//
you're reading...
Tak Berkategori

Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali, antara Keadilan dan Kepastian Hukum

Abstrak

Amar Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai Peninjauan Kembali (PK)menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya novum. Putusan ini mengejutkan dunia hukum dan menimbulkan perdebatan sehubungan dengan implikasi putusan MK pada keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Putusan ini secara tersirat memberikan amanat kepada DPR RI dan/atau MA untuk membuat pengaturan baru mengenai PK terutama terkait dengan persyaratan pengajuan dan pembatasan pengajuan PK. Materi pengaturan tentang PK dapat dimasukkan pada RUU KUHAP.

 

 Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materil UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI Tahun 1945) dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Putusan ini menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2013 dikeluarkan dalam sidang pleno MK pada tanggal 6 Maret 2014.

Putusan MK itu dinilai memberikan keadilan dan penghargaan hak asasi manusia (HAM), mengingat permohonan uji materi KUHAP diajukan oleh Antasari Azhar, yang telah divonis selama 18 tahun penjara akibat didakwa membunuh direktur PT. Rajawali Putra Banjaran, sebagaimana diputuskan di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Februari 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010; yang kemudian diajukan Peninjauan Kembali (PK) dan telah diputus oleh MA dengan Putusan No. 117PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012.

Putusan MK tersebut berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan harus ditaati oleh siapapun meskipun permohonan uji materi dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 diajukan oleh terpidana Antasari Azhar, karena berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD N RI 1945 putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Putusan ini melahirkan pro-kontra di masyarakat, khususnya para ahli hukum karena PK yang boleh diajukan tidak hanya satu kali, ditafsirkan dengan PK boleh diajukan berkali-kali sehingga menimbulkan perdebatan antara pencarian keadilan dan tercapainya kepastian hukum. Fenomena ini terjadi karena Putusan No. MK 34/PUU-XI/2013 dikhawatirkan akan berimplikasi pada terganggunya keseimbangan antara proses keadilan dengan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

 

Pertimbangan Hukum Putusan MK

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 menguji norma materiil Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945 sebagai penguji. MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tentang permohonan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali, bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai “kecuali ditemukan bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek dan teknologi).”

Berdasarkan Putusan tersebut berarti ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP menjadi tidak berlaku jika memenuhi persyaratan berupa ditemukan novum yang berkaitan dengan pemanfaaan iptek dan teknologi. Persyaratan ini didasarkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945 yang mengandung hak bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. yang digunakan sebagai norma penguji dari Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.Ketentuan dikaitkan dengan dalil permohonan berupa PK yang diajukan apabila ditemukannya novum berdasarkan pada perkembangan iptek dan teknologi yang pada saat perkara diperiksa belum dimanfaatkan atau belum ditemukan. Atas dasar ini, maka Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 bersifat conditionally constitutional.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat upaya hukum luar biasa PK bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu kali, oleh karena itu pengadilan yang seharusnya melindungi HAM tidak membatasi PK hanya sekali. Menurut MK dengan membatasi PK, pengadilan telah menutup proses pencarian keadilan dan kebenaran. Ini disebabkan adanya kemungkinan setelah diajukannya PK dan diputus terdapat novum yang substansial yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Selain itu, asas setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet) berkaitan dengan kepastian hukum. Namun, asas ini tidak dapat diterapkan secara kaku (rigid)untuk keadilan dalam perkara pidana dengan hanya membolehkan PK satu kali sedangkan di satu sisi ditemukan adanya novum.

 

Kontroversi Putusan tentang PK

Putusan No. MK 34/PUU-XI/2013 menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Menurut Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, putusan MK tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini. Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya, juga menilai putusan MK tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena pemberian kesempatan PK berkali-kali dan tidak terbatas dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Guru besar ini juga tidak menyangkal pertimbangan hukum MK mengenai pemberian rasa keadilan bagi seorang terpidana, namun perlu juga mempertimbangkan kepastian hukum. Oleh karena itu setiap pihak yang berperkara baik jaksa maupun terpidana hanya mempunyai satu kali kesempatan mengajukan PK.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD, yang menilai putusan MK terkait peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali dapat mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian hukum akan hilang, karena orang yang belum dihukum masih bisa dianggap belum bersalah. Kepastian hukum yang dibangun dalam paradigmahukum progresif memang harus diletakkan di bawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Marzuki Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bahwa pengajuan PK lebih dari satu kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan membuat eksekusi atas pidana yang telah dijatuhkan tidak kunjung terwujud, meskipun Putusan MK tersebut melegakan bagi pencari keadilan.

Pendapat yang berbeda dikemukan oleh Mudzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, yang menilai putusan MK tersebut akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan.

Putusan MK tersebut mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung (MA). Ketua MA, Hatta Ali, menyatakan MA tetap akan membatasi upaya hukum PK sebanyak dua kali. Hal ini untuk menghindari lahirnya ketidakpastian hukum akibat PK yang diajukan berkali-kali sebagai implikasi dari pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Pembatasan ini dapat dilakukan melalui peraturan yang ditetapkan oleh MA atau Revisi UU MA.

 

Putusan PK, Keadilan, dan Kepastian Hukum

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa putusan MK sebagaimana disebutkan di atas mengandung dualisme sehingga menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda. Putusan MK tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum suatu perkara meskipun memberikan keadilan bagi orang yang berperkara, sehingga diperlukan pengaturan baru mengenai PK dalam suatu peraturan perundang-undangan.

PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (extraordinary remedy)terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Ada tiga alasan permintaan PK berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu fakta adanya novum, fakta terdapat putusan yang saling bertentangan, atau fakta adanya kekhilafan/kekeliruan nyata dari majelis hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 400 Bab XI Peninjauan Kembali Reglemen Acara Perdata (S. 1847-52 jo. 1849-63), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang MAsebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 (UU MA), dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Ini berarti jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan terjadi pengabaian terhadap undang-undang atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daag). Selain prinsip tersebut, harus juga diperhatikan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law)sebagaimana tersurat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945. Secara faktual sebelum ada putusan MK, MA melalui Surat Edaran MA (SE-MA) No 10 Tahun 2009 telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk melakukan PK lebih dari satu kali untuk perkara yang mempunyai pertentangan putusan persidangan.

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang mengeliminasi ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bersifat conditionally constitutional. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa PK dapat diajukan beberapa kali secara serta merta untuk ketiga alasan pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP. PK dapat diajukan lebih dari satu kali hanya diperbolehkan apabila ditemukan novum baru berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Dengan demikian, pengajuan PK ini tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah mulai tercipta sejak ada putusan inkracht van gewisjde.

Hukum tidak pernah bermain di wilayah kosong (nullum delictum noela poena sine praevia logi poenale), sehinggapeluang pengajuan PK lebih dari satu kali perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam undang-undang terkait. Ketentuan mengenai PK ini perlu dimasukkan dalam agenda revisi KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR RI antara lain mengenai persyaratan dan pembatasan pengajuan PK. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika tidak diatur dalam RUU KUHAP atau undang-undang terkait maka untuk menghindari kekosongan hukum MA dapat menggunakan kewenangansebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU MA yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

 

Penutup

Putusan MK bersifat final and binding sehingga harus ditaati dan dihormati oleh semua pihak. Perdebatan pro-kontra yang muncul akibat adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 merupakan pengayaan pengetahuan hukum dan kajian akademik. Oleh karena itu, kepastian hukum dan keadilan tidak perlu dipertentangkan karena ibarat dua sisi mata uang yang sama. Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tidak membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tetapi membatasi berlakunya ketentuan itu karena merupakan putusan MK yang conditionally constitutional sehingga ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak berlaku lagi jika ditemukannya novum baru berdasarkan pada perkembangan iptek dan teknologi yang pada saat perkara diperiksa belum dimanfaatkan atau belum ditemukan oleh pihak yang berperkara dan PK dapat diajukan kembali. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 perlu ditindaklanjuti melalui penyempurnaan pengaturan dalam UU terkait, antara lain RUU KUHAP yang sedang dibahas di DPR RI.

 

Rujukan

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. “Pengajuan PK Maksimal 2 kali,” diakses melalui http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/229/Pengajuan-PK-Maksimal-2-Kali/2014/03/12, tanggal 16 Maret 2014.
  5. “Peninjauan Kembali Bisa Berkali-kali,” diakses melalui http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/216/Peninjauan-Kembali-Bisa-Berkali-kali/2014/03/07, tanggal 16 Maret 2014.
  6. “Putuskan PK bisa Berkali-kali, MK munculkan Ketidakpastian Hukum,” diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/0832116/ Putuskan.PK.Bisa.Berkali-kali.MK.Munculkan.Ketidakpastian.Hukum, tanggal 16 Maret 2014.
  7. “Putusan MK Soal PK Kacaukan Dunia Hukum,”diakses melalui http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/07/n22dan-putusan-mk-soal-pk-kacaukan-dunia-hukum, tanggal 16 Maret 2014.
  8. “Tepatkah PK Boleh Berkali-kali,” ditayangkan dalam program Indonesia Lawyer Club, TVOne, tanggal 16 Maret 2014.
  9. “Ketua DPR Komentari Putusan MK soal PK berkali-kali,”diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/422688/ketua-dpr-komentasi-putusan-mk-soal-pk-berkali-kali, tanggal 19 Maret 2014.

 * Dimuat dalam Info Singkat Vol VI No 06 II P3DI Maret 2014.

 

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

April 2014
S S R K J S M
« Agu   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategori

%d blogger menyukai ini: