//
you're reading...
Hukum & Konstitusi

Status RUU KPK Pasca-Penundaan

Abstrak

Rencana revisi UU KPK telah mengalami perjalanan panjang yang berujung pada penundaan revisi UU KPK berdasarkan hasil Rapat Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR. Pasca-penundaan, RUU KPK masih menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan status RUU KPK. Saat ini, RUU KPK dalam posisi di Bamus untuk penjadwalan ulang Rapat Paripurna dan masih berada dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016. Untuk mengatasi masalah status RUU KPK ini, terdapat dua pilihan. Pertama, diagendakan Rapat Paripurna untuk menyetujui usul RUU menjadi Usul DPR, namun dengan perubahan. Selanjutnya DPR menunjuk alat kelengkapan yang ditugasi dan dalam jangka waktu itu diadakan sosialisasi dan penyempurnaan RUU. Kedua, penarikan RUU oleh pengusul dengan alasan perbaikan materi. Sedangkan untuk memutuskan apakah RUU KPK perlu dicabut dari daftar prolegnas, dapat digunakan mekanisme evaluasi atau dapat dikonstruksikan sama dengan mekanisme penambahan RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan yang selama ini pernah dilakukan. Keputusan untuk mencabut RUU dari Prolegnas merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR.

Pendahuluan

Rencana revisi atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menuai protes dan penolakan keras dari publik. Dalam RUU KPK ini terdapat isu krusial yang dinilai akan memperlemah KPK dan memberikan jalan mundur pemberantasan korupsi. Isu krusial itu mengenai penyelidik dan penyidik independen, kewenangan penyadapan, dewan pengawas, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

RUU KPK yang telah diagendakan untuk Rapat Paripurna penetapan RUU KPK sebagai RUU Usul DPR mengalami dua kali penundaan. Penundaan ini didasari pada keputusan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus), dengan pertimbangan  pertama, revisi UU KPK saat ini menjadi isu yang sensitif karena masih banyak kasus korupsi yang terjadi sehingga dikhawatirkan akan melemahkan KPK dan kedua, konsep revisi UU KPK perlu diperjelas lagi. Sejumlah fraksi juga menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK karena menilai revisi UU KPK ini justru akan memperlemah kelembagaan KPK.

Dalam hal revisi UU KPK, Presiden mengambil sikap tegas akan tetap konsisten terhadap revisi UU KPK jika revisi dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan KPK dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Jika dimaksudkan untuk memperlemah maka Pemerintah akan menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK.

Untuk menjembatani permasalahan ini, telah diadakan rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, Pimpinan Baleg, dan Presiden. Rapat konsultasi ini menghasilkan kesepakatan untuk menunda revisi UU KPK dengan pertimbangan: pertama, revisi UU KPK untuk menguatkan KPK sebagai lembaga antikorupsi;  kedua, penundaan revisi UU KPK tidak akan menghapuskan agenda RUU KPK dari Prolegnas RUU Prioritas 2016; dan ketiga, penundaan revisi UU KPK untuk penyempurnaan materi RUU KPK dan mensosialisasikan ke masyarakat tentang substansi revisi UU KPK.

Pasca-kesepakatan penundaan revisi UU KPK terdapat permasalahan mengenai status usul RUU tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan kajian tentang status RUU KPK pasca-penundaan dan status RUU KPK dalam daftar Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Prioritas 2016.

Status RUU KPK Pasca-Penundaan

Dengan penundaan Rapat Paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan RUU KPK sebagai RUU Usul DPR tersebut, posisi RUU KPK yang sudah diharmonisasi Baleg berada di Bamus untuk menunggu penjadwalan ulang Rapat Paripurna. Hal ini disebabkan Rapat Paripurna DPR belum memutuskan RUU KPK sebagai RUU Usul DPR. Penundaan revisi UU KPK mengakibatkan status usul RUU KPK menjadi ‘menggantung’ atau tidak jelas. Untuk memperjelas status RUU ini terdapat dua pilihan, yaitu tetap disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan atau dilakukan penarikan oleh pengusul.

Berdasarkan ketentuan Pasal 122 dan Pasal 124 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib DPR), RUU yang telah diharmonisasi diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan tiga kemungkinan keputusan terhadap RUU KPK apabila Rapat Paripurna dilaksanakan. Pertama, persetujuan tanpa perubahan; kedua, persetujuan dengan perubahan; atau ketiga, penolakan. Apabila disetujui tanpa perubahan, RUU dianggap disetujui tanpa perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden. Apabila ditolak usul RUU tersebut tidak dapat menjadi RUU Usul DPR. Kedua opsi pilihan tersebut menjadi tidak sejalan dengan hasil konsultasi DPR dan Presiden, sehingga yang paling memungkinkan adalah persetujuan dengan perubahan/penyempurnaan.

Mekanisme untuk menindaklanjuti Rapat Paripurna yang memutuskan persetujuan dengan perubahan diatur dalam Pasal 125-129 Tatib DPR. Mekanisme ini dilakukan melalui penyempurnaan RUU. Penyempurnaan RUU ini ditugaskan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menyempurnakan rumusan RUU dalam waktu 30 hari masa sidang dan perpanjangan 20 hari masa sidang [Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Tatib DPR]. Jangka waktu itulah yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyempurnaan usul RUU KPK. Penjadwalan dalam Rapat Paripurna akan menimbulkan permasalahan apabila fraksi-fraksi tidak sepakat untuk mengambil keputusan persetujuan dengan perubahan.

RUU KPK dimungkinkan untuk ditarik oleh pengusul, dengan didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) dan Peraturan DPR No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang (Peraturan DPR No. 3 Tahun 2012).

Mekanisme penarikan RUU didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yaitu pertama, RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas oleh DPR dan Presiden dan kedua, RUU yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dengan Presiden. Penarikan RUU diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan DPR No. 3 Tahun 2012. Menurut Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR No. 3 Tahun 2012, suatu RUU dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan dengan alasan sebagai berikut: (1) perbaikan materi RUU oleh pengusul; (2) perbaikan materi RUU yang berasal dari Presiden; (3) melampaui batas waktu pembahasan setelah diberi waktu perpanjangan; dan/atau (4) tidak terjadi kesepakatan terhadap suatu materi dalam pembahasan RUU setelah melalui dua kali masa sidang.

Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPR menentukan bahwa penarikan RUU pada tahapan sebelum RUU diputuskan menjadi RUU dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau DPD. Dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan DPR No. 3 Tahun 2012 tersebut, penarikan RUU KPK dapat dilakukan oleh pengusul karena masih dalam tahap penyusunan dengan alasan perbaikan materi RUU oleh pengusul.

Pecabutan RUU KPK dari Daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016

RUU KPK masih berkedudukan sebagai Prolegnas RUU Prioritas 2016. Namun demikian, perjalanan panjang RUU KPK melahirkan keinginan publik terkait dengan status RUU KPK dalam daftar Prolegnas, yaitu mencabut RUU KPK dari Prolegnas. Keinginan publik ini merupakan implikasi lain dari penundaan penetapan RUU KPK sebagai RUU Usul DPR. Hal ini merupakan bagian dari dinamika politik hukum saat ini. Dorongan publik ini mempertimbangkan pertama, jika RUU KPK masih ada dalam Prolegnas maka peluang untuk merevisi UU KPK tetap terbuka lebar sehingga dimungkinkan akan ada upaya untuk memperlemah KPK dan terjadi kegaduhan sosial dan politik. Kedua, masih banyak undang-undang atau revisi undang-undang lain yang lebih mendesak untuk segera dituntaskan oleh DPR, dan ketiga, saat ini publik menyoroti kinerja legislasi DPR yang masih belum maksimal.

Perlu dipahami bahwa RUU KPK merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang akan dibangun melalui proses politik hukum antara DPR dengan Pemerintah. Politik hukum ini tertuang dalam Prolegnas yang berfungsi sebagai potret politik hukum, rencana materi hukum, dan instrumen pembentukan hukum (Moh. Mahfud MD, 2010). Oleh karena itu, keinginan untuk tidak melakukan revisi UU KPK harus ditinjau dari kedudukan Prolegnas dalam sistem hukum nasional dan kedudukan RUU KPK dalam Prolegnas. Prolegnas sebagai dokumen perencanaan hasil kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah, sehingga untuk membatalkan RUU dari daftar Prolegnas diperlukan juga suatu mekanisme kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah.

Sehubungan dengan kedudukan RUU KPK dalam Prolegnas, terdapat silang pendapat antara DPR dengan Pemerintah. Menurut DPR, untuk mencabut RUU KPK dari daftar Prolegnas harus berdasarkan pada kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah, karena Prolegnas disusun bersama antara DPR dengan Pemerintah. Hal ini berbeda dengan pendapat Pemerintah, yaitu untuk mencabut RUU KPK dari Prolegnas merupakan kewenangan DPR.

Untuk mencabut RUU KPK dari Prolegnas, harus ada kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah karena Prolegnas merupakan instrumen perencanaan hukum yang telah disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah [Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 (Perpres No. 87 Tahun 2014) dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012)].

Mekanisme pencabutan RUU dari Prolegnas Prioritas Tahunan tidak diatur mekanismenya secara eksplisit. Mekanisme yang diatur secara eksplisit adalah perubahan Prolegnas Jangka Menengah (Perpres No. 87 Tahun 2014 dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Prolegnas Jangka Menengah dapat dilakukan perubahan setelah melalui mekanisme evaluasi. Dengan menggunakan konstruksi ini, perubahan Prolegnas dapat juga dilakukan terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan.

Atas dasar itu, perubahan Prolegnas RUU Prioritas 2016 dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme untuk perubahan Prolegnas Jangka Menengah (Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012). Mekanisme ini digunakan karena pengusul RUU KPK berasal dari DPR. Untuk mencabut RUU KPK dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016 perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Baleg dengan melakukan kajian terhadap urgensi RUU KPK serta perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Evaluasi ini akan berimplikasi pada (a) perubahan judul RUU; (b) dikeluarkannya judul RUU dari daftar Prolegnas; dan (c) jumlah RUU dalam daftar Prolegnas.

Hasil evaluasi ini akan dibahas bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, apabila disepakati adanya perubahan Prolegnas RUU Prioritas 2016 disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang harus dilalui apabila ingin mencabut sebuah RUU dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016 dengan menggunakan konstruksi perubahan Prolegnas Jangka Menengah.

Hal ini berarti bahwa pencabutan RUU KPK dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016 belum diatur mekanismenya secara eksplisit dalam UU No. 12 Tahun 2011 maupun Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012, sehingga masih terdapat kekosongan hukum untuk masalah pencabutan RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. Kekosongan hukum ini perlu segera diatasi dengan melakukan perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014, dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012. Namun, mekanisme pencabutan RUU dari daftar prioritas tahunan juga dapat dilakukan dengan mengacu pada mekanisme penambahan RUU dalam prioritas tahunan. Hal ini mengingat penambahan maupun pencabutan memiliki esensi yang sama, yaitu mengubah Keputusan DPR tentang Prolegnas RUU prioritas tahun 2016.

Penutup

Sehubungan dengan status RUU KPK pasca-penundaan, untuk memberikan kepastian dan tidak menjadikan status RUU KPK menggantung, maka terdapat dua pilihan. Pertama, diadakan Rapat Paripurna dengan mengupayakan putusan yang diambil adalah persetujuan usul RUU KPK menjadi usul DPR, namun dengan perubahan. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Tatib DPR tersebut dilakukan sosialisasi dan penyempurnaan rumusan. Kedua, penarikan RUU KPK oleh pengusul dengan alasan perbaikan materi RUU.

Mengenai keinginan untuk mencabut RUU KPK dari daftar Prolegnas, mekanisme pencabutan RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahunan tidak diatur secara eksplisit, namun dapat mengacu pada mekanisme perubahan Prolegnas Jangka Menengah yaitu melalui proses evaluasi atau dengan mekanisme seperti pada saat penambahan RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan yang selama ini pernah dilakukan. Meskipun bentuk hukum Prolegnas adalah keputusan DPR, namun untuk menarik RUU KPK, baik di dalam Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas Tahunan, merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPR dengan Presiden. Dengan demikian, kesepakatan dalam rapat konsultasi antara Presiden dengan DPR harus dijadikan pertimbangan dan tidak dapat diabaikan.

Referensi:

“Dimungkinkan, RUU KPK Dicabut,” harian Kompas, 25 Februari 2016.

”Hasil dari Rapat Konsultasi DPR dengan Pemerintah,” http://www.indopos.co.id/2016/02/%E2%80%8Epegiat-antikorupsi-yakini-presiden-tolak-revisi-kpk.html#sthash.9SCXXR1V.dpuf, diakses 29 Februari 2016.

”Pemerintah dan DPR tunda revisi UU KPK,” http://www.antaranews.com/berita/546451/pemerintah-dan-dpr-tundarevisi-uu-kpk, diakses 29 Februari 2016.

”Revisi UU KPK Ditunda Rapat Paripurna DPR Jalan Terus,” https://www.tempo.co/read/news/2016/02/22/078747158/revisi-uu-kpk-ditunda-rapat-paripurnadpr-jalan-terus, diakses 8 Maret 2016.

MD, Moh. Mahfud. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Republik Indonesia, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Republik Indonesia, Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[Tulisan dimuat dalam Info Singkat Vol. VIII, No. 5/I/P3DI/Maret/2016]

About shanti dwi kartika

* Just ordinary people and organized person who have some character and always try to do and give something useful for everybody around me and my environment (Just like a bee....) * learning, struggling, praying, and doing research * Law researcher at General Secretary of Indonesia Republic Parliament

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Oktober 2016
S S R K J S M
« Agu    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategori

%d blogger menyukai ini: