter ke perawat bisa merujuk regulasi/kebijakan terkait dan dilakukan sesuai dengan praktik yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih.

      Posted by shanti dwi kartika | Oktober 29, 2016, 10:51 pm
  5. Bagaimana dengan keadaan kalo si dokter masih mampu melakukan wewenangnya..apakah perawat boleh tidak melakukan tindakan medis yg di delegasikan atau istilah kasarnya “disuruh” kepada perawat tersebut?

    Posted by Rifqi Riva Azmi | Desember 11, 2015, 12:34 am
  6. Bagaimana dengan keadaan dimana si dokter masih mampu untuk melakukan wewenang nya sendiri, apakah boleh perawat menolak pendelegasian wewenang atau yg istilah kasarnya “suruhan” dari dokter tersebut?

    Posted by Rifqi Riva Azmi | Desember 11, 2015, 12:37 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Agustus 2013
S S R K J S M
« Des   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategori